Ada SIPATUH, Sanksi Menanti PIHK Bila Tidak Lapor Berangkatkan Furada

Ditulis oleh Abdul Basyir pada Selasa, 25 Juni, 2019

Tangerang (PHU)---Penyelenggaraan ibadah haji khusus memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan ibadah haji reguler. Salah satu perbedaanya terletak pada penyelenggaranya. Haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan haji khusus diselenggarakan oleh swasta, yaitu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pada penyelenggaraan ibadah haji khusus, Kementerian Agama bertindak sebagai regulator sekaligus memiliki fungsi pengawasan. PIHK dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji khusus wajib mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Kemenag berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011.

Pada penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1440H/2019M, Kemenag meluncurkan aplikasi pengawasan yang diberi nama SIPATUH dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus di Tangerang Banten pada 24-26 Juni 2019. Dalam sambutannya, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim, menjelaskan kebijakan pengawasan tersebut.

“PIHK wajib melaporkan penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam aplikasi online SIPATUH sehingga progress reportnya dapat diperoleh secara lengkap, aktual, dan akuntabel. Kami gelar sosialisasi agar implementasi pelaporan PIHK menggunakan SIPATUH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” kata Arfi di hotel Novotel Tangerang, Senin (24/6/2019).

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, memberikan apresiasi dilaksanakannya kegiatan dan penggunaan pelaporan online berbasis IT. Dia pun menuturkan bahwa sosialisasi menjadi bagin penting dari usaha menuju suskses penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami berikan penghargaan terhadap penyelenggaraan sosialisasi sistem aplikasi sebagai sarana komunikasi antara regulator (Kemenag) dengan operator (PIHK) secara intensif bagi kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji khusus,” ujar Nizar mengawali materinya.

Menurut Nizar, sistem aplikasi laporan penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagai salah satu inovasi haji tahun ini. Pelaporan dilakukan secara digital sehingga diperoleh data jemaah yang lengkap.

“Data jemaah dapat dimonitor oleh Kemenag secara real time baik kondisi jemaah haji maupun bentuk layanan lainnya yang diselenggarakan oleh PIHK,” lanjut Nizar dalam penjelasannya.

Mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Yogyakarta ini pun menegaskan bahwa penerapan IT ini bukan untuk mencari-cari kesalahan PIHK, namun sebagai sarana informasi tentang pelayanan jemaah haji khusus oleh PIHK. “Pelaporan penyelenggaraan haji khusus secara online juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap pengawasan penyelenggaraan haji khusus,” terangnya.

Dalam amanatnya yang lain, seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Nizar mengatakan bahwa PIHK boleh memberangkatkan jemaah haji mujamalah atau yang sering disebut dengan haji furada. PIHK yang memberangkatkan haji furada wajib melaporkan kepada Kemenag.

“Akan ada sanksi jika PIHK memberangkatkan haji furada dan tidak melaporkan kepada Kemenag,” pungkasnya. (ab/ab).


Scroll to Top