Lompat ke isi utama
x

Kanwil Kemenag Lampung Serahkan SK Pendirian Kantor Cabang PPIU

lampung

Lampung (PHU) -- Mengoptimalkan peran dalam melayani umat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Jum'at (23/4). 

Surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung diserahkan secara langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) PHU, M. Ansori, kepada tiga PPIU yang mendirikan Kantor Cabang di Provinsi Lampung, dengan disaksikan oleh Kepala Seksi (Kasi) Bina Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji Khusus (UHK), Yusuf Zulkarnain. 

Tiga PPIU yang mendapatkan SK tersebut PT. Naila Syafaah Pringsewu, PT. Ajwa Lampung Utara, dan PT. Jawara Metro. 

Dalam arahannya, Ansori mengatakan bahwa SK merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis dengan berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur. SK bersifat konkrit, individual, dan final. Oleh sebab itu dalam prosesnya pembuatan SK langsung ditujukan kepada pihak yang dimaksud dan tidak disebarkan secara umum. 

Menjadi keputusan atau pernyataan final yang merupakan suatu solusi atau akhir dari setiap permasalahan yang ada. Dalam hal ini, SK sering ditujukan kepada individu sebagai solusi dari permasalahan yang dimiliki menjadi akhir dari permasalahan yang tentunya sebagai solusi yang tetap memperhatikan peraturan. 

Ansori menambahkan bahwa dalam sebuah SK memiliki unsur-unsur atau komponen penting yang harus diperhatikan. Komponen tersebut antara lain berisikan pertama, konsideran merupakan landasan hukum dari pembuatan surat, pada bagian ini menunjukkan tentang bagian yang harus tertulis pada surat. Kedua, desideratum, pada bagian ini bertuliskan tujuan pembuatan surat yang akan mencakup tujuan apa saja yang akan ada pada SK. Dan terakhir adalah diktum, bagian ini menunjukkan isi dari surat dan menjadi bagian pokok penting. 

Dengan demikian, dijelaskan pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Kabupaten Lampung Selatan ini bahwa SK PPIU bukan sekedar dokumen urusan administratif saja tetapi SK merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan konsekuensi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum. 

"SK PPIU bukan sekedar lalu lalang administratif saja tetapi merupakan dasar hukum dari semua aktivitas yang dilakukan PPIU itu sendiri," tegas Ansori. 

Didalam SK PPIU ini memuat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh PPIU. Oleh karena itu SK harus dibuat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang mengikat lainnya.

"Saya berharap kepada PPIU yang baru saja menerima SK Pendirian Kantor Cabang untuk menjalankan tugas dan fungsi serta perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan SK PPIU ini dengan baik dan benar. Jangan sampai menyalahgunakan SK yang telah dipegang dan diterima oleh PPIU," harapnya.

 

Penulis
Anggithya
Editor
Ranita Erlanti Harahap

Jumlah Pembaca