Lompat ke isi utama
x

Anggota Komisi VIII DPR RI Sosialisasikan KMA 494 Tahun 2020

Padangg

Padang Panjang (PHU) - Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir menyatakan bahwa wewenang DPR RI dalam Penyelenggaraan ibadah haji adalah pengawasan, legisasi dan anggaran.

"Pengawasan bagi Kementerian Agama terkait dengan haji agar dapat berjalan sesuai dengan aturan," katanya pada kegiatan yang dihelat melalui Bidang PHU Kanwil Kemenag Sumbar tersebut, Senin (21/12).

Pihaknya mensyukuri dari tahun ke tahun pelayanan ibadah haji terus mengalami peningkatan 85,91 persen. "Ini adalah angka yang sangat memuaskan," katanya.

Untuk itu diharapkan Kemenag RI terus berkomitmen dan konsen agar pelayanan ibadah haji dapat berjalan dengan baik.

Meski Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) Indonesia 2019 sangat memuaskan, pihaknya terus mengingatkan Kemenag untuk melakukan peningkatan layanan Asli Chaidir berharap IKJH tahun sebelumnya, akan menjadi pelecut untuk memperbaiki penyelenggaraan haji ditahun tahun mendatang. 

Ia meyakini capaian memuaskan tersebut, tak terlepas dari sejumlah inovasi Kementerian Agama dalam meningkatkan pelayanan haji. Sebut saja penguatan program manasik atau sertifikasi pembimbing ibadah haji.

“Kemenag dan Komisi VIII DPR tetap berjuang ingin menghadirkan  pelayanan jamaah haji di Indonesia, di Arab Saudi Makkah, Madinah maupun Jeddah dengan pelayanan terbaik, maksimal  dan memuaskan,” harapnya.

Ia juga menyinggung, Komisi VIII DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Agama  telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 atau 1441H sebesar Rp35 juta.

Besaran biaya haji 2020 yang harus dibayarkan setiap jamaah pada dasarnya mencapai Rp 69 jutaan. Hanya saja, sisa dana tersebut dibayarkan oleh dana efisiensi dan dana dari sumber manfaat yang saat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Untuk tahun 2021 sendiri, pihaknya mengajak jemaah untuk tetap harus bersyukur dengan besaran biaya yang dibebankan kepada jemaah senilai 35 juta. Sisanya seperti dana transportasi dan pelayanan kesehatan itu semua yang akan dibayarkan oleh BPKH," katanya.

"Insyaallah mudah mudahan serahkan kepada kami Angoota DPR RI, kami berniat dan berkomitmen bagaimana meringankan jemaah untuk menunaikan ibadah haji," Imbuhnya.

“Saat ini pengelolaan dana haji sudah tidak dikelola lagi oleh Kemenag, tapi sudah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” terangnya.

Politisi kelahiran Padang itu  mengatakan, pelaksanaan ibadah haji 2021 juga bergantung pada ditemukan atau belumnya vaksin Covid-19. Untuk itu, pihaknya mengingatkan masyarakat Indonesian, khususnya Sumbar tetap tenang dan menunggu arahan selanjutnya dari Kemenag RI.

Ia menambahkan wujud diseminasi hari ini adalah memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenag bersama DPR RI terus berupaya bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. 

"Maka kami perlu membawa masukan dan keluhan dari semua jemaah Sumatera Barat untuk dibawa ke forum DPR RI," Katanya. 

Lebih dari itu diseminasi ini lanjutnya, dilaksanakan dalam upaya untuk mensosialisasikan kepada jemaah haji yang tidak dapat berangkat tahun 2020 karena diakibatkan wabah covid 19. 

"Harapannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada jemaah ibadah haji terkait pembatalan keberangkatan ibadah haji tahun 1442 H," jelasnya.

Mantan wakil Ketua DPRD Sumbar periode  2009-2014 ini menilai adanya kebijakan pembatalan atau penundaan keberangkatan jemaah haji ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama nomor 494 Tahun 2020 yang didasari pertimbangan kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji Indonesia.

Bagaimanapun juga, dalam hal ini pemerintah lebih mengedepankan kesehatan dan keselamatan jemaah, karena untuk saat ini menolak kemudhorotan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. 

Di sisi lain, ketika disinggung terkait masa tunggu jemaah haji yang semakin lama. Ia meyakini meskipun ditengah pandemi, lantaran kesadaran masyarakat untuk berhaji sudah kian tinggi, jumlah calon jemaahnya terus meningkat.

"Mohon doanya, kami mendorong Kemenag agar bisa melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak Saudi Arabia untuk penyelenggaraan haji tahun tahun 1442 H," pinta dia.

Diakhir uraiannya, politisi berusia 68 tahun ini memberikan  kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan masukan dan pendapat. untuk menjadi bahan bagi pihak Komisi VIII DPR RI agar keberangkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 bisa dilaksanakan.

Diseminasi dihadiri oleh Kepala Kankemenag Kota Padangpanjang Gusman Piliang, Kemenag Kota Padangpanjang, Kabid PHU  Joben, Kasi Pendaftaran Dokumen H Uswatman, Kasi PHU Kemenag Kota Padangpanjang Endang Sriyani, Mahasiswa, penyuluh, ASN dilingkungan Kankemenag Kota Padangpanjang dan Kanwil Kemenag Sumbar.

Penulis
Vera
Editor
Ranita

Jumlah Pembaca