Tingkatkan Wasdal PPIU, Kemenag Buat Sistem Terintegrasi dengan KBSA dan Imigrasi

Ditulis oleh anggoro husni pada Kamis, 08 Februari, 2018

Semarang (PHU)—Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus meningkat, ini berimbas dengan panjangnya daftar tunggu (waiting list) pemberangkatan Jemaah haji ke tanah suci, maka opsi terakhir yang dipilih adalah menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu.

Tiap tahunnya sudah 800 ribuan orang pergi melaksanakan umrah, ini berdampak meningkatnya permintaan izin baru untuk mendirikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel perjalanan umrah.

Tidak sedikit PPIU yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dari gagal berangkat sampai terlantarnya Jemaah umrahnya saat berada di tanah suci, hal ini menggerakkan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap PPIU khususnya PPIU yang tidak berizin resmi dari Kemenag.

“Karena beberapa tahun terakhir Jemaah umrah meningkat tajam seiring juga munculnya PPIU baru yang sekarang jumlahnya sudah 900an PPIU, ini berakibat banyak penyimpangan-penyimpangan dari PPIU tersebut,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar saat membuka acara Review Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS-BPIH) dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Tahun 2018 di Hotel Gran Dhika Semarang Jawa Tengah. Rabu malam (7/2).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Nizar adalah membuat regulasi dan membuat suatu system aplikasi yang baik yang juga dapat dimonitor sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan (wasdal).

“Yang perlu dilakukan menurutnya adalah membuat suatu system yang terintegrasi dari Kemenag, Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA), serta imigrasi,” jelas Nizar.

Nizar meminta kepada pihak imigrasi untuk menolak bila ada calon Jemaah umrah yang ingin membuat paspor tapi tidak melampirkan surat rekomendasi dari Kemenag.

“Saya minta kepada imigrasi, tanpa ada rekomendasi dari Kemenag jangan diproses,” tegas Mantan Kepala Kanwil Kemenag Yogyakarta ini.(ha/ha)


Scroll to Top