Lompat ke isi utama
x

Masuki Transformasi Digital, Dirjen PHU Apresiasi Aplikasi SiPAH

Hilman Latief

Makassar (PHU) – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengapresiasi salah satu capaian transformasi digital, program unggulan yang saat ini dicanangkan oleh Kementerian Agama disemua bidang.

“Alhamdulillah, saat ini, proses perencanaan keuangan haji di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), sudah menggunakan transformasi digital Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Haji (SiPAH),” ungkapnya di Asrama Haji Makassar, Kamis (17/11/2022).

Hilman menjelaskan bahwa kedepannya, kebutuhan untuk merencanakan haji, khususnya pada sektor perencanaan akan semakin luas. Untuk itu, sistem ini diharapkan secara subtansi bisa melakukan pemetaan detail terhadap rencana anggaran yang dilakukan. Karena, tahap perencanaan sangat berperan penting dalam kelancaraan pelaksanaan haji.

“Saat ini, banyak hal yang harus kita telaah lebih jauh. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekarang menjadi perhatian penting, termasuk komponen biaya didalamnya. Kita juga sedang membuat formula bagaimana SiPAH ini bisa menyiapkan pembagian persentase anggaran secara mendetail,” terangnya.

Ia mengungkap, pembagian persentase ini juga mengarah pada biaya Direct dan Indirect Cost. Pada penyelenggaraan haji 2022, telah dikeluarkan oleh negara sebesar 59,12% biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk subsidi jemaah haji. Dan bisa dijabarkan, hal itu cukup berat untuk konsistensi keberlanjutan haji kedepannya.

“Untuk solusi kedepannya, aspek struktur anggaran dan posisi anggarannya harus disusun ulang. sekarang kita juga sedang dalam proses perancangan acuan untuk terbentuknya rencana anggaran yang efisien, terstruktur, dan efektif,” kata Hilman.

Ia juga menilai, perbaikan ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin, karena perancangan ini untuk keberlangsungan penyelenggaraan haji yang akan datang.

“Salah satunya yang masuk pembahasan adalah penggunaan sumber dana APBN untuk peran pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada jemaah haji, tanpa menggunakan nilai dari BPIH itu sendiri. Saat ini sedang kita rumuskan kedalam regulasi,” jelas Hilman.

“Semuanya sedang diusulkan. Mulai dari tahapan perencanaan anggaran, sampai kepada pengusulan formula. Ini akan menjadi acuan kerangka untuk regulasi kedepannya. Kita saat ini sedang dorong kecepatannya,” tambahnya.

Hilman menuturkan, pihaknya saat ini tengah memantau secara intens dan sedang dalam proses penyatuan perspektif dan rumusan.

“Pengelolaan dana ini harus terus kita awasi, antisipasi dan dimitigasi terkait dengan masalah yang akan timbul, dan membutuhkan ketelitian tinggi dalam merencanakannya,” ungkapnya.

Dirinya berharap, aplikasi SiPAH ini akan menjadi akselelator untuk mempercepat kinerja, performa, dan hasil efektif, serta dapat meningkatkan peran Kementerian Agama menuju transformasi digital.

Penulis
Winda Galuh Desfianti
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca