Proses Pembatalan Haji Reguler Kini 13 Hari Kerja

Ditulis oleh anggoro husni pada Kamis, 08 Februari, 2018

Semarang (PHU)-- Sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2017, BPKH mulai bersiap menjalankan tugas yang diamanahkan oleh UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Mulai 2018, dana haji dikelola oleh BPKH sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan regulasi, termasuk perubahan rekening setoran haji dari atas nama Menteri Agama ke BPKH.

Bila sebelumnya calon jamaah haji reguler membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama, mulai tanggal 12 Januari 2018, setoran awal dibayarkan ke rekening BPKH. Begitu pun dengan proses pembatalan pendaftaran, pelunasan, dan pengembalian dana setoran awal BPIH.

Saat ini, Kementerian Agama tengah membuat kebijakan baru terkait proses pembatalan haji. Kebijakan pembatalan tersebut dibagi menjadi 2 sistem, di Kemenag sendiri dan di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Proses di Kemenag selama 8 hari kerja dan di BPKH sampai kepada jemaah 5 hari kerja. Total 13 hari kerja.

“Untuk yang di Kemenag, riciannnya 3 hari di Kemenag Kota/Kabupaten dan 5 hari di Kemenag Pusat,” kata Kasubdit Pendaftaran Haji Reguler Noer Alya Fitra (Nafit) di Semarang. Kamis (8/2).

Dengan adanya kebijakan baru ini, Jemaah tidak usah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kembali dana hajinya. “Karena mungkin banyak Jemaah yang membutuhkan dana tersebut untuk keperluan lainnya,” terang Nafit.

Selain itu, kebijakan lainnya adalah saat ini pendeteksian jemaah yang sudah pernah haji dilakukan di BPS BPIH pada saat calon jemaah akan melakukan setoran awal BPIH.

“Sekarang pendeteksian Jemaah yang sudah pernah haji bisa dilakukan saat Jemaah melakukan setoran awal di BPS BPIH,” katanya.

Sementara itu, mengenai Istitha’ah kesehatan, Nafit menjelaskan bahwa ada 4 jenis terkait istitha’ah tersebut antara lain pertama, Jemaah yang mampu mandiri. Kedua, Jemaah yang mampu namun harus didampingi. Ketiga, Jemaah yang tidak mampu sementara sebagai contoh wanita yang sedang hamil. Dan yang keempat adalah Jemaah yang tidak mampu.

Untuk penetapan pemberangkatan jema’ah hajinnya, kata Nafit sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan mempertimbangkan rekomendasi istitho’ah kesehatan dari Tim Kemenkes di Kabupaten/ Kota.

“Penetapan status pemberangkatannya menjadi wewenang Kemenag, bukan Kemenkes,” tegas Nafit.(ha/ha)


Scroll to Top