Lompat ke isi utama
x

Ditjen PHU Gelar Konsolidasi Internal, Ini Arahan Plt. Dirjen

Konsolidasi

Jakarta (PHU) – Menteri Agama Fachrul Razi resmi melantik Nizar Ali sebagai Sekjen Kementerian Agama. Nizar sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Menag juga telah mengangkat Staf Ahli Menteri Agama Prof. Dr. H. Oman Fathurahman sebagai Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sampai ditetapkan dan dilantiknya pejabat definitif.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung menggelar rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi internal tingkat pimpinan di Jakarta, Rabu (21/10). Rakor yang dipimpin oleh Plt. Dirjen PHU, Oman Fathurrahman membahas program dan kegiatan prioritas penyelenggaraan Haji dan Umrah yang akan dilaksanakan dalam tiga bulan ke depan.

Dalam arahannya Oman menekankan perlunya pemetaan dan penentuan skala prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat tersebut. “Skala prioritas untuk menjalankan program kegiatan haji dan umrah dengan mempertimbangkan aspek signifikansi dan urgensitasnya,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Agama ini.

Ia mencontohkan beberapa hal strategis dan prioritas yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat antara lain terkait akan dibukanya penyelenggaraan umrah oleh pemerintah Arab Saudi dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

“Hal-hal strategis yang diutamakan memiliki dampak penting di PHU. Ditjen PHU memiliki tantangan yang luar biasa, misalnya persiapan dibukanya umrah dan penyelenggaraan haji tahun depan, harus sudah dipersiapkan dengan serius mulai dari sekarang,” tegasnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh para Pejabat Eselon 2 Ditjen PHU atau yang mewakili yang menyampaikan pemaparan program kerja masing-masing. Sekretaris Ditjen PHU, Ramadhan Harisman memaparkan fungsi pengorganisasian, fungsi pengkoordinasian dan pengganggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak Satker di Kementerian Agama serta membutuhkan koordinasi lintas sektoral berbagai Instansi.

“Untuk Satker yang terlibat antara lain 34 Kanwil Kemenag Provinsi, KUH Jeddah, 10 UPT Asrama Haji dan 548 Kankemenag Kab/ Kota. Jadi anggaran secara program menjadi tanggung jawab Ditjen PHU namun pelaksanaannya di seluruh Satker yang dikenal dengan Sistim Multi DIPA," kata Ramadhan.

“Penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan tugas nasional, Kementerian Agama selaku koordinator melibatkan berbagai instansi yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, BPKH dan TNI & Polri serta peran serta masyarakat,” terang Ramadhan.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis menyampaikan, jajarannya saat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan untuk operasional haji tahun 2021 salah satunya terkait penyediaan transportasi udara untuk para jemaah haji.

“Bulan depan, proses pembahasan untuk pengadaan penerbangan sudah dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan meskipun pemerintah Arab Saudi belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan haji tahun depan,” ungkapnya.

Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU, Maman Saepulloh, memaparkan saat ini Ditjen PHU tengah melakukan persiapan proses integrasi data bersama dengan BKPM dan BPKH. Integrasi dengan BKPM berkaitan dengan mekanisme perizinan PIHK dan PPIU sedangkan integrasi dengan BPKH terkait data jemaah haji dan keuangan haji.

“Integrasi data Siskohat sedang dilakukan dengan BKPM dan BPKH, terkait dengan perijinan PPIU dan PIHK, serta data jemaah dan keuangan haji,” paparnya.

Direktur Bina Haji, Khoirizi menjelaskan program pembinaan kepada jemaah haji masih terus berjalan meskipun penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ditiadakan dan belum ada kepastian penyelenggaraan haji tahun depan. “Kami melakukan inovasi-inovasi pembinaan kepada jemaah haji antara lain manasik sepanjang tahun dan manasik haji online yang dapat diakses di website kementerian agama dan juga media online lainnya,” jelas khoirizi.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, menyampaikan Direktoratnya tengah menyiapkan beberapa regulasi terkait penyelenggaraan haji khusus dan umrah. “Saat ini kami sedang menyiapkan beberapa regulasi yang menjadi turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2019," kata Arfi.

“RPMA Penyelenggaraan Ibadah Umrah, sedang dalam proses pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan, Draft RPMA Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sudah di Biro Hukum, dan RKMA Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19 sudah selesai dibahas dengan Kementerian/Lembaga dan para pemangku kepentingan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri yang diwakili Kasubdit Katering Haji, Abdullah memaparkan, dalam waktu dekat Ditjen PHU akan mengirimkan tim untuk melakukan penjajagan ulang kepada penyedia layanan di Arab Saudi sebagai antisipasi perubahan kuota jemaah haji tahun depan.

“Akan dilakukan penjajagan ulang pada bulan Nopember terkait harga-harga akomodasi, konsumsi dan transportasi yang sangat bergantung jumlah kuota haji tahun 2021," ujar Abdullah.

Penulis
YP
Editor
YP