INFO

  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE DIREKTORAT PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA

FGD Digitalisasi Umrah Hasilkan 4 Rekomendasi

Ditulis oleh Abdul Basyir pada Senin, 24 Juni, 2019

Jakarta (PHU)---Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tentang Dinamika Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Era Digital dan Mencari Peran Ideal Negara dalam Perlindungan Jemaah telah selesai. FGD dibuka oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Senin (24/6/2019) pagi dihadiri para pejabat dari berbagai Kementerian dan Lembaga sebagai pembahas serta 40 peserta dari Kemenag, praktisi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan asosiasi PPIU.

Pada penghujung diskusi, dibahas beberapa hal pening yang disusun sebagai sebuah rekomendasi. Staf Khusus Menteri Agama, Hadi Rahman, memandu acara yang menghasilkan empat rekomendasi pokok.

“FGD menghasilkan empat rekomendasi berupa penegakan hukum, pembentukan task force, platform digital umrah RI, dan penguatan pencegahan,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim di hotel Sulthan Jakarta, Senin (24/6).

Pada aspek penegakan hukum, Arfi menjelaskan terdapat empat hal yang harus dilaksanakan. Pertama penyusunan regulasi jemaah umrah dan kedua penyusunan regulasi sebagai turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang meningkat seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Ketiga berupa penguatan pengawasan oleh seluruh K/L dan keempat pengaktifan penyidik PPNS.

“Pada rekomendasi pembentukan task force mengamanatkan dua kegiatan yaitu kolaborasi pemerintah dan PPIU dengan anggota yang konsen dan berkompeten. Berikutnya menjalin komunikasi intensif dengan pihak yang terkait dengan kebijakan Arab Saudi,” tambah Arfi menjelaskan.
Pada penyusunan platform digital umrah RI dituntut agar tercipta platform digital yang besar dan sehat. “Utamanya Kementerian Agama tetap sebagai leading sector pengelolaan platform digital tersebut,” tegas Arfi.

Selain itu digagas pula pembentukan ekosistem umrah dengan model public private partnership. Sementara pada rekomendasi terakhir penguatan pencegahan, dijelaskan perlunya pengaturan internal PPIU dan edukasi bagi public. (ab/ab).


Scroll to Top