DPR Apresiasi Kemenag Terkait Penyelenggaraan Haji Tahun ini

Ditulis oleh anggoro husni pada Selasa, 05 Desember, 2017

Jakarta (PHU)—Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher saat memimpin Rapat Kerja Laporan Penyelenggara Ibadah Haji Tahun tahun 1438 H/2017 M dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Senin (4/11).

“DPR RI mengapresiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik,” kata Ali

Selain memberikan apresiasi, DPR juga mendesak Kementerian Agama agar segera menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M kepada Komisi VIII DPR RI sebelum pembahasan BPIH tahun 2018 M.

Pihaknya juga mendukung rancangan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/ 2018 M yang disusun oleh Kementerian Agama. Pembahasan lebih rinci mengenai hal tersebut akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI dalam rapat-rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kami juga mendukung rancangan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/ 2018 M yang disusun oleh Kementerian Agama,” ujarnya.

Dia juga meminta Kementerian Agama menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang usulkan DPR RI antara lain :

Pertama, Mempercepat pengajuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas bersama oleh Panitia Kerja.

Kedua, Memperbaiki akurasi data dalam Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M.

Ketiga, Meningkatkan kualitas bimbingan haji yang dilakukan oleh TPHI, TPIHI, dan TPHD.

Keempat, Memperbaiki pola rekrutmen petugas di embarkasi haji.

Kelima, Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan jemaah haji selama di Arab Saudi.

Keenam, Memperbaiki kualitas kelengkapan jemaah haji (tas, kain ihram, koper, dan lainnya).

Ketujuh, Meningkatkan kualitas tenda jemaah haji di Arafah dan Mina untuk mencegah munculnya penyakit kronis dan penyakit heat related illness.

Kedelapan, Meningkatkan kualitas tenda kesehatan di Arafah dan Mina, Pos Kesehatan di Mina Jadid, dan memastikan tersedianya sumber listrik di pos kesehatan.

Kesembilan, Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas makanan jemaah sakit dan jemaah lansia tanpa pendamping di pemondokan.

Kesepuluh, Melakukan pencarian lebih intensif terhadap 2 (dua) orang jemaah yang dinyatakan hilang pada musim haji 1438 H/2017 M.

Kesebelas, Mempertimbangkan untuk memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi.

Kedua belas, Mempertimbangkan penambahan kuota jemaah haji untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketiga belas, Menetapkan standar pelayanan haji dan menjaga standar secara konsisten.

Keempat belas, Meningkatkan mekanisme pengawasan internal penyelenggaraan ibadah haji.

Kelima Belas, Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas secara maksimum tentang standar pelayanan haji dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Keenam Belas, Menambah papan informasi berbahasa Indonesia di Arab Saudi untuk memudahkan pengenalan lokasi bagi jemaah haji.

Ketujuh belas, Meningkatkan pendidikan manasik bagi calon jemaah haji.

Rapat Kerja ini dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Irjen Kemenkes Purwadi serta beberapa pejabat dari instansi terkait.(ha/ha)


Scroll to Top