Pemerintah Saudi Apresiasi Indonesia Dalam Terapan E-Hajj

Ditulis oleh anggoro husni pada Jumat, 11 September, 2015

Makkah (Sinhat)--Indonesia dinilai sebagai negara yang paling rapi dalam penerapan aturan dan ketentuan sistem e-hajj. Keberhasilan Indonesia dalam hal ini diapresiasi oleh pengurus admnistrasi ehajj Arab Saudi.

“Kita sudah bertemu dengan pihak yang mengurus administrasi e-hajj, Farid Mandar dan para teknisi lainnya. Dalam pertemuan itu, dia sangat mengapresiasi Indonesia sebagai satu-satunya negara yang rapih dan mengikuti ketentuan mengenai e-hajj,” demikian penjelasan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil saat ditemui di Kantor Daker Makkah, Shisha, Kamis (10/09).

Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem e-hajj pada penyelenggaraan haji tahun ini bagi setiap negara pengirim jemaah haji. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap negara, antara lain: dokumen kontrak layanan, pemaketan layanan untuk seluruh jemaah sehingga memberi kepastian jenis layanan yang akan diperoleh jemaah selama di Saudi, persyaratan input data jemaah di portal e-hajj, dan lainnya.

Akibat penerapan e-hajj itu, lanjut Abdul Djamil, semua orang yang datang ke Arab Saudi pada musim haji harus bisa dijelaskan paket akomodasi, konsumsi, dan transportasinya. “Setiap jemaah harus jelas akan tinggal di mana, siapa yang menanggung konsumsinya, nanti ke sana kemari akan menggunakan transportasi apa,” jelas Abdul Djamil.

Lebih dari itu, menurut Djamil, kejelasan paket layanan ini juga dikaitkan dengan persetujuan pemberian visa dari Kementerian Haji. Karenanya, berbeda dengan sebelumnya, sekarang jamaah dari negara manapun, ketika akan mengusur visa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Haji. “Siapapun dari negara manapun kalau mau mengurus visa, harus mendapat persetujuan dari dua kementerian, yaitu: Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji Arab Saudi,” terangnya.

Pengelola administrasi e-hajj Arab Saudi menilai Indonesia berhasil. Sebagai bentuk apresiasi, Farid Mandar menyatakan kesediaannya kepada Abdul Djamil untuk membantu kesulitan yang dihadapi Indonesia dalam penyelenggaran haji tahun ini. “Saya sampaikan bahwa masih ada jemaah yang akan menggantikan kuota yang batal, dan itu masih menunggu paspor. Langsung dia (Farid Mandar) meminta daftar nama jemaah itu untuk segera dikirim dan dia akan turun tangan langsung untuk menangani itu,” tutur Guru Besar UIN Walisongo ini.

“Tadi pagi saya mendengar informasi bahwa ke 58 paspor jemaah yang mau menggantikan itu sudah disetujui oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Artinya visa akan segera dicetak di KBSA Jakarta,” tambahnya.

Lebih dari itu, Farid Mandar juga menawarkan tambahan kuota bagi Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun ini. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, mantan Dirjen Bimas Islam ini meminta agar penambahan kuota itu bisa diakumulasikan pada penyelenggaraan haji tahun depan. Menurut Abdul Djamil, sisa waktu yang tinggal 7 hari menuju ke closing date kedatangan tidak memungkinkan untuk mengurus dokumen jemaah jika ada kuota tambahan. Pengurusan dokumen itu antara lain meliputi: dokumen, pemvisa, entry ke aplikasi ke MOFA (Kementerian Luar Negeri) dan MOHAJJ (Kementerian Haji), cetak visa di Kedutaan Arab Saudi, sewa hotel, penyiapan konsumsi, dan lainnya. Sebab, lanjutnya, dengan penerapan e-hajj maka semua itu menjadi syarat.

“Jadi kalau anda mau, silahkan tunjukan kepada kami bahwa dalam waktu singkat ini bisa menyewa hotel, menyiapkan katering, lalu naqabahnya, habis itu baru diurus paspornya di dalam negeri lalu diajukan ke MOFA dan MOHAJJ, Kedubes Saudi cetak visa lalu kloternya disusun. Kira-kira sampai tidak?” tutur Abdul Djamil kepada Tim Media Center Haji (MCH) Daker Makkah.

“Makanya lalu saya bilang, kalau ada kebaikan seperti ini, saya mengusulkan supaya ditangguhkan tahun yang akan datang,” harapnya.

Djamil mengaku Farid belum bisa memberikan kepastian terkait dengan harapan ini. Meski demikian, Farid yang merupakan penasihat Menteri Haji Arab Saudi pada bidang IT (Information Technology) di Kementerian Haji ini berjanji akan mengkonsultasikan hal ini kepada atasannya. (rilis/mch/ha)


Scroll to Top