Lompat ke isi utama
x

Ditjen PHU Evaluasi Progres Revitalisasi dan Pembangunan PLHUT TA 2021

plhut

Progres terhadap Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Tahun Anggaran 2021 masih terus berjalan. Proyek PLHUT yang dilaksanakan ini meliputi 42 satker penerima.

“Untuk tahun anggaran 2021, ada 42 satker penerima SBSN PLHUT. Per tanggal 7 September, ada 12 Kabupaten/Kota yang progres pembangunannya sudah di atas 50%,” ujar Perencana Ahli Madya Slamet dalam Kegiatan Evaluasi Progres Revitalisasi dan Pembangunan PLHUT Tahun Anggaran 2021 di Banjarnegara, Kamis (09/09/2021).

Pembangunan PLHUT berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini dilakukan dengan tipe desain bangunan yang seragam. Tipe desain prototip bangunan PLHUT telah diatur dalam SK Dirjen PHU No. 105 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan PLHUT. Tipe desain yang diatur terdiri dari 2 tipe, yakni Tipe A dan Tipe B. Tipe A berukuran 10x15m dengan ukuran lahan minimal 16x21m, sedangkan Tipe B berukuran 10x20m dengan ukuran lahan minimal 16x26m.

Dalam proses revitalisasi dan pembangunan PLHUT yang tengah berjalan, terdapat sejumlah kendala yang terjadi, salah satunya adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi di Kabupaten/Kota dimana PLHUT tersebut dibangun. “Adanya Kabupaten/Kota yang memberlakukan PPKM di daerahnya menjadi kendala utama mengapa progres pembangunan PLHUT masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, faktor cuaca juga diakui berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan PLHUT di suatu Kabupaten/Kota,” terang Slamet.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi, Ditjen PHU telah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi dan percepatan, seperti pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan secara kontinyu dan pencairan anggaran yang sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan kebutuhan. “Kita akan selalu memantau jalannya progres pembanguan PLHUT ini dengan selalu melakukan koordinasi dengan pusat dan juga daerah. Kita juga akan melakukan pencairan anggaran yang sesuai dengan RPD berdasarkan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota,” kata Slamet.

Untuk Tahun Anggaran 2022, ada 45 satker penerima SBSN PLHUT yang termasuk dalam Daftar Prioritas Proyek SBSN TA 2022 Pembangunan dan Revitalisasi PLHUT. Hal ini telah diatur dalam Surat Menteri PPN Nomor B.510/M.PPN/D.8/PP.05.04/07/2021 tentang Daftar Prioritas Proyek SBSN TA 2022. Pembangunan PLHUT ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi proyek sejenis di Kemenag yang juga dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Penulis
Mustarini Bella Vitiara
Editor
Mustarini Bella Vitiara

Jumlah Pembaca