Tangerang (PHU)--Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama memberikan penghargaan atas dedikasi sepenuh hati kepada tenaga pendukung PPIH Arab Saudi 1446H/2025M. Penghargaan ini diserahkan Dirjen PHU Hilman Latief dalam puncak gelaran Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M yang digelar di Tangerang, Banten, (30/7/2025). Ada empat nama tenaga pendukung yang disematkan penghargaan atas dedikasinya dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Mereka yakni Hasyim bin Salim Hilaby yang dijuluki _The Shadow Behind the Nusuk Cards_, Naif Bahri Basri Marjan _The Man in Makkah,_ Adhil Abdul Wahid _The Keeper of the Manifests_ dan Nurcholis Turmudzi Qhomad _The Cartographer of the Holy Plains._ Berikut sekilas sosok mereka yang bekerja dalam sunyi dibalik sukses haji 2025. **Hasyim bin Salim Hilaby** _The Shadow Behind the Nusuk Cards_ Ia jarang tampak di depan, tapi jejak kerjanya terasa di setiap kartu nusuk yang sampai ke tangan jemaah. Saat terjadi ketidaksesuaian penempatan syarikah dalam satu kloter, ia menjadi penggerak yang tak terlihat, mengatur ulang agar semua tertata. Ia tak hanya mengatur distribusi kartu, tapi juga membangun kepercayaan—meyakinkan otoritas bahwa distribusi berjalan, perlahan namun pasti. Saat krisis paspor menghantui fase pemulangan dan keberangkatan gelombang kedua ke Madinah, ia kembali hadir—menelusuri satu per satu dokumen yang tercecer, mengembalikan paspor jemaah, atau mengajukan SPLP bila paspor tidak ditemukan. Ia hadir tak selalu disebut, tapi selalu menyelesaikan. Ia adalah Hasyim bin Salim Hilaby kami menyebutnya sebagai _The Shadow Behind the Nusuk Cards._ **Naif Bahri Basri Marjan** _The Man in Makkah_ Jika Madinah punya bayangan penggeraknya, maka Makkah pun tak pernah sunyi dari figur yang bekerja dalam diam. Sosok ini muncul dalam kerumitan distribusi kartu nusuk berbasis syarikah, bukan lagi kloter. Dalam lanskap yang berubah cepat, di mana jemaah berpindah hotel tanpa jejak, ia dan timnya tetap menuntaskan hampir 100% distribusi sebelum Armina tiba. Usai operasional haji, ia belum berhenti. Di tengah hiruk-pikuk yang reda, ia melanjutkan tugas sunyi: menelusuri jemaah yang masih terbaring di rumah sakit Arab Saudi, satu demi satu, demi kepastian kepulangan jemaah haji. Ia adalah Naif Bahri Basri Marjan, kami mengenalnya sebagai _The Man in Makkah._ **Adhil Abdul Wahid** _The Keeper of the Manifests_ Ia jauh dari sorotan, tapi tanpanya, seluruh sistem bisa runtuh. Sejak awal penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M, sosok ini sudah tenggelam dalam data. Ketika kloter-kloter bercampur, ia dan timnya mengulang dari awal—menyusun ulang pramanifes untuk 20 penerbangan dalam sehari, memastikan kesesuaian dengan sistem pre-arrival Arab Saudi. Tenggatnya ketat: 15 jam sebelum jemaah mendarat. Lengah sedikit, teguran keras menanti. Ia bekerja dalam diam, nyaris tanpa jeda, menjaga agar semuanya tetap berjalan presisi. Di balik nama-nama di manifes, ada tangannya yang tak terlihat. Ia adalah Adhil Abdul Wahid kami mengenalnya sebagai _The Keeper of the Manifests._ **Nurcholis Turmudzi Qhomad** _The Cartographer of the Holy Plains_ Padang Arafah dan Mina terlalu luas untuk dikenang, tapi ia menghafalnya nyaris seperti punggung tangannya. Tahun ini, pekerjaan rutinnya bertambah berat: tenda untuk jemaah mixed kloter. Syaratnya jelas—semua kembali ke syarikah masing-masing. Maka sejak 8 hingga 9 Dzulhijjah, ia hampir tak tidur. Mengemudi sendiri, mendampingi para pemimpin, dan setiap kali terdengar kabar jemaah belum bertenda, ia melaju, mencari ruang yang mungkin, di antara ratusan ribu manusia. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tiba ketika dibutuhkan. Pemetaan Arafah? Barangkali bukan peta di tangan, tapi kehadirannya yang menjadi peta berjalan di dataran suci ini. Ia melukis peta dataran suci Arafah itu agar menjadi panduan bagi seluruh petugas yang hadir. Ia adalah Nurcholis Turmudzi Qhomad, kami menyebutnya _The Cartographer of the Holy Plains._ Fotografer: Romadanyl

Tangerang (PHU) --- Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M resmi ditutup pada Kamis (31/7/2025). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan menyampaikan apresiasi yang diberikan oleh pihak Arab Saudi terhadap Misi Haji Indonesia karena berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam masa tranformasi layanan haji. “Koordinasi dan kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan, peran petugas haji, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan jemaah terlayani dengan baik,” ujar Nugraha pada momentum Pembacaan Rekomendasi Rakernas Evaluasi Haji. Terdapat 5 (lima) topik utama yang dibahas dalam forum ini, yaitu: 1. Manajemen Manasik dan Mekanisme Pengelolaan Dam serta Pola Rekrutmen dan Pembinaan Petugas Haji; 2. Manajemen Pemvisaan, Transportasi Udara, dan Layanan Kesehatan; 3. Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Jemaah Haji di Arab Saudi; 4. Pelayanan Syarikah, Layanan Masyair, dan aplikasi Nusuk; dan 5. Penetapan BPIH dan Percepatan Pelunasan Bipih Hasil pembahasan topik tersebut telah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1. Terkait **Manajemen Manasik dan Mekanisme Pengelolaan Dam, dan Pola Rekrutmen dan Pembinaan Petugas Haji** - Menyusun pedoman standarisasi kompetensi dan melakukan bimbingan yang terstandar kepada jemaah haji dan stakeholder. - Melakukan uji kompetensi standar manasik kepada pembimbing ibadah di tingkat Kab/Kota. - Menekankan kepada KBIHU, pembimbing pada Tingkat Kecamatan/KUA dan Kab/Kota agar menerapkan kurikulum manasik haji secara optimal dan terintegrasi. - Mengimplementasikan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dan ketentuan Pemerintah Indonesia terkait prosedur pembayaran DAM kepada jemaah haji, KBIHU dan stakeholder. - Perbaikan manajemen rekrutmen petugas haji (PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter dan PHD) yang transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan petugas haji yang profesional dan handal. - Meningkatkan pembinaan kepada Petugas Haji (PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD) dengan menyempurnakan pola Bimbingan Teknis Petugas Haji serta melalui penilaian kinerja petugas haji yang lebih terukur dan sistematis. - Proses rekrutmen tenaga pendukung Mukimin dan Mahasiswa agar mengutamakan yang memiliki izin masuk ke Makkah dan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi. 2. Terkait **Manajemen Pemvisaan, Transportasi Udara, dan Layanan Kesehatan** - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan kebijakan paspor jemaah haji. - Menetapkan kebijakan terkait mekanisme pelunasan dan pemvisaan bagi jemaah haji penggabungan mahram/suami-istri, pendamping lansia, disabilitas, dan PHD agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. - Sinkronisasi proses pemvisaan di dalam negeri dengan timeline yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi serta waktu pemvisaan tidak berbarengan dengan pelunasan. - Mengimplementasikan kebijakan pembatasan jemaah lansia diatas 70 tahun yang berhak lunas dengan ketentuan memenuhi istithaah kesehatan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. - Penguatan komitmen bersama dalam penerapan istitha’ah kesehatan jemaah haji. - Pembentukan crisis center dalam penyelenggaraan ibadah haji. - Melakukan kerjasama layanan kesehatan dengan instansi pelayanan kesehatan dan penyiapan gedung serta sarana/prasarana kesehatan berdasarkan ketentuan Pemerintah Arab Saudi. 3. Terkait **Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Jemaah Haji di Arab Saudi** - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait dengan pelayanan akomodasi dan transportasi jemaah haji yang ditetapkan dalam Taklimatul Hajj. - Penerapan kebijakan terkait dengan manajemen barang bawaan jemaah haji pada saat operasional haji. - Pengembangan ekosistem ekonomi haji terhadap produk-produk Indonesia untuk pelayanan konsumsi bagi jemaah haji dan umrah. 4. Terkait **Pelayanan Syarikah, Layanan Masyair dan Masar Nusuk** - Koordinasi dengan Kementerian Haji Arab terkait ketentuan layanan jemaah haji berbasis syarikah. - Penguatan manajemen pengawasan kinerja Syarikah untuk memastikan kesepakatan dalam kontrak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. - Sinkronisasi dan integrasi data siskohat dengan e-hajj. - Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan Syarikah terkait dengan kebijakan kartu nusuk dan memastikan kemudahan distribusi kepada jemaah haji. - Sosialisasi kepada jemaah haji terkait dengan update kebijakan implementasi kartu nusuk dengan memasukkan dalam materi manasik haji. 5. Terkait **Penetapan BPIH dan Percepatan Pelunasan Bipih** - Melakukan koordinasi lebih awal dengan DPR RI dan BPKH dalam proses penetapan BPIH. - Proses penetapan BPIH mengacu kepada timeline penyelenggaraan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. - Menyusun regulasi bersama dengan BPKH terkait mekanisme pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M yang berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025 ini, diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Pengelola Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad. Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih sinergis dan berkelanjutan ke depan. Fotografer: Romadanyl

Tangerang (PHU) Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Hilman Latief mengatakan Rakernas Evaluasi Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446h/2025M menjadi momentum mencari kesempurnaan dan perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Hal ini disampaikan Dirjen PHU Hilman Latief saat menutup rangkaian Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M dengan mengusung tema “Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Pondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji.”. Kegiatan ini berlangsung 28 - 31 Juli 2025 di Tangerang, Banten. "Rakernas ini tentu diharapkan akan mewariskan satu pondasi yang bisa dijadikan pijakan untuk penyelenggaraan haji akan datang dan kita ingin mengawal perubahan itu bersama-sama karena perubahan adalah keniscayaan. Mudah-mudahan ini bagian dari langkah kita untuk mencari kesempurnaan di masa akan datang. Karena kesempurnaan adalah konsep untuk kita jadikan satu rujukan dalam berproses," kata Hilman Latief, Kamis (31/7/2025). Menurut Hilman tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depan sudah di depan mata. Awal Agustus ini lanjut Hilman, Ditjen PHU Kemenag RI sudah harus bersiap-siap untuk melangkah. "Insya Allah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan hadir bersama kita pada 4-6 Agustus 2025 dalam diskusi dan workshop dalam rangka persiapan penyelenggaraan haji lebih awal. Akan ada perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi lebih awal. Apalagi setelah pertemuan Menag RI dan Kepala BP Haji dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah belum lama ini bahwa mereka menyatakan satu konsep perubahan yang akan terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji," tandas Hilman. Artinya sambung Hilman bahwa bukan hanya perubahan yang akan dihadapi tetapi juga sesuatu yang tiba-tiba mengagetkan. Hampir setiap tahun ada perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan itu sangat kompleks. "Karena itu saya sangat setuju dengan tema dalam Rakernas ini yakni mengawal perubahan dan ini adalah bagian dari pemerintah Indonesia untuk mencari kesempurnaan dengan melakukan perubahan," ujar Hilman. "Kita juga sadari dengan situasi yang berkembang saat ini bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Maknanya adalah perubahan dan saya berharap kita semua bisa menyongsong perubahan yang terjadi dengan tangan terbuka dan kesiapan yang kita lakukan. Ada masa lalu, ada masa kini dan ada masa depan," tutup Hilman.

Jakarta (PHU) -- Pengelolaan ibadah haji tidak hanya melibatkan pemerintahan dalam negeri saja. Tugas besar ini melibatkan banyak aspek, mulai dari pelayanan jemaah, logistik lintas negara, hingga diplomasi dan koordinasi bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief dalam paparannya pada kegiatan Seminar Nasional bertajuk "Prospek Pelaksanaan Ibadah Haji Pasca Pembentukan BP Haji" yang diadakan di Universitas Yarsi, Jakarta, Rabu (30/7/2025) pagi. “Haji itu diselenggarakan di negeri Arab Saudi yang menganut sistem kerajaan. Sementara di kita diatur oleh negara melalui undang-undang yang terus dilakukan penyempurnaan,” terang Hilman. Menurutnya, hal ini menjadikan penyelenggaraan haji tidak semata-mata urusan internal Indonesia, melainkan juga harus tunduk dan menyesuaikan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memiliki otoritas mutlak atas wilayah dan pelaksanaan ritual haji. Dalam praktiknya, sambung Hilman, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan instansi teknis lainnya harus senantiasa menjalin kerja sama erat dengan otoritas Saudi. Mulai dari alokasi kuota, pengaturan transportasi, akomodasi, layanan kesehatan, hingga sistem visa elektronik yang sepenuhnya dikelola oleh Saudi. “Tak jarang, perubahan kebijakan di pihak Saudi berdampak langsung pada kesiapan dan skema operasional haji dari Indonesia,” tuturnya. Hilman menyebut, Indonesia sendiri juga memiliki kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menjadi dasar hukum utama dan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan jemaah serta perubahan global. “Untuk penyelenggaran haji yang akan datang, Presiden RI sudah membentuk satu badan, sebagai satu entitas yang nanti akan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan haji di Tanah Air yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan undang-undangnya,” lanjut Hilman. **Tantangan Penyelenggaraan Haji Kedepan** Hilman menjelaskan, Arab Saudi yang berbasis sistem kerajaan membuat pengambilan keputusan bersifat sentralistik dan cepat, namun bisa jadi kurang terprediksi bagi negara pengirim jemaah seperti Indonesia. Inilah tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat koordinasi bilateral dan diplomasi haji yang lebih profesional. “Kedepan, dengan semakin kompleksnya penyelenggaraan ibadah haji dan dinamika global yang terus berkembang, prospek pelaksanaan haji menuntut fleksibilitas kebijakan dan peningkatan kapasitas institusi penyelenggara haji, baik di dalam negeri maupun dalam konteks kerja sama dengan Arab Saudi,” terang Hilman. Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak hanya dituntut untuk sekadar menyesuaikan diri, tetapi juga aktif berperan dalam memengaruhi kebijakan haji global demi kepentingan jemaahnya yang merupakan salah satu terbesar di dunia. “Ekosistem ekonomi haji juga tetap harus menjadi perhatian kita, manfaat haji untuk Indonesia seperti apa, untuk UMKM, petani, dan lain-lain. Saya kira ini penting walau tidak mudah,” tandas Hilman. Turut hadir, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, serta Ketua Pembina Yayasan Yarsi, Jurnalis Uddin. Kontributor: M.A.Maulana/Fathurrahman

Serpong (PHU) — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi akuntabilitas, profesionalitas layanan, serta keberpihakan terhadap kenyamanan dan keamanan jemaah. Hal ini tercermin dalam laporan hasil pengawasan internal yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agama pada 28 Juli 2025 lalu. Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek layanan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. “Kami melakukan pendampingan dan pengawasan yang bersifat preventif dan korektif agar setiap layanan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan maksimal bagi jemaah,” ujarnya saat memberikan paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M di Serpong, Tangerang, Selasa (29/7/2025). **Kinerja Layanan Embarkasi Meningkat** Layanan embarkasi dinilai sangat memuaskan dengan skor kepuasan jemaah mencapai 85,88. Fasilitas yang disiapkan menunjukkan ramah lansia, profesional, dan nyaman bagi jemaah. Meski masih ditemukan catatan seperti perbaikan sarana kamar mandi dan fasilitas fast track, langkah-langkah perbaikan langsung direspons oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) setempat. “Seluruh temuan langsung ditindaklanjuti di lokasi, dan layanan embarkasi umumnya berjalan baik,” ujarnya. **Akuntabilitas Pengadaan dan Layanan di Arab Saudi Terjaga** Pengadaan layanan di Arab Saudi, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan penyediaan fasilitas di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), secara umum telah dilaksanakan sesuai prosedur. Proses pengadaan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, evaluasi risiko, dan pencegahan kecurangan. Irjen Khairunas menyebut ketika terjadi kendala seperti perbedaan data manifest, keterlambatan pendistribusian kartu Nusuk, atau gangguan mobilitas di Mina, Kemenag menunjukkan respons cepat dan adaptif. "Task force dibentuk bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, sementara solusi digital juga mulai diimplementasikan untuk kartu Nusuk," ujarnya. Peningkatan kualitas layanan juga terlihat dari pembaruan kontrak layanan konsumsi dan rekomendasi untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan penyedia yang tidak memenuhi standar. Di sisi transportasi, Kemenag mendorong peningkatan profesionalitas sopir dan penambahan driver asal Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah. Dalam paparannya Irjen Khairunas juga arahan Menteri Agama, bahwa penyelenggaraan haji ideal adalah yang mampu membuat jemaah “tersenyum tiga kali”. "Yakni saat membayar karena biaya yang efisien, saat menunaikan ibadah karena layanan yang maksimal, dan saat pulang karena membawa predikat haji mabrur," pungkasnya. Hasil pengawasan ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Agama dalam menjaga integritas, transparansi, dan pelayanan yang berorientasi penuh pada kepuasan jemaah. Penguatan sistem, perbaikan prosedur, serta sinergi dengan berbagai pihak menjadi fondasi menuju penyelenggaraan haji yang semakin berkualitas di masa mendatang.

Serpong (PHU) — Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Liliek Marhaendro Susilo, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia tahun 1446H/2025M menunjukkan capaian positif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M, dengan penekanan pada penguatan upaya promotif dan preventif yang dinilai berhasil menurunkan risiko kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci. “Terjadi penurunan kebutuhan layanan kesehatan secara signifikan, baik di Pos Kesehatan Arafah, Muzdalifah, dan Mina maupun pada safari wukuf. Ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang kami terapkan berjalan efektif,” ujar Liliek saat memberikan paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M di Serpong, Tangerang. Selasa (29/7/2025) Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan di titik-titik krusial ibadah haji seperti Arafah dan Mina menurun sekitar 30 hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, hanya 34 jemaah lanjut usia non-mandiri yang mengikuti safari wukuf, turun dari 53 pada musim haji 2024. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga mencatat penurunan jumlah kasus pneumonia, penyakit paru obstruktif, dan diabetes melitus dibanding dua tahun terakhir. “Ini hasil dari penguatan tata laksana penyakit serta kesiapsiagaan tim medis kita di lapangan,” jelas Liliek. Meskipun tercatat 447 jemaah meninggal dunia, ia menekankan bahwa program Istithaah kesehatan menunjukkan hasil positif. “Angka kematian di kelompok usia di bawah 60 tahun menurun. Ini indikasi bahwa istitaah kesehatan sudah berjalan baik,” paparnya. Penyebab utama kematian masih didominasi oleh penyakit jantung (47,2%), disusul penyakit paru (23,9%) dan syok septik (15,7%). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sekitar 80% jemaah haji tahun ini memiliki komorbid, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, berkat pembinaan dan pemantauan kesehatan yang intensif, jemaah tetap dapat menjalani ibadah dengan aman. Vaksinasi Covid-19 dan influenza yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga turut mendukung ketahanan fisik jemaah. Upaya pembinaan kesehatan sejak awal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. “Pembinaan kesehatan sejak T-1 tahun sebelum keberangkatan rata-rata mencapai 99,9 persen. Namun yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan sejak dua tahun sebelumnya (T+1), yang saat ini baru mencapai 9,7 persen,” ungkap Liliek. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan calon petugas haji, asosiasi haji, serta pemda dalam pembinaan jemaah. Pemeriksaan kesehatan gratis, skrining JKN, integrasi data antara Kemenkes, Kemenag, dan BPJS juga akan diperkuat untuk mempercepat proses penetapan istitaah. “Semakin cepat skrining kesehatan dilakukan, semakin mudah mengendalikan faktor risiko, dan semakin siap jemaah secara fisik dan administratif,” tegas Liliek. Pusat Kesehatan Haji, tambahnya, akan terus meningkatkan kualitas layanan serta merespons tantangan penyelenggaraan haji, termasuk perubahan kebijakan dari Arab Saudi dan kondisi lingkungan ekstrem di tanah suci. Dengan semangat kolaborasi dan pembenahan sistemik, Liliek optimistis bahwa pelayanan kesehatan haji Indonesia akan semakin prima dalam melindungi jemaah dan memastikan ibadah mereka berjalan khusyuk, sehat, dan aman.

Tangerang (PHU) — Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa seluruh petugas haji yang diberangkatkan adalah untuk satu tujuan utama: melayani jemaah haji Indonesia dengan sepenuh hati. “Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena ke depan Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem multi syarikah akan tetap dipertahankan,” ujar Wamenag saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025). Menurut Wamenag, pelayanan syarikah di Arab Saudi sebenarnya dapat berjalan aman dan tertib jika pengelolaannya dilakukan berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah. “Misalnya, embarkasi Jakarta bisa dilayani penuh oleh satu syarikah. Jika kuotanya kurang, maka ditambah syarikah lain. Dengan perencanaan yang tepat, bahkan sejak awal sudah bisa diprediksi berapa jemaah yang masuk ke tenda di Arafah. Maka tidak akan ada masalah,” jelasnya. Ia mendorong Badan Pengelola Haji (BPH) melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menilai kualitas pelayanan syarikah yang sudah cukup baik dalam mengangkut dan melayani jemaah, meskipun penyedianya berbeda. Wamenag juga menyoroti pentingnya ketegasan komunikasi dari Pemerintah Arab Saudi. “Selama ini, banyak informasi yang kita terima hanya lewat telepon, tanpa surat resmi. Ke depan, hubungan pemerintah dengan pemerintah harus lebih baik untuk melindungi warga negara Indonesia,” tegasnya.

Tangerang (Kemenag) — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Hal ini Menag sampaikan setelah mengunjungi pameran foto haji dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji bertema “_Legacy, Change, and Continuity_: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/7/2025). Pameran foto tersebut menampilkan dokumentasi nyata kehadiran pemerintah Indonesia dalam mendampingi dan melayani jemaah haji selama di Tanah Suci. Di antaranya, foto-foto penyediaan berbagai fasilitas, seperti pesawat, klinik, hotel, bus antarkota, bus shalawat, layanan katering, fasilitas ramah lansia, pemanfaatan sistem informasi digital, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pameran juga menyoroti dedikasi para petugas haji yang bekerja tanpa kenal lelah demi memastikan kelancaran ibadah jemaah Indonesia.  “Malam ini kita syukuri atas tuntasnya pelaksanaan haji tahun 2025, dengan capaian yang Alhamdulillah,” ujar Menag. Menag menilai, di tengah banyaknya perubahan regulasi yang diberlakukan otoritas Saudi, PPIH mampu melakukan berbagai penyesuaian dengan cepat dan efektif. Ia mengungkapkan, bahkan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat sempat mengunjungi Kantor Daker Makkah dan menyatakan kekagumannya atas kinerja Indonesia. “Mereka mengapresiasi bahwa inilah Indonesia, yang paling mudah melakukan penyesuaian dalam kondisi seperti apa pun,” kata Menag. Menag juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan haji. “Kepada semua pihak yang telah membantu, berkeringat, kami hanya bisa berdoa, semoga Allah memberikan pahala yang sesuai dengan perjuangan yang sama-sama kita lakukan,” ucapnya. “Mari, dengan niat yang sangat luhur, kita mengabdikan diri untuk kejayaan umat dan nama baik bangsa Indonesia ke depan,” tandas Menag.

Tangerang (PHU) --- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan lintas negara dalam penyelenggaraan haji. Hal ini disampaikannya dalam paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang digelar di Tangerang, Selasa (29/7/2025). “Isu penting yang ingin saya soroti adalah _inter-state regulation_, bahwa penyelenggaraan haji tidak cukup hanya mengacu pada regulasi nasional, tapi juga harus selaras dengan kebijakan yang berlaku di Arab Saudi,” ujar Hilman. Menurutnya, perubahan kebijakan haji dan umrah yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi pasca pandemi Covid-19 sangat signifikan dan berdampak langsung pada tata kelola haji negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Transformasi ini terutama terlihat dari sistem layanan yang kini lebih melibatkan sektor swasta dalam kerangka kebijakan pemerintah. Hilman menjelaskan, sejak 2022, Arab Saudi mulai mengimplementasikan sistem layanan berbasis Muassasah. Setahun kemudian, pada 2023, muncul nomenklatur baru yaitu Syarikah, meski saat itu karakteristiknya masih menyerupai Muassasah. Aturan baru tentang Syarikah mulai diterapkan pada 2024, di mana satu perusahaan hanya diperkenankan melayani maksimal 100.000 jemaah. “Tahun ini, Saudi membuka lebih banyak syarikah, termasuk yang non-muassasah, untuk melayani jemaah dari berbagai negara. Dan untuk 2026 mendatang, kemungkinan diberlakukan sistem multisyarikah terbatas, di mana misi haji dengan lebih dari 100.000 jemaah bisa dilayani lebih dari dua syarikah, tentu dengan izin khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi (Kemenhaj),” paparnya.  Hilman menyebut, dinamika kebijakan yang terus berkembang ini menuntut kesiapan dan sinergi yang kuat, tidak hanya antarlembaga dalam negeri, tetapi juga dengan mitra internasional. “Di dalam negeri, perlu kolaborasi erat antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Pemda, TNI/Polri, maskapai penerbangan, otoritas bandara, perguruan tinggi, pondok pesantren, penyedia katering, hingga ormas Islam. Di luar negeri, kita harus memperkuat koordinasi dengan GACA, rumah sakit, rumah pemotongan hewan, SFDA, serta para penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi,” tandasnya. Rakernas Evaluasi Haji 2025 ini berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025, dan melibatkan sejumlah pihak, antara lain Badan Penyelenggara (BP) Haji, Komisi VIII DPR RI, Kedutaan Besar Arab Saudi, Kementerian/Lembaga terkait, BPKH, serta Kanwil Kemenag se-Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih sinergis dan berkelanjutan ke depan. Fotografer: Romadanyl

Tangerang (PHU) —- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji Tahun 1446 H/2025 M. Forum Rakernas kali ini mengusung tema “_Legacy, Change and Continuity:_ Mewariskan Fondasi, Mengawalkan Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”. “Tema tersebut menyoroti pentingnya menjaga warisan nilai-nilai positif, merangkul perubahan zaman, dan memastikan keberlanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief dalam sambutannya di Tangerang, Senin (28/7/2025). Turut hadir, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambari, serta para anggota Amirul Hajj dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Dalam laporannya, Hilman mengatakan bahwa kloter terakhir jemaah haji Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air pada 11 Juli 2025. “Total 203.149 jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi dalam 525 kloter. Mereka diberangkatkan melalui 14 embarkasi dan terbagi dalam dua gelombang keberangkatan, yaitu melalui Bandara Madinah dan Bandara Jeddah,” terang Hilman. Dalam perjalanannya, sambung Hilman, terdapat sejumlah dinamika yang terjadi selama masa operasional haji. “Namun alhamdulillah berkat kerja sama para pihak, seluruh dinamika tersebut dapat terselesaikan dengan baik sebelum fase puncak ibadah haji,” pungkasnya. Hilman mengatakan Rakernas Evaluasi Haji menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan di masa depan.  “Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan aspek keberlanjutan yang positif bagi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang,” harapnya. Hilman pun menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah mengabdikan diri, baik sebagai petugas bimbingan ibadah, kesehatan, layanan teknis, hingga rekan-rekan media. “Terima kasih atas peluh, tenaga, dan cinta yang disematkan dalam setiap langkah pelayanan kepada jemaah haji Indonesia,” tutup Hilman. Kegiatan yang digelar selama 4 (empat) hari kedepan ini akan menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembahasan akan dibagi kedalam 5 komisi, yaitu: **Komisi A**: terkait Manajemen Manasik dan Mekanisme Pengelolaan, serta Pola Rekrutmen dan Pembinaan Petugas Haji **Komisi B**: terkait Manajemen Pemvisaan, Penerbangan dan Layanan Kesehatan **Komisi C**: terkait Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Jemaah Haji di Arab Saudi **Komisi D**: terkait Pemilihan Syarikah, Layanan Masyair dan Masar Nusuk **Komisi E**: terkait Penetapan BPIH dan Percepatan Pelunasan Bipih Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta UPT Asrama Haji se-Indonesia. Fotografer: Romadanyl