Lompat ke isi utama
x

Kemenag Libatkan K/L dan Stakeholder Bahas Revisi KMA Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi

ab

Jakarta (PHU)---Kementerian Agama saat ini tengah merevisi Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19. Revisi KMA Ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung secara online, Senin (13/9/2021).

FGD diikuti sejumlah stakeholder, antara lain: Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Satgas Nasional Penanganan Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Otoritas Bandara, maskapai penerbangan, Asrama Haji Jakarta, dan Asrama Haji Bekasi. Maskapai penerbangan yang mengikuti FGD yaitu Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines, Lion Air Group, dan Citylink.

Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi, menggarisbawahi sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19. “Ada tiga issue mendasar yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu suspend Arab Saudi, vaksin, dan protocol kesehatan,” kata Khoirizi.

Meski bertahap, kata Khoirizi, suspend saat ini sudah mulai dibuka untuk mukimin atau ekspatriat yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi (iqamah).  Terkait vaksin, Arab Saudi menggunakan empat jenis, yaitu Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Selain suspend dan vaksin, Khoirizi mengingatkan tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemi Covid-19.

“Banyak hal yang harus didiskusikan bersama agar umrah bisa dilaksanakan dengan baik apabila Arab Saudi membuka umrah untuk Indonesia,” imbuhnya.

Selain teknis penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, Khoirizi juga meminta agar revisi KMA bisa mengakomodir mitigasi pengamanan dana jemaah umrah, serta upaya meningkatkan fungsi koordinasi antar stakeholder. “Koordinasi antar K/L sangat penting. Kita harus mampu meyakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia dapat memberangkatkan umrah dengan baik. Oleh karena itu, sinergitas K/L dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan,” kata Khoirizi menambahkan.

“Di masa pandemi, saya mengusulkan agar umrah dilakukan satu pintu. Misal, keberangkatan hanya dari Soekarno Hatta dan karantina dipusatkan di Asrama Haji. Bila melihat  aturan karantina yang cukup panjang, maka kita harus menghitung kembali biayanya berapa,” lanjutnya.

Dikatakan Khoirizi, Kemenag akan menyiapkan Asrama Haji Bekasi sebagai lokasi karantina terpusat dan layanan lainnya. Namun, biaya operasional selama bertugas dalam pengawasan karantina agar ditanggung oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. “Saat ini kita bersama-sama harus fokus bekerja dengan mengutamakan kepentingan umat,” tegasnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, menambahkan, FGD akan digelar dalam tiga hari ke depan. Sebelumnya, revisi KMA telah bahas di internal pemerintah dengan berbagai Kementerian/Lembaga. FGD hari ini fokus pada operasional penyelenggaraan umrah yang terkait dengan karantina dan pelayanan penerbangan.

“FGD untuk memastikan teknis keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah telah siap, termasuk pelayanan yang terkait dengan keberangkatan dan kepulangan,” ujar Nur Arifin.

Pada FGD tersebut, dipaparkan kesiapan sarana Asrama Haji Jakarta dan Asrama Haji Bekasi. Selain itu, maskapai penerbangan juga menjelaskan teknis penerbangan, karantina, dan protokol kesehatan. (ab/ab)

Penulis
Abdul Basir
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca