Lompat ke isi utama
x

BPW yang Ingin Jadi PPIU, Ini Syaratnya

kalsel

Banjarmasin (PHU) - Setiap Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang mengusulkan ingin menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), disamping harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi juga wajib bagi kami untuk melakukan peninjauan kelapangan. 

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Rusbandi saat melakukan peninjauan lapangan terhadap BPW PT Abu Wisata yang berlokasi di Gatot Subroto Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

“Kami harus pastikan dulu syarat yang telah dipenuhi sudah sesuai dengan fakta yang ada dilapangan,” kata Rusbandi.

Rusbandi menerangkan, sebelumnya PT Abu Walad telah mengajukan ijin baru PPIU dan berbagai persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan peraturan dan undang-undang. “Hari ini kita ingin buktikan bahwa segala persyaratan tersebut benar adanya dan sesuai fakta yang ada dilapangan, seperti kantornya, perlengkapan kerjanya dan juga SDM atau karyawannya, jangan sampai piktif belaka cuma ada namanya tapi tidak ada bendanya,” tambahnya 

Selanjutnya, setelah tim melakukan peninjauan lapangan mengadakan penilaian sesuai dengan chek list isian yag harus dipenuhi oleh BPW, PT Abu Walad dinyatakan layak di usulkan ke Dirjen PHU untuk menjadi PPIU.

Selanjutnya Kabid meminta dengan pihak manajemen PT Abu Walad untuk mendaftarkan melalui aplikasi online PTSP Kemenag RI tidak lewat dari bulan April 2021. “Kalau lewat bulan April dikhawatirkan terkendala dilaporan keuangan, karena laporan keuangan yang sudah ada periode tahun 2018 – 2019,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasi Bina Umrah Bidang PHU Kanwil Kemenag Kalsel Hidayaturrahman meminta pihak pengusul agar dapat memahami ruwetnya proses pemenuhan administrasi tersebut adalah untuk membantu pihak travel pengusul agar tertib administrasi sehingga ketika pengusulan ke Jakarta tidak mengalami kendala.

“Ini menyangkut nama baik pimpinan pengambil kebijakan pada kantor wilayah karena rekomendasi akan dikeluarkan apabila memenuhi syarat administrasi dan hasil peninjauan lapangan,” katanya.

Dayat menyebutkan ijin baru yang sudah keluar sudah tiga BPW yang mengantongi ijin baru, dan tiga masih dalam proses pemenuhan administrasi. “Kami mengaharapkan sebelum Maret mereka sudah bisa memenuhi persyaratan yang diminta,” harapnya.

Penulis
Inmas Kalsel
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca