Lompat ke isi utama
x

Disiapkan Jadi Karantina Jemaah Umrah, Asrama Haji Diminta Rebranding 

dirjen

Jakarta (PHU)--Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Oman Fathurahman meminta pelayanan di Asrama Haji di rebranding (perbaharui citra), mengingat dengan kondisi pendemi sekarang, asrama haji akan disiapkan menjadi tempat karantina jemaah umrah yang akan berangkat dan saat tiba di Tanah Air dari Tanah Suci. 

Hal itu diungkapkan Oman saat rapat persiapan pelaksanaan karantina bagi jemaah umrah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jumat (15/01).

"Ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk membranding asrama haji sebagai unit yang melayani melayani publik dan citra pelayanan Kemenag sekarang ini tidak hanya dirasakan oleh jemaah haji saja Bahkan bisa juga untuk jemaah umrah," kata Oman. 

Peningkatan layanan penyelenggaraan haji dan umrah ini, kata Oman didasari komitmen dari Menteri Agama yang bertekad untuk melakukan transformasi di Kemenag agar menjadi lebih baik. 

"Peningkatan tersebut antara lain pelayanan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan melalui transformasi digital dan disebut secara eksplisit bahwa yang pertama itu peningkatan pelayanan termasuk pelayanan penyelenggaraan Haji dan umrah," terangnya. 

Ia bercerita, biasanya dirinya kalau ke satu daerah wisata ke kota lainnya akomodasi nya adalah hotel, tidak di asrama haji. 

"karena apa? karena brand asrama haji sebagai tempat penginapan yang nyaman, profesional dan memadai belum tertanam di masyarakat, oleh karenanya namanya branding ini menjadi sangat penting, kita memang harus menyeluruh ya tidak bisa tidak bisa parsial termasuk infrastruktur nya juga begitu," katanya. 

Dalam hal karantina jemaah umrah, lanjutnya. Pemerintah sudah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi Covid19 yang mengatur masyarakat supaya terlibat didalam proses bisnis dalam pedoman penyelenggaraan umrah dan itu mengikat bagi setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). 

Yang kedua, kata Oman adalah karena ketersediaan kamar pasien di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran yang sudah tidak lagi memungkinkan untuk pasien Covid19, Kementerian Kesehatan mengakui sudah kewalahan dengan persediaan kamar di rumah sakit  dalam menerima pasien. 

Untuk itu, kata Oman, dirinya sudah merespon dan memaparkan 29 asrama haji sudah siap dipergunakan sebagai tempat karantina pasien Covid19,"Tadi malam saya sudah merespon permintaan Wamenkes dan Kepala BNPB untuk mempersiapkan asrama haji untuk tempat karantina," jelasnya. 

"Masing-masing asrama haji mempunyai kapasitas 500 kamar," ujarnya. 

Ketiga adalah, Kemenag saat ini memiliki dukungan politik dari pimpinan yang menginginkan transformasi digital didalam proses alur bisnis karantina di asrama haji. Ia menginginkan ada akses kemudahan, kenyamanan pelayanan saat seseorang dikarantina di asrama haji. 

"Untuk bagian tertentu yang sifatnya pelayanan itu sangat sangat dibutuhkan, pokoknya harus di rebranding di publik bahwa karantina di asrama haji itu nyaman mudah prosesnya juga cepat bisa mungkin online itu tidak tidak perlu fisik datang ke sini (asrama haji) ngeceknya kamarnya, pokoknya prinsipnya itu diberikan kemudahan untuk mengakses kemudian nyaman," tandasnya. 

Hal senada juga dikatakan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M. Arfi Hatim, ia terus berupaya untuk memberdayakan seluruh asrama haji mulai dari asrama haji embarkasi, asrama haji antara hingga asrama haji transit untuk pelayanan karantina pasien covid19 khususnya karantina jemaah umrah. 

"Bagaimana upaya kami untuk pemberdayaan asrama haji embarkasi termasuk juga tentu asrama haji antara dan asrama transit dalam konteks penyelenggaraan umrah dan haji khusus.  Kami sudah berapa kali pertemuan-pertemuan untuk merumuskan kedalam regulasi pemberdayaan asrama haji, lebih spesifik lagi tentang pemberdayaan pemanfaatan asrama haji embarkasi, antara dan transit di masa pandemi covid 19 ini," kata Arfi. 

Penanganan dan pengendalian ini, kata Arfi sudah mengkomunikasikan ke beberapa stakeholder yang terkait misalnya dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Satgas penanganan covid 19 yang dikomandani oleh BNPB, serta Kepolisian untuk penyelenggaraan ibadah Umrah. 

Pihaknya juga sudah melakukan mitigasi dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada masa pandemi ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama nomor 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi covid19. 

"Kemudian dari mitigasi tersebut kita juga sudah menghasilkan satu Keputusan Menteri Agama nomor 719/2020 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di masa pandemi covid19," imbuhnya. 

"Dalam regulasi tersebut mengatakan bagi jemaah umrah yang akan berangkat itu wajib dilakukan proses karantina yaitu pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas Covid19 pusat dan daerah," sambungnya.

 

Penulis
Husni Anggoro
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca