Tangerang (PHU) - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terhadap pembangunan Hotel Grand El Hajj Asrama Haji Cipondoh Tangerang, Banten, Rabu (16/7/2025). Turut hadir Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain, Sekretaris Utama Badan Penyelenggara (BP) Haji Teguh Dwi Nugroho, Kepala Subdirektorat Asrama Haji Dasrul El Hakim, serta para anggota tim Komisi VIII DPR RI dan juga pegawai Kantor Kementerian Agama setempat. Kegiatan yang diisi dengan diskusi ini diawali dengan pemaparan progres pembangunan kawasan Asrama Haji Cipondoh Banten oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Banten Amrullah. Dalam laporannya, Amrullah memaparkan bahwa progres pembangunan tahap kedua kawasan Asrama Haji Cipondoh Banten telah mencapai 70%. Bangunan ini berdiri diatas lahan hibah seluas sekitar 4,4 hektar dari Pemerintah Kota Tangerang. Pembangunan tahap pertama telah selesai sejak dua tahun yang lalu. Sarana prasarana (sarpras) yang telah dibangun ialah Pembuatan Jalan Akses, Gedung I (3 lantai dengan 45 unit kamar, lobby restoran, dan musholla), Gedung II (7 lantai dengan 100 unit kamar, restoran, ballroom dan meeting room) Gerbang Utama, Pagar Kawasan, Aula, Gedung Kantor, dan Betonisasi Jalan. Pembangunan sarpras pun terus dilakukan untuk kepuasan layanan jemaah. Lebih lanjut, Amrullah menyatakan pembangunan tahap kedua ialah membangun Gedung III dan Gedung Manasik. Gedung III memiliki 8 lantai dengan kapasitas 118 kamar, Aula dan Restoran. Sedangkan Gedung Manasik terdiri dari Area Kabah, Area Sai dan Area Jumrah. Rencana pembangunan hingga 31 Desember 2025. "Melihat progres pembangunan yang _on track_, kami optimis Gedung III dan Gedung Manasik akan selesai pada akhir Desember 2025," pungkas Amrullah yang disambut baik dan didukung oleh seluruh anggota Komisi VIII DPR RI.  Sementara Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Tim, Abidin Fikri yang memimpin jalannya diskusi mengungkapkan harapannya agar Asrama Haji Cipondoh dapat beralih status menjadi Embarkasi dan Debarkasi pada operasional haji tahun yang akan datang. "Kami tentunya berharap seluruh pembangunan dan berjalan dengan baik dan terselesaikan secara akuntabel. Semuanya untuk kepuasan jemaah, harapannya Asrama Cipondoh akan digunakan sebagai Embarkasi dan Debarkasi pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/ 2026 M," pungkas Abidin Fikri mengakhiri diskusi. Turut serta dalam diskusi Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan, Kabid PHU Kanwil Kemenag Banten Ahmad Bahir Gozali serta Penanggung jawab Asrama Haji Banten Uesul Qurni. Fotografer: Romadanyl

Tangerang (PHU) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan gedung asrama haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten yang saat ini dalam tahap pembangunan yang dalam perencanaannya ditargetkan selesai pada Desember 2025. "Pembangunan gedung asrama haji Provinsi Banten tahap 3 kita dorong ada akselarasi atau percepatan sehingga dapat selesai sesuai target waktu dan dapat digunakan pada musim haji tahun depan," terang Abidin saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. "Anggaran dengan skema pembiayaan SBSN agar digunakan sebaik mungkin dan sesuai harapan bersama. Semua pihak terkait agar terus melakukan monitoring, selesai dengan baik, tidak meninggalkan masalah," sambungnya, Rabu (16/7/2025). “Kalau asrama ini belum selesai, masyarakat Banten harus tetap ke Pondok Gede. Kehadiran Asrama Haji di Cipondoh harus menjadi solusi yang memudahkan pelayanan haji. Kami berharap pada November nanti progresnya sudah mencapai 95%,” lanjutnya. Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI merupakan bagian dari agenda Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, dengan fokus meninjau perkembangan pembangunan asrama haji serta menjaring aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dan pelayanan haji ke depan. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Amrullah, melaporkan bahwa progres pembangunan sarana prasarana asrama haji telah mencapai 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2025. Ia menjelaskan, pembangunan asrama haji didanai melalui DIPA Kanwil Kemenag Banten, SBSN, dan hibah dari Pemerintah Kota Tangerang. “Dengan dukungan dari berbagai pihak, impian masyarakat Banten memiliki asrama haji sendiri mulai terwujud. Kami menargetkan tahun 2026 Asrama Haji Cipondoh sudah bisa berfungsi sebagai embarkasi dan debarkasi,” jelas Amrullah. Saat ini, Asrama Haji Cipondoh telah memiliki dua gedung utama. Gedung pertama terdiri dari tiga lantai dengan 45 kamar yang mampu menampung 178 orang, sementara gedung kedua memiliki 100 kamar dengan kapasitas 398 orang. "Pembangunan tahun 2025 difokuskan pada penyelesaian gedung delapan lantai, area manasik, dapur, meubelair, dan betonisasi kawasan jalan serta pembangunan masjid sebagai prasyarat untuk menjadi embarkas," katanya. Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya agar Asrama Haji Cipondoh tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemulangan jemaah, tetapi juga berkembang menjadi embarkasi haji yang bermanfaat luas bagi masyarakat. “Selain untuk kepentingan jemaah, kami juga menggunakan fasilitas asrama haji untuk kegiatan pemerintah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas,” ungkap Maryono. Turut hadir, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief, Sekretaris Utama Badan Penyelenggara (BP) Haji Teguh Dwi Nugroho, sejumlah pejabat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta BP Haji. Fotografer: Romadanyl

Jakarta (PHU) — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menerima kunjungan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satuan Tugas II Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) di Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Selasa (15/7/2025) pagi. Kunjungan ini digelar dalam rangka membahas langkah-langkah pencegahan dan antisipasi praktik korupsi dalam penyelenggaraan layanan haji dan umrah. Turut hadir, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan dan Kepala Satgas II AKBU KPK, Roro Wide Sulistyowati beserta jajaran. Dirjen PHU Hilman Latief menyambut baik forum ini dan menyampaikan apresiasinya kepada KPK. "Forum seperti ini tidak harus berlangsung setiap empat tahun sekali. Saya kira perlu dilakukan rutin setiap tahun sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan ibadah haji dan umrah," jelas Hilman. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Kemenag tengah menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan umrah dan haji khusus. "Umrah dan haji khusus kini dalam posisi dilematis, apakah akan tetap dikelola oleh Kemenag atau diserahkan ke kementerian lain. Sementara itu, sektor swasta di Arab Saudi mulai tumbuh, termasuk konsep umrah mandiri. Kami di PHU terus melakukan pengawasan atas perkembangan ini,” pungkas Hilman. Sementara Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan, juga menggarisbawahi pentingnya kelanjutan diskusi ini. “Terima kasih atas kehadiran tim KPK. Ke depan, akan ada pembahasan lanjutan mengenai digitalisasi sistem layanan dan rekomendasi teknis yang lebih konkret,” tandas Nugraha. **Tiga Isu Strategis** Dalam pertemuan tersebut, dibahas 3 (tiga) isu strategis yang menjadi perhatian bersama. Pertama adalah terkait Mekanisme Pengajuan dan Pengawasan Perizinan Umrah. KPK menyoroti potensi celah penyimpangan dalam proses perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang jika tidak diawasi dengan baik dapat membuka ruang gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Penyelenggaraan Haji Khusus oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga masuk dalam radar pembahasan. KPK menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi kuota haji khusus agar tidak dimanipulasi oleh pihak tertentu. Isu lainnya yang juga turut dibahas adalah terkait Sistem Pendaftaran Haji Manual oleh Kanwil. Salah satu perhatian serius KPK adalah mekanisme pendaftaran haji yang masih dilakukan secara manual di beberapa Kantor Wilayah Kemenag, dan hanya dibuka dua kali dalam sepekan. "Proses pendaftaran yang hanya dibuka dua kali seminggu ini, apakah terjadi di semua kanwil? Hal seperti ini jika terus berlangsung bisa memunculkan indikasi gratifikasi percepatan," ujar Roro Wide Sulistyowati. Kunjungan KPK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Diskusi lanjutan yang direncanakan dalam waktu dekat diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret, termasuk digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta perbaikan regulasi. Dengan penguatan sinergi antara KPK dan Kementerian Agama, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan tidak hanya memenuhi aspek ibadah, tetapi juga terjaga dari praktik korupsi dan gratifikasi yang merugikan masyarakat. Kontributor: Muhammad Arif Maulana

Jakarta (PHU) – DPR RI memastikan kesiapan membahas revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah demi menjawab dinamika penyelenggaraan haji ke depan. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan pembahasan harus dilakukan secara mendalam dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membedah Permasalahan Ibadah Haji” di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Selasa (15/7/2025). “Kami di Komisi VIII siap menerima dan membahas draft revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tapi ini bukan soal cepat semata, melainkan soal ketepatan dan kedalaman agar tidak mengganggu penyelenggaraan haji tahun berikutnya,” ujar Hidayat. Ia menegaskan bahwa revisi UU ini memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 20 UUD 1945 memberi kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang, namun prosesnya harus tetap mengedepankan sinergi dengan pemerintah. “DPR tidak bekerja sendiri. Kami bekerja bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji (BP Haji), agar regulasi yang disusun lebih kuat, komprehensif, dan operasional,” jelasnya. Hidayat juga menekankan perlunya solidaritas politik dan pengawasan bersama untuk memastikan hasil revisi UU benar-benar bermanfaat bagi jemaah. “Harapan kami adalah koalisi dan kebersamaan dari semua pihak. DPR terbuka untuk menerima masukan dari siapapun terkait revisi undang-undang ini,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Hidayat juga mengapresiasi pelaksanaan haji 1446 H/2025 M yang dinilai berjalan lebih baik meski menghadapi tantangan perubahan kebijakan Arab Saudi. Ia menilai ke depan, tanggung jawab penyelenggaraan haji perlu dioptimalkan bersama BP Haji sebagai mitra strategis Kementerian Agama. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menambahkan, dalam empat tahun terakhir DPR RI berperan aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan haji internasional. “Kita bersama DPR sudah banyak berdiskusi dan merespons berbagai dinamika, baik di level regulasi maupun pelaksanaan di lapangan, agar penyelenggaraan haji semakin relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya. Kontributor: Muhammad Hikam

Jakarta (PHU) – Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ke depan menghadapi tantangan baru seiring perubahan kebijakan global Arab Saudi hingga 2030. Sistem pelayanan yang semakin terdigitalisasi, termasuk implementasi e-Hajj, memerlukan penyesuaian regulasi nasional dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membedah Permasalahan Ibadah Haji” yang digelar di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Selasa (15/7/2025). “Pemerintah Arab Saudi sudah menyusun rencana jangka panjang layanan haji dan umrah hingga 2030. Ini membawa dampak besar pada sistem pelayanan haji global, termasuk Indonesia,” ungkap Hilman. Ia menegaskan, dinamika ini harus direspons melalui penguatan regulasi dan sistem penyelenggaraan nasional yang berbasis pada tiga pilar utama: perlindungan, pelayanan, dan pembinaan jemaah. Salah satu isu yang disoroti adalah penerapan sistem e-Hajj. Transformasi digital ini berdampak luas terhadap mekanisme teknis, tata kelola data, serta pelibatan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan di Tanah Air. “Implementasi e-Hajj membawa perubahan signifikan. Kami sadar ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan bersama, termasuk kesiapan pelaku usaha di sektor haji,” jelasnya. Hilman menambahkan, dalam empat tahun terakhir DPR RI berperan aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan haji internasional. “Kita bersama DPR sudah banyak berdiskusi dan merespons berbagai dinamika, baik di level regulasi maupun pelaksanaan di lapangan, agar penyelenggaraan haji semakin relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya. FGD ini turut dihadiri oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar, Wakil Kepala Badan Pelaksana BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Anggota BPKH Arief Mufraini. Kontributor: Muhammad Hikam

Boyolali (PHU) —- Di usia 18 tahun, banyak remaja sibuk merancang masa depan, melanjutkan pendidikan, atau meniti karier. Namun bagi Dian Mamora Miftakhul Firdaus, pemuda asal Boyolali, Jawa Tengah, takdir justru membawanya menuju Tanah Suci, menunaikan ibadah haji, menggenapi cita-cita sang ayah yang telah tiada. Cita-cita berhaji sejatinya telah menjadi tekad almarhum Parjo bahkan sebelum menikahi Upik Dwi Ernawati, yang kemudian ia wujudkan dengan mendaftar haji bersama sang istri pada 2012 silam, sebuah janji yang kini dikenang dan terwujud lewat keberangkatan anak mereka ke Tanah Suci. Parjo wafat pada 2023, sebelum sempat berangkat. Proses pelimpahan porsi hajinya dilakukan pada Agustus 2024, tanpa kendala administrasi. Mamo, sapaan akrabnya, akhirnya berangkat bersama Kloter 79 Embarkasi Solo (SOC) pada 25 Mei 2025, mendampingi ibunya sebagai wakil sang ayah. Pemuda yang baru saja lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini dikenal sederhana dan senang membenahi sepeda motor. Ia sempat ragu ketika ditunjuk sebagai pengganti ayahnya. “_Iso ora yo aku engko nglakoni kui kabeh?_” (bisa tidak ya saya menjalani itu semua nanti?), batinnya kala itu. Namun dengan restu keluarga, terutama sang ibu, Mamo mantap melangkah. Tak hanya menunaikan rukun Islam kelima, Mamo juga melaksanakan badal umrah untuk ayahnya, sebuah bentuk bakti dan cinta seorang anak. “_Engko badalke umrah nggo Simbah karo Bapak yo, Le_,” (nanti badalkan umrah untuk Simbah dan Bapak ya, Nak) pesan sang ibu yang ia jalani dengan penuh keikhlasan. Bagi Mamo, perjalanan ini bukan sekadar menggantikan ayah. Ini adalah perjalanan menunaikan amanah, memenuhi janji keluarga, dan menjadi pelajaran berharga di usia yang begitu muda. Karena sesungguhnya, di hadapan Allah, tak ada batasan usia untuk menjadi tamu-Nya di Baitullah. **Daftar Haji Sedari Dini** Dian Mamora terpilih untuk berangkat haji menggantikan ayahnya yang wafat. Humas PPIH Embarkasi Solo Gentur, proses pelimpahan dilaksanakan di bulan Agustus 2024 dan tidak ada kendala administrasi “Pada tahun 2025 Dian Mamora bisa berangkat bersama ibunya menggantikan porsi ayahnya,” ujar Gentur saat ditemui di Asrama Haji Donohudan, Sabtu (12/7/2025). Pada kesempatan yang sama ia turut menyampaikan pesan penting kepada generasi muda untuk mendaftar haji sejak usia dini. Mengingat masa tunggu haji di Jawa Tengah yang kini mencapai 32 tahun, mendaftar sejak muda diharapkan membuat calon jemaah masih dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan fisik (istitha’ah) saat waktunya berangkat. Kontributor: M.A.Maulana/Nia Azzuni A.

Jakarta (PHU) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Dalam acara yang digelar di Aula H.M. Rasjidi Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (14/07/2025), Menag menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh petugas haji yang telah bekerja dengan dedikasi luar biasa selama lebih dari dua bulan pelaksanaan ibadah haji. “Alhamdulillah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji kita yang luar biasa. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga melayani dengan hati. Bahkan sampai menggendong dan mendorong jemaah yang kelelahan karena cuaca atau usia,” ujar Menag dengan penuh haru. Apresiasi ini disampaikan di hadapan para tokoh nasional dan tamu undangan, termasuk Penasehat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrachman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, perwakilan Kedutaan Besar Arab Saudi, serta para pejabat Kementerian dan Lembaga terkait. Menag menilai kesuksesan haji tahun ini bukan hanya soal teknis operasional, tapi juga tentang ketangguhan dan respons cepat para petugas menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Salah satunya adalah penyesuaian sistem syarikah di pekan awal pelaksanaan haji. “Kita sempat menghadapi tantangan di minggu pertama, terutama terkait penyesuaian sistem layanan. Tapi berkat kerja cepat tim, semua bisa ditangani dengan baik,” ungkapnya. Menag juga menyampaikan bahwa apresiasi tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia, tetapi juga dari Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, Saudi menilai jemaah Indonesia sangat tertib dan minim pelanggaran. “Ini menunjukkan bahwa peran petugas sangat signifikan. Mereka hadir mendampingi jemaah dengan sepenuh hati, menjadi penopang utama kelancaran ibadah,” tambahnya. Tak hanya berhenti pada evaluasi, Kementerian Agama juga merumuskan formula baru untuk perbaikan layanan haji ke depan, yang disebut 5BPH (5 Terobosan Baru, 5 Pengembangan Progresif, dan 5 Harapan Masa Depan). Namun bagi Menag, semua inovasi itu tak akan berarti tanpa kehadiran para petugas di lapangan. “Saya percaya, sebaik apapun sistem, yang membuatnya hidup adalah manusianya. Dalam hal ini, para petugas haji adalah ruh dari pelayanan kita,” tegasnya. Menutup sambutannya, Menag kembali menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf jika selama pelaksanaan masih ada kekurangan dalam pelayanan. “Semoga seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur. Dan kepada petugas, semoga dedikasi ini menjadi amal jariyah yang tak terputus,” pungkasnya.

Jakarta (PHU) --- Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sudah selesai. Kelompok terbang (kloter) terakhir jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Air pada 11 Juli 2025. Menag Nasaruddin Umar bersyukur proses penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan dengan sukses sekaligus menutup seluruh rangkaian operasionalnya. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan sejak 1 Mei 2025, ditandai masuknya jemaah ke asrama haji untuk bersiap terbang ke Tanah Suci. Dalam rentang 72 masa operasional, ada 203.149 jemaah yang tiba di Arab Saudi dalam 525 kelompok terbang. Mereka terbagi dalam dua gelombang pemberangkatan. Sebanyak 103.806 jemaah dalam 266 kloter, mendarat di Madinah pada fase kedatangan gelombang I. Sebanyak 99.343 jemaah mendarat di Jeddah pada fase kedatangan jemaah gelombang II. Sementara pada fase pemulangan, 101.339 jemaah yang tergabung dalam 260 kloter terbang ke Indonesia melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sebanyak 101.274 jemaah pulang ke Indonesia dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. “Alhamdulillah seluruh tahapan operasional haji 1446 H/2025 M sudah berjalan. Secara umum, penyelenggaran haji tahun ini berjalan sukses. Kita bersyukur, semua tantangan dan dinamika yang terjadi, bisa diatasi dengan baik oleh PPIH Arab Saudi,” tegas Menag di Jakarta, Senin (14/7/2025). “Jemaah Indonesia bisa mengikuti puncak haji di Arafah-Muzdalifah-Mina atau Armuzna, ada juga yang disafariwukufkan dan dibadalhajikan. Hari ini kita nyatakan operasional haji 2025 sudah berakhir,” lanjutnya. Sebanyak 99,29% jemaah haji regular asal Indonesia melaksanakan haji tamattu’, 0,66% haji ifrad, dan 0,04% melaksanakan haji qiran. Ada 10.141 (4,99%) jemaah haji yang melaksanakan Tarwiyah dalam rangkaian puncak haji. Sebanyak 34 jemaah mengikuti safari wukuf yang dilaksanakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan 495 jemaah mengikuti safari wukuf khusus lansia dan disabilitas. Selain itu, ada 334 jemaah yang dibadalhajikan, terdiri atas 159 jemaah badal wafat, 175 badal sakit di RS Arab Saudi. Dijelaskan Menag, ada 40 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan tetap mendapat pendampingan dari Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI di Jeddah. Proses pencarian terhadap tiga jemaah (Nurimah Mentajim, Sukardi, dan Hasbullah) yang belum ditemukan juga terus dilakukan. Selain itu, hingga akhir masa operasional, tercatat ada 447 jemaah haji Indonesia yang wafat, terdiri atas 435 jemaah haji reguler dan 12 jemaah haji khusus. “Jumlah ini turun dibanding dengan total wafat pada 2024 yang mencapai 461 jemaah,” jelas Menag. **Layanan Haji 2025** Selama masa operasional haji 2025, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan sejumlah layanan bagi jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 312 hotel bagi jemaah haji Indonesia, terdiri atas: 212 di Makkah dan 100 di Madinah. Jarak akomodasi atau hotel paling jauh di Makkah adalah 4,5 km dari Masjidil Haram. Sementara hotel di Madinah semuanya berada di wilayah Markaziyah. Terkait layanan konsumsi, PPIH Arab Saudi telah distribusikan 15.537.589 boks katering jemaah dan petugas haji Indonesia yang terbagi dalam 525 kelompok terbang (kloter). Sementara di Madinah, ada 2.665.812 boks katering yang dibagikan pada gelombang I dan 2.396.667 boks katering didistribusikan pada gelombang II. Selain itu, pada fase puncak haji (7 – 13 Zulhijjah 1446 H atau 3 – 9 Juni 2025), ada sekitar 3,7 boks makanan siap saji yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia. Sebanyak 1.281.680 boks makanan (paket siap saji) didistribusikan di hotel jemaah untuk makan pagi, siang, dan malam pada 7 Zulhijjah, makan pagi pada 8 Zulhijjah, serta makan siang dan malam pada 13 Zulhijjah. Selain itu, ada 2.045.004 boks makanan (lauk siap saji) dan 468.400 boks makanan (paket siap saji) yang didistribusikan pada fase Armuzna, sejak di Arafah hingga Mina. PPIH Arab Saudi menyiapkan ribuan bus untuk melayani jemaah haji Indonesia sejak dari pergerakan pertama mereka menuju Makkah Al-Mukarramah. Ada tiga jenis layanan transportasi yang disiapkan, yaitu: bus antar kota perhajian, bus shalawat, dan bus Masyair. Tercatat ada 2.574 armada yang digunakan untuk pergerakan jemaah haji gelombang I dari Madinah, Makkah, lalu Jeddah, serta 2.534 bus untuk mobilisasi jemaah haji gelombang II dari Jeddah, Makkah, lalu Madinah. Selain itu, PPIH juga ribuan trip bus shalawat yang setia mengantar jemaah selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram (pergi pulang). Walhasil, selama 42 hari pelayanan jemaah di kota Makkah (10 Mei - 1 Juni dan 10 Juni - 2 Juli.), total ada 12.193 bus yang dioperasikan untuk melayani jemaah haji Indonesia. **Formula 5BPH** Menag menjelaskan, sukses haji 2025, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH. Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata erata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji. Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yaitu: percepatan penyiapan regulasi haji, percepatan proses transisi, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan, dan mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. “Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag.

Jeddah (PHU) --- Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H selesai pada 11 Juli 2025 seiring kepulangan kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia yang terakhir dari Madinah ke Indonesia. Meski demikian, ada sejumlah jemaah yang masih menjalani perawatan pada sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Konsul Haji pada Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI di Jeddah, Nasrullah Jasam memastikan pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada jemaah haji yang menjalani perawatan. “Tahun ini, pasca operasional haji, ada 40 jemaah yang dirawat di RSAS Arab Sudi. Enam jemaah dirawat di rumah sakit yang ada di Makkah, enam jemaah di rumah sakit yang ada di Jeddah, satu jemaah di rumah sakit Riyad, dan 27 jemaah dirawat di rumah sakit yang ada di Madinah,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Senin (14/7/2025). “Jemaah ini nanti akan kita pantau terus keadaannya. Jika sudah mendapatkan medif atau surat keterangan layak terbang akan dipulangkan, baik dalam posisi duduk atau berbaring dengana dibantu pendamping dari KUH Jeddah,” sambungnya. Menurut Nasrullah, jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi ini berasal dari sejumlah embarkasi. Ada satu jemaah dari Embakasi Banjarmasin (BDJ) dan Kertajati (KJT); dua jemaah dari Embarkasi Jakarta - Pondok Gede (JKG), Embarkasi Lombok (LOP), dan Embarkasi Padang (PDG); tiga jemaah dari Embarkasi Makassar (UPG); empat jemaah dari Embarkasi Batam (BTH); serta lima jemaah dari Embarkasi Aceh (BTJ), Embarkasi Palembang (PLM), Jakarta – Bekasi (JKS), Embarkasi Solo (SOC), dan Embarkasi Surabaya (SUB) “Bagi keluarga yang ingin mengetahui keadaan jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi, kami sudah siapkan tim penghubung yang bisa dihubungi, baik di Madinah, Makkah, maupun Jedaah,” tegas Nasrullah. "Saat ini, ada juga lima perawat Indonesia yang ada di Saudi dan kita rekruit untuk membantu memantau perkenbangan kondisi kesehatan jemaah haji," lanjutnya. Berikut daftar nama dan nomor kontak tim penghubung KUH dan Tim Perawat: 1. Ahmad Hasidin (Tim KUH di Madinah): +966 50 300 6176 2. Hesti (Perawat di Madinah): 0535132495 3. Dwi (Perawat di Madinah): 0535495392 4. Misbah Baharun (Tim KUH di Makkah): +966 56 155 2687 5. Fitri (Perawat di Makkah): 0534992418 6. Meyka (Peeawat di Makkah): 0506393462 7. Azzam Mahfudz (Tim KUH di Jeddah): +62 535 161741 8. Devi Kania (Perawat di Jeddah): 0538639658

Tangerang (Kemenag) — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief menyambut kedatangan 327 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M. Mereka telah menyelesaikan tugas di Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Bandara. Terbang dengan maskapai Garuda Indonesia (GIA983); mereka mendarat di Terminal 2F, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (13/7/2025) pukul 15.14 WIB. Turut hadir Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji Ramadhan Harisman, serta perwakilan Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Arni Sulistia. “Alhamdulillah sore hari ini, pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI menyambut kedatangan petugas haji Indonesia untuk gelombang terakhir. Hari ini hadir 327 petugas haji Indonesia yang sudah menuntaskan mandat mereka menjadi petugas haji di Madinah,” terang Hilman dalam keterangannya.  Kepada para petugas, Dirjen PHU mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan dalam melayani jemaah haji selama lebih kurang 75 hari. “Saya atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap petugas haji Indonesia yang telah mengabdikan dirinya, melayani jemaah dengan keikhlasan dan tentu saja perjuangan yang tidak mudah,” pungkas Hilman. “Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi seluruh petugas haji Indonesia dan insya Allah telah mengantarkan jamaah haji menjadi haji yang mabrur dan maqbul. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin,” harapnya. Hilman menambahkan, pada hari Senin 14 Juli 2025 besok masih ada kedatangan 21 petugas yang merupakan bagian dari tim advance Kementerian Agama.  "Insya Allah besok tiba di Tanah Air. Mereka adalah petugas yang melakukan penyisiran di akhir sampai ke pengurusan administrasi,” tandas Hilman. Pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi telah berakhir pada 10 Juli 2025. Sementara penutupan Operasional Haji 1446 H/2025 M akan digelar Senin, 14 Juli 2025, bersama Menteri Agama RI.