OJK, MUI, dan BPKN Dorong Kemenag Perkuat Regulasi Umrah

Ditulis oleh Abdul Basyir pada Kamis, 15 Juni, 2017

Jakarta (Sinhat)---Para perwakilan OJK, MUI, dan BPKN turut memberikan masukan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Sub Direktorat Pembinaan Umrah Kementerian Agama di hotel Aone Jakarta Pusat, Rabu (14/6/107). Selain dihadiri para pegawai dari Kemenag juga hadir pula beberapa perwakilan dari paenyelenggaran umrah (PPIU).

Perwakilan OJK, Kamil Razak, mengungkapkan maraknya masyarakat berinvestasi atau menitipkan dananya dengan berbagai cara kepada para pelaku usaha karena faktor kurangnya pengetahuan bisnis dan keinginannya cepat kaya tanpa kerja keras Kondisi masyarakat yg konsumtif , ingin mendapat return tinggi tanpa susah berupaya

“Masyarakat kita hanya sekitar 29,66% yang benar-benar memahami bisnis investasi, selebihnya banyak dimafaatkan oleh pelaku bisnis investasi, termasuk di dalamnya bisnis jasa perjalanan umrah,” kata Kamil Razak dalam materinya Legalitas Pengumpulan Dana Umrah Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibada Umrah (PPIU) dan Peran Satgas Waspada Investasi.

Sedangkan KH. M. Hamdan Rasyid yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat menekankan unsur syariah dalam bisnis jasa pelayanan umrah.

“Bisnis travel umrah masuk kategori dalam ijarah jika ditinjau dari fiqh muammalah. Bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas bisnis, aktivitas perbankan, asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian, reksadana, bisnis MLM, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya, kecuali sesudah memahami fiqh muamalah. Hal ini dimkasudkan agar mereka tidak terjerumus dalam aktivitas ekonomi yang haram atau syubhat,” ujar Hamdan Rasyid.

“Walaupun travel menjual jasa layanan umrah tapi jika di dalamnya mengandung Riba (‘usyuri), judi (maisir/gambling), gharar (not transparent), kedzaliman (cheating), dan ketidaktahuan (jahalah) maka hukumnya tetap dilarang karena bertentangan dengan syariah, sehingga dalam perjanjian jasa layanan umrah harus ada kejelasan tidak boleh ada yang disembunyikan yang akan berdampak pada penipuan,” imbuhnya.

Hamdan menjelaskan bahwa jemaah umrah dan PPIU yang berakad ijarah saat sighat/kontrak harus jelas dan bersepakat bahwa pihak PPIU (selaku penyedia jasa) bertanggung jawab mengurus dokumen perjalanan haji atau umrah, menyediakan transportasi, akomodasi, komsumsi dan sebagainya sesuai dengan standart yang dituangkan dalam perjanjian. Sedangkan calon jamaah sebagai pihak pemakai jasa diwajibkan membayar sejumlah uang (ujrah) atas pelayanan yang diberikan PPIU selaku penyedia jasa baik dengan cara mengangsur maupun tunai sesuai kesepakatan. Semua harus rinci untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Husein Indra Jaya, yang menjadi wakil dari BPKN memberikan berbagai rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan umrah yang muncul akhir-akhir ini.

“Dari aspek biaya perjalanan dan pemasaran, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan menetapkan referensi Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) dan mereview/mengaudit PPIU yang dapat memasarkan biaya perjalanan umrah yang lebih murah dari biaya referensi,” papar Husein.

“Kemenag yang telah menjadi anggota Satgas Waspada Investasi, juga melakukan pemantauan/pengawasan terhadap PPIU yang melakukan pemasaran jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang diduga akan merugikan Jemaah atau menyalahi peraturan perundang-undangan,” lanjut Husein menjelaskan.

Sementara dari aspek PPIU, Husein berharap dapat segera disusun dan ditetapkan standar kontrak (klausula baku) yang merupakan akad perjanjian pelaksanaan ibadah umrah antara PPIU dengan Jemaah Umrah, mengkaji ulang sistem perijinan bagi berdirinya PPIU, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan sosialisasi kepada calon Jemaah umrah mengenai PPIU yang berijin.

“Aspek pengawasan dan pengendalian dapat dengan memanfaatkan Sistem Komputerisasi Umrah Terpadu (SISKOHUT) agar dapat diketahui secara pasti; berapa jumlah jemaah umrah yang masih berada di Saudi, yang wafat disana, yang memisahkan diri dan tidak kembali ke tanah air, dan sebagainya,” tambahnya.

Di akhir sesi diskusi disepakati bahwa harus segera melakukan penyempurnaan regulasi dengan melakukan perubahan pengaturan tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah secara komprehensif dan memberikan perlindungan kepada jemaah umrah. (ab/ab).


Scroll to Top