Lompat ke isi utama
x

PPIU dan PIHK Babel Sepakat Tunggu Informasi Umrah dari Pemerintah

babel

Pangkalpinang (PHU) --- Bertempat di Asrama Haji Antara Bangka Belitung, Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Umrah dan Haji Khusus bersama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pada Selasa (09/11/2021). 

Pertemuan ini melibatkan 35 peserta yang berasal dari PPIU/PIHK, IPHI, MUI dan para Kepala Seksi (Kasi) PHU Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung. 

Dalam laporan ketua panitia, Ridwan Yuniarto menyampaikan bahwa sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, salah satu kewajiban pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, adalah memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan umrah.

"Melalui koordinasi bersama Tim Pengawas diharapkan permasalahan PPIU/PIHK dalam menyelenggarakan kegiatan ibadah umrah dan haji khusus bisa diminimalisir," ungkap Ridwan. 

Apalagi kondisi pandemi Covid-19 yang menjadikan aktivitas masyarakat terhenti, termasuk ibadah haji dan umrah, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan pada banyak pihak, baik jemaah umrah maupun PPIU. 

Oleh karena itu dibutuhkan media yang dapat menjembatani antara jemaah dan PPIU dalam penanganan kegiatan ibadah umrah di masa pandemi. Salah satunya melalui koordinasi, keterbukaan informasi maupun jalinan komunikasi antara para pihak. 

Kakanwil Kemenag Provinsi Kep. Bangka Belitung yang diwakili oleh Kabag TU Drs. H. Rebuan, M.Pd.I. menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini dan berharap ada kesepakatan yang dihasilkan terkait pelaksanaan umrah di masa pandemi.

"Dengan menyimak laporan bidang PHU bahwa masih terdapat 2.201 jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya karena pandemi, hendaknya menjadi perhatian serius para pengelola PPIU," ungkap Rebuan.

PPIU diminta tetap memprioritaskan jemaah yang tertunda keberangkatannya untuk diberangkatkan apabila umrah sudah benar-benar kembali dibuka. 

Kabid PHU Kanwil Kemenag Kep. Bangka Belitung H. Abdul Rohim, S.Ag, MH. dalam arahannya menyampaikan kronologis buka tutup ibadah umrah dalam masa pandemi Covid-19.

Ia juga menyampaikan betapa berat tugas yang diemban oleh PPIU dalam penyelenggaraan ibadah umrah, dimana terdapat tanggung jawab besar dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah, dari jemaah keluar rumah sampai kembali ke rumah masing-masing. 

"Sangat wajar apabila jemaah yang merasa puas dengan pelayanan PPIU akan kembali menggunakan jasa PPIU yang sama untuk ibadah umrah berikutnya bahkan mungkin mengajak keluarga, relasi atau kenalan," imbuhnya.

Menurut Abdul, pemerintah tidak mungkin menyelenggarakan ibadah umrah sendiri mengingat umrah tidak terbatas waktu seperti halnya haji, sehingga membutuhkan PPIU sebagai mitra penyelenggaraan ibadah umrah. 

Hadir dalam kesempatan yang sama, Kanit I Subdit Kamneg Direktorat Intelkam Polda Bangka Belitung Kompol Irwan, SH. Irwan memaparkan bentuk-bentuk pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh PPIU beserta tindakan hukum yang dikenakan kepada PPIU akibat delik pidana yang dilakukan. Ia berharap agar kasus penipuan jemaah umrah tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh PPIU di Bangka Belitung. 

Turut hadir Kepala KKP Pangkalpinang Dr. Bangun Cahyo Utomo untuk memaparkan mekanisme perjalanan yang aman di masa pandemi. Dalam kegiatan pemberangkatan umrah, ia menghimbau agar berpatokan pada protokol kesehatan yang ketat, baik terkait vaksinasi miningitis maupun vaksin Covid-19 serta prosedur karantina jemaah.

Penulis
Humas Kemenag Babel
Editor
Mustarini Bella Vitiara

Jumlah Pembaca