Lompat ke isi utama
x

Ditjen PHU dan Komisi VIII DPR RI Bahas Sosialisasi PP PHU

jambii

Jambi (Humas) - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Haji dan Umrah kembali di gelar di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jambi pada Selasa (3/11). Narasumber terdiri dari Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Maman Saepulloh, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhamad.

Kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, H. Muhamad dan dihadiri sebanyak 100 orang perwakilan ASN Kementerian Agama Jambi, perwakilan kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah, perwakilan pimpinan PPIU pusat dan cabang di kota Jambi, perwakilan pimpinan KUA se-kota Jambi.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Informasi Sistem Informasi Haji menjelaskan bahwa UU No.8 Tahun 2019 ini merupakan revisi dari UU yang lama untuk menjawab dinamika dan problematika yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang amanah, adil, dan transparan.

Adapun UU No.8 Tahun 2019 ini menjawab problematika mengenai :

1. Pengelolaan banyak calon jamaah yang antusias dan bertambah banyak, baik haji regular maupun haji khusus, termasuk jemaah umrah yang jumlahnya lenih banyak daripada jemaah haji saat ini.

2. Beragama strata sosial dan budaya dari para jamaah haji dan umrah sehingga perlu pengelolaan yang berbeda, termasuk perbedaan budaya di Arab Saudi.

3. Ibadah haji dilaksanakan dalam satu tempat pada wajtu yang bersamaan sehingga butuh pengelolaan yang baik untuk hal tersebut.

4. Pengelolaan dana haji yang terus bertambah, sehingga perlu dipikirkan strategi pengelolaan dana secara tepat.

5. Perbedaan kebijakan dari lembaga atau instansi terkait lainnya yang tentu akan mempengaruhi perubahan kebijakan dan peraturan haji dan umrah. Misal: perubahan peraturan mengenai pajak biaya haji dan umrah, dan lain-lain.
“Kondisi dinamis inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan perubahan Undang - Undang terkait penyelenggaraan haji dan umrah, dan lahirlah UU No.8 Tahun 2019,” jelasnya.

Dikesempatan yang sama Ihsan Yunus, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menyebutkan bahwa UU No. 8 Tahun 2019 ini merupakan produk Undang-Undang dari hasil persetujuan bersama DPR RI sebagai fungsi legislatif dan pemerintah sebagai fungsi eksekutif.

“Ini adalah kewajiban bersama Kementerian Agama, DPR RI, dan lembaga terkait lainnya dalam mensosialisasikan UU No.8 Tahun 2019 ini kepada masyarakat luas,” ujar legislator muda dari Jambi tersebut.

Sementara Ka.Kanwil menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

“UU No 8 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2020 ini diharapkan dapat menjawab segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga dalam hal ini sangat perlu diinformasikan kepada khalayak luas terkait isi dari Undang-Undang tersebut,” terangnya.

Muhamad mengatakan bahwa UU No.8 Tahun 2019 ini memberikan pemahaman perubahan dan kelayakan mengenai penyelenggaraan haji dan umrah di masa new normal pandemi covid-19 ini.

Penulis
Ranita Erlanti Harahap
Editor
Ranita Erlanti Harahap