Lompat ke isi utama
x
Dikirim oleh nando pada 4 February 2021

Ringkasan:

Memenuhi peran dan fungsi dari analis kebijakan secara umum menyangkut kebijakan yang mendukung Visi Kementerian Agama melalui PMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenag 2020-2024 ditetapkan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. Visi Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yaitu profesional, andal, saleh, moderat, cerdas dan unggul. Visi ini menyangkut seluruh unit kerja di Kementerian Agama termasuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Berbicara haji memang sangat kompleks baik pada aspek manajemen, manasik, non manasik karena menyangkut jemaah haji yang harus dibina, dilayani dan dilindungi menunju kemandirian dan ketahanan jemaah itu sendiri sesuai mandat UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Melibatkan banyak lembaga, kementerian dan instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan dalam latar belakang jemaah juga sangat beragam tidak akan sama keinginan dalam pelayanan. Pastinya keinginan jemaah dapat dikatakan semua ingin menunaikan jemaah haji dimana masa tunggu yang semakin tahun semakin lama. Masa tunggu ini menjadi semakin lama ketika penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2020 dibatalkan karena wabah Covid 19 yang melanda di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Walaupun pada awalnya kebijakan pembatalan ini melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H /2020 M mendapat reaksi negatif akan tetapi dapat diterima atas nama keselamatan. Pisikologis jemaah dalam penyelenggaraaan Tahun 2021 mendapat angin segar ketika vaksin Covid 19 tiba di Tanah Air dan sudah mulai diberikan mulai pada 13 Januari 2021 walaupun tetap harus melakukan protocol Kesehatan dalam menjalankan aktivitas keseharian.

haji dengan ditetapkannya tiga skenario penyelenggaraan oleh Kementerian Agama. Skenario yang mana yang akan dijalankan tergatung kepada penetapan kuota dari Pemerintah Arab Saudi serta perkembangan wabah terkini. Mengukur persepsi tentu dibutuhkan dalam rangka sebagai bahan memberikan masukan kebijakan haji mendatang melalui survei pemetaaan persepsi masyarakat dan ditentukan pilihan survei selama 15 hari secara online adalah Kabupaten Bogor sebagai kuota waitinglist tertinggi saat ini. Ternyata hasil dari survei online tersebut, masyarakat Kabupaten Bogor lebih memilih dan sangat berharap pemerintah dapat memberangkatkan jemaah dengan kuota normal. Menyadari bahayanya Covid 19 masyarakat juga menyetuji apabila pemerintah menerapkan skenario pemberangkatan dengan skema kuota sebesar 50 persen. Pilihan batal kembali lebih cenderung ditolak.

Policy Brief Fungsional
Penulis
Mahmudi Affan Rangkuti