Jakarta (PHU) — Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan pentingnya kegiatan bimbingan manasik haji sebagai bagian integral dari kesiapan jemaah Indonesia menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/4). “Manasik sangat penting bagi jemaah haji sebagai upaya persiapan dan pelaksanaan saat di Saudi Arabia. Kami sadar bahwa jemaah haji Indonesia sangat beragam. Mungkin ada yang pertama kali naik pesawat, bahkan pertama kalinya ke luar daerah. Maka, hal-hal teknis dalam perjalanan haji sangat penting. Yang tak kalah penting adalah istithaah,” ujar Dahnil. Ia mendoakan agar seluruh jemaah haji Indonesia senantiasa diberikan kesehatan dan kebugaran dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah. Dahnil juga menyampaikan bahwa Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) merupakan lembaga baru hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang akan mulai bertanggung jawab penuh sebagai otoritas penyelenggaraan haji nasional mulai tahun 2026, pasca-perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 diselesaikan. “Sebagian besar masyarakat mungkin belum mengetahui tentang BP Haji. Badan ini adalah terobosan baru yang dibentuk Presiden Prabowo agar haji tidak hanya menjadi kegiatan ritual, tapi juga berdampak luas bagi bangsa. Tahun ini, seluruh satuan kerja Kementerian Agama masih membantu proses penyelenggaraan haji, dan kami belajar banyak dari Kemenag,” lanjutnya. Dalam menyongsong perubahan tata kelola haji nasional, BP Haji merumuskan “Tri Sukses Penyelenggaraan Haji” sebagai pilar utama yang akan dijalankan ke depan: 1. Sukses Ritual – Ibadah haji berjalan sesuai syariat, dengan penyelenggaraan yang efisien, aman, nyaman, dan bebas dari praktik korupsi. 2. Sukses Ekosistem Ekonomi – Memberikan multiplier effect secara ekonomi, membangkitkan daya saing, dan memperkuat simbolisasi kebangkitan umat. 3. Sukses Peradaban dan Keadaban – Menjadi ajang penguatan ukhuwah wathaniyah dan nasionalisme. “Haji harus menjadi penguat kebangsaan. Jangan lupa, kemerdekaan Indonesia juga lahir dari kontribusi para haji. Maka kami yakin, tahun ini akan menjadi tahun penyelenggaraan haji terbaik sepanjang sejarah, dan kami akan meneruskan standar tinggi yang sudah dibangun oleh Kemenag,” pungkas Dahnil.

Jakarta (PHU)--- Hilman Latief, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Manasik Haji Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Sabtu (19/04). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Kepala Badan (Wakaban) Dahnil Anzar, Staf Khusus Menteri Agama Puji Raharjo, Yuli Fariyanti, pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji, Direktur Keuangan Syariah Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), serta peserta bimbingan manasik nasional dari seluruh Indonesia. Turut hadir pula secara daring Komisi VIII DPR RI yang mendampingi pelaksanaan bimbingan di sejumlah provinsi, dengan partisipasi lebih dari 141.139 jemaah dari 500 titik se-Indonesia. Di DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.500 jemaah mengikuti kegiatan ini secara serentak. Dalam sambutannya, Dirjen PHU menekankan pentingnya amanah Undang-Undang untuk terus memperkuat pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji, dengan menekankan aspek kemandirian sebagai pilar utama ketahanan jemaah haji Indonesia. “Kami ingin mendorong pemahaman yang sama dan kuat agar tercipta kemandirian jemaah. Kemandirian ini menjadi fondasi penting dalam menjalankan ibadah dengan tenang dan mandiri selama di Tanah Suci,” tegas Dirjen PHU. Terkait kesiapan teknis penyelenggaraan haji tahun ini, Kementerian Agama mencatat bahwa hingga minggu lalu, pelunasan biaya haji masih kurang puluhan ribu orang. Namun, saat ini telah tercatat surplus 5.000 jemaah reguler, dan jumlah yang sama juga berlaku untuk jemaah haji khusus. Seluruh jemaah yang telah melunasi biaya haji dinyatakan telah memenuhi syarat istithaah kesehatan, dan diharapkan dapat menjaga kondisi fisik dan mental menjelang keberangkatan. “Semoga seluruh jemaah yang akan berangkat mampu menjaga kesehatannya agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk,” ujar Dirjen PHU. Saat ini, proses pemvisaan jemaah terus dipercepat, dan telah lebih dari 100.000 visa diterbitkan. Adapun jadwal keberangkatan jemaah dimulai pada 1 Mei 2025 dengan masuk asrama, dan 2 Mei 2025 jemaah akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci. “Kami memohon doa dan dukungan semua pihak agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan baik, dan pelayanan haji tahun ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan bermartabat,” tutupnya. Humas

Jakarta (PHU) – Kementerian Agama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas terselenggaranya Bimbingan Manasik Haji Nasional secara hybrid, yang digelar secara luring di Asrama Haji Pondok Gede dan diikuti secara daring lebih dari 500 titik lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan monumental ini diikuti oleh 1.500 peserta secara langsung (offline) di Jakarta, dan 141.139 peserta secara daring (online) dari seluruh penjuru Tanah Air. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa antusiasme dan komitmen dalam pembinaan jemaah haji semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama menjelang pelaksanaan Haji Akbar tahun ini.

Kulon Progo (PHU)—Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kulon Progo berikan pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Jemaah Haji (Jempol Darmaji) kepada kelompok rentan yakni, Haryanti (59) warga Giripeni, Wates, Senin (14/04/2025). Petugas Jempol Darmaji dengan sigap memberikan pelayanan kepada calon pendaftar, setelah menerima booking Eticketing melalui https://phu.kemenagkulonprogo.com/order. Setelah berkoordinasi lebih lanjut kemudian petugas mendatangi kediaman Haryanti. Ditemui di ruang kerjanya Kepala Kankemenag Kulon Progo, H.M. Wahib Jamil mengatakan bahwa layanan Kantor Kemenag Kulon Progo berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses bagi semua masyarakat, terlebih lagi kepada kelompok rentan. ”Kami mempunya komitmen bahwa semua pelayanan harus berjalan dengan baik dan memberikan akses layanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Dengan sistem jempt bola maka akan memberikan kemudahan dan efisiensi kepada semua masyarakat yang ada di Kab. Kulon progo dalam mengakses layanan kami,” tuturnya. ”Kami mempunya komitmen layanan dengan nama Layanan Efektif Kelompok Rentan Kemenag Kulon Progo (Lenteraku), sehingga sudah tentu kami memberikan perhatian pada kelompok rentan, yang terdiri dari perempuan, anak-anak, lansia dan disabilitas,” sambungnya. Haryanti mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan Jempol Darmaji yang cepat dan mudah. ”Alhamdulillah walaupun diusia yang sudah menginjak lansia ini saya di berikan rezeki dan kesempatan untuk mendaftar haji, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan hingga tahun keberangkatan, Amin,” ucapnya. ”Terimakasih kepada tim Jempol Darmaji yang telah sigap, dan memberikan pelayanan yang cepat, sehingga saya terbantu sekali dalam proses pendaftaran haji, tidak perlu datang ke kantor kemenag, cukup dirumah saja sudah dapat nomor porsi haji,” pungkasnya. (don)

Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan sistem penilaian kinerja untuk evaluasi petugas haji. Sistem ini dipaparkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/ 2025 M. Bimtek ini berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, 14 - 20 April 2025. "Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) terus memperkuat kualitas layanan ibadah haji melalui sistem Penilaian Kinerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 2025," kata Direktur Riset Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia (LK3P UI), Farhan Muntafa, saat memberikan materi pada acara Internalisasi Tugas dan Fungsi PPIH Arab Saudi, di Jakarta, Selasa (15/4/2025). "Sistem penilaian berbasis data ini penting sebagai upaya transformasi layanan haji yang profesional, akuntabel, dan berdampak langsung pada kepuasan jemaah," sambung Farhan sapaan akrabnya. Menurut Farhan, sistem penilaian kinerja ini menerapkan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan dukungan aplikasi E-Penkin dan Kobo Toolbox. Setiap petugas melakukan self-appraisal, dinilai melalui observasi langsung di lapangan, serta diwawancarai guna menggali kualitas kinerja secara menyeluruh. "Variabel yang diukur meliputi kinerja personal, sektor, daerah kerja (Daker), budaya kerja, dan kemampuan mitigasi kasus, yang keseluruhannya dirancang untuk menciptakan pelayanan haji yang efektif dan efisien," terang Farhan. Farhan menjelaskan bahwa sistem penilaian ini bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi juga menjadi fondasi kebijakan publik. Skor kinerja digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan berupa Sertifikat Kinerja Excellent (bagi yang meraih skor >70,00), serta acuan dalam penentuan SOP, ABK, dan besaran honorarium. "Bahkan, penilaian ini menjadi instrumen penting dalam perbaikan sistem rekrutmen dan pelatihan teknis petugas haji pada tahun-tahun mendatang," kata Farhan. Farhan juga menjelaskan bahwa hasil evaluasi juga akan digunakan untuk menyusun whitelist dan blacklist terhadap petugas yang direkomendasikan oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Selain itu, skor kinerja personal juga dapat dijadikan bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN yang ditugaskan sebagai PPIH, menjadikan pelaksanaan haji sebagai bagian dari penguatan profesionalisme aparatur sipil negara secara nasional. "Dengan pendekatan ilmiah dan data-driven seperti ini, Ditjen PHU berharap agar pelaksanaan ibadah haji Indonesia dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui dukungan sistem penilaian yang transparan dan akuntabel, seluruh petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik yang bermuara pada meningkatnya kepuasan dan kenyamanan jemaah haji Tanah Air," tegas Farhan.

Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) intensif bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446H/ 2025M. Kegiatan yang berlangsung di Asrama Haji Jakarta ini tidak hanya membekali para calon petugas dengan keterampilan teknis pelayanan, namun juga menekankan pentingnya tanggung jawab, kesiapan mental, dan soliditas tim dalam melayani ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Direktur Bina Haji Kemenag Musta'in Ahmad, dalam penyampaian materi pembuka Bimtek menegaskan bahwa amanah sebagai petugas haji harus diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia mengingatkan bahwa setiap pekerjaan dan tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban kelak. "Bimtek ini dilaksanakan untuk mempersiapkan para Calon petugas saat melayani jemaah haji di Saudi nantinya. Kita harus menyadari semua akan dimintai tanggung jawab. Amanah pelayanan ini harus tuntas kita laksanakan," tegas Musta'in Ahmad pada Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi Terintegrasi, Tahun 1446 H/ 2025 M, Senin (14/4/2025) malam. Lebih lanjut, Musta'in Ahmad menekankan pentingnya kesiapan mental para calon petugas dalam menghadapi dinamika lapangan yang seringkali tidak terduga. "PPIH Arab Saudi, tidak boleh cengeng, dan jangan lemah. Kita tidak boleh khawatir dan ketakutan di dalam memberikan pelayanan bagi ratusan ribu jemaah haji. Karena mental kita adalah mental pemenang. Dengan adanya hambatan dan masalah, tidak gampang panik," tegasnya didampingi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (Karo HKP) Kemenag, Achmad Fauzin. Pola 267 untuk Soliditas Petugas Selain mempersiapkan mental, Bimtek ini juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan tim yang solid. Musta'in Ahmad menekankan konsep "Pola 267" atau "Re-La-Si" (Relasi) antar sesama petugas. Menurutnya, setiap petugas harus saling mengenal secara mendalam, tidak hanya fisik, namun juga membangun hubungan yang baik, saling tolong menolong, dan bersahabat. "Relasi antar sesama harus dijaga, dibina dengan sebaik-baiknya, semua satu tim. Kita datang disini bukan sendiri. Petugas berasal dari berbagai kalangan, harus bisa disatukan dengan tugas bersama melayani jemaah haji," tandas Musta'in Ahmad. Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi lapangan yang dinamis, petugas harus siap membantu tugas lain di luar bidangnya, misalnya petugas akomodasi yang mungkin diminta membantu transportasi. Kegiatan Bimtek yang berlangsung dari 14 hingga 20 April 2025 ini diharapkan dapat melahirkan petugas PPIH yang tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga memiliki mental yang kuat, solid, dan siap mengemban amanah pelayanan haji dengan sebaik-baiknya. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia tahun 2025 dapat berjalan optimal dan memberikan pengalaman ibadah yang khusyuk dan lancar.

Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama (Kemenag) tengah menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2025. Bimtek di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, ini berlangsung tujuh hari, 14 – 20 April 2025. Direktur Bina Haji Umrah, Musta'in Ahmad berpesan tentang pentingnya amanah agar dapat menjelankan tugas dengan baik. Sebab, amanah yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban. "Bimtek ini dilaksanakan untuk mempersiapkan calon petugas saat melayani jemaah haji di Saudi. Kita harus menyadari semua akan dimintai tanggung jawab," kata Musta'in Ahmad di Jakarta, Senin, (14/4/2025). Hadir juga, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik pada Setjen Kemenag, Achmad Fauzin. "PPIH Arab Saudi harus mengikuti kegiatan ini secara utuh, lahir dan batin. Sepenuh hati, sebagai bentuk rasa syukur, tanggungjawab dan manifestasi dari niat baik," sambungnya.  Menurut Musta'in Ahmad, Indonesia awalnya mendapat kuota petugas haji 2025 sebanyak 2.210 orang atau setara 1% dari 221.000 kuota jemaah. Pada perkembangannya, Arab Saudi telah mengembalikan kuota petugas haji Indonesia menjadi 2% dari total jumlah jemaah. Artinya, ada 2.210 orang lagi yang akan menyusul menjadi calon PPIH Arab Saudi. "Ini penormalan kuota petugas haji. Bukan penambahan kuota petugas haji. Perlu diketahui, proses seleksi calon PPIH, terutama tingkat pusat, telah digelar sejak Desember 2024,” terang Musta'in Ahmad. Musta'in Ahmad mengingatkan bahwa kondisi di lapangan itu sangat dinamis. Maka, para calon petugas haji harus selalu siap dengan perkembangan kondisi penugasan, misalnya dari petugas akomodasi akan diminta membantu petugas transportasi. "PPIH Arab Saudi, tidak boleh cengeng, dan jangan lemah. Kita tidak boleh khawatir dan ketakutan didalam pertempuran melayani ratusan ribu jemaah haji. Karena mental kita adalah mental pemenang. Dengan adanya hambatan dan masalah, tidak gampang panik," kata Musta'in Ahmad. Musta'in Ahmad berharap agar setiap petugas harus saling kenal, tidak hanya sekedar fisik, namun harus kenal secara bathin, harus saling tolong menolong dan bersahabat. "Pola 267 harus dikuatkan, apa itu? Re-La-Si. Relasi antar sesama harus dijaga, dibina dengan sebaik-baiknya, semua satu tim. Kita datang disini bukan sendiri. Petugas berasal dari berbagai kalangan, harus bisa disatukan dengan tugas bersama melayani jemaah haji," tandas Musta'in Ahmad.

Jakarta (PHU)--Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmen dalam melayani calon jemaah haji Indonesia. Sinergi komitmen ini terwujud dalam seremoni penyerahan Banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk biaya hidup (living cost) jemaah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Senin (14/4/2025). Banknotes Saudi Arabian Riyal (SAR) untuk biaya hidup (living cost) jemaah haji ini merupakan kolaborasi erat antara regulator, pengelola keuangan haji, dan perbankan dalam memastikan kebutuhan esensial jemaah terpenuhi dengan baik. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang turut disaksikan oleh Kementerian Agama dan BPKH, total banknotes SAR atau penyedian uang kertas yang disiapkan untuk living cost jemaah haji reguler tahun 1446 H/2025 M mencapai SAR 152.490.000,00. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag, Arfi Hatim, menegaskan bahwa penyediaan living cost adalah prioritas utama Kemenag sesuai amanat Undang-Undang Perhajian. "Penyediaan biaya hidup bagi jemaah haji adalah amanat undang-undang yang tidak bisa ditawar. Kehadiran BPKH dan BRI dalam acara ini menunjukkan sinergi yang luar biasa untuk mewujudkan pelayanan haji yang berkualitas," tegas Arfi Hatim. Ditambahkan Arfi alokasi living cost merupakan bagian integral dari BPIH yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR RI melalui Komisi VIII. "Kami berharap proses distribusi banknotes SAR kepada jemaah haji dapat berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Semoga sinergi yang baik ini terus berlanjut hingga proses pemberangkatan dan selama jemaah berada di Tanah Suci, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan lancar," pungkas Arfi Hatim.  Direktur Operasi BRI, Hakim Tama, yang hadir mewakili manajemen BRI, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang berkelanjutan dari pemerintah dan BPKH. "BRI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan untuk mendukung kelancaran ibadah haji. Kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dan berharap pengalaman kami dalam pengelolaan transaksi keuangan skala besar dapat memberikan nilai tambah dalam penyediaan banknotes SAR bagi para jemaah. Kami juga terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan layanan di masa mendatang," ujar Hakim Tama. Selain itu Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Investasi, Amri Yusuf, menjelaskan bahwa pelaksanaan penyediaan banknotes SAR ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama Kemenag dan BRI. "Alhamdulillah pelaksanaan banknotes bisa dilaksanakan sesuai rencana BPKH, Kemenag, dan BRI," tutur Amri Yusuf. Proses penyediaan banknotes SAR merupakan implementasi dari tiga misi utama BPKH sesuai dengan UU BPKH. Misi tersebut yakni memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dalam menyiapkan seluruh kebutuhan jemaah, memastikan efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan meningkatkan kemaslahatan umat Islam bagi mereka yang akan berhaji melalui aspek pelayanan. "Proses pengadaan banknotes ini, jika dilihat dalam UU BPKH, merupakan upaya layanan yang optimal kepada calon jemaah haji," tegas Amri Yusuf.(Rd)

Jeddah (PHU) --- Penyelenggaran ibadah haji 1446 H/2025 M sudah di depan mata. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai terbang ke Arab Saudi pada 2 Mei mendatang. Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam mengatakan, menjelang dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan sejumlah aturan baru. Pertama, batas akhir masuk jemaah umrah. Menurut Nasrullah Jasam, Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan 13 April 2025 sebagai hari terakhir jemaah umrah memasuki Kerajaan Arab Saudi. Sementara bagi jemaah umrah yang sudah di Kerajaaan Arab Saudi, mereka harus pulang maksimal pada 29 April 2025. "Berdasarkan ketentuan terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah, batas akhir jemaah umrah masuk Arab Saudi adalah 15 Syawal 1446 H atau 13 April 2025. Artinya batas akhir ini sudah dilewati dan saat ini sudah tidak boleh ada lagi jemaah umrah masuk ke Arab Saudi,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Senin (14/4/2025). “Sementara jemaah umrah yang sebelum 13 April sudah berada di Arab Saudi, mereka harus pulang paling akhir pada 1 Zulkaidah 1446 H atau 29 April 2025," sembungnya menguti keterangan tertulis dari Kementerian Arab Saudi. Menurut Nasrullah, Kementerian Haji dan Umrah juga mengatur bahwa jemaah yang melewati batas waktu yang ditetapkan akan mendapat sanksi. Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah yang melanggar juga akan didenda jika tidak melaporkan keterlambatan jemaahnya. "Kementerian memperingatkan bahwa setiap penundaan di luar tanggal yang ditentukan akan dianggap sebagai pelanggaran, dan perusahaan yang gagal melaporkan jemaah yang terlambat dapat menghadapi denda hingga SAR 100.000, bersama dengan tindakan hukum tambahan bagi penanggung jawab," sebut Nasrullah membacakan keterangan dari Kementerian Haji dan Umrah. Kedua, larangan masuk Makkah tanpa visa haji. Aturan baru kedua, lanjut Nasrullah, Kementerian Dalam Negeri melarang masuk Makkah tanpa visa haji mulai 29 April 2025. Untuk ekspatriat, mulai 23 April 2025, mereka juga dilarang masuk kota suci tanpa izin resmi. Izin masuk Makkah hanya diberikan kepada individu yang tempat tinggalnya terdaftar secara resmi di Makkah, para pemegang izin haji yang sah, dan petugas yang bekerja di tempat-tempat suci. Permohonan izin bisa diajukan secara daring lewat platform Absher Individuals atau portal Muqeem. "Jemaah tanpa visa haji atau izin yang sah akan ditolak masuk Makkah dan dipulangkan ke tempat asalnya. Aturan ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan semua peziarah. Aturan ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Saudi pada 12 April 2025," sebut Nasrullah. Ketiga, penangguhan izin umrah via Nusuk. Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan bahwa penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk akan ditangguhkan. Warga negara Saudi, warga negara Teluk (GCC), ekspatriat di Arab Saudi, dan pemegang visa lainnya tidak bisa mengajukan izin umrah untuk sementara waktu. “Aturan ini berlaku mulai 29 April 2025 hingga 10 Juni 2025,” papar Nasrullah. Keempat, hotel di Makkah dilarang tampung jemaah tanpa visa haji. Aturan keempat ini diberlakukan bagi semua hotel di Makkah. Mereka dilarang menerima tamu yang tidak memiliki visa haji atau izin masuk resmi untuk bekerja atau tinggal di kota tersebut selama musim haji. Ketentuan ini berlaku mulai 29 April 2025 hingga akhir musim haji. "Langkah ini menjadi upaya komprehensif dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan keselamatan dan keamanan musim haji,” jelas Nasrullah. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.

Jakarta (PHU) --- Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler akan ditutup pada 17 April 2025. Tiga hari jelang penutupan, total ada 205.690 jemaah haji yang telah melunasi Bipih reguler. Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas: 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). “Pada penutupan sore ini, sudah 205.690 jemaah haji reguler yang melunasi biaya haji,” tegas Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, Senin (14/4/2025). Mereka yang melunasi terdiri atas 179.493 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Selain itu, ada 24.196 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 petugas haji daerah atau (PHD), dan 489 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Dijelaskan Muhammad Zain, meski secara nasional jemaah reguler yang melunasi biaya haji sudah melebihi kuota, namun dari sebaran, belum semua provinsi yang sudah terpenuhi kuotanya hingga 100%. Menurut Muhammad Zain, masih ada tujuh provinsi yang secara kuota masih ada sisa, yaitu: Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Gorontalo, Banten, Sumatera Utara, dan Papua. “Kami harap waktu pelunasan yang masih tersisa tiga hari hingga 17 April ini bisa dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya sehingga seluruh kuota di masing-masing provinsi bisa segera terserap,” sebutnya. Selain pelunasan, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri juga terus mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagaian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.