Mastuki : SOP PPID Harus Dibuat Sesimpel Mungkin

Ditulis oleh anggoro husni pada Rabu, 08 November, 2017

Jakarta (PHU)-- Kepala BIro Humas, Data dan Informasi, Mastuki mengatakan informasi publik pada Kementerian Agama harus dikelola secara sistematik. Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID agar dibuat sesimpel mungkin dan tidak menjebak diri sendiri bahkan menjadikan tidak leluasa.

“Simpul-simpul PPID Kemenag yang jumlahnya 600 unit harus dikelola sedemikian rupa agar lebih sistematik pekerjaannya, karena informasi yang dilakukan oleh pejabat publik harus terbuka setiap saat, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Mastuki, Rabu (08/11).

Keterbukaan informasi, menurut Mastuki, adalah hak asasi yang harus diterima oleh semua warga negara. Informasi yang menjadi hak asasi yang kemudian menjadi hak asasi publik itu adalah ciri dari demokrasi.

“Prinsip ini menjadi sangat fundamental karena dengan keterbukaan info jaman now, informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan semua orang,” ujar Mastuki.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ciri masyarakat terbuka adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi ini merupakan proses dari demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

“Adanya PPID harusnya memudahkan informasi publik, lebih cepat, lebih transparan dan dapat langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Workshop Penyusunan Standar Operasi Publik (SOP), Daftar Informasi Publik (DIP), dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) diselenggarakan Kementerian Agama dengan peserta dari Unit Kerja Eselon I Pusat, Kanwil Kemenag Provinsi serta Universitas Islam Negeri. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta, 8 - 9 November 2017.(dk/ha)


Scroll to Top