DPR RI Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji

Ditulis oleh diaz pada Kamis, 27 April, 2017

Jakarta (Sinhat) -- DPR RI akhirnya mengesahkan lima anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Di sidang paripurna, seluruh anggota DPR menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR.

Pengesahan dimulai dari pembacaan laporan fit and proper test yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher. Ali menyampaikan Komisi VIII sudah menjalankan amanat yang disampaikan presiden.

"Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji dan tata cara pemilihan, pengusulan, dan penetapan anggota dewan pengawas BPKH yang mengamanatkan DPR paling lama 20 hari kerja terhitung sejak usulan ditetapkan," ujar Ali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).

Ali juga menyampaikan soal rangkaian acara fit and proper test anggota Dewan Pengawas BPKH. Terpilih 5 nama dari 10 nama yang telah disepakati.

"Mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatuhan, rapat pada 26 April melalui pemungutan suara telah memilih dan menetapkan 5. Rinciannya 8 fraksi setuju, sedangkan 2 fraksi Gerindra dan PKS menolak," jelas Ali.

Kemudian, Ali menyampaikan kelima nama anggota Dewan Pengawas BPKH yang baru. Seusai penyampaian, pimpinan sidang Fadli Zon meminta persetujuan peserta sidang.

"Perkenankan kami pertanyakan, apakah laporan Komisi VIII DPR dapat disetujui? Terimakasih, kami kenalkan anggota Dewan Pengawas BPKH dari unsur masyarakat terpilih," ujar Fadli yang disetujui peserta rapat.

Kelima nama tersebut kemudian maju satu per satu untuk bersalaman dengan pimpinan sidang. Pimpinan sidang yang hadir adalah Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Fit and proper test anggota Dewan Pengawas BPKH digelar pada tanggal 25 sampai 26 April. Kelima nama yang terpilih adalah:

1. KH. Masryudi Suhud (dipilih 10 fraksi)
2. Suhaji Lestiadi (dipilih 10 fraksi)
3. Yuslam Fauzi (dipilih 10 fraksi)
4. M. Akhyar Adnan (dipilih 6 fraksi)
5. Abd. Hamid Paddu (dipilih 5 fraksi)

"Kami berharap Dewan Pengawas harus selaras dengan Badan Pelaksana agar dapat meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji. Dan bisa mengoptimalkan manfaat bagi kemaslahatan jemaah haji," ujar Ali Taher Parasong saat membacakan laporan pada Rapat Paripurna, Kamis (27/4/2017).

Pembentukan BPKH merupakan mandat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ibadah Haji.

Undang-undang tersebut mengharuskan adanya pemisahan antara penyelenggara ibadah haji dengan pengelola keuangan ibadah haji.

Adapun BPKH terdiri dari tujuh anggota Badan Pelaksana dan lima anggota Dewan Pengawas.

Nantinya kelima anggota Dewan Pengawas akan dilantik bersama tujuh anggota Badan Pelaksana yang saat ini sudah dikantongi Presiden Jokowi, namun belum diumumkan.(dz/detik.com)


Scroll to Top