Lompat ke isi utama
x

Kankemenag Aceh Barat Gelar Rakor Penyusunan Perda Haji

Aceh perda

Banda Aceh (PHU)---Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat bersama instansi terkait melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji. Rakor pada Selasa (29/09) di Aula Kankemenag di Meulaboh.

Rakor ini diikuti unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Dinas Syariat Islam, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Aceh Barat.

Kakankemenag Aceh Barat Khairul Azhar menyampaikan bahwa rakor ini sebagai upaya meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji Kabupaten Aceh Barat.

Sementara itu, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kankemenag Aceh Barat, Tharmizi menjelaskan, pembahasan persiapan rancangan Qanun (Perda) Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji berfokus pada Undang-Undang Nomor 8p Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Rancangan draf nantinya akan kita serahkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRK untuk dibahas kembali,” kata Khairul.

Khairul Azhar lanjutkan, berkaitan dengan UU Nomor 8 Tahun 2019, khususnya pada pasal 36 ayat 1-3, dinyatakab bahwa dalam melaksanakan penyelenggaraan haji melibatkan pemerintah daerah.

"Oleh karenanya, perlu adanya pembentukan kebijakan pemerintah daerah berupa qanun agar pelaksanaan penyelenggaraan haji ke depan berjalan dengan baik," ujar Khairul, yang pernah menjadi Petugas Kloter 2018/1439 H.

Khairul menjelaskan, dalam pembahasan draf qanun kabupaten/kota seharusnya merujuk pada Qanun Provinsi Aceh. Namun karena permasalahan tersebut belum adanya titik terang, paling tidak kabupaten/kota harus menyikapi hal tersebut untuk mempunyai kebijakan sendiri sebagai proteksi saat penganggaran nantinya.

“Dengan adanya qanun ini, jangan sampai ada lagi perbedaan pemahaman nantinya apa saja yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” tambahnya.

Pada pasal 36 ayat 1 menyebutkan, transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pada ayat 2 menyebutkan, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi jemaah haji.

Sedangkan pada ayat 3 disebutkan, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jemaah haji sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah.

“Hari ini sejauh mana kita bisa memproteksi lebih awal terkait kebutuhan dana di tahun 2020 terkait transportasi dan kebutuhan lainnya sebagaimana dalam undang-undang tersebut,” jelasnya.

Khairul menambahkan, berdasarkan pasal 36 ayat 1-3 regulasi yang sama, nantinya tim pembahasan qanun nantinya akan membuat rekomendasi agar pembahasan yang dimaksudkan dalam UU tersebut dimasukkan ke dalam APBK Aceh Barat tahun 2021 terkait jemaah haji yang akan berangkat tahun depan.

“Ini agar jemaah haji tahun depan benar-benar terlindungi. Karena di Kementerian Agama memberikan dana DIPA sesuai dengan UU itu, artinya pembiayaan pada pasal 36 tadi tidak diberikan karena menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” pungkasnya.

Penulis
Yakub Kemenag Aceh
Editor
Husni Anggoro