Lompat ke isi utama
x

Ingatkan PPIU Terkait Harga Umrah, Kemenag Lebong Gelar Sosialisasi KMA 777/2020

dsgfg

Lebong (PHU) – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Lebong, Bengkulu, melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) menggelar acara kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2020 bertempat di Aula Sakinah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong, Selasa (29/11/2022).

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kankemenag Kabupaten Lebong Arief Azizi, didampingi Kasubbag TU Darul Maukup dan Kasi PHU Yuliana. Turut hadir Kasi Pendidikan Islam, Kasi Bimas Islam, Gara Katolik, Ketua DWP Kemenag Lebong, Kepala KUA se-Kabupaten Lebong, tokoh masyarakat dan seluruh travel umrah yang ada di Kabupaten Lebong.

Dalam sambutannya, Kepala Kankemenag Kabupaten Lebong Arief Azizi menyampaikan keputusan Menteri Agama RI mengenai tarif standar atau tarif referensi umrah dari Rp20 juta menjadi Rp26 juta bagi para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah umrah. Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 777 Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan disahkan oleh Menteri Agama periode 2019-2020, Fachrul Razi.

"KMA ini menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (BPPIU) Referensi sebesar Rp26 juta," ujar Arief.

Ia menegaskan angka tersebut harus menjadi pedoman bagi Kemenag dan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam menetapkan tarif bagi perjalanan umrah. Arief menambahkan bahwa Kemenag selaku instansi pemerintah akan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU. Kecermatan dalam penghitungan ini sangat penting, sehingga harga yang ditetapkan rasional sesuai dengan kebutuhan dalam menyiapkan penyelenggaraan umrah.

"Kalau ada kenaikan, kira-kira harga referensinya menjadi berapa yang rasional dan bisa ditolerir, sehingga tidak memberatkan jemaah dan penyelenggaraannya tetap sama," jelas Arief.

Sementara itu Kasi PHU Yuliana menyampaikan Kemenag akan melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU. Pengawasan dilakukan agar layanan yang diberikan kepada jemaah umrah sesuai standar pelayanan minimal dan protokol kesehatan. Adapun PPIU wajib merujuk kepada edaran tersebut dalam menetapkan BPPIU sesuai standar pelayanan minimal dan protokol kesehatan. Aturan tersebut juga mengingatkan pihak PPIU yang menetapkan biaya umrah di bawah Rp 26 juta. Kemenag tidak langsung menetapkan sanksi pada PPIU tersebut.

"Dalam hal PPIU menetapkan BPPIU yang di bawah besaran BPPIU referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis," tegas Yuliana.

Menurut Kasubbag TU Darul Maukup, ada 5 Pasti Umrah yang harus diketahui dan diingat oleh jemaah, yakni pastikan:

1. Travel umrah berizin Kemenag;

2. Tiket pesawat dan jadwal penerbangannya;

3. Harga dan paket layanannya;

4. Akomodasi selama di Arab Saudi; serta

5. Visa

"Kelima PASTI ni harus jelas agar bisa menjadi pedoman buat masyarakat bagi yang ingin melaksanakan ibadah umrah," tandasnya.

Penulis
Anugrah Arrahman Eka Putra
Editor
Mustarini Bella Vitiara

Jumlah Pembaca