INFO

  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE DIREKTORAT PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA

Kakanwil Kemenag Sumbar Minta Penyuluh Agama Aktif Sampaikan Informasi Haji dan Umrah

Ditulis oleh anggoro husni pada Rabu, 04 Desember, 2019

Padang (PHU) --- Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri meminta kepada seluruh penyuluh agama Islam di wilayah Sumatera Barat untuk aktif menyebarkan informasi-informasi kebijakan terbaru terkait pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Hendri dihadapan 50 orang penyuluh agama Islam Kanwil Kemenag Sumbar saat membuka acara Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Aula Amal Bhakti II Kanwil Kemenag Sumbar, Selasa (03/12).

“Penyuluh adalah garda terdepan Kementrian Agama untuk menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi terkini berkaitan dengan berbagai hal keagamaan dan tidak kalah pentingnya masalah haji,” kata Hendri.

“Masalah haji merupakan masalah nasional dan internasional. Malah masalah akhirat karena rukun iman yang ke lima itu ialah menjalankan ibadah haji, maka setiap muslim mendambakan menjalankan ibadah haji dengan baik,” tambahnya.

Ia menambahkan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji itu semakin lama semakin meningkat disamping pertambahan jumlah penduduk muslim dari tahun ke tahun. Karena tingginya minat jamaah haji ini makanya pemerintah melakukan penata usahaan bagaimana pelaksanaan haji dan umroh itu bisa memuaskan jamaah.

Untuk bisa memuaskan jamaah haji ini, kata dia, maka pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan-perbaikan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi terbaru, terakhir regulasi haji yaitu UU No 8 tahun 2019 sebagai perubahan terakir tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam penyelenggaraan haji maka berdasarkan UU No 8 Tahun 2019 mesti berazazkan kepada 10 azaz.

“Adapun sepuluh azas tersebut yaitu syariat agama islam, amanah, keadlilan, kemaslahatan untuk jamaah haji, kemanfaatan baik untuk jamaah haji maupun negara itu sendiri, keselamatan, keamanan jamaah haji, profesionalitas atau tidak acak-acakan dan berdasarkan prinsip manajemen POAK. Selanjutnya transparansi dan terakhir adalah azas akuntabilitas artinya bisa di pertanggung jawabkan. Ini sepuluh pedoman penyelenggara haji,” paparnya

“Penyelenggaraan haji itu terbagi menjadi dua ada yang sifatnya reguler dan ada yang sifatnya khusus, kalau reguler yang tahun ini kuotanya adalah 204 ribu sedangkan untuk haji khusus kuotanya 17 ribu, dengan jumlah totalnya 231 ribu. Perencanaan ibadah haji reguler ini meliputi lima hal diantaranya penetapan dan pengisisan kuota, penetapan BPIH yang dibicarakan oleh DPRD dimana ia membuat anggaran dan melakukan anggaran, selanjutnya penyediaan akomudasi, transportasi dan kesehatan, yang keempat layanan dukungan jamaah haji dan visa dan yang terakir penetappan PPIH,” tambahnya.

Mengenai sumber pembiayaan haji, Tokoh Penggerak Literasi Nasional ini menguraikan asal usul dana tersebut yaitu diantaranya berasal dari jamaah bersangkutan, APBN, nilai manfaat yang berada di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dana efisiensi dan sumber dana sah lainnya. Secara detail, keseluruhan dana tersebut digunakan untuk penerbangan jamaah pulang pergi, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi yang mana pada tahun mendatang (2020) jamaah mendapat full konsumsi dan pelayanan-pelayanan lainnya.

“Selain itu, terdapat sepuluh inovasi untuk tahun ini di antaranya respon darurat untuk di Arafah, Muzdalifah dan Mina untuk kejadian-kejadian darurat, kloter berbasis wilayah, inovasi pelayanan terpadu dan sistem pelaporan, verifikasi proses visa oleh Kantor Wilayah serta beberapa perbaikan-perbaikan layanan lainnya demi penyelenggaraan haji yang lebih baik lagi ke depan sehingga indeks kepuasan jamaah lebih meningkat lagi dibandingkan sekarang,” harapnya.

Hendri berharap dengan mengikuti acara tersebut penyuluh dapat memberikan informasi- informasi yang didapat kepada calon jamaah sewaktu melaksanakan penyuluhan di lapangan nantinya. (Dila/Jamil/ha)


Scroll to Top