Sleman (PHU) —- Dalam upaya mewujudkan Embarkasi Haji di Kulon Progo, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan diseminasi kebijakan sekaligus mitigasi layanan keberangkatan dan kepulangan jemaah pada penyelenggaraan haji tahun depan. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag DIY Ahmad Bahiej. “Tadi sebelum di Asrama Haji, kami bersama-sama telah cek lokasi langsung terkait rencana alur keberangkatan dan kepulangan jemaah di Hotel Ibis dan Novotel Kulon Progo,” ujar Bahiej dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penetapan Embarkasi Haji Daerah Istimewa Yogyakarta di Asrama Haji Transit Yogyakarta, Sleman, Rabu (13/8/2025). “Itu semua kami lakukan agar saat penyelenggraan ibadah haji tahun depan seluruh elemen yang ada telah siap,” sambung Bahiej. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian prosedur untuk mewujudkan Embarkasi Haji DIY. “Beberapa langkah telah kami lakukan, yakni menyampaikan surat usulan Embarkasi dari Gubernur DIY kepada Menteri Agama pada Februari 2025, adanya dukungan dari Komisi 8 DPR RI yang telah datang tiga kali ke DIY khusus membahas embarkasi, juga penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag DIY, Pemda Kulon Progo dan Hotel,” terang Bahiej.  Ia pun mengungkapkan bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Embarkasi DIY nantinya akan ditambah dengan jemaah dari Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Kedu dan Banyumas (Jawa Tengah). Dukungan dari seluruh pihak atau stakeholders terkait juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag DIY Jauhar Mustofa. “Seluruh unsur yang hadir menyatakan dukungan 1.000 persen siap sukseskan terwujudnya Embarkasi DIY,” ujar Jauhar. Turut hadir, Deputi Bidang Koordinasi dan Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo. Ia mengatakan pihaknya menyambut baik rencana DIY yang akan menggunakan hotel sebagai asrama haji sementara. “Kita harus berpikir out of the box, termasuk penggunaan hotel sebagai asrama sementara,” ujarnya. Menurut Puji, penyelenggaraan haji harus dilakukan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. “BP Haji melihat salah satu faktor yang belum efisien karena masih menggunakan bandara yang secara ekonomi berbiaya tinggi. Kita semua yang hadir tentu ingin memberikan kemudahan kepada seluruh jemaah,” tandas Puji. Selain jajaran Ditjen PHU dan BP Haji, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan RI, Pemda DIY, Imigrasi, Bea Cukai, Otoritas Bandara Wilayah 3, Angkasa Pura Yogyakarta, Garuda Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan DIY, dan pihak hotel. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian prosedur untuk mewujudkan Embarkasi Haji DIY. “Beberapa langkah telah kami lakukan, yakni menyampaikan surat usulan Embarkasi dari Gubernur DIY kepada Menteri Agama pada Februari 2025, adanya dukungan dari Komisi 8 DPR RI yang telah datang tiga kali ke DIY khusus membahas embarkasi, juga penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenag DIY, Pemda Kulon Progo dan Hotel,” terang Bahiej. Ia pun mengungkapkan bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Embarkasi DIY nantinya akan ditambah dengan jemaah dari Kabupaten/Kota eks-Karesidenan Kedu dan Banyumas (Jawa Tengah). Dukungan dari seluruh pihak atau stakeholders terkait juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag DIY Jauhar Mustofa. “Seluruh unsur yang hadir menyatakan dukungan 1.000 persen siap sukseskan terwujudnya Embarkasi DIY,” ujar Jauhar. Turut hadir, Deputi Bidang Koordinasi dan Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo. Ia mengatakan pihaknya menyambut baik rencana DIY yang akan menggunakan hotel sebagai asrama haji sementara. “Kita harus berpikir out of the box, termasuk penggunaan hotel sebagai asrama sementara,” ujarnya. Menurut Puji, penyelenggaraan haji harus dilakukan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. “BP Haji melihat salah satu faktor yang belum efisien karena masih menggunakan bandara yang secara ekonomi berbiaya tinggi. Kita semua yang hadir tentu ingin memberikan kemudahan kepada seluruh jemaah,” tandas Puji. Selain jajaran Ditjen PHU dan BP Haji, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan RI, Pemda DIY, Imigrasi, Bea Cukai, Otoritas Bandara Wilayah 3, Angkasa Pura Yogyakarta, Garuda Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan DIY, dan pihak hotel.

Padang (PHU)—Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief mengatakan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi istimewa di Indonesia karena memiliki dua asrama haji yakni Asrama Haji Tabing dan Asrama Haji Padang Pariaman. Hilman pun berharqp dukungan gubernur, walikota dan bupati di Sumbar dalam optimalisasi Asrama Haji Padang Pariaman pada penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Hal ini disampaikan Hilman Latief dalam gelaran Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Embarkasi se Indonesia Tahun 2025 di Padang, Sumbar. “Kami berharap dukungan gubernur, walikota dan bupati dalam optimalisasi Asrama Haji Padang Pariaman dan ini menjadi proyeksi kita ke depan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Sumbar, “ kata Hilman Latief saat pembukaan Rakor dan Evaluasi di aula Kantor Gubernur Sumbar di Padang pada Selasa (12/8/2025) malam. Tampak hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Sekretaris Utama BP Haji Teguh Dwi Nugroho, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, M Zain, Plt Kakanwil Kemenag Sumbar dan Forkompinda Pemprov Sumbar. Kegiatan yang dibuka Gubernur Sumbar ini diikuti oleh Kepala UPT Asrama Haji se Indonesia, para Kabid PHU dan Kakankemenag se Sumbar. “Semoga ke depan layanan penyelenggaraan haji lebih baik dan Sumbar di mata kami menjadi salah satu provinsi yang tidak banyak keluhan,” sambung Hilman. Ia menambahkan sesuai agenda Kerajaan Arab Saudi, pada Agustus ini persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M sudah harus di lakukan. “Kita sudah harus bersiap untuk penyelenggaraan haji tahun 2026 sebab sesuai agenda Kerajaan Arab Saudi pada Agustus ini sudah mulai dilakukan persiapan penyelenggaraan haji,” tandas Hilman. Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Dirjen PHU yang telah memberikan penghargaan kepada Pemprov Sumbar atas dukungan dan pelayanan optimal pada penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. “Terima kasih Pak Dirjen atas penghargaan kepada kami karena penyelenggaran haji di daerah memang menjadi tangungjawab penuh gubernur. Harapan kami semoga pelayanan kepada tamu Allah pada penyelenggaraan haji tahun depan lebih baik lagi,” ujar Mahyeldi.

Surakarta (PHU) – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M Embarkasi Solo, Senin (11/8/2025). Kegiatan yang berlangsung di The Sunan Hotel Surakarta ini bertujuan mengidentifikasi capaian, tantangan, dan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah pada musim haji mendatang. Direktur Jenderal PHU Hilman Latief dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan haji tahun ini. “Alhamdulillah haji sudah selesai, sudah ditutup, dan kita mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa,” ujarnya.  **Embarkasi Solo Berangkatkan 30 Ribu Jemaah, 95 Kloter** Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Embarkasi Solo (SOC) memberangkatkan lebih dari 30 ribu jemaah haji asal Jawa Tengah dan DIY yang terbagi dalam 95 kloter. Secara umum proses keberangkatan dan pemulangan berjalan lancar, meski terdapat beberapa keterlambatan jadwal akibat cuaca dan kendala teknis penerbangan. Hilman menegaskan, koordinasi antar lembaga dan kementerian menjadi faktor kunci kelancaran operasional haji. Salah satu yang perlu terus ditingkatkan adalah koordinasi antara maskapai, petugas embarkasi, dan otoritas bandara untuk mengantisipasi gangguan jadwal penerbangan. **Tantangan di Arab Saudi** Selain di tanah air, koordinasi teknis di Arab Saudi juga menjadi catatan penting mengingat seluruh proses mengikuti regulasi setempat. Hilman kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji. “Haji ini multi-stakeholder. Terima kasih kepada TNI-Polri, Dinas Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Otoritas Bandara, dan Angkasa Pura yang telah terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun ini,” tuturnya. **Persiapan Transisi ke BP Haji** Hilman menyebut, hasil evaluasi ini akan menjadi masukan berharga untuk perbaikan pelaksanaan haji di masa mendatang, termasuk saat memasuki masa transisi kewenangan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) pada 2026, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 154 Tahun 2024. “Masa depan haji ada di Badan Penyelenggara Haji,” tegasnya. Ia berharap, melalui evaluasi ini, musim haji berikutnya dapat menghadirkan layanan yang semakin ramah, responsif, dan profesional sehingga kepuasan jemaah terus meningkat. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, para kepala bidang, dan kepala seksi haji se-Jawa Tengah. (M.A.Maulana) Editor: Husni Anggoro

Jeddah (PHU) --- Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah menyimpan berjuta dokumen penting terkait penyelenggaraan ibadah haji masa lampau. Sayangnya, dokumen yang berusia puluhan tahun itu belum mendapatkan perhatian yang memadai. Bahkan, sebagian rusak dan hilang ketika proses perpindahan kantor. Sebagai langkah penyelamatan dokumen penting tersebut, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menggelar workshop digitalisasi. Workshop ini membekali para staf teknis KUH KJRI Jeddah tentang teknik konservasi dokumen dan manajemen pengetahuan. Kegiatan digelar selama tiga hari di KUH Jeddah, 10 – 12 Agustus 2025, diawali dengan eksplorasi dokumen pada gudang penyimpanan yang berlokasi di wilayah Rehab-Jeddah, Arab Saudi. Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Oman Fathurahman, selaku narasumber utama, mengatakan, data-data Kemenag yang tersimpan di Rehab-Jeddah ini bernilai historis sekaligus akademik, sehingga penting untuk dikonservasi dan dikelola. "Dokumen-dokumen KUH sangat penting bagi kajian akademik terkait sejarah penyelenggaraan haji maupun diplomasi Indonesia dan Saudi. Salah satu yang ditemukan adalah dokumen model pelayanan haji pada masa syekh atau sebelum muassasah yang kini sudah berganti menjadi syarikah," terang Oman Fathurahman. Perlakuan terhadap dokumen seperti itu tidak boleh sembarangan. Menurutnya, perlu dilakukan proses konservasi melalui sejumlah tahapan. Pertama, inventarisasi data. Ini meliputi proses pengumpulan, pengenalan, dan penandaan dokumen. Kedua, klasifikasi. Data-data yang sudah terkumpul, dikategorisasi secara tematik dan kronologis. "Tahap ketiga baru kita lakukan proses digitalisasi. Kita lakukan proses alih media semua dokumen yang sudah diklasifikasi tersebut ke bentuk digital dengan perangkat dan teknik khusus," ujar Oman. Narasumber kedua, praktisi transformasi digital, Hadi Rahman, menambahkan bahwa hasil digitalisasi dokumen ini akan dikelola dalam kerangka manajemen pengetahuan. "Nantinya, data tersebut akan lebih mudah diakses untuk berbagai keperluan, seperti riset akademik dan referensi pengambilan kebijakan," tandas koordinator DREAMSEA (Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia), program kerja sama PPIM UIN Jakarta dan CMSC Universitas Hamburgh, Jerman.

Jeddah (PHU) --- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggelar workshop digitalisasi untuk mengalih-mediakan dokumen-dokumen haji di masa lampau. Workshop yang digelar di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan dokumen-dokumen lawas yang terancam punah. Selama ini dokumen-dokumen tersebut kurang mendapatkan perhatian yang memadai, padahal memuat informasi penting terkait sejarah penyelenggaraan haji yang dikelola pemerintah Republik Indonesia dari masa ke masa. Dokumen yang didigitalkan mencakup arsip, berkas administrasi hingga catatan tangan sebelum masa penggunaan komputer atau berusia lebih dari 50 tahun. "Kami telah meninjau gudang penyimpanan dokumen di wilayah Rehab, Jeddah. Terdapat jutaan dokumen yang tertumpuk begitu saja selama bertahun-tahun. Itu pun dokumen yang tersisa setelah sebagian tidak terselamatkan ketika KUH pindah kantor," ungkap Sesditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arfi Hatim di Jeddah, Senin (11/8/2025).  Menurut Arfi, digitalisasi ini merupakan upaya penyelamatan terhadap aset negara berupa pengetahuan tentang haji yang tak ternilai harganya. Hasil digitalisasi akan dikelola menjadi data yang dapat dimanfaatkan para pihak berkepentingan terutama pengambil kebijakan. Sedangkan dokumen asli akan ditata ulang sehingga mudah diakses. Plt Konsul Haji pada KUH KJRI Jeddah, Zakariya Anshori, menambahkan bahwa selama ini KUH menyimpan semua arsip dan dokumen penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Hanya, kata dia, pengelolaannya belum optimal dan penatannya belum sistematis. "Karena itu, workshop digitalisasi ini penting bagi kami sebagai bentuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dokumen. Selain mendapatkan pelatihan teknis alih media digital, kami memperoleh wawasan tentang penyelamatan aset pengetahuan," katanya. Workshop diikuti sejumlah staf teknis KUH dan mahasiswa studi manajemen haji yang sedang kuliah kerja nyata luar negeri. Kegiatan ini menghadirkan Oman Fathurahman, pakar filologi dan alih media serta Hadi Rahman, praktisi manajemen dan transformasi digital.

Jakarta (PHU) – Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menggelar lokakarya teknis terkait Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) di Indonesia. Lokakarya ini melibatkan seluruh Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag dari 34 provinsi. Kegiatan ini dibuka dengan arahan dari Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, yang menyampaikan pentingnya forum ini sebagai langkah strategis dalam menyongsong penyelenggaraan haji 2026. Dalam sambutannya, Zain mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh delegasi yang hadir, khususnya kepada narasumber dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi: Khalid Mohammed Qarah, Mohammed Ibrahim Iskandarani, dan Ali Essam Osta.  “Kami menyampaikan terima kasih atas inisiasi lokakarya ini. Kehadiran para narasumber dari Saudi sangat penting untuk memperjelas kebijakan terbaru terkait PIH, khususnya yang berkaitan dengan sistem Nusuk Masar,” ujar Zain. Rabu (6/8/2025), di Ruang Subdit Dokumen dan Pemvisaan Haji Reguler Gedung SISKOHAT, Jakarta. Zain berharap para narasumber dapat memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada para peserta mengenai regulasi terbaru dan prosedur teknis yang wajib dijalankan melalui platform Nusuk Masar. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung di ruang Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, tempat di mana seluruh dokumen jemaah haji diverifikasi dan dilanjutkan ke tahap proses pemvisaan dan penerbitan visa. “Ruangan ini adalah pusat dari proses dokumentasi jemaah. Di sinilah ketelitian, validasi, dan ketepatan prosedur menjadi sangat penting,” jelasnya.  Kepada para peserta dari seluruh Kanwil Kemenag provinsi, Zain meminta agar mengikuti kegiatan dengan serius dan penuh perhatian. Ia menekankan agar segala kendala atau pertanyaan terkait proses PIH tahun ini disampaikan secara terbuka dalam forum. “Jadikan forum ini sebagai ruang dialog. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan agar kita bisa mendapatkan solusi konkret atau setidaknya menjadi catatan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan,” imbaunya. Menutup arahannya, Zain menyampaikan harapan agar lokakarya ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan haji di tahun mendatang. “Semoga kegiatan ini membawa hasil yang maksimal dan menjadi langkah awal menuju pelaksanaan PIH tahun 2026 yang lebih lancar, efektif, dan profesional,” pungkasnya. Editor: Husni Anggoro

Jakarta (PHU) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar berbagi info seputar rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah. Menag mengatakan kalau saat ini akan masuk tahap penyusunan desain. Hal tersebut disampaikan Menag saat memberi sambutan pada workshop penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M di Jakarta. Workshop ini dihadiri tim Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hadir peserta dari asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan juga sejumlah jurnalis. Menag menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memantau progres penyiapan kampung haji. Komunikasi intensif juga terus dilakukan dengan mitra di Arab Saudi. “Insya Allah minggu ini kami akan bertemu dengan sejumlah orang yang ditunjuk Presiden untuk menciptakan desain perkampungan haji di Makkah,” ungkap Menag di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Terkait haji 2026, Menag menegaskan bahwa jumlah jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Hal itu meniscayakan tingkat layanan yang sangat kompleks. “Tingkat kesulitan untuk melayani jamaah haji Indonesia itu sangat tinggi. Bayangkan saja, untuk menghubungi lebih dari 200 ribu jemaah yang tersebar di 17.380 pulau, dengan ribuan desa dan kecamatan, bukan hal mudah,” ucapnya. Workshop ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara otoritas haji Indonesia dan Arab Saudi, sekaligus memastikan kelancaran persiapan penyelenggaraan haji 2026.

Jakarta (PHU) – Komitmen Pemerintah Arab Saudi dalam mengakselerasi transformasi digital penyelenggaraan haji terus menunjukkan kemajuan signifikan. Musim haji 1446 H/2025 M menjadi tonggak penting dengan diterapkannya secara penuh sistem utama penyelenggara ibadah haji yakni Nusuk Masar yang kini menjadi fondasi digital pengelolaan layanan jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menyambut kebijakan tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan Lokakarya Teknis Nusuk Masar yang berlangsung di Ruang Subdit Dokumen dan Pemvisaan, Gedung SISKOHAT Kantor Kemenag RI di Jakarta. Selasa (5/8/2025), Kegiatan ini mempertemukan jajaran pusat, perwakilan Kanwil Kemenag dari berbagai provinsi dengan delegasi resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk memperkuat koordinasi dan penyamaan pemahaman. **Sinergi Sistem Digital** Sistem Nusuk Masar berperan sebagai pintu masuk utama untuk pengelolaan data jemaah oleh negara pengirim. Di Indonesia, data jemaah yang telah diverifikasi melalui SISKOHAT diinput ke Nusuk oleh operator resmi. Selanjutnya, data tersebut terhubung langsung ke platform tersebut, yang mengatur pemrosesan visa elektronik (e-visa), kontrak layanan, serta pelaporan realisasi layanan. “Kolaborasi sistem Nusuk Masar tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Saudi dalam membangun layanan haji yang modern, efisien, dan transparan,” ujar Kasubdit Dokumen dan Pemvisaan Haji Reguler Kemenag Khairun Naim.  Ia menyebut bahwa kendala-kendala teknis yang muncul selama proses merupakan bagian wajar dari fase adaptasi, dan telah menjadi bahan evaluasi bersama dalam lokakarya ini. “Para peserta sangat antusias karena diskusi ini membahas persoalan teknis yang mereka hadapi langsung di lapangan, mulai dari proses input data hingga penerbitan visa,” jelasnya. Komitmen Indonesia Tingkatkan Kesiapan SDM Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, memperkuat integrasi data lintas sistem, serta mempercepat koordinasi antar pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan jemaah berjalan optimal dan sesuai standar global. “Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan akan ditindaklanjuti dengan pelatihan teknis di berbagai daerah,” imbuh Naim. **Delegasi Saudi Apresiasi Partisipasi Indonesia** Lokakarya turut dihadiri dan langsung disosialisasikan oleh delegasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, yakni Khalid Mohammed Qarah, Mohammed Ibrahim Iskandarani, dan Ali Essam Osta. Kehadiran mereka memperkuat kerja sama teknis yang selama ini telah terjalin baik antara Indonesia dan Arab Saudi. Transformasi digital yang tengah dijalankan melalui Nusuk Masar ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih tinggi, pelayanan yang lebih cepat dan akurat, serta menjamin keamanan administrasi jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dengan semangat kolaboratif yang tinggi, Indonesia optimis dapat terus menyesuaikan diri dengan sistem global dan menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan haji berbasis digital. (M.A.Maulana) Editor: Husni Anggoro || Foto: Romadanyl

Jakarta (PHU)---Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan rasa bahagia atas kedatangan delegasi resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ke Indonesia. Menurut Menag kunjungan Deputi Kerjasama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah bersama delegasi Arab Saudi ini merupakan simbol hubungan erat dan sinergi dalam memastikan ibadah haji bagi jemaah terbesar yakni Indonesia berlangsung lancar dan bermartabat. “Indonesia adalah negara dengan distribusi calon jemaah haji yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Sejumlah calon jemaah bahkan terdaftar sejak 20 tahun lalu, banyak di antaranya telah berpulang atau berpindah alamat,” kata Menag di Jakarta, Selasa (5/08/2025). Tantangan ini kata Menag menuntut strategi komunikasi intensif dan sistem pelacakan yang akurat agar jemaah yang valid dapat ditemukan dan diberangkatkan tepat waktu. Dalam rapat teknis bersama delegasi Amirul Hajj di Jeddah, disampaikan tentang pentingnya komunikasi real‑time melalui grup WhatsApp terpadu antar tim lapangan, sehingga setiap kasus dapat segera ditangani. Menag menambahkan bahwa seluruh tim—termasuk masyarakat non-Muslim yang terlibat dalam pelayanan—telah memberikan yang terbaik untuk memenuhi kerinduan calon jemaah ke Tanah Suci dan Baitullah. "Hilangnya lelah kami hanya sirna ketika mereka sampai di tanah suci," ujar Menag sekaligus menekankan makna keikhlasan sebagai pondasi pelayanan penuh berkah. Ia pun mengutip prinsip utama bahwa Allah melihat dan memberi pertolongan; di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban. “Kita tidak boleh sombong. Harus tawadhu dalam kebaikan. Kami mengajak seluruh pihak memelihara kehormatan Baitullah melalui sikap rendah hati dan adab yang benar selama pelaksanaan ibadah haji,” harap Menag, Menag menegaskan bahwa dalam proses ini, tidak hanya umat Islam yang terlibat, tetapi seluruh elemen bangsa. Ia juga berbagi pengalaman kunjungannya ke sejumlah lembaga penegakan hukum di Arab Saudi, di mana mayoritas warga negara asing di penjara adalah WNI. “Kami tidak ingin WNI melakukan pelanggaran,” tegasnya, sembari memastikan bahwa Indonesia akan menjalankan segala kebijakan Saudi, seketat apa pun, demi melindungi jemaah dan reputasi bangsa. Pemerintah Indonesia lanjut Menag menyampaikan terima kasih atas layanan istimewa yang diberikan oleh pihak Arab Saudi. Menag juga menyampaikan undangan resmi bagi delegasi untuk mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat Indonesia khususnya di Saudi. "Kami mengundang untuk mengunjungi warga. Sekali lagi terima kasih. Manakala ada kekeliruan, mohon maaf; doa kami untuk kalian,” tutup Menag. Dalam kunjungan ke Indonesia, delegasi Arab Saudi juga mengelar Worskhop Penyelenggaraan Haji 2026 yang merupakan kerja sama Kemenhaj Arab Saudi, Kemenag dan BP Haji. Worskhop yang diikuti ratusan peserta ini berlangsung di Jakarta selama dua hari (5-6 Agustus 2025).

Jakarta (PHU)--Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026M akan menjadi momen istimewa bagi BP Haji yang secara perdana akan menyelenggarakan proses penyelenggaraan ibadah haji. Pernyataan ini disampaikan Irfan Yusuf dalam pembukaan Workshop Penyelenggaraan Haji 1447H/2026M di Jakarta, Selasa (5/8/2025). “Saya selalu mengingatkan kita semua tentang apa yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa dibentuknya BP Haji adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia, “ kata Irfan Yusuf. “Dan tahun 2026 secara perdana BP Haji akan menyelenggarakan proses ibadah haji. Indonesia dan Arab Saudi berkomitmen meningkatkan layanan kepada jemaah haji, “ sambung Irfan Yusuf. Workshop dihadiri Deputi Kerjasama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah bersama delegasi Arab Saudi Worskhop Penyelenggaraan Haji 2026 digelar atas kerja sama Kemenhaj Arab Saudi, BP Haji dan Kemenag ini berlangsung selama dua hari 5-6 Agustus 2025. Ratusan peserta yang mengikuti workshop terdiri dari BP Haji, Kemenag, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah dan insan pers. Ada sejumlah topik yang dibahas dalam workshop penyelenggaraan ibadah haji 2026. Diantaranya, informasi haji dan umrah, peluang dan tantangan, lokakarya update terbaru pada platform nusuk masar, rencana operasional bidang haji dengan regulasi Arab Saudi, Istitha’ah kesehatan hingga persiapan awal keakuratan data dan kompetensi operasional. Menurut Gus Irfan paggilan akrabnya memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada jemaah haji menjadi tugas yang tidak bisa ditawar-tawar di BP Haji dengan merombak hal-hal negatif dan bukan sekadar ganti orang. “Saya tegaskan di tim BPH bahwa orientasi kita hanya satu yakni memberikan pelayanan terbaik dengan mengandeng pihak-pihak terkait diantaranya Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Ditjen PHU Kemenag, dan kementerian/lembaga lainnya,” tandas Gus Irfan. Sukses haji 2026 lanjut Gus Irfan akan menjadi salah satu catatan sejarah perhajian Indonesia yang diawali dengan workshop dalam upaya peningkatan layanan yang merupakan kerja sama Kemenhaj Saudi, BPH dan Kementerian Agama. “Sekali lagi terima kasih kami kepqda Kemenhaj Arab Saudi semoga ini menjadi langkah awal kita dalam memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026,” tandas Gus Irfan. Fotografer: Amnia Salma