Lompat ke isi utama
x

Visitasi Izin Baru PIHK, Dirbina UHK Minta PIHK Amanah Menjalankan Usaha

ab

Semarang (PHU)---Perizinan berusaha penyelenggaraan ibadah haji khusus termasuk dalam kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Pada proses perizinannya ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021. Seluruh proses perizinannya dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelumnya proses perizinan disampaikan melalui Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama.

Perizinan PIHK melalui PTSP Kementerian Agama dihentikan per tanggal 12 Maret 2021 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Apabila terdapat pengajuan izin baru PIHK sebelum batas waktu tersebut, maka prosesnya masih menggunakan pola lama yang membutuhkan verifikasi  dokumen dan visitasi lapangan sesuai dengan PMA Nomor 23 Tahun 2016.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat beberapa izin baru PIHK yang diproses menggunakan pola lama. Hal tersebut dijelaskan saat Nur Arifin melakukan visitasi perizinan PIHK baru di Semarang, Selasa (12/10/2021).

“Masih terdapat dua pengajuan PIHK baru sebelum terbitnya  PMA 5 Tahun 2021. Visitasi baru dapat dilakukan karena kendala pandemi covid-19,” kata Nur Arifin saat verifikasi lapangan pengajuan izin baru PIHK yang beralamat di Ngaliyan Semarang kemarin.

Pada proses verifikasi lapangan terdapat berbagai dokumen persyaratan yang harus diperiksa dan kondisi lapangan yang perlu dipastikan kebenarannya. Prosesnya dengan cara melakukan penilaian sesuai instrument dan validitas dokumen pendukungnya.

“Terdapat lima komponen yang akan kami verifikasi secara administratif. Komponen tersebut adalah finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, sumber daya manusia, dan presentasi rencana program PIHK,” terang Nur Arifin saat membuka kegiatan verifikasi dan visitasi tersebut.

Seluruh komponen penilaian akan dihitung untuk penentuan nilai akhir. Apabila dokumen persyaratan lengkap dan valid maka izin baru PIHK akan diparoses. Namun bila ditemukan kekurangan dokumen atau nilai belum mencapai batas minimal, maka calon PIHK diberikan kesempatan  untuk memperbaiki dokumen persyaratan.

“Setelah selesai visitasi nanti akan dihitung nilai seluruh komponen. Kalau ternyata masih ada kekurangan akan diberikan waktu 15 hari kerja untuk melengkapinya. Kalau nilai sudah cukup maka izin PIHK akan kami proses,” ujar Nur Arifin menambahkan.

Nur Arifin juga berpesan kepada pemohon izin PIHK agar menjalankan usaha umrah dan haji khusus dengan sebaik-baiknya. “Nanti kalau izin PIHK sudah keluar saya minta harus amanah dengan menjalankan bisnis  sesuai dengan ketentuan. Jangan sampai melakukan pelanggaran yang dapat merugikan Jemaah dan merugikan nama baik PIHK,” tandasnya. (ab/ab).

Penulis
Abdul Basir
Editor
Husni Anggoro

Jumlah Pembaca