Lompat ke isi utama
x

Selaraskan Regulasi Terbaru Saudi, Komisi VIII Segera Revisi UU Haji

kan

Karanganyar (PHU) – Komisi VIII DPR RI rencananya akan merevisi Undang-Undang Haji yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR RI Paryono saat ditemui dalam kegiatan Sapa Jamaah Haji Tunggu Provinsi Jawa Tengah Angkatan XXIV yang diselenggarakan di Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu (19/11/2022).

“Disini kami sampaikan kabar bahwa ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Haji yang ada saat ini. Rencananya Panitia Kerja (Panja) Haji dan Umrah Tahun 2023 segera dibentuk pada Desember mendatang. Sehingga Komisi VIII mengejar waktu mengusulkan revisi UU tersebut berdasarkan masukan dari para stakeholder,” imbuh Paryono.

Dalam kesempatan yang sama, Paryono juga memberikan klarifikasi mengenai keberadaan dana jemaah haji yang selama ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Menjawab pertanyaan masyarakat khususnya jemaah haji, perlu kami sampaikan bahwa dana jemaah haji yang sudah disetorkan untuk keberangkatan ibadah haji, dananya aman. Uang itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan sangat hati-hati. Jadi tidak benar kalau dana umat itu sudah habis digunakan untuk infrastruktur dan lain sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Wiharso yang didampingi oleh Kasubbag TU Kemenag Karanganyar Muh. Rusdiyanto mengatakan bahwa permasalahan jemaah haji memang kompleks dan tiap tahun selalu berbeda.

“Permasalahan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu berbeda, dan itu uniknya ibadah haji. Namun permalahan itu selalu dapat diselesaikan dengan baik  karena niat penyelenggara dan jemaah yang baik maka pertolongan Allah SWT selalu datang,” ucap Wiharso.

Melanjutkan apa yang disampaikan Paryono terkait banyaknya jemaah membatalkan ibadah haji karena waktu tunggu keberangkatan yang cukup lama, Wiharso mengatakan bahwa hal tersebut tidak dijumpai di Kabupaten Karanganyar.

“Sejauh ini jemaah haji di Kabupaten Karanganyar belum ada yang membatalkan keberangkatannya karena dananya digunakan untuk umrah. Namun kami akan mengedukasi biro perjalanan umrah (PPIU/Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) agar tidak memberikan pemahaman yang keliru kepada masyarakat bahwa ibadah haji dan umrah itu memang berbeda,” tandasnya.

Penulis
Humas Kemenag Karanganyar
Editor
Mustarini Bella Vitiara

Jumlah Pembaca