Sekretaris: Regulasi Pendorong Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Ditulis oleh Abdul Basyir pada Kamis, 18 Mei, 2017

Bogor (Sinhat)---Terbitnya berbagai regulasi merupakan sebuah keniscayaan lembaga untuk menyelesaikan berbagai problematika layanan publik. Begitupun dalam pengelolaan haji dan umrah oleh Kementerian Agama.
"Regulasi haji dan umrah tetap berpedoman kepada UU 13 tahun 2008 sebagai induk turunan regulasinya lainnya," demikian menurut Khasan Faozi, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat pembukaan kegiatan Sosialisasi Regulasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Rabu (17/05/2027).
"PHU menjadi unit eselon I Kemenag yang paling produktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi regulasi mestinya gencar dilakukan agar para penyelenggara haji di pusat dan daerah dapat mengimplementasikan dalam tugasnya sehari-hari," lanjut Khasan Faozi.
Menurut Khasan Faozi, tujuan utama regulasi adalah peningkatan layanan dan bentuk proteksi Pemerintah bagi keselamatan jemaah.
"Sebagai lembaga publik Pemerintah, Regulasi selalu kami susun untuk menyempurnakan layanan kepada jemaah haji dan umrah yang akan terukur dalam indeks kepuasan jemaah (customer satisfaction). Kepuasan jemaah merupakan parameter keberhasilan layanan yang kita berikan, dan patut disyukuri hasilnya memuaskan menurut survey yang dilakukan oleh BPS," ungkap Khasan Faozi.
Selain itu, Khasan Faozi juga menjelaskan bahwa penyusunan regulasi haji selalu melalui kajian yang mendalam.
"Penyusunan regulasi selalu mempertimbangkan banyak hal selain kaidah fiqh, regulasi internasional, regulasi keuangan, dan hal lainnya karena haji dan umrah bukan hanya masalah spiritual namun juga menyangkut dimensi ekonomi dan sosial budaya, sehingga penyusunannya harus komprehensif," tandasnya.
Kegiatan yang berlangsung hingga Jum'at (19/05/2017) diikuti oleh 40 peserta pusat dan daerah. Selain Sekretaris akan hadir pula sebagai narasumber para Direktur di PHU, Kasubdit Bimbingan Jemaah, dan para stakeholder pembentukan peraturan perundang-undangan.
M. Ichsan Fahmy dalam sambutan panitia mengatakan pentingnya kegiatan ini.
"Upaya peningkatan kualitas layanan haji dan umrah harus diawali dari regulasi sebagai dasar penyelenggaraan. Dan sosialisasi regulasi sangat penting untuk diseminasi produk hukum, meningkatkan pengetahuan para pegawai yang berdampak pada perbaikan layanan yang diberikan kepada masyarakat," tutur Ichsan Fahmy. (ab/ab).

 


Scroll to Top