Tabalong (PHU) – Dalam rangka memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang tertib dan berintegritas, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong menggelar Pembinaan PPIU/PIHK dan Sosialisasi Kebijakan Umrah di Aula Darul Rahim, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Rabu (15/10/2025). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Sahidul Bakhri. Dalam sambutannya, Sahidul Bakhri menekankan pentingnya penguatan sinergi yang kontinyu antara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyuluh Agama Islam (PAI), dan masyarakat dengan Kementerian Agama maupun Kementerian Haji dan Umrah. “Kolaborasi yang kuat akan menghadirkan pelayanan ibadah haji dan umrah yang lebih tertib, aman, dan sesuai regulasi,” ujar Sahidul. Sementara itu Kepala Seksi PHU, Nabhan Fansuri, yang turut hadir menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman seluruh pihak yang terlibat, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. “Semoga kegiatan ini memberi manfaat besar bagi semua peserta dan berdampak positif bagi masyarakat luas,” pungkasnya.  Sebagai bagian dari upaya pembinaan, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tabalong, yang diwakili oleh Plt. Kasubsi II Intelijen, Andrian Muhammad. Dalam paparannya, Andrian menjelaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah di tingkat daerah. Ia juga menyampaikan perubahan regulasi penyelenggaraan haji dan umrah yang saat ini tengah diperkuat secara kelembagaan. “Salah satu perubahan dalam regulasi terbaru yaitu perubahan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yang mengarahkan penguatan peran Kementerian Haji dan Umrah,” jelas Andrian.  Turut hadir, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal (Kaurbinopnal Satreskrim) dari Kepolisian Resor (Polres) Tabalong, Epong Tantora, menjelaskan pentingnya upaya penegakan hukum dalam pelaksanaan ibadah haji khusus dan umrah oleh PPIU/PIHK. “Kolaborasi antar sektor sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah haji khusus dan umrah,” tegasnya.  Forum ini dihadiri oleh 10 PPIU/PIHK, 2 KBIHU, dan 18 PAI dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong. Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber. Para peserta aktif menyampaikan berbagai pertanyaan terkait kepatuhan hukum dan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan haji dan umrah di tingkat daerah. _Kontributor: Fathurrahman/Humas Kemenag Tabalong_

Bima (PHU) — Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) meluncurkan program unggulan bertajuk “Kasabua Ade”, yang dalam bahasa Bima berarti “menyatukan hati”. Program ini digagas untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji tahun 2026. Kepala Seksi PHU Kemenag Kota Bima, Eka Iskandar Z, menjelaskan bahwa Kasabua Ade dirancang untuk membangun ikatan kekeluargaan dan solidaritas antarsesama jemaah, sejak masa persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di tanah suci. “Program ini menyatukan hati antarjemaah dalam satu kelompok. Mereka akan rutin melakukan pertemuan dari rumah ke rumah sebelum keberangkatan, agar saling mengenal dan terbiasa bersama,” ujar Eka, di Bima, belum lama ini. Menurut Eka, kebersamaan yang terjalin sejak awal akan memudahkan koordinasi dan meningkatkan kemandirian jemaah saat di tanah suci. “Selama di Makkah dan Madinah, jemaah akan berjalan bersama dari hotel ke masjid dan sebaliknya. Dengan begitu, risiko terpisahnya rombongan bisa diminimalisir,” jelasnya. Selain menumbuhkan kekompakan, Kasabua Ade juga menanamkan nilai tolong-menolong di antara jemaah. Eka menekankan pentingnya prinsip “yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit.” “Nilai kebersamaan ini menjadi ciri khas jemaah haji Kota Bima. Kami ingin semangat gotong royong tetap hidup, bahkan di tanah suci,” tambahnya. Ia menyebut, pendekatan berbasis budaya lokal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong kemandirian jemaah haji. “Alhamdulillah, sejak 2023 kami sudah menerapkan konsep ini, bahkan sebelum kebijakan itu digencarkan secara nasional,” ujarnya. Bimsik Nol Rupiah, Bukti Komitmen Layanan Selain Kasabua Ade, Kemenag Kota Bima juga menjalankan inovasi Bimbingan Manasik Haji (Bimsik) Nol Rupiah yang digelar sepanjang tahun tanpa menggunakan anggaran operasional. “Tahun 2023 kami melaksanakan 24 kali Bimsik, tahun 2024 sebanyak 32 kali, dan tahun 2025 sebanyak 34 kali — semuanya tanpa biaya,” ungkap Eka. Kegiatan ini terlaksana berkat kontribusi para petugas haji dan narasumber yang secara sukarela mewakafkan ilmunya untuk kemaslahatan jemaah. “Para petugas haji dengan ikhlas berbagi ilmu tanpa imbalan. Semangat ini membuat kegiatan Bimsik lebih hidup dan efektif,” katanya. Apresiasi Jemaah Salah satu jemaah haji asal Kota Bima, Ikhsan, mengapresiasi inisiatif dan pelayanan yang diberikan Kemenag. “Alhamdulillah, kami merasa sangat terbantu oleh petugas dan relawan. Mereka melayani dengan tulus dan memberikan ilmu yang bermanfaat,” ujar Ikhsan. Ia berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui program Kasabua Ade dapat terus terjaga hingga pelaksanaan ibadah haji mendatang. “Dengan kebersamaan ini, kami merasa saling mendukung. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran hingga keberangkatan nanti,” pungkasnya.

Bangli (PHU) — Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bangli resmi beroperasi sejak 14 Desember 2024. Setelah melalui proses panjang sejak 2020, pembangunan gedung PLHUT telah selesai pada 29 September 2024 dan langsung dimanfaatkan untuk kegiatan manasik haji. Penyelenggara Haji PLHUT Bangli, Rr. Ambar Yuli Pangestusi mengatakan pendirian PLHUT Bangli diawali melalui koordinasi antara Kepala Kantor Kementerian Agama dan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selain menjadi pusat layanan haji, gedung ini juga telah digunakan untuk pertemuan Ketua Rombongan (Karom) dan Ketua Regu (Karu) dari Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Gianyar pada pelaksanaan haji 2024. “Gedung PLHUT juga mulai dimanfaatkan sebagai bagian dari layanan bersama, termasuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA), serta mendukung fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lintas unit di lingkungan Kemenag Bangli sesuai arahan pimpinan,” terang Ambar saat ditemui oleh Tim Humas Ditjen PHU di ruangan kerjanya, Rabu (8/10/2025). Untuk mendukung peningkatan layanan tersebut, Ambar mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja di PLHUT Kabupaten Bangli juga ditambah dari yang semula hanya tiga orang menjadi delapan orang pada tahun 2025.  **Fokus Persiapan Haji 2026** PLHUT Bangli saat ini tengah mempersiapkan keberangkatan jemaah haji tahun 2026, yang merupakan pendaftar sejak tahun 2013. Seluruh dokumen jemaah telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tak hanya aspek administratif, PLHUT Bangli juga mengintensifkan koordinasi lintas sektor, terutama dengan Dinas Kesehatan dan BPJS, guna memastikan pelayanan kesehatan jemaah berjalan secara optimal. Pemeriksaan rutin dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi fisik jemaah agar mereka benar-benar siap menghadapi ibadah haji yang membutuhkan stamina prima. PLHUT Bangli sendiri sangat memfokuskan pada persiapan dokumen dan kesehatan jemaah haji untuk menyambut pelaksanaan haji tahun depan. Rr. Ambar Yuli Pangestusi turut menyampaikan imbauan khusus kepada jemaah yang memiliki penyakit bawaan agar lebih intensif dalam memeriksakan kesehatannya secara berkala. “InsyaAllah, kesiapan kami sudah hampir sepenuhnya terpenuhi,” tambahnya optimis. **Tantangan dan Solusi** Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keberadaan jemaah yang telah pindah domisili ke luar Bali, namun masih terdaftar sebagai kuota Bali. Kondisi ini kerap menimbulkan kendala dalam proses administrasi, terutama saat pengurusan paspor, khususnya bagi jemaah yang telah menunaikan ibadah umrah.  Untuk mengatasi hal tersebut, PLHUT Kabupaten Bangli melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data jemaah dan meminta lima dokumen resmi sesuai dengan ketentuan imigrasi. “Jemaah di Bangli memiliki inisiatif yang tinggi. Jika belum mengetahui suatu hal, mereka tidak segan untuk menghubungi kami,” jelas Ambar. Jumlah penduduk di Bangli relatif sedikit, dan mayoritas merupakan pendatang, bukan penduduk asli. Sebagian besar jemaahnya berasal dari kalangan pedagang dan tamatan sekolah dasar. Menariknya, pada tahun 2016, PLHUT Kabupaten Bangli pernah mengalami kendala dalam melacak keberadaan seorang jemaah. Setelah dua tahun pencarian melalui media sosial dan upaya mendatangi kediamannya, jemaah tersebut akhirnya berhasil ditemukan berkat informasi dari tetangganya yang menghubungi melalui media sosial Facebook. Menjelang musim haji mendatang, Rr. Ambar Yuli Pangestusi mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan dan memastikan kelengkapan dokumen mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. “Harapan kami, seluruh jemaah dapat berangkat dan kembali dalam keadaan sehat. Sepulangnya nanti, semoga mereka bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya,” tutupnya. Kontributor: Romadanyl/Nia Azzuni

Surabaya (PHU) – Pasca operasional ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, pemerintah melalui Kementerian Agama terus berupaya memberikan pelindungan maksimal bagi jemaah haji, terutama bagi jemaah yang wafat atau mengalami cacat tetap. Hal ini ditegaskan Sekretaris Ditjen PHU Kemenag RI, Arfi Hatim, dalam kegiatan Serah Terima Santunan Ekstra Cover Jemaah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang berlangsung di Aula Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur di Surabaya. “Pelindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk asuransi jiwa dan kecelakaan bagi setiap jemaah yang wafat atau mengalami cacat tetap. Bahkan, jemaah yang wafat dalam lingkup tanggung jawab pihak penerbangan juga mendapat tambahan perlindungan berupa ekstra cover asuransi. Ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk memenuhi hak dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi jemaah,” ujar Arfi, Jum’at (12/9/2025). Arfi menambahkan, tahun ini terdapat enam jemaah embarkasi Surabaya yang wafat dalam perjalanan dengan Saudia Airlines. Sesuai kontrak kerja sama, ahli waris berhak menerima santunan ekstra cover yang diserahkan langsung oleh pihak maskapai. “Kami berpesan kepada keluarga, jangan melihat besar kecilnya santunan. Ini adalah bentuk perhatian, rasa empati, dan tanggung jawab negara bersama mitra penerbangan. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Swt, dan keluarga diberi ketabahan,” pungkas Arfi.  Sementara itu, Country Manager Saudia Airlines Indonesia-Singapura-Australia, Faisal Alallah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga jemaah yang wafat. Ia menegaskan bahwa pemberian ekstra cover ini adalah bagian dari kesepakatan resmi dengan Kemenag RI, sebagai bentuk dukungan dan kebermanfaatan bagi keluarga jemaah. “Saudia Airlines berterima kasih atas kepercayaan pemerintah Indonesia yang selalu menjadikan kami bagian dari penyelenggaraan haji. Ekstra cover ini bukan hanya di Surabaya, sebelumnya juga telah diberikan untuk jemaah dari embarkasi Palembang. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dengan baik di masa mendatang,” kata Faisal. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, turut memberikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah, maskapai, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenag di daerah terus berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan jemaah. “Alhamdulillah, penyelenggaraan haji 1446H/2025M yang telah berakhir pada 11 Juli lalu berjalan sukses dengan segala dinamikanya. Berdasarkan hasil survei, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia juga meningkat dan masuk kategori sangat memuaskan. Ini adalah buah kerja keras bersama, baik Kemenag pusat maupun daerah,” tegasnya. Dalam acara tersebut, dilakukan penyerahan simbolis santunan ekstra cover asuransi oleh pihak Saudia Airlines kepada keluarga dari enam jemaah yang wafat dari embarkasi Surabaya, yaitu: • Hj. Nur Fadilah (Kab. Sidoarjo) • Hj. Sri Umami Kasih (Kab. Probolinggo) • Hj. Mukatin Wakimin Samin (Kab. Bangkalan) • Hj. Salimah Deman Sadih (Kab. Bangkalan) • Hj. Sriani Saniman (Kab. Malang) • Hj. Maryati Kamijo (Kota Probolinggo) Program pelindungan asuransi ini membuktikan bahwa negara selalu hadir untuk jemaah dan pelayanan haji Indonesia terus bertransformasi menuju lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah. (Rd)

Jakarta (PHU) – Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2025 meraih indeks 88,64, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap berbagai tantangan dalam penyelenggaraannya, mulai dari perubahan regulasi Arab Saudi yang berulang kali hingga penerapan aturan teknis baru. Menurut Menag, semua itu menuntut petugas haji Indonesia beradaptasi cepat di lapangan. “Pernah satu hari itu tiga kali perubahan. Nah, kemampuan teman-teman Panitia (Petugas) Haji yang melakukan adaptasi dengan perubahan itu, ini yang kami apresiasi luar biasa,” ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama, dalam konferensi pers publikasi hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Perubahan aturan itu dicontohkan Menag terkait pelaksananan Murur. Diungkapkannya, awalnya panitia sudah siap untuk pelaksanaan murur, namun terjadi perubahan aturan untuk tidak ada pelaksanaan murur. Menghadapi hal tersebut, panitia harus melakukan penyesuaian data dalam waktu yang sangat singkat. Namun, dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan pembuat regulasi, dengan menimbang kondisi jemaah Indonesia, aturan berubah lagi dan murur dapat dilaksanakan. Tantangan lainnya, lanjut Menag, masa transisi tahun ini diwarnai banyak aturan baru. “Dulu syarikah-nya hanya satu, sekarang ini menjadi delapan. Dulu pembatasan-pembatasannya tidak banyak ya, tapi sekarang ini banyak sekali pembatasan terutama menyangkut masalah rumah sakit, kemudian juga Nusuk. Arah lalu lintasnya pun banyak sekali berubah. Kemudian juga banyak sekali ketentuan-ketentuan yang lebih detail yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini tiba-tiba ada,” jelasnya. Meski begitu, Menag menilai jajaran Kemenag berhasil melewati tantangan tersebut dengan baik. “Tapi dalam keadaan seperti ini pun alhamdulillah teman-teman dari Kementerian Agama mampu melewatinya dengan baik,” tegasnya. “(Saya) Berterima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat untuk membantu kelancaran pelaksanaan haji tahun ini. Rekan-rekan kami dari Amirul Hajj sampai kepada lembaga-lembaga yang terkait, TNI Polri yang berjasa di dalam upaya menertibkan jamaah kami, membantu jamaah kami yang membutuhkan pertolongan. Tentu yang paling penting juga adalah Badan Pusat Statistik yang telah melakukan penilaian sedemikian rupa,” pungkas Nasaruddin Umar.

Pontianak (PHU) – Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar _gathering_ jemaah haji tahun 1447 H/2026 M. Acara yang bertajuk “Haji Mabrur Dimulai dari Persiapan yang Baik” berlangsung di Aula Masjid Raya Mujahidin Kota Pontianak, Rabu (10/9/2025). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya meluruskan niat berhaji. Ia menekankan agar jemaah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah SWT sejak dari awal persiapan. “Mari kita ingat kembali saat pertama kali mendaftar haji, kita perbaharui niat itu dan pastikan ibadah haji yang akan kita jalankan semata-mata karena Allah,” ujarnya.  Selain niat, Muhajirin juga berpesan agar jemaah memperbanyak ibadah, baik wajib maupun sunah. Menurutnya, haji adalah penyempurna rukun Islam sehingga jemaah yang akan berangkat harus semakin meningkatkan kualitas ibadah hariannya. Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Kota Pontianak Muslimin, menyampaikan bahwa tahun ini proses persiapan keberangkatan haji mengalami kemajuan signifikan. Ia mengapresiasi kebijakan baru yang membuat 80% daftar nama jemaah haji sudah dirilis sejak Agustus. Biasanya, daftar nama tersebut baru diumumkan pada bulan Oktober. “Dengan dirilisnya nama calon jemaah lebih awal, kita bisa melakukan persiapan sejak dini. Hingga saat ini, sekitar 75% jemaah haji di Kota Pontianak sudah melakukan konfirmasi kesiapan,” jelas Muslimin. Muslimin menegaskan beberapa hal penting terkait persiapan administrasi jemaah. Ia mengimbau jemaah yang sudah memiliki paspor diminta segera menyerahkannya ke Kantor Kemenag Kota Pontianak untuk proses biometrik dan rekam visa. “Kalau proses ini dicicil dari sekarang, insya Allah jemaah tidak akan kerepotan ketika mendekati musim haji,” imbuhnya. Selain administrasi, Muslimin juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini karena pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan _medical check-up_ (MCU) akan menentukan istithaah keberangkatan jemaah.  Lebih lanjut, Muslimin menjelaskan mekanisme pelunasan biaya haji akan mengikuti Keputusan Presiden. Ia berpesan agar jemaah hanya mengikuti mekanisme resmi dalam setiap tahapan. Setelah proses pelunasan, barulah jemaah dapat mengurus pendampingan mahram maupun mutasi domisili sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa manasik haji tingkat kecamatan akan digelar delapan kali pertemuan, sementara manasik tingkat kota rencananya dilaksanakan sepuluh hari setelah Idul Fitri. Menutup acara, Muslimin berharap agar jemaah dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. “Sebagai langkah awal ini, saya ingin semua jemaah benar-benar siap lahir dan batin untuk memenuhi panggilan Allah. Semoga perjalanan haji 2026 berjalan lancar dan seluruh jemaah berangkat dalam keadaan sehat,” pungkasnya.  Turut hadir dalam acara, Kepala Kantor Kemenag Kota Pontianak Ruslan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Kalimantan Barat Kamaludin, dan pimpinan KBIHU Kota Pontianak beserta jajaran. _Kontributor: Syf. Dinda Alqadrie (Humas Kemenag Kota Pontianak)_

Jakarta (PHU) --- Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan haji. Dari sepuluh indikator yang diukur, tujuh masuk kategori sangat memuaskan, sementara tiga lainnya berada di kategori memuaskan. Capaian tersebut mendorong kenaikan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI) 2025 menjadi 88,46 poin dengan predikat sangat memuaskan. Angka ini meningkat 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya. "Secara umum jemaah haji Indonesia 2025 telah menerima semua pelayanan yang diberikan pemerintah secara sangat memuaskan," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar saat memaparkan hasil SKJHI 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Turut hadir dalam pemaparan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenag. Berdasarkan hasil survei, tujuh layanan haji berada pada kategori sangat memuaskan. Ketujuhnya adalah transportasi bus Shalawat dengan nilai 92,15, transportasi bus antarkota 91,62, layanan petugas haji 89,72, ibadah 89,45, konsumsi non-Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) 89,41, layanan umum 88,29, dan akomodasi hotel 85,28. Sementara itu, tiga layanan lainnya berada pada kategori memuaskan, yakni konsumsi Armuzna dengan skor 83,56, transportasi bus Armuzna 81,14, dan akomodasi tenda 78,37.  Amalia menjelaskan, meski nilainya belum setinggi indikator lainnya, akomodasi tenda justru mencatat peningkatan paling besar dibanding tahun sebelumnya, disusul dengan layanan ibadah dan petugas haji. Adapun indeks tertinggi tahun ini dicapai oleh layanan transportasi bus Shalawat, diikuti transportasi bus antarkota dan layanan petugas haji. “Transportasi bus Shalawat dinilai paling baik karena busnya aman, nyaman, dan sopir mampu mengemudikan dengan baik. Untuk bus antar kota, jemaah juga merasakan fasilitas yang lengkap, mulai dari AC, keselamatan, hingga sikap sopir yang ramah,” terang Amalia. Dengan capaian ini, Amalia menilai sebagian besar layanan haji telah memenuhi bahkan melampaui harapan jemaah. “Nilai Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi 88,46 dengan kategori sangat memuaskan,” pungkasnya.

Jakarta (PHU) – Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 1446 H/2025 M kembali dievaluasi melalui Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pelindungan jemaah di masa depan. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyampaikan hal tersebut saat acara publikasi hasil SKJHI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). “Survei ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia secara terukur sekaligus mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan. Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya,” ujar Hilman. **Survei Independen, Tren Kepuasan Meningkat** Hilman menegaskan, survei ini tidak dilakukan langsung oleh Kementerian Agama, melainkan oleh BPS sebagai lembaga independen yang sejak 2010 melaksanakan survei secara profesional dan objektif. Berdasarkan data, indeks kepuasan jemaah haji menunjukkan tren positif. Pada 2023 indeks berada di angka 85,83, lalu naik menjadi 88,20 pada 2024. Untuk hasil tahun 2025, Hilman menyebut akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS. “Survei ini adalah potret objektif kualitas penyelenggaraan haji. Kenaikan indeks menunjukkan adanya peningkatan layanan, tetapi kami juga mendapatkan catatan-catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti,” jelasnya. **Cakupan Layanan Semakin Luas** Tahun ini, survei turut memperluas cakupan penilaian terhadap beberapa aspek penting, termasuk: 1. 1. Layanan dalam negeri sebelum keberangkatan 2. 2. Pelayanan lansia dan disabilitas 3. 3. Layanan kesehatan jemaah 4. 4. Layanan transportasi udara Meski penilaian tersebut tidak masuk dalam angka indeks SKJHI, hasilnya tetap menjadi bahan evaluasi penting yang belum pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. **Suara Jemaah Jadi Kompas Kebijakan** Dirjen PHU menegaskan bahwa hasil survei ini akan menjadi dasar penting dalam memperkuat kebijakan pelayanan haji yang adaptif terhadap dinamika global, termasuk kebijakan multi syarikah dan digitalisasi penyelenggaraan haji yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. “Suara jemaah yang tertuang dalam survei ini adalah cermin kebutuhan nyata mereka. Rekomendasi dari survei akan digunakan sebagai kompas untuk memperkuat pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah di masa depan,” tegas Hilman. Acara publikasi hasil SKJHI turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Agama. (Hikam) Editor: Husni Anggoro | Fotografer: Romadanyl

Jawa Barat (PHU) - Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) selama ini bekerja _behind the scene_. Namun, di balik layar itulah perannya justru menjadi ujung tombak dalam memastikan akurasi dan ketepatan data jemaah haji, mulai dari tahap pendaftaran, pelunasan, berbagai pelayanan kepada jemaah di Kab/Kota, keberangkatan, hingga kepulangan kembali ke tanah air. Sadar akan pentingnya fungsi ini, Kementerian Agama secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi para staf SISKOHAT. Penguatan ini tidak hanya untuk mendukung kualitas layanan data haji, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kolaborasi lintas lembaga. Operator SISKOHAT menjadi garda terdepan yang memastikan layanan data berjalan profesional, transparan, cepat, dan akurat. Tugas tersebut menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Pekerjaan ini bersifat dinamis, kompleks, dan menuntut adaptasi berkelanjutan terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan jemaah. “Banyak di antara operator kita yang sudah berdedikasi lebih dari lima tahun, bahkan ada yang melampaui sepuluh tahun. Pengalaman panjang ini menjadi modal penting dalam memastikan layanan haji yang semakin berkualitas,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim, dalam acara Peningkatan Kapasitas Operator SISKOHAT di Jawa Barat, 9–11 September 2025. Arfi menambahkan, legacy yang telah dibangun selama ini akan menjadi tumpuan yang kuat dalam akselerasi penyelenggaraan haji tahun 2026 dan seterusnya. “Kita sudah punya modal awal dalam sistem penyelenggaraan haji. Jadi walaupun nantinya berpindah kementerian, melalui kegiatan ini diharapkan lahir semangat baru dan meningkatnya kemampuan, sehingga kinerja kita bisa lebih baik di Kementerian Haji nantinya,” jelasnya. Tidak hanya itu, Arfi juga berpesan agar para peserta mampu aktif dan adaptif dalam mengikuti setiap materi pembelajaran. “Selamat belajar, dan semoga dari ilmu baru yang dipelajari, kita semua dapat tercerahkan serta update terkait dengan dinamika sistem yang sedang digunakan saat ini,” tutupnya. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh Kabid PHU Banten, Kasubdit SISKOHAT Ambari Julianto, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Khairun Naim, serta 172 operator SISKOHAT dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran para operator ini sekaligus menegaskan bahwa peran mereka tidak bisa dipandang sebelah mata, karena merekalah yang memastikan setiap data jemaah tersaji dengan akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan peran vital tersebut, SISKOHAT bukan hanya sebuah sistem, melainkan jantung dari manajemen penyelenggaraan haji yang modern, terpercaya, dan terus berkembang seiring tuntutan zaman. Penulis : Winda GD | Fotografer : Winda GD | Editor : Winda GD

Polewali (PHU) --- Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Dr. Muhammad Zain menyerahkan santunan untuk keluarga jemaah haji wafat di kantor Depag Polman, Kamis, (4/9/2025). Zain secara langsung memberi santunan Extracover dari Maskapai sebesar Rp 135 juta dan Rp 67 juta untuk biaya suransi kepada keluarga almarhumah Hj. Kanjama (jemaah haji Polewali Mandar) yang wafat pada musim haji tahun 2025. Dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat Adnan Nota,Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Imran K Kesa beserata jajaran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kesempatannya, ia menyampaikan duka cita mendalam dan kembali mempertegas bahwa pemerintah senantiasa hadir mendampingi jemaah sejak proses keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. "Ini adalah bentuk kehadiran negara, yaitu pelayanan pemerintah yang sungguh-sungguh untuk jemaah haji Indonesia," ucap Zain.