Lompat ke isi utama
x

Kemenag Kembangkan Aplikasi Haji Pintar, Daftar Haji bisa Lewat Smartphone

m

Makassar (PHU) --- Animo masyarakat untuk berangkat menunaikan rukun kelima dalam Islam yakni ibadah haji dari waktu ke waktu semakin meningkat. Meskipun pada dua tahun terakhir pemberangkatan haji ditunda akibat pandemi, masyarakat tetap antusias untuk mendaftar haji. Ketersediaan informasi dan pelayanan terkait haji pun menjadi salah satu kebutuhan umat muslim di Indonesia, terlebih lagi memasuki era digital saat ini.

Kementerian Agama RI melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan dalam sistem layanan dan informasi haji, salah satunya dengan melakukan pengembangan aplikasi Haji Pintar. Aplikasi ini tidak hanya berisi panduan dan informasi dalam melaksanakan ibadah haji, namun pengembangannya juga akan ditujukan kepada peningkatan layanan bagi umat, termasuk pendaftaran dan pembatalan haji lewat smartphone.

Hal ini disampaikan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Dirjen PHU Kemenag RI Muhammad Hanif, pada acara Sosialisasi PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Aula Lantai IV Gedung Haji Kanwil Kemenag Sulsel, Jumat (12/11/2021).

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Kota se-Sulsel ini, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Prov. Sulsel H. Ali Yafid saat membuka kegiatan mengatakan bahwa pada era modern saat ini, kebutuhan akan layanan dan informasi melalui teknologi digital tidak bisa dihindari. "Karena saat ini orang mulai malas mencari informasi face to face,” sambungnya.

m

Selama ini menurutnya, aplikasi Haji Pintar Ditjen PHU telah membantu memberi kemudahan bukan hanya bagi masyarakat, utamanya Calon Jemaah Haji (CJH), tetapi juga bagi para petugas haji selama berada di tanah suci. "Kini pengembangan aplikasi Haji Pintar ini diharapkan mampu memberi kemaslahatan yang lebih luas, utamanya dalam hal efektifitas dan efesiensi layanan bagi masyarakat dan umat," ucap mantan Kakankemenag Bulukumba ini.

Hadir dalam kesempatan yang sama Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler yang didampingi oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelunasan Haji H. Amir Hamzah dan Kepala Seksi Pembatalan Haji Reguler Ditjen PHU Kemenag RI Muhammad Syari. Amir menjelaskan bahwa dalam rangka merespon salah satu visi Menag RI saat yakni transformasi digital, saat ini Ditjen PHU sedang memfinalisasi pengembangan dan tranformasi digital dalam hal pelayanan, pendaftaran dan pembatalan haji reguler pada aplikasi Haji Pintar. "Launching layanan ini resminya Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat," pungkasnya.

“Pengembangan tranformasi digital pada layanan Aplikasi Pintar akan berisi beberapa layanan digital, diantaranya terkait dokumen pendaftaran haji reguler, pembatalan pelimpahan jemaah haji wafat dan sakit permanen, perubahan data jemaah, mutasi jemaah haji antar provinsi, penggabungan mahram, pendamping lansia, dan lain lain,” tambah Amir.

m

Pada kesempatan yang sama juga dibeberkan sejumlah ketentuan baru berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, salah satunya mengenai persyaratan pendaftaran dimana surat keterangan domisili sudah tidak diperlukan lagi dan bank tidak lagi menyediakan SPCH (Surat Pernyataan Calon Haji).

Perubahan lainnya adalah jemaah yang pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir tidak diperbolehkan mendaftarkan kembali, kecuali PHD atau Pembimbing KBIHU. Hal ini tidak diatur dalam peraturan sebelumnya.

Tempat layanan haji juga tidak lagi berpusat di Kankemenag Kab/Kota, tapi terdapat juga alternatif lain yakni Layanan Keliling dan Layanan Elektronik melalui Aplikasi Haji Pintar. Layanan Keliling dan Elektronik, penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik), dan pembayaran setoran awal dapat dilakukan tanpa pembatasan provinsi serta juga dapat dilakukan melalui ATM dan m-Banking.

Selain itu, ada perubahan lain yang terdapat dalam PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, diantaranya

  • Kini WNA tidak boleh mendaftar walaupun memiliki mahram orang Indonesia. Sebelumnya pendaftaran WNA diperbolehkan dengan syarat mahram.
  • Sekarang Jemaah Haji Reguler melakukan registrasi pada aplikasi  pendaftaran haji, termasuk pengambilan foto diri dan mengunggah dokumen persyaratan.
  • Kini persyaratan pembukaan rekening setoran awal sama dengan pembukaan rekening biasa. Sebelumnya proses pembukaan rekening harus menyertakan tanda tangan SPCH dan membawa foto 3x4.
  • Terkait dana talangan, dalam aturan baru dicantumkan bahwa setoran awal Bipih bukan dana talangan atau nama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bersumber dari BPS Bipih, dan dalam hal BPS Bipih diketahui memberikan dana talangan atau nama lain, Menteri dapat melakukan pemblokiran dan/ atau pencabutan user ID Siskohat setelah dilakukan klarifikasi. Artinya dana talangan dilarang dan ada sanksi pemblokiran user ID bank. Sebelumnya hal ini tidak diatur.
  • Dalam peraturan baru juga disebutkan bahwa apabila jemaah haji wafat setelah masuk asrama haji embarkasi/antara, nomor porsinya tidak dapat dibatalkan dan dilimpahkan. Selanjutnya jemaah akan mendapatkan uang santunan asuransi, living cost, dan di-badalhajikan. Aturan ini dikecualikan bagi jemaah yang masuk asrama dan wafat setelah operasional haji.

Penulis
Mawardi, S.Ag.
Editor
Mustarini Bella Vitiara

Jumlah Pembaca