Lompat ke isi utama
x

Stakeholder Perhajian di Bukittinggi Siap Berikan Pembinaan Jemaah Haji

BT

Bukittinggi (PHU)—Pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021M/1442H oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 3 Juni 2021 lalu, masyarakat khususnya jemaah haji banyak diterpa informasi-informasi yang tidak akurat (hoax). Hal ini membuat jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk meluruskannya.

"Tugas terkait perhajian merupakan tugas nasional yang merupakan tugas bersama. Saat ini terdapat berbagai pendapat dan persepsi di tengah-tengah masyarakat pasca pembatalan keberangkatan jemaah haji melalui KMA Nomor 660 tahun 2021, Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk meluruskannya sehingga masyarakat paham akan keputusan tersebut,” kata Kasubbag Tata Usaha Kemenag Bukittinggi Zulfikar saat Focus Group Discussion (FGD) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021M/1442H. Kamis (24/6/2021).

Zulfikar menilai pelaksanaan program manasik haji sepanjang tahun setelah diterbitkannya KMA Nomor 660 tahun 2021, tentu harus menggandeng seluruh pihak terkait antara lain Pemerintah Daerah, MUI, Dai, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih).

"Marilah kita turut serta meneruskan Informasi kemasyarakat terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dan bersama mensukseskan Manasik Haji Sepanjang tahun agar masyarakat kita jemaah haji yang batal berangkat mendapatkan pencerahan dan edukasi serta ilmu terutama pasca Terbitnya KMA 660/2021,” ujarnya.

bt

Sementara itu, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Bukittinggi Tri Andriani Djusair meminta masukan dari peserta FGD langkah- langkah bijak yang harus dirancang guna memberikan penyejuk, pencerahan pembinaan  dan Peningkatan Ketahanan jemaah haji, terutama jemaah haji tunda berangkat. 

“Banyak usul saran dari peserta FGD dengan satu rumusan akhir, semua pihak sepakat untuk memberikan pembinaan berkelenjutan terhadap jemaah haji Kota Bukittinggi,” kata Tri.

Ia juga  mengapresiasi BPS Bipih se-Kota Bukittinggi yang siap berpartisipasi  dalam hal pendanaan kegiatan dimaksud. Apresiasi juga disampaikan ke pimpinan KBIHU yang mau memberikan penjelasan dan penyejuk kepada jemaah haji Kota Bukittinggi  untuk memberikan edukasi kepada jemaah haji agar bisa bersabar menerima ujian. 

"Rumusan dari FGD hari ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak, semoga apa yang kita upayakan ini di ridhai Allah SWT dalam memberikan layanan Pembinaan yang terbaik kepada jemaah haji,” ujarnya.

Sebelumnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa skema Haji 1442H/2021M hanya untuk warga negara Saudi dan warga Ekspatriat (Mukimin). Sehingga Pemerintah Republik Indonesia juga menyampaikan bahwa keselamatan dan keamanan jemaah selalu menjadi pertimbangan utama untuk tidak memberangkatkan kembali jemaah hajinya.

Keputusan ini diambil menimbang keselamatan dan keamanan jemaah haji dari Ancaman Covid-19 yang belum mereda.  

 

Penulis
Syafrial
Editor
husni anggoro

Jumlah Pembaca