Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) intensif bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446H/ 2025M. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta ini tidak hanya membekali para calon petugas dengan keterampilan teknis pelayanan, namun juga menekankan pentingnya tanggung jawab, kesiapan mental, dan soliditas tim dalam melayani ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Direktur Bina Haji Kemenag Musta'in Ahmad, dalam penyampaian materi pembuka Bimtek menegaskan bahwa amanah sebagai petugas haji harus diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan bahwa setiap pekerjaan dan tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban kelak. "Bimtek ini dilaksanakan untuk mempersiapkan para Calon petugas saat melayani jemaah haji di Saudi nantinya. Kita harus menyadari semua akan dimintai tanggung jawab. Amanah pelayanan ini harus tuntas kita laksanakan," tegas Musta'in Ahmad pada Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi Terintegrasi, Tahun 1446 H/ 2025 M, Senin (14/4/2025) malam. Lebih lanjut, Musta'in Ahmad menekankan pentingnya kesiapan mental para calon petugas dalam menghadapi dinamika lapangan yang seringkali tidak terduga. "PPIH Arab Saudi, tidak boleh cengeng, dan jangan lemah. Kita tidak boleh khawatir dan ketakutan di dalam memberikan pelayanan bagi ratusan ribu jemaah haji. Karena mental kita adalah mental pemenang. Dengan adanya hambatan dan masalah, tidak gampang panik," tegasnya didampingi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (Karo HKP) Kemenag, Achmad Fauzin. Pola 267 untuk Soliditas Petugas Selain mempersiapkan mental, Bimtek ini juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan tim yang solid. Musta'in Ahmad menekankan konsep "Pola 267" atau "Re-La-Si" (Relasi) antar sesama petugas. Menurutnya, setiap petugas harus saling mengenal secara mendalam, tidak hanya fisik, namun juga membangun hubungan yang baik, saling tolong menolong, dan bersahabat. "Relasi antar sesama harus dijaga, dibina dengan sebaik-baiknya, semua satu tim. Kita datang disini bukan sendiri. Petugas berasal dari berbagai kalangan, harus bisa disatukan dengan tugas bersama melayani jemaah haji," tandas Musta'in Ahmad. Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi lapangan yang dinamis, petugas harus siap membantu tugas lain di luar bidangnya, misalnya petugas akomodasi yang mungkin diminta membantu transportasi. Kegiatan Bimtek yang berlangsung dari 14 hingga 20 April 2025 ini diharapkan dapat melahirkan petugas PPIH yang tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga memiliki mental yang kuat, solid, dan siap mengemban amanah pelayanan haji dengan sebaik-baiknya. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia tahun 2025 dapat berjalan optimal dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk dan lancar.

Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2025. Bimtek di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, ini berlangsung tujuh hari, 14 – 20 April 2025. Direktur Bina Haji Umrah, Musta'in Ahmad berpesan tentang pentingnya amanah agar dapat menjelankan tugas dengan baik. Sebab, amanah yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban. "Bimtek ini dilaksanakan untuk mempersiapkan calon petugas saat melayani jemaah haji di Saudi. Kita harus menyadari semua akan dimintai tanggung jawab," kata Musta'in Ahmad di Jakarta, Senin, (14/4/2025). Hadir juga, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik pada Setjen Kemenag, Achmad Fauzin. "PPIH Arab Saudi harus mengikuti kegiatan ini secara utuh, lahir dan batin. Sepenuh hati, sebagai bentuk rasa syukur, tanggungjawab dan manifestasi dari niat baik," sambungnya.  Menurut Musta'in Ahmad, Indonesia awalnya mendapat kuota petugas haji 2025 sebanyak 2.210 orang atau setara 1% dari 221.000 kuota jemaah. Pada perkembangannya, Arab Saudi telah mengembalikan kuota petugas haji Indonesia menjadi 2% dari total jumlah jemaah. Artinya, ada 2.210 orang lagi yang akan menyusul menjadi calon PPIH Arab Saudi. "Ini penormalan kuota petugas haji. Bukan penambahan kuota petugas haji. Perlu diketahui, proses seleksi calon PPIH, terutama tingkat pusat, telah digelar sejak Desember 2024,” terang Musta'in Ahmad. Musta'in Ahmad mengingatkan bahwa kondisi di lapangan itu sangat dinamis. Maka, para calon petugas haji harus selalu siap dengan perkembangan kondisi penugasan, misalnya dari petugas akomodasi akan diminta membantu petugas transportasi. "PPIH Arab Saudi, tidak boleh cengeng, dan jangan lemah. Kita tidak boleh khawatir dan ketakutan didalam pertempuran melayani ratusan ribu jemaah haji. Karena mental kita adalah mental pemenang. Dengan adanya hambatan dan masalah, tidak gampang panik," kata Musta'in Ahmad. Musta'in Ahmad berharap agar setiap petugas harus saling kenal, tidak hanya sekedar fisik, namun harus kenal secara bathin, harus saling tolong menolong dan bersahabat. "Pola 267 harus dikuatkan, apa itu? Re-La-Si. Relasi antar sesama harus dijaga, dibina dengan sebaik-baiknya, semua satu tim. Kita datang disini bukan sendiri. Petugas berasal dari berbagai kalangan, harus bisa disatukan dengan tugas bersama melayani jemaah haji," tandas Musta'in Ahmad.

Jakarta (PHU)--Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmen dalam melayani calon jemaah haji Indonesia. Sinergi komitmen ini terwujud dalam seremoni penyerahan Banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk biaya hidup (living cost) jemaah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Senin (14/4/2025). Banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk biaya hidup (living cost) jemaah haji ini merupakan kolaborasi erat antara regulator, pengelola keuangan haji, dan perbankan dalam memastikan kebutuhan esensial jemaah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang turut disaksikan oleh Kementerian Agama dan BPKH, total banknotes SAR atau penyedian uang kertas yang disiapkan untuk living cost jemaah haji reguler tahun 1446 H/2025 M mencapai SAR 152.490.000,00. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag, Arfi Hatim, menegaskan bahwa penyediaan living cost adalah prioritas utama Kemenag sesuai amanat Undang-Undang Perhajian. "Penyediaan biaya hidup bagi jemaah haji adalah amanat undang-undang yang tidak bisa ditawar. Kehadiran BPKH dan BRI dalam acara ini menunjukkan sinergi yang luar biasa untuk mewujudkan pelayanan haji yang berkualitas," tegas Arfi Hatim. Ditambahkan Arfi alokasi living cost merupakan bagian integral dari BPIH yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR RI melalui Komisi VIII. "Kami berharap proses distribusi banknotes SAR kepada jemaah haji dapat berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Semoga sinergi yang baik ini terus berlanjut hingga proses pemberangkatan dan selama jemaah berada di Tanah Suci, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar," pungkas Arfi Hatim.  Direktur Operasi BRI, Hakim Tama, yang hadir mewakili manajemen BRI, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang berkelanjutan dari pemerintah dan BPKH. "BRI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan untuk mendukung kelancaran ibadah haji. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dan berharap pengalaman kami dalam pengelolaan transaksi keuangan skala besar dapat memberikan nilai tambah dalam penyediaan banknotes SAR bagi para jemaah. Kami juga terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan layanan di masa mendatang," ujar Hakim Tama. Selain itu Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Investasi, Amri Yusuf, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyediaan banknotes SAR ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama Kemenag dan BRI. "Alhamdulillah pelaksanaan banknotes bisa dilaksanakan sesuai rencana BPKH, Kemenag, dan BRI," tutur Amri Yusuf. Proses penyediaan banknotes SAR merupakan implementasi dari tiga misi utama BPKH sesuai dengan UU BPKH. Misi tersebut yakni memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dalam menyiapkan seluruh kebutuhan jemaah, memastikan efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan meningkatkan kemaslahatan umat Islam bagi mereka yang akan berhaji melalui aspek pelayanan. "Proses pengadaan banknotes ini, jika dilihat dalam UU BPKH, merupakan upaya layanan yang optimal kepada calon jemaah haji," tegas Amri Yusuf.(Rd)

Jeddah (PHU) --- Penyelenggaran ibadah haji 1446 H/2025 M sudah di depan mata. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 2 Mei mendatang. Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan, menjelang dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan baru. Pertama, batas akhir masuk jemaah umrah. Menurut Nasrullah Jasam, Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan 13 April 2025 sebagai hari terakhir jemaah umrah memasuki Kerajaan Arab Saudi. Sementara bagi jemaah umrah yang sudah di Kerajaaan Arab Saudi, mereka harus pulang maksimal pada 29 April 2025. "Berdasarkan ketentuan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah, batas akhir jemaah umrah masuk Arab Saudi adalah 15 Syawal 1446 H atau 13 April 2025. Artinya batas akhir ini sudah dilewati dan saat ini sudah tidak boleh ada lagi jemaah umrah masuk ke Arab Saudi,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Senin (14/4/2025). “Sementara jemaah umrah yang sebelum 13 April sudah berada di Arab Saudi, mereka harus pulang paling akhir pada 1 Zulkaidah 1446 H atau 29 April 2025," sembungnya menguti keterangan tertulis dari Kementerian Arab Saudi. Menurut Nasrullah, Kementerian Haji dan Umrah juga mengatur bahwa jemaah yang melewati batas waktu yang ditetapkan akan mendapat sanksi. Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah yang melanggar juga akan didenda jika tidak melaporkan keterlambatan jemaahnya. "Kementerian memperingatkan bahwa setiap penundaan di luar tanggal yang ditentukan akan dianggap sebagai pelanggaran, dan perusahaan yang gagal melaporkan jemaah yang terlambat dapat menghadapi denda hingga SAR 100.000, bersama dengan tindakan hukum tambahan bagi penanggung jawab," sebut Nasrullah membacakan keterangan dari Kementerian Haji dan Umrah. Kedua, larangan masuk Makkah tanpa visa haji. Aturan baru kedua, lanjut Nasrullah, Kementerian Dalam Negeri melarang masuk Makkah tanpa visa haji mulai 29 April 2025. Untuk ekspatriat, mulai 23 April 2025, mereka juga dilarang masuk kota suci tanpa izin resmi. Izin masuk Makkah hanya diberikan kepada individu yang tempat tinggalnya terdaftar secara resmi di Makkah, para pemegang izin haji yang sah, dan petugas yang bekerja di tempat-tempat suci. Permohonan izin bisa diajukan secara daring lewat platform Absher Individuals atau portal Muqeem. "Jemaah tanpa visa haji atau izin yang sah akan ditolak masuk Makkah dan dipulangkan ke tempat asalnya. Aturan ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua peziarah. Aturan ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Saudi pada 12 April 2025," sebut Nasrullah. Ketiga, penangguhan izin umrah via Nusuk. Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan bahwa penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk akan ditangguhkan. Warga negara Saudi, warga negara Teluk (GCC), ekspatriat di Arab Saudi, dan pemegang visa lainnya tidak bisa mengajukan izin umrah untuk sementara waktu. “Aturan ini berlaku mulai 29 April 2025 hingga 10 Juni 2025,” papar Nasrullah. Keempat, hotel di Makkah dilarang tampung jemaah tanpa visa haji. Aturan keempat ini diberlakukan bagi semua hotel di Makkah. Mereka dilarang menerima tamu yang tidak memiliki visa haji atau izin masuk resmi untuk bekerja atau tinggal di kota tersebut selama musim haji. Ketentuan ini berlaku mulai 29 April 2025 hingga akhir musim haji. "Langkah ini menjadi upaya komprehensif dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dan keamanan musim haji,” jelas Nasrullah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Jakarta (PHU) --- Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler akan ditutup pada 17 April 2025. Tiga hari jelang penutupan, total ada 205.690 jemaah haji yang telah melunasi Bipih reguler. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). “Pada penutupan sore ini, sudah 205.690 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji,” tegas Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, Senin (14/4/2025). Mereka yang melunasi terdiri atas 179.493 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Selain itu, ada 24.196 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 petugas haji daerah atau (PHD), dan 489 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Dijelaskan Muhammad Zain, meski secara nasional jemaah reguler yang melunasi biaya haji sudah melebihi kuota, namun dari sebaran, belum semua provinsi yang sudah terpenuhi kuotanya hingga 100%. Menurut Muhammad Zain, masih ada tujuh provinsi yang secara kuota masih ada sisa, yaitu: Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Gorontalo, Banten, Sumatera Utara, dan Papua. “Kami harap waktu pelunasan yang masih tersisa tiga hari hingga 17 April ini bisa dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya sehingga seluruh kuota di masing-masing provinsi bisa segera terserap,” sebutnya. Selain pelunasan, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri juga terus mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagaian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Jakarta (PHU)--Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggandeng Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia dalam kerja sama pengawasan jemaah haji khusus dan umrah di Bandara Transit Kuala Lumpur pada operasional haji 1446H/2025M. Kerja sama ini terungkap dalam audiensi Tim Ditjen PHU yang dimpimpin Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Mahmudi Affan Rangkuti dengan Duta Besar (Dubes) Malaysia Dato' Muhammad Hasyrin di Jakarta. "Pada operasional haji 1446H/2025M ini kami akan melakukan pengawasan di Bandara Transit Kuala Lumpur, Malaysia dengan dua gelombang. Ada sekitar 1.000 jemaah haji khusus yang akan transit melalui Bandara Kuala Lumpur. Sementara untuk jemaah umrah sebanyak 50 ribu jemaah yang transit via Bandara Kuala Lumpur setiap tahunnya, " kata Affan Rangkuti di Kedubes Malaysia Jakarta. Senin (14/4/2025).  Ditambahkan Affan Rangkuti, Pemerintah Arab Saudi sudah menutup perjalanan ke tanah suci untuk umrah sejak 12 April, dan jemaah sudah harus pulang terakhir pada 29 April 2025. "Kami sudah sudah membaca peta risiko dan model pengawasan akan diarahkan melalui hasil pertemuan pimpinan. Dalam pengawasan dan mitigasi resiko yang akan dilakukan dua gelombang ini kami akan bersurat secara resmi melalui Kemenlu RI," ujar Affan. "Sekitar dua hari lalu, ada keberangkatan awal jemaah umrah mengunakan visa ziarah yang transit via Bandara Changi Singapura. Mereka gagal berangkat di bandara dan akhirnya kembali ke tanah air. Kondisi ini akan menjadi potensi masalah menjelang penutupan operasional haji. Jika ada jemaah diterlantarkan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kami akan kerja sama dengan Kedutaan Indonesia dan pemerintah setempat," tandas Affan.  Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Muhammad Hasyrin menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas lawatan dan audiensi Tim Ditjen PHU Kemenag RI. "Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik. Isu jemaah umrah dan haji khusus yang terlantar di Bandara Transit Kuala Lumpur akan menjadi perhatian kita bersama. Kami siap mendukung Tim Ditjen PHU dalam melakukan pengawasan di Bandara Transit Kuala Lumpur. Sekiranya ada maklumat bersama kami akan bantu," kata Dato' Muhammad Hasyim. Turut hadir Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) M. Luthfi Makki. Hadir juga Pj.Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah Muhammad, Pj. Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah Misbachul Munir, Pj. Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Haji Khusus Ahmad Mubasyir, Pj. Identifikasi dan Penanganan Masalah Haji Khusus dan Pj. Hubungan Masyarakat Husni Anggoro.

Jakarta (PHU) -Kementerian Agama menerima audiensi BPKH terkait rencana survei layanan keuangan haji tahun 2025, Pertemuan berlangsung di asrama haji embarkasi, Jakarta, Jumat (11/04/2025). Hadir pada acara tersebut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Agung Sri Hendarsa, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan ⁠Nurul Qoyimah. Turut mendampingi Kasubdit Asrama Haji Dasrul El Hakim, Kasubbag TU Burhanuddin dan penanggung jawab pada Subdit Asrama Haji. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain menyambut baik akan survai terkait Layanan Kuangan Haji Tahun 2025 yang dilakukan BPKH. Zain menambahkan bahwa survei dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada jemaah. Muhammad Zain menyarankan kepada BPKH untuk melaksanakan survei tidak hanya didalam negeri saja tetapi juga dilakukan di Arab Saudi karena pelaksanaan disana sangat komplek serta menunjukkan prosentase seperti anggaran apakah sudah tepat karena pasti research ini bisa menjadi kebijakan. “Bagi kita kebijakkan berdasarkan research sangat penting untuk pengambilan kebijakan yang tepat,” ucap Zain. “Kebijakkan yang diambil dari penelitian itu sangat bagus sekali,” tambah Zain.

Jakarta (PHU) --- Upaya Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta tambahan kuota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi. "Alhamdulillah, permintaan kita sudah dipenuhi Arab Saudi. Tambahan kuota petugas haji sudah masuk e-Hajj," terang Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (13/4/2025). "Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi atas perkenannya memberikan tambahan kuota petugas haji Indonesia," sambungnya. Indonesia awalnya menerima alokasi kuota petugas haji sebesar 1% dari total kuota jemaah haji (221.000). Jumlahnya sebanyak 2.210. "Kita dapat alokasi tambahan sebesar 1% lagi, atau 2.210. Ini akan kita optimalkan untuk memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," sebutnya. Sejak awal, kata Menag, Kemenag menyampaikan ke Arab Saudi bahwa tambahan petugas ini sangat penting. Sebab, mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jemaah. Hal itu akan ikut membantu petugas Saudi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Secara psikologis, ini juga akan memudahkan jemaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya," ujar Menag. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menambahkan, pihaknya akan segera mendistribusikan tambahan kuota petugas haji ini pada pos-pos layanan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sementara ini, petugas yang menyertai jemaah dalam penerbangan (kelompok terbang atau kloter) baru teralokasikan tiga orang per kloter. Padahal biasanya lima orang. "Petugas kloter tentu akan kita tambah. Demikian juga untuk petugas non kloter, baik untuk layanan bimbingan ibadah, akomodasi, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya," jelas Hilman yang saat ini sedang berada di Arab Saudi. Saat ini, lanjut Hilman, pihaknya sudah mengumumkan hasil seleksi petugas berdasarkan kuota awal. Untuk proses bimbingan teknis (bimtek) bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aeab Saudi akan dilakukan dari 14 - 20 April 2025. "Petugas yang masuk kuota tambahan ini akan segera kita proses agar mereka juga bisa segera mengikuti Bimtek Petugas Haji," tandasnya. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Jakarta (PHU) - Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri kini juga sudah mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. “Dokumen jemaah secara bertahap sudah selesai sebanyak 199.386, dan Visa Jemaah Haii Reguler yg sudah terbit sebanyak 19.626,” kata Muhammad Zain di Jakarta. Sabtu (12/4/2025). Muhammad Zain mengungkapkan, Proses penerbitan visa jemaah haji reguler tahun 1446 H/2025 M terus berjalan. Hingga hari ini, Minggu (13/4/2025) sudah 19.626 visa jemaah reguler sudah diterbitkan. “Terkait progres penerbitan visa jemaah haji, bahwa sampai dengan hari ini, Minggu, 13 April 2025 pukul 09:00 WIB, Kantor Wilayah Kementerian Agama yang telah melakukan entry dokumen sebanyak 199.386 Data Jemaah, terverfikasi sebanyak 198.979, telah dilakukan request visa sebanyak 46.512, dan telah tervisa sebanyak 19.626,” jelasnya. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Surabaya (PHU) --- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi’i meminta jajarannya untuk mempersiapkan layanan bagi jemaah haji dengan optimal, termasuk penyediaan sarana penginapan yang nyaman dan aman. Hal ini ditegaskan Wamenag saat meninjau kesiapan Asrama Haji Sukolilo, di Surabaya, Jawa Timur. “Saya minta kepada seluruh jajaran UPT Asrama Haji untuk benar-benar memberikan layanan terbaik untuk menyambut tamu Allah. Siapkan asrama-asrama haji ini dengan maksimal,” kata Wamenag Romo H.R. Muhammad Syafi’i, di Surabaya, Minggu (13/4/2025).  “Kita ingin sejak dari dalam negeri jemaah haji sudah merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadahnya. Dan ini dimulai dari layanan di asrama haji,” sambung Wamenag yang juga didampingi Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Gartaman. Dalam kesempatan tersebut, Wamenag meninjau berbagai fasilitas yang ada di Asrama Haji Sukolilo, seperti kamar penginapan, ruang makan, aula pertemuan, hingga Masjid yang akan digunakan sebagai tempat ibadah para jemaah haji.  Kepala UPT Asrama Haji Sukolilo Gartaman menyampaikan bahwa untuk musim haji tahun ini, pihaknya telah menyiapkan empat hingga lima blok bangunan mulai dari A sampai E. Setiap bangunan atau blok berisi 28 kamar dan aula pemberangkatan yaitu Muzdalifah dan Mina. “Jumlah tersebut setara dengan 120 kamar. Masing-masing kamar berisi empat tempat tidur sehingga cukup untuk satu kelompok terbang (kloter) bahkan lebih, dan kami akan menyiapkan semaksimal mungkin kelayakan dan kenyamanan untuk para calon jemaah haji,” tuturnya. Gartaman menambahkan, tahun ini Kemenag kembali mengusung tagline Haji Ramah Lansia, karenanya fasilitas Asrama Haji Sukolilo pun disiapkan untuk mendukung program tersebut. “Kami siapkan akses khusus untuk kemudahan jemaah haji lansia, mulai dari lift hingga toilet khusus agar mempermudah jemaah lansia,” sambungnya. Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang dikeluarkan Kemenag, jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan masuk asrama pada 1 Mei 2025. Selanjutnya, secara bertahap, jemaah haji akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 2 Mei 2025. (Hadi/UPT Asrama Haji Sukolilo).