Lompat ke isi utama
x

Kemenag Tegaskan Belum Adanya MoU Jadi Salah Satu Faktor Batalnya Haji

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi

Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama Menegaskan belum adanya penandatangan MoU atau Naskah Kesepahaman hingga tanggal tersebut akan menyebabkan kurang maksimalnya persiapan terutama dari segi waktu. 

“Padahal dalam MoU ada aturan mengenai kuota, protokol kesehatan, dan lain sebagainya yang kita kenal dengan Ta’limatul Hajj,” tegas Plt. Dirjen Penyelenggaraan Hajiu dan Umrah (PHU) Khoirizi saat Rapat Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusiadan Kebudayaan (PMK) dengan Menteri Agama di Jakarta. (9/6/2021).

Hadir dalam Rapat Kerja tersebut, Menko PMK Muhajirin Effendy, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus, serta jajaran eselon I dan II Kemenag.

Khoirizi menjelaskan terkait kebijakan pembatalan haji tahun ini. Menurutnya, kebijakan yang diambil sejalan dengan konstitusi dimana negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dimana tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji adalah pembinaan, pelayanan dan perlindungan. 

“Dari sisi perlindungan itulah, kami harus mengambil ketetapan. Dasarnya tentu melihat perkembangan Covid-19 di dunia,” terang Khoirizi.

Ia pun menambahkan, hingga tanggal 2 Juni 2021 Indonesia tidak kunjung mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Kementerian Agama sendiri telah melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19 sejak November 2020. Persiapan ini telah melalui berbagai jalur, diantaranya adalah diplomasi haji dan pembentukan Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442H/2021M. 

“Dikarenakan belum adanya kepastian yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, atas kesepakatan Tim Manajemen Krisis dan diskusi panjang dengan Komisi VIII DPRI RI, forum KBIHU, para ulama, serta instansi terkait, pada tanggal 2 Juni kita simpulkan untuk lebih baik membatalkan dengan segala resikonya daripada membatalkan dengan penuh mudharatnya,” ujar Khoirizi. 

Terkait penyelenggaraan ibadah haji yang kembali dibatalkan tahun ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar juga memberikan penjelasan bahwa titik tolak pelaksanaan ibadah haji adalah adanya MoU. 

“Ekosistem haji dimulai dari MoU, karena ini merupakan titik tolaknya. Didalamnya ada jumlah kuota jemaah haji yang akan diberikan kepada sebuah negara dan ketentuan-ketentuan terkait persoalan haji yang diatur dalam Ta’limatul Hajj,” jelas Nizar. 

Diterangkannya pula bahwa penentuan kuota yang diwujudkan dalam MoU antara Menteri Agama dan Menteri Haji Arab Saudi ini biasanya dilakukan 5 bulan sebelum keberangkatan. “Normalnya, akhir November. Indonesia bersama Pakiskan biasanya menjadi prioritas,” tambahnya lagi. 

Ia mengatakan, adanya faktor eksternal yaitu pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa jemaah haji menjadikan Kementerian Agama pada akhirnya mengambil kesimpulan untuk melakukan perlindungan kepada jemaah (hifzhun nafs).

Dengan adanya pembatalan haji tahun ini, pemerintah terus berupaya merespon hal ini dengan menyiapkan sejumlah langkah agar antrian tidak mengular secara tidak terkendali. Ditjen PHU akan memperkuat regulasi dan diplomasi dengan berbagai pihak.

Penulis
Mustarini Bella Vitiara
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca