Jakarta (PHU) --- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Agama menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang bersama anggota dari berbagai fraksi. Dari Kemenag, hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Hadir juga, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf bersama wakilnya Dahnil Anzhar Simanjuntak, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Menteri Agama bersyukur penyelenggaraan haji 2025 berjalan baik. Jemaah haji secara umum merasa puas. Hal ini diharapkan akan terkonfirmasi oleh hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks kepuasan jemaah haji 2025. “Secara umum, penyelenggaraan Haji tahun ini berjalan baik dan lancar. Tingkat kepuasan jamaah tahun lalu sebesar 88.2 persen, (semoga) tahun ini meningkat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Terkait isu kesehatan, Menag menyampaikan langkah antisipatif dengan memperketat seleksi kesehatan, terutama bagi calon jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan jemaah. Kemenag juga lebih mempererat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah jumlah dokter dan perawat yang bertugas di Tanah Suci. Menag juga menegaskan, berbagai isu yang muncul telah tertangani secara optimal. Hal ini terjadi berkat koordinasi lintas pihak, terutama jajaran Amirul Hajj yang banyak membantu mengatasi masalah selama masa haji berlangsung. “Alhamdulillah, Indonesia mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi karena mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan peraturan terbaru yang mereka terapkan,” ungkapnya. Diakhir rapat, Menag menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR atas kerja sama yang terjalin selama ini dan beragam masukan yang disampaikan. “Kami berterima kasih atas evaluasi, kritik, dan saran dari DPR. Kami juga memohon maaf apabila pelaksanaan haji tahun ini masih terdapat kekurangan. Semua catatan ini akan menjadi perbaikan bagi penyelenggaraan haji di masa mendatang,” pungkasnya.

Bogor (PHU)--Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan para pimpinan satuan kerja (satker) Kementerian Agama di seluruh Indonesia agar tidak abai terhadap fungsi kehumasan. Menag menegaskan, di era media saat ini, citra lembaga ditentukan oleh seberapa aktif dan kreatif humas dalam bekerja. “Kalau tidak ada berita, maka ini akan kita evaluasi. Saya ingin tiap pimpinan bisa membangun citra lembaganya. Jangan diam saja, ini eranya media!” tegas Menag dalam acara Harmonisasi Program Kehumasan Kemenag di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/8/2025). Menag yang hadir secara daring juga kembali menekankan bahwa ke depan, citra lembaga akan menjadi salah satu tolok ukur penilaian pimpinan satker. “Kalau lembaganya tidak punya gaung di publik, berarti humasnya lemah, pimpinannya juga lemah. Ini akan kami nilai. Jadi, jangan diam. Bangun citra lembaga lewat humas!” pungkas Menag. Acara ini dihadiri jajaran pelaksana dan pranata humas Kemenag se-Indonesia, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Staf Ahli Kemenag A.M. Adiyarto Sumarjono, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar. Menag menekankan, di bawah kepemimpinannya, humas bukan sekadar pelengkap, melainkan indikator kinerja pimpinan. Karena itu, ia meminta para Kepala Kanwil dan Rektor PTKIN memberi perhatian khusus terhadap publikasi dan pengelolaan citra lembaga. “Hari ini adalah eranya media. Semua pimpinan di Kemenag harus sadar kehumasan. Jangan sampai ada pimpinan yang lembaganya sepi pemberitaan, ini akan jadi catatan bagi kami,” ujar Menag dengan nada serius saat berdialog dengan para pranata humas Kanwil Kemenag Provinsi. **Publikasikan Prestasi, Jangan Disimpan** Menag juga menyoroti kurangnya publikasi terkait prestasi ASN Kemenag di daerah. Ia menegaskan, kisah inspiratif tidak boleh berhenti di internal, tetapi harus diangkat ke publik. “ASN kita banyak yang berprestasi, tapi tidak muncul di media. Ini salah besar. Mestinya ada yang mempublikasikan. Cerita inspiratif harus diperbanyak, jangan disimpan sendiri,” katanya. Menurut Menag, kekuatan humas bukan hanya pada dokumentasi, tetapi pada narasi. “Humas itu harus punya kekuatan narasi. Narasikan apa yang difoto dan foto apa yang dinarasikan. Kalau narasinya menarik, media pasti ambil. Jadi jangan malas, harus kreatif!” tegasnya. Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, menambahkan bahwa menjadi humas bukan sekadar pekerjaan, tetapi harus dijalani dengan kesenangan. “Pekerjaan humas itu harus senang dan dijadikan hobi. Target kita dalam sebulan harus bisa leading di media, kuncinya ada di kreativitas dan ide,” ujarnya. Ismail juga memperkenalkan rumus SOSTAC sebagai panduan kerja humas yang harus dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas komunikasi publik. Menurutnya, humas yang profesional tidak bisa hanya bekerja spontan atau sekadar menunggu instruksi, tetapi harus memiliki kerangka berpikir yang sistematis. Ia menjelaskan, analisis situasi menjadi langkah awal yang mutlak agar humas benar-benar memahami tugas pokoknya, menguasai seluruh kebijakan, sekaligus membaca arah kebijakan organisasi. Dari analisis yang matang itulah tujuan dapat ditentukan secara jelas, sehingga setiap kerja humas selaras dengan misi besar lembaga. Setelah tujuan ditetapkan, strategi menjadi tahapan berikutnya yang akan menentukan arah dan cara mencapainya. Strategi ini, kata Ismail, harus dilanjutkan dengan penetapan target yang konkret, termasuk kapan rencana tersebut harus dieksekusi. “Action itu wajib. Humas jangan berhenti di tataran wacana, tapi harus berani melaksanakan,” tegasnya. Sementara itu, controlling atau pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa semua langkah yang dilakukan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga dievaluasi secara berkala agar kualitasnya terus meningkat. Ismail menambahkan, rumus tersebut hanya akan efektif jika ditopang oleh tiga kunci utama yang harus dimiliki setiap insan humas. Pertama adalah keterampilan individu, yakni kemampuan personal dalam menulis, memotret, mengolah narasi, sekaligus membangun jejaring yang luas. Kedua adalah permainan tim, sebab kerja humas bukanlah kerja individu semata melainkan kerja kolektif yang harus solid dari pusat hingga daerah. Ketiga adalah stamina, yakni semangat dan daya tahan untuk terus produktif menghadapi derasnya arus informasi yang menuntut kecepatan dan konsistensi. “Kalau enam tahapan SOSTAC dijalankan dan tiga kunci ini dimiliki, humas pasti bisa menghasilkan dampak yang nyata. Target kita jelas, dalam satu bulan harus bisa leading di media. Caranya hanya satu: bekerja dengan kreativitas dan ide yang segar,” pungkasnya.

Bogor (PHU)--Pembukaan Harmonisasi Program Kehumasan Kementerian Agama RI yang digelar di Bogor, 26–28 Agustus 2025, juga menjadi momen pisah sambut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik. Jabatan yang sebelumnya diemban Akhmad Fauzin kini beralih kepada Thobib Al-Asyhar. Thobib Al-Asyhar baru saja dilantik oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jumat (22/8/2025). Ia menggantikan Akhmad Fauzin yang telah memimpin sejak April 2022. Dalam kesempatan itu, Akhmad Fauzin menyampaikan pesan dan harapannya kepada generasi penerus humas Kemenag. “Anak-anak humas jangan ragu untuk memberikan yang terbaik. Tantangan ke depan akan berbeda dari masa saya, karena itu kita harus curahkan apa saja yang kita punya untuk menghadapi zaman yang berubah,” ujar Fauzin, Selasa (26/8/2025). Ia mengingatkan, insan humas harus selalu siap siaga dalam menjaga komunikasi publik, termasuk membangun jejaring dengan mitra kapan pun dibutuhkan. “Kalau anak-anak humas jam 4 sore HP-nya sudah off dan tidak menerima telepon dari mitra, itu namanya bukan anak humas. Anak humas itu HP-nya on terus,” tambahnya. Selain itu, Fauzin juga menitipkan pesan agar humas tetap solid dan menjadikan silaturahmi sebagai modal utama. “Jangan sampai kita memutus silaturahim. Karena jelas orang yang memutus hubungan itu akan mengalami kehidupan yang menderita,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Biro yang baru, Thobib Al-Asyhar, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih humas selama kepemimpinan Akhmad Fauzin. Ia menegaskan akan melanjutkan warisan baik tersebut sekaligus mengembangkan inovasi baru. “Banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh Pak Fauzin selama menjabat sebagai kepala biro Humas. Tentu ini warisan yang harus kita pertahankan,” ujar Thobib. Menurutnya, kehumasan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kedekatan yang membekas. “Bagaimana menjadikan humas ini dan komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi membangun emotional connection kepada publik. Informasi yang kita sampaikan harus sampai pada titik di mana mereka mengingat dan merasakan, bukan hanya lewat begitu saja,” jelasnya. Thobib menambahkan, pendekatan storytelling akan menjadi salah satu strategi utama dalam menyampaikan informasi agar lebih menyentuh dan bermakna. Ia juga meminta dukungan seluruh insan humas untuk bersama-sama memajukan publikasi Kementerian Agama. “Saya mohon dukungan Bapak-Ibu sekalian untuk kita sama-sama membangun ini dengan sikap keguyuban. Semangat kebersamaan menjadi modal utama agar publikasi Kementerian Agama makin kuat dan berdampak,” tandasnya.

Jakarta (PHU) --- Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M untuk membayar pemesanan tenda di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) serta layanan Masyair. Kebijakan ini diambil guna menjamin jemaah haji Indonesia mendapat lokasi strategis serta pelayanan optimal. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Komisi VIII memahami tenggat waktu pembayaran yang disampaikan Kemenag dan BPH, sehingga menyetujui penggunaan uang muka BPIH untuk pemesanan tenda di Armuzna dengan rata-rata biaya SAR785 per jemaah, serta layanan Masyair senilai SAR2.300 per jemaah,” jelas Marwan Dasopang di Jakarta, Kamis (21/8/2025). Ia menambahkan, total kebutuhan dana mencapai SAR627.242.200 untuk 203.320 jemaah reguler pada musim haji 1447 H/2026 M. Karena itu, Komisi VIII meminta BPKH segera melakukan transfer uang muka sebelum terbit Keputusan Presiden tentang penetapan BPIH.  Komisi VIII menegaskan, penggunaan dana harus sesuai dengan regulasi, yakni UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Perpres No. 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji. “Penggunaan dan pertanggungjawaban uang muka harus dilakukan bersama-sama oleh Kemenag dan BPH dengan mekanisme yang jelas, akuntabel, serta sesuai prinsip syariah dan tata kelola keuangan negara,” pungkas Marwan.  **Menag: Demi Kemaslahatan Jemaah** Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, pembayaran uang muka bersifat mendesak agar jemaah Indonesia tidak kehilangan lokasi strategis di Armuzna. “Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar di dunia. Jika terlambat membayar, jemaah kita bisa ditempatkan di area yang jauh, sempit, dan minim fasilitas,” tegas Menag. Ia juga menekankan, keterlambatan dapat berdampak pada reputasi diplomatik. “Sebagai negara dengan jemaah terbesar, Indonesia menjadi sorotan. Jika tidak mampu membayar tepat waktu, akan muncul persepsi negatif, baik dari Pemerintah Arab Saudi maupun negara lain,” tambahnya. Menurut Menag, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan rerata biaya tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan. “Kami tidak membebani anggaran berlebihan, tetapi memastikan ada kepastian dana untuk kebutuhan paling mendesak,” ujarnya.

Jeddah (PHU) --- Tim Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama _(Kemenag) berkunjung ke Pusat Edukasi Jemaah (The Pilgrim Awareness Center)_ pada Kementerian Haji dan Umrah di Jeddah, Rabu (13/8/2025). Pertemuan ini mendiskusikan evaluasi layanan informasi haji 2025. Tiba di kantor Kemenhaj Saudi, Sekretaris Ditjen PHU Arfi Hatim dan tim disambut Direktur Pusat Edukasi Jemaah Haji, Osama Albishri. “Kami hadir ke sini untuk berdiskusi terkait layanan informasi hajj 2025 dan secara umum mendapat umpan balik dari pihak Saudi terkait penyelenggaraan haji 2025," terang Arfi Hatim membuka diskusi. Osama Albishri mengapresiasi keterbukaan dan kerja sama Kemenag dalam penyelenggaraan haji selama ini. Ia lalu menjelaskan sejumlah inovasi yang telah disiapkan untuk meningkatkan pemahaman jemaah selama berada di Tanah Suci. Dalam kesempatan ini, Osama meminta tim untuk memberikam masukan terhadap buku panduan jemaah berbahasa Indonesia. Hasil perbaikan buku ini akan diterbitkan ulang berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Momen ini juga menjadi sarana pertukaran pikiran tentang pengembangan sistem layanan informasi bagi jemaah haji. Pada penyelenggaraan haji 2025, Kemenag menyediakan saluran informasi bagi jemaah melalui, website, aplikasi kawal haji, serta call dan WA center.

Kulon Progo (PHU) – Kementerian Agama bersama Badan Penyelenggara Haji (BPH) melakukan peninjauan langsung ke Yogyakarta International Airport (YIA), Rabu (13/8/2025), untuk memastikan kesiapan bandara tersebut dalam mendukung operasional Embarkasi Haji Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, H.M. Wahib Jamil, yang turut hadir dalam peninjauan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis menjelang musim haji 2026. “Hari ini kita bersama Badan Penyelenggara Haji melakukan peninjauan ke YIA untuk memastikan kesiapan bandara sebagai pendukung Embarkasi Haji DIY,” ujar Wahib Jamil. Ia menambahkan, kunjungan ini terintegrasi dengan agenda Diseminasi Kebijakan Embarkasi Haji DIY yang dilaksanakan di Asrama Haji Transit Yogyakarta. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun 2026 dan seterusnya. “Harapannya, keberangkatan jemaah haji mulai 2026 dapat melalui Embarkasi DIY via YIA di Kulon Progo. Ini merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya jemaah haji dari DIY dan Jawa Tengah,” imbuhnya. Dalam peninjauan ini, tim memeriksa berbagai fasilitas dan alur keberangkatan, mulai dari rute kedatangan jemaah dari hotel menuju bandara, jalur naik pesawat, hingga lokasi penempatan koper besar jemaah. Kegiatan ini dihadiri oleh tim dari Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Haji, Kakanwil dan Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY, Kepala Kantor serta Kasi PHU Kankemenag Kulon Progo, dan pihak terkait lainnya.

Sleman (PHU) —- Dalam upaya mewujudkan Embarkasi Haji di Kulon Progo, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan diseminasi kebijakan sekaligus mitigasi layanan keberangkatan dan kepulangan jemaah pada penyelenggaraan haji tahun depan. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag DIY Ahmad Bahiej. “Tadi sebelum di Asrama Haji, kami bersama-sama telah cek lokasi langsung terkait rencana alur keberangkatan dan kepulangan jemaah di Hotel Ibis dan Novotel Kulon Progo,” ujar Bahiej dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penetapan Embarkasi Haji Daerah Istimewa Yogyakarta di Asrama Haji Transit Yogyakarta, Sleman, Rabu (13/8/2025). “Itu semua kami lakukan agar saat penyelenggraan ibadah haji tahun depan seluruh elemen yang ada telah siap,” sambung Bahiej. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian prosedur untuk mewujudkan Embarkasi Haji DIY. “Beberapa langkah telah kami lakukan, yakni menyampaikan surat usulan Embarkasi dari Gubernur DIY kepada Menteri Agama pada Februari 2025, adanya dukungan dari Komisi 8 DPR RI yang telah datang tiga kali ke DIY khusus membahas embarkasi, juga penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag DIY, Pemda Kulon Progo dan Hotel,” terang Bahiej.  Ia pun mengungkapkan bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Embarkasi DIY nantinya akan ditambah dengan jemaah dari Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Kedu dan Banyumas (Jawa Tengah). Dukungan dari seluruh pihak atau stakeholders terkait juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag DIY Jauhar Mustofa. “Seluruh unsur yang hadir menyatakan dukungan 1.000 persen siap sukseskan terwujudnya Embarkasi DIY,” ujar Jauhar. Turut hadir, Deputi Bidang Koordinasi dan Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo. Ia mengatakan pihaknya menyambut baik rencana DIY yang akan menggunakan hotel sebagai asrama haji sementara. “Kita harus berpikir out of the box, termasuk penggunaan hotel sebagai asrama sementara,” ujarnya. Menurut Puji, penyelenggaraan haji harus dilakukan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. “BP Haji melihat salah satu faktor yang belum efisien karena masih menggunakan bandara yang secara ekonomi berbiaya tinggi. Kita semua yang hadir tentu ingin memberikan kemudahan kepada seluruh jemaah,” tandas Puji. Selain jajaran Ditjen PHU dan BP Haji, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan RI, Pemda DIY, Imigrasi, Bea Cukai, Otoritas Bandara Wilayah 3, Angkasa Pura Yogyakarta, Garuda Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan DIY, dan pihak hotel. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian prosedur untuk mewujudkan Embarkasi Haji DIY. “Beberapa langkah telah kami lakukan, yakni menyampaikan surat usulan Embarkasi dari Gubernur DIY kepada Menteri Agama pada Februari 2025, adanya dukungan dari Komisi 8 DPR RI yang telah datang tiga kali ke DIY khusus membahas embarkasi, juga penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag DIY, Pemda Kulon Progo dan Hotel,” terang Bahiej. Ia pun mengungkapkan bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Embarkasi DIY nantinya akan ditambah dengan jemaah dari Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Kedu dan Banyumas (Jawa Tengah). Dukungan dari seluruh pihak atau stakeholders terkait juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag DIY Jauhar Mustofa. “Seluruh unsur yang hadir menyatakan dukungan 1.000 persen siap sukseskan terwujudnya Embarkasi DIY,” ujar Jauhar. Turut hadir, Deputi Bidang Koordinasi dan Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo. Ia mengatakan pihaknya menyambut baik rencana DIY yang akan menggunakan hotel sebagai asrama haji sementara. “Kita harus berpikir out of the box, termasuk penggunaan hotel sebagai asrama sementara,” ujarnya. Menurut Puji, penyelenggaraan haji harus dilakukan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. “BP Haji melihat salah satu faktor yang belum efisien karena masih menggunakan bandara yang secara ekonomi berbiaya tinggi. Kita semua yang hadir tentu ingin memberikan kemudahan kepada seluruh jemaah,” tandas Puji. Selain jajaran Ditjen PHU dan BP Haji, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan RI, Pemda DIY, Imigrasi, Bea Cukai, Otoritas Bandara Wilayah 3, Angkasa Pura Yogyakarta, Garuda Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan DIY, dan pihak hotel.

Padang (PHU)—Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief mengatakan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi istimewa di Indonesia karena memiliki dua asrama haji yakni Asrama Haji Tabing dan Asrama Haji Padang Pariaman. Hilman pun berharqp dukungan gubernur, walikota dan bupati di Sumbar dalam optimalisasi Asrama Haji Padang Pariaman pada penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Hal ini disampaikan Hilman Latief dalam gelaran Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Embarkasi se Indonesia Tahun 2025 di Padang, Sumbar. “Kami berharap dukungan gubernur, walikota dan bupati dalam optimalisasi Asrama Haji Padang Pariaman dan ini menjadi proyeksi kita ke depan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Sumbar, “ kata Hilman Latief saat pembukaan Rakor dan Evaluasi di aula Kantor Gubernur Sumbar di Padang pada Selasa (12/8/2025) malam. Tampak hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, M Zain, Plt Kakanwil Kemenag Sumbar dan Forkompinda Pemprov Sumbar. Kegiatan yang dibuka Gubernur Sumbar ini diikuti oleh Kepala UPT Asrama Haji se Indonesia, para Kabid PHU dan Kakankemenag se Sumbar. “Semoga ke depan layanan penyelenggaraan haji lebih baik dan Sumbar di mata kami menjadi salah satu provinsi yang tidak banyak keluhan,” sambung Hilman. Ia menambahkan sesuai agenda Kerajaan Arab Saudi, pada Agustus ini persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M sudah harus di lakukan. “Kita sudah harus bersiap untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 sebab sesuai agenda Kerajaan Arab Saudi pada Agustus ini sudah mulai dilakukan persiapan penyelenggaraan haji,” tandas Hilman. Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Dirjen PHU yang telah memberikan penghargaan kepada Pemprov Sumbar atas dukungan dan pelayanan optimal pada penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. “Terima kasih Pak Dirjen atas penghargaan kepada kami karena penyelenggaran haji di daerah memang menjadi tangungjawab penuh gubernur. Harapan kami semoga pelayanan kepada tamu Allah pada penyelenggaraan haji tahun depan lebih baik lagi,” ujar Mahyeldi.

Kulon Progo (PHU) – Jemaah haji asal Kulon Progo dengan estimasi keberangkatan tahun 1447 H/2026 M mulai bersiap menjalani proses pembuatan paspor. Pengumpulan berkas persyaratan telah rampung pekan lalu, dan kini Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulon Progo mematangkan persiapan untuk layanan pembuatan paspor secara kolektif. Kepala Kankemenag Kulon Progo, H.M. Wahib Jamil, menjelaskan bahwa layanan ini dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai 19–26 Agustus 2025 di Kantor Imigrasi UKK Kulon Progo. “Setiap hari kita akan melayani 40 jemaah haji sesuai jadwal yang sudah diatur oleh Kantor Imigrasi. Proses ini dilakukan secara kolektif untuk memudahkan jemaah, khususnya yang termasuk kelompok rentan,” ujar Wahib Jamil, Selasa (12/8/2025). Ia menambahkan, pelaksanaan pembuatan paspor kolektif ini merupakan hasil kerja sama dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta, sekaligus mendukung program Layanan Efektif untuk Kelompok Rentan Kankemenag Kulon Progo (Lenteraku). “Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk jemaah haji. Mayoritas calon jemaah kita berada dalam kategori rentan, sehingga pendekatan kolektif ini diharapkan memberi kemudahan dan kenyamanan,” tambahnya. Berdasarkan data Kankemenag Kulon Progo, jemaah haji estimasi keberangkatan 2026 terdiri dari 241 orang reguler (urut nomor porsi), 15 orang prioritas lansia, dan 93 orang cadangan. Dari jumlah tersebut, 60 jemaah reguler, 1 prioritas lansia, dan 6 cadangan telah memiliki paspor. Adapun peserta pembuatan paspor kolektif meliputi jemaah reguler, calon penggabungan mahram, dan jemaah cadangan. “Kami berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga jemaah lebih siap dari sisi administrasi, dan tahun depan bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan tenang,” pungkas Wahib Jamil.

Surakarta (PHU) – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M Embarkasi Solo, Senin (11/8/2025). Kegiatan yang berlangsung di The Sunan Hotel Surakarta ini bertujuan mengidentifikasi capaian, tantangan, dan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah pada musim haji mendatang. Direktur Jenderal PHU Hilman Latief dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan haji tahun ini. “Alhamdulillah haji sudah selesai, sudah ditutup, dan kita mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa,” ujarnya.  **Embarkasi Solo Berangkatkan 30 Ribu Jemaah, 95 Kloter** Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Embarkasi Solo (SOC) memberangkatkan lebih dari 30 ribu jemaah haji asal Jawa Tengah dan DIY yang terbagi dalam 95 kloter. Secara umum proses keberangkatan dan pemulangan berjalan lancar, meski terdapat beberapa keterlambatan jadwal akibat cuaca dan kendala teknis penerbangan. Hilman menegaskan, koordinasi antar lembaga dan kementerian menjadi faktor kunci kelancaran operasional haji. Salah satu yang perlu terus ditingkatkan adalah koordinasi antara maskapai, petugas embarkasi, dan otoritas bandara untuk mengantisipasi gangguan jadwal penerbangan. **Tantangan di Arab Saudi** Selain di tanah air, koordinasi teknis di Arab Saudi juga menjadi catatan penting mengingat seluruh proses mengikuti regulasi setempat. Hilman kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji. “Haji ini multi-stakeholder. Terima kasih kepada TNI-Polri, Dinas Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara, dan Angkasa Pura yang telah terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun ini,” tuturnya. **Persiapan Transisi ke BP Haji** Hilman menyebut, hasil evaluasi ini akan menjadi masukan berharga untuk perbaikan pelaksanaan haji di masa mendatang, termasuk saat memasuki masa transisi kewenangan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada 2026, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024. “Masa depan haji ada di Badan Penyelenggara Haji,” tegasnya. Ia berharap, melalui evaluasi ini, musim haji berikutnya dapat menghadirkan layanan yang semakin ramah, responsif, dan profesional sehingga kepuasan jemaah terus meningkat. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, para kepala bidang, dan kepala seksi haji se-Jawa Tengah. (M.A.Maulana) Editor: Husni Anggoro