Lompat ke isi utama
x

Kemenag Aceh Tegaskan Cabut Izin PPIU jika Langgar Aturan

Aceh

Banda Aceh (PHU)---Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh menegaskan akan mencabut izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) jika PPIU tersebut bermasalah dalam memberi layanan bagi jemaah.

Hal itu ditegaskan Kepala Kanwil Kemenag Aceh Iqbal dalam kopi bareng pagi (coffee morning) dan temu ramah Kanwil Kementerian Agama Islam Provinsi Aceh bersama awak media. Selasa (22/12).

"Kita Kemenag terus mengawasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dan bahkan mencabut izin travel yang bermasalah dalam memberi layanan bagi jemaah, dan yang lagi berurusan dengan hukum," kata Iqbal.

Dalam layanan Penyelenggaraan haji dan umrah iqbal yang didampingi Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Aceh Arijal menjawab sejumlah pertanyaan, termasuk seputar travel bermasalah di Provinsi Aceh.

Selajn travel bermasalah, kata Iqbal banyak juga dipertanyakan kondisi jemaah, travel, kesiapan haji dan umrah tahun 2021 mendatang.

"Termasuk progres penyusunan draft Qanun Haji di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)," katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk memilih travel yang berizin untukmenunaikan umrah. "Pilihlah travel yang keberadaannya sudah populer. Kita menghimbau pada jemaah untuk memilih travel yang telah diketahui jejak rekamnya," imbaunya.

Menututnya, Kemenag telah mengambil langkah dalam meminimalisir penelantaran jemaah umrah, ia juga menegaskan bahwa semua tahapan pengawasan sedang dan telah ditempuh.

"Kita bisa mengawasi jemaah umrah yang belum membuat paspor, saat akan membuat paspor, kita rekomendasikan berangkat dengan travel yang berizin, PPIU resmi," jawabnya.

"Bagi jemaah yang sudah miliki paspor, ini yang agak sulit kita pantau, dia mestinya memilih travel resmi, tapi termakan iming-iming layanan bagus, akhirnya dia ada yang memilih travel yang bermasalah atau tak berizin," tambahnya.

Kabid PHU Arijal mengungkapkan, bahwa hingga kini di Aceh sudah ada 38 travel berizin (PPIU), dan satu dicabut izinnya (di Banda Aceh) karena sedang berurusan dengan penegak hukum.

"Jumlah jemaah yang sudah mendaftar di Aceh, per Selasa tanggal 22 Desember sudah 125.641 jemaah. Masa menunggu (waiting list) di Aceh di estimasi sampai 31 tahun (1471 H/2050 M). Sedangkan nomor porsi terakhir 010096170," jelasnya.

Sebagai informasi, Kuota haji Aceh pada 2020 sebanyak 4.342 jemaah. Saat dibuka pelunasan waktu lalu, yang telah lunasi 4.187 jemaah. Sementara yang tidak melunasi 155 jemaah.

"Untuk tahapan haji, pemvisaan diawali dengan pemindaian paspor, dan atas paspor jemaah Aceh di lantai tiga Kanwil, yang telah scan ialah 3.634 buah," jelas Arijal.

Saat ditanyai, apa saja isi pokok Qanun Haji Aceh, ia menyebutkan, bahwa muatan yang paling pokok terkait, kuota tambahan, aspek pengelolaan, hal Baitul Asyi, kemungkinan kunjungan/ziarah ke makam Habib Bugak Al-Asyi, sebagaimana sudah ada kunjungan ke karantina haji Aceh di Pulo Rubiah Sabang.

"Kita Kemenag hanya memberi masukan dan data, usulan penyusunan Qanun Haji dari Pemerintah Aceh. Semua bersinergis dengan regulasi haji dan umrah, UU Nomor 8 Tahun 2019," pungkasnya.

Penulis
Yakub Kemenag Aceh
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca