Jakarta (PHU) --- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Kedua pihak menggelar pertemuan antara lain membahas rencana kebutuhan obat, perbekkes (perbekalan kesehatan), dan vaksin haji. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Jum’at (25/10/2024). “Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia pada haji 2025 Kementerian Agama akan terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan,” ungkap Arsad. Arsad mengatakan, angka kematian jemaah haji Indonesia 1445 H menurun hingga 40% dibanding tahun lalu. Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan terus berikhtiar, antara lain melalui program penguatan istithaah kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), pada akhir operasional haji 2024, ada 461 jemaah yang wafat. Sementara, jemaah haji yang wafat pada tahun sebelumnya berjumlah 773 orang.  “Angka kematian jemaah haji Indonesia pada tahun 1445H/2024M turun sebesar 40%. Tahun 2024, istithaah kesehatan dijadikan syarat jemaah haji untuk melakukan pelunasan. Insya Allah akan kita perkuat kembali di persiapan haji 1446 H/2025 M," tambah Arsad. Pihak Kementerian Agama juga berkomitmen untuk menyiapkan sarana klinik kesehatan satelit di hotel tempat jemaah haji tinggal di Makkah. Ini sebagaimana telah dilakukan pada 2023 dan 2024. Keberadaan klinik satelit, mendekatkan layanan kesehatan kepada jemaah haji. “Saat ini jemaah haji bisa dengan mudah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di klinik kesehatan satelit yang berada di hotel tempat jemaah tinggal," tegas Arsad. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI, Agusdini Banun Saptaningsih mengatakan, saat ini pihak Kementerian Kesehatan tengah melakukan penyusunan kebutuhan obat, Perbekkes, dan Vaksin Haji yang akan disiapkan untuk operasional haji tahun 1446H/2025M. Agusdini menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi pengadaan obat haji agar obat yang dipersiapkan tepat sasaran dan tepat guna. Sebagian obat juga diadakan di Arab Saudi agar lebih efisien. “Kami saat ini sedang menyusun kebutuhan obat, Perbekkes, dan Vaksin Haji untuk operasional haji tahun 1446M/2025M. Kami memegang prinsip agar penggunaan obat yang ada tepat guna dan tepat sasaran serta berusaha semaksimal mungkin agar penggunaannya juga lebih efisien,” ungkap Agusdini saat mendampingi Direktur Bina Haji. Kontributor: Romadanyl | Editor: Mustarini Bella Vitiara

Jakarta (PHU)--Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Penyelenggara Haji KH Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjutak melakukan kunjungan ramah tamah ke Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Kunjungan keduanya dalam rangka silaturahmi dan sharing dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) beserta jajaran eselon 2 terkait gambaran singkat siklus perhajian yang persiapannya dilakukan sepanjang tahun. Dirjen PHU Hilman Latief dalam pertemuan tersebut mengatakan persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan jajaran PHU sejak jauh hari untuk antisipasi lebih awal kemungkinan yang akan terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2024M. “Per tanggal 23 Oktober ini, untuk progresnya kami sudah mulai mencari tempat di Mina, lalu rencananya akan menyambung ke Arafah. Kita juga sedang menunggu persetujuan Menteri Agama jika semuanya sudah sesuai. Jadi persiapan haji dimulai dari jauh hari, sehingga bisa diantisipasi lebih awal,” kata Hilman di Ruang Sidang 1 Kantor Ditjen PHU, Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (23/10/2024). “Semoga dengan hadirnya Badan Penyelenggaraan Haji ini kita bisa tingkatkan sinergi dan koordinasi sehingga kerjasama perhajian yang dibuat, baik secara internal maupun stakeholders semakin efektif dan bisa menciptakan sistem keberlangsungan yang dapat dirasakan jemaah di tahun-tahun selanjutnya,” sambung Hilman. Sementara itu Kepala Badan Penyelenggara Haji KH Mochamad Irfan Yusuf sangat mengapresiasi kinerja Ditjen PHU selama ini sehingga untuk kedepannya berharap dengan adanya Badan Penyelenggara Haji ini kerjasama tim bisa semakin kompak dan efisien dalam menyusun rencana strategis kedepannya. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Saiful Mujab, menambahkan bahwa skema perhajian dimulai pada 18 Juni 2024 yang diawali dengan melakukan penyerahan dokumen persiapan awal dan kuota haji, aktivasi garansi elektronik, dan aktivasi portofolio keuangan elektronik di Ehaj. “Jadi, sembari menunggu kuota yang diberikan oleh Arab Saudi, kami terus melakukan mitigasi dan persiapan layanan. Karena walaupun siklus hajinya berulang, masalah yang ditimbulkan bisa beragam dan tidak terduga tergantung kondisi layanan nanti,” jelas Saiful. Dari sisi istithaah jemaah juga tidak luput dari perhatian Ditjen PHU. Dibandingkan tahun 2023, tahun 2024 total jemaah wafat jauh berkurang. Untuk itu, tes istithaah jemaah akan dipakai untuk jemaah haji yang akan berangkat di tahun depan. “Kami terus berusaha melihat kondisi lapangan, karena bisa jadi sistem yang sudah dibuat hasilnya tidak sesuai atau bahkan tidak berfungsi karena efek eksternal. Jadi, ini yang selalu kami lakukan untuk membuat strategi dan alur untuk mempermudah jemaah baik saat berada di Indonesia maupun di Arab Saudi,” tandas Saiful. Editor : Tree Agung Nugroho dan Benny A | Fotografer : Mustarini Bella Vitiara

Tangerang (PHU) – Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya bergantung pada fasilitas yang diberikan kepada jemaah, tetapi lebih pada bimbingan yang mereka terima. Hal ini disampaikan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Asep Saepuddin Jahar, saat membuka kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Asep, kualitas bimbingan sangat mempengaruhi pengalaman spiritual jemaah selama melaksanakan ibadah haji. “Pembimbing yang profesional dan bersertifikat memiliki peranan vital dalam mendampingi jemaah, memandu mereka melalui setiap tahap ibadah, serta memberikan penjelasan mendalam tentang makna setiap ritual,” ungkap Asep di Tangerang, Senin (21/10/2024). Ia juga menambahkan bahwa persiapan mental dan spiritual menjadi kunci untuk mendapatkan pengalaman haji yang lebih bermakna. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menegaskan komitmen Ditjen PHU untuk memberikan otoritas penyelenggaraan sertifikasi kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan Program Studi Manajemen Haji dan Umrah. Langkah ini dianggap strategis untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga yang kompeten dan memahami manajemen haji dengan baik. Namun, lanjut Arsad, tantangan serius dihadapi oleh Program Studi Manajemen Haji dan Umrah di UIN, termasuk perlunya pengembangan kurikulum yang responsif terhadap dinamika pelayanan haji. Diperlukan integrasi antara teori dan praktik agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam pelayanan kepada jemaah. Prodi Manajemen Haji dan Umrah di UIN juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan kebijakan terkait haji, demi menjawab isu-isu kontemporer dan meningkatkan kualitas layanan haji di Indonesia. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan haji yang lebih profesional.  Sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen Ditjen PHU untuk meningkatkan kompetensi ASN dari segi layanan dan pengetahuan haji. Dengan diadakannya sertifikasi ini, diharapkan ASN PHU dapat semakin tulus dalam melayani, berilmu dalam membimbing, dan profesional dalam berprofesi. Turut hadir, Kepala Sub Direktorat Bimbingan Jemaah Haji, Khalilurrahman, serta Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto. Kegiatan ini melibatkan 50 peserta yang terdiri dari Kepala Bidang PHU dari seluruh Indonesia dan ASN di lingkungan Ditjen PHU. Kontributor: Romadanyl | Editor: Mustarini Bella Vitiara

Jakarta (PHU)--Menteri Agama (Menag) Periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Menag periode 2024-2029, Nasaruddin Umar. Serah terima jabatan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. "Hari ini kita menyambut pemimpin baru yang akan menahkodai Kementerian Agama, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Kita semua pasti sudah paham bagaimana kapasitas, kapabilitas dan seluruh prestasi yang sudah dicapai oleh beliau. Jadi kalau bahasa kita Menteri Agama ini bukan Menteri Agama kaleng-kaleng," tutur Gus Yaqut, panggilan akrabnya, Senin (21/10/2024). Serah terima jabatan ini menyusul selesainya masa tugas Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan diteruskan oleh Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Hadir dalam acara tersebut, Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Periode 2020-2024, Eny Retno Purwaningtyas, Penasehat DWP Kemenag Periode 2024-2029, Helmi Halimatul Udhma, serta jajaran Pejabat Eselon I dan II Kemenag. Gus Yaqut juga menjelaskan, bahwa Nasaruddin Umar sudah pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama RI periode 2011-2014. Sebelumnya, Nasaruddin juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag. "Jadi track-nya ini sudah benar. Kita semua mendapatkan anugerah pemimpin yang luar biasa kecakapannya, luar biasa lengkap track record-nya. Jadi saya kira kita semua patut optimis bahwa Kementerian Agama akan jauh lebih baik," ungkap Gus Yaqut. Sebagai Menag ke-25, Nasaruddin Umar juga turut mengapresiasi kepemimpinan Gus Yaqut sebagai Menag ke-24. Menurut Nasaruddin, selain muda, Gus Yaqut juga memiliki kemampuan sosial yang sangat baik. "Menteri agama yang paling muda yang pernah memimpin kementerian ini adalah Gus Yaqut. Meskipun muda, tetapi ada satu keunggulan dari beliau yang susah ditiru oleh orang lain. Yaitu kemampuan human relation-nya ini sangat bagus," kata Nasaruddin. Ia juga mengapresiasi capaian Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gus Yaqut. Nasaruddin mengatakan bahwa Gus Yaqut telah mampu menjaga kedamaian dan kesejukan kehidupan umat beragama di Indonesia. "Prestasi yang paling gemilang oleh Adinda (Gus Yaqut) adalah stabilitas kehidupan beragama. Kita tidak menemukan ada gejolak-gejolak keagamaan yang besar. Di bawah kepemimpinan beliau, bisa kita lihat kesejukan antar umat beragama, antar mazhab, antara umat beragama dengan pemerintah. Dan itu tidak gampang untuk menciptakan keadaan seperti ini," tutur Menag Nasaruddin. Humas

Jakarta (PHU)--Pertama sepanjang berdirinya Kementerian Agama, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, PPNS Ditjen PHU memiliki wewenang khusus menegakkan hukum pidana dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal ini disampaikan Dirjen PHU Hilman Latief saat memberi arahan kepada para Penyidik PNS di lingkungan Ditjen PHU di Ruang Sidang 1 Ditjen PHU, Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta, Senin (21/10/2024). “Saya ucapkan selamat datang, dan berbahagia atas kehadiran bapak ibu penyidik, perlu kami sampaikan bahwa PPNS ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah di Kementerian Agama, berarti bapak ibu semuanya bukan hanya menjadi saksi sejarah tetapi juga bagian dari sejarah,” kata Hilman Latief. Hilman menuturkan bahwa PPNS Ditjen PHU yang sudah direncanakan sejak dua tahun ini bisa terwujud atas dukungan dari Polri dan Kementerian Hukum dan HAM. “Alhamdulillah hal ini dapat terlaksana berkat dari dukungan dari Polri dan Kemenkumham. Ini sebuah proses yang sangat berharga dan saya yakin peran anda akan mendapatkan hasil yang maksimal,” imbunya. Hilman pun mendorong para PPNS dapat berperan strategis dan praktis dalam menyelesaikan masalah yang ada di Ditjen PHU. “Saya ingin mendorong, bahwa PPNS ini dapat berperan strategis dan praktis dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Kementerian Agama, khususnya di PHU,” tutur Hilman. “Mohon sampaikan kepada kami terkait dengan redesignnya akan seperti apa, model kerja dari teman-teman ini sehingga pimpinan yang ada di PHU dapat menyesuaikan skema di dalamnya, sehingga nanti sudah bertugas menjadi PPNS. Saya tidak ingin pelatihan ini tidak berdampak,“ sambungnya. Hilman juga berharap para penyidik dapat fokus pada digital cyber dan mendalami berbagai hal yang ada di PHU. “Saya berharap para penyidik dapat mendalami banyak hal, yang harus difokuskan yaitu digital cyber,” harapnya. Sementara itu Pejabat Penilai Pengasuh PPNS, Kompol Sutedy Komara menjelaskan bahwa PPNS ini merupakan tugas tambahan untuk menangani kasus-kasus yang menjadi perhatian di PHU. “Ada pun maksud tujuan kami di sini untuk menjalankan tugas tambahan dari apa yang sudah diberikan, jika ada kasus-kasus yang memang menjadi perhatian di PHU bisa langsung disampaikan kepada kawan-kawan penyidik, dan ini juga dapat menjadi referensi bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak Dirjen PHU atas kesempatan kami di Ditjen PHU ini," tandas Kompol Sutedy. Penulis : Suci Arumaisa Murni Editor : Benny Andriyos

Bogor (PHU) --- Maraknya kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian Kementerian Agama di tengah berbagai persiapan yang dilakukan menjelang penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengatakan sebagian besar pelanggaran yang terjadi selama ini adalah kasus travel yang tidak memiliki izin. “Wanprestasi yang terjadi saat ini banyak sekali, sebagian dari mereka adalah travel yang tidak memiliki izin, dan ini penting untuk dipelajari oleh para Penyidik PNS kita,” ujar Hilman saat hadir pada kegiatan Silaturahmi dan Diskusi Tata Kelola Pengawasan Haji dan Umrah Indonesia di Bogor, Jum’at (18/10/2024). Forum tersebut dihadiri anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta perwakilan asosiasi PPIU/PIHK. Hilman juga mengungkapkan masih banyak promosi atau iklan yang ia temui di media sosial yang menawarkan keberangkatan haji dan umrah namun belum memiliki izin resmi. “Saya juga melihat masih ada beberapa jemaah yang komplain mengenai pelayanan haji yang masih belum sesuai dikarenakan adanya penggunaan Visa Ziarah, bukan Visa Haji,” ungkapnya. Dikatakan Hilman, saat ini Arab Saudi sedang bersiap melakukan penindakan terhadap pengguna Visa Ziarah atau visa non haji. “Visa Ziarah sudah menjadi konsen intel Arab Saudi dan penggunanya berpotensi akan ditindak tegas dalam waktu dekat,” pungkasnya. Turut hadir Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Jaja Jaelani. Ia juga menekankan pentingnya peran PPNS dalam penanganan berbagai permasalahan haji dan umrah di Indonesia. “Ada banyak permasalahan umrah, haji, dan haji khusus yang terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat, jadi akan ada banyak tugas bagi PPNS PHU ke depan. Oleh karenanya dibutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2019,” tutur Jaja.  Kementerian Agama, lanjut Jaja, akan menjamin peningkatan kompetensi PPNS PHU serta mengupayakan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsinya. “Bahkan personelnya akan ditambah hingga mencapai jumlah ideal, dan Kementerian Agama juga akan membangun kerjasama dengan para pihak untuk meningkatkan jaringan kerja PPNS PHU kedepan,” tandas Jaja. Editor: Tree Agung Nugroho

Jakarta (PHU) --- Proses rekrutmen petugas haji tahun 1446H/2025M akan segera dilakukan. Direktorat Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama selaku pihak yang diberikan amanah untuk melaksanakan seleksi petugas haji terus berbenah dengan melakukan beberapa persiapan diantaranya review terhadap aplikasi seleksi _Computer Assisted Test (CAT)_. “Kementerian Agama saat ini sedang melakukan persiapan rekrutmen petugas haji yang tidak lama lagi akan dilakukan," tutur Direktur Bina Haji Arsad Hidayat saat memberikan arahan pada kegiatan Review Aplikasi Computer Assisted Test (CAT) Petugas Haji 1446H/2025M di Jakarta, Kamis (17/10/2024). Arsad mengatakan pengembangan aplikasi CAT rekrutmen petugas haji tengah dilakukan. Hal ini dalam rangka menjamin seleksi petugas haji dilaksanakan secara _fair_ dan transparan. Di samping itu penggunaan aplikasi CAT bagi peserta seleksi untuk memastikan calon petugas haji memiliki _basic_ pengetahuan IT yang memadai. Arsad mencatat beberapa evaluasi dan catatan pada pelaksanaan seleksi CAT tahun 1445H/2024M harus menjadi perhatian baik terkait aplikasi, jaringan atau yang hal lainnya, sehingga tidak akan terulang kembali kejadian serupa di tahun ini. "Kami mohon bantuan Siskohat dan vendor yang terlibat dalam penyempurnaan aplikasi untuk bisa meminimalisir kejadian-kejadian tahun sebelumnya dengan mengembangkan aplikasi ke arah yang lebih baik," lanjutnya. Terkait adanya masalah yang terjadi saat pelaksanaan seleksi CAT tahun lalu baik _error_ pada _device/smartphone_, tidak bisa mengakses aplikasi dan lemahnya jaringan internet, Arsad menegaskan bahwa hal itu harus menjadi perhatian seluruh peserta tes. Di samping itu, Kemenag juga terus melakukan upaya pengembangan aplikasi CAT serta membuat pengumuman baik dalam bentuk surat edaran, infografis atau informasi melalui media resmi Kemenag RI. "Kami minta gangguan -gangguan teknis yang terjadi pada saat seleksi di tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali di tahun ini, dan pengumuman pelaksanakan seleksi petugas haji melalui media dimassifkan," tuturnya. Dengan berbagai langkah perbaikan dan inovasi yang sedang dilakukan, Arsad percaya bahwa seleksi petugas haji di tahun 1446H/2025M akan lebih _fair_, transparan, dan kompetitif. Kontributor: Romadanyl | Editor: Mustarini Bella Vitiara

Jakarta (PHU)--Kementerian Agama pada periode kedua Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (2019-2024) setidaknya sudah membangun sebanyak 253 Gedung Pusat Layanan Haji Terpadu (PLHUT). Infrastruktur dan fasilitas yang mendekatkan layanan masyakarat terkait haji dan umrah tersebut sudah dibangun mulai dari Aceh hingga Papua. Dengan skema SBSN rata-rata gedung PLHUT dibangun dengan biaya Rp.2-4 miliar per unit. Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan pada tahun 2019 program pembangunan gedung PLHUT dimulai dengan membangun 19 unit gedung. Kemudian pada tahun 2020 jumlah gedung yang dibangun mengalami kenaikan signifikan yakni 40 gedung PLHUT. "Pada tahun 2021 jumlah gedung PLHUT yang dibangun naik menjadi 42 gedung, tahun 2022 bertambah lagi menjadi 45 unit gedung PLHUT. Untuk tahun 2023 dan 2024 kementerian Agama melalui Ditjen PHU membangun gedung PLHUT 110 gedung dengan rincian 55 gedung per tahun," kata Hilman Latief dalam gelaran Media Gathering di Jakarta, Kamis (17/10/2024). "Sehingga jumlah gedung PLHUT yang dibangun pada periode kedua Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin sebanyak 253 gedung PLHUT. Target hingga tahun 2029 Ditjen PHU sudah membangun 503 gedung PLHUT di seluruh Indonesia. Ratusan Gedung PLHUT tersebut dibangun selama kepemimpinan Gus Men," sambung Hilman Latief. Ikut mendapinggi Dirjen PHU, Sekretaris Ditjen PHU Saiful Mujab dan Kepala Biro HDI Kemenag RI, Akhmad Fauzin. Ia menambahkan gedung PLHUT yang sudah dibangun tersebut berada di lingkungan komplek Kantor Kemenag di kabupaten/kota di Indonesia dengan arsitektur bangunan menonjolkan kearifan lokal masing-masing daerah. Keberadaan gedung pelayanan terpadu ini akan mempercepat dan memudahkan pengurusan haji dan umrah. Gedung PLHUT yang dibangun terdiri atas dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk ruang pelayanan jemaah. Digitalisasi akan menyentuh semua level layanan dengan prima dalam memberikan pelayanan profesional transparan dan akuntabel. Gedung layanan dua lantai ini juga ramah dengan penyandang disabilitas, anak, dan ibu menyusui. Sedangkan lantai 2 untuk ruang serbaguna yang dapat digunakan pula untuk kegiatan bimbingan manasik haji. Layanannya meliputi layanan informasi, pendaftaran, pembayaran melalui bank yang ditunjuk, serta layanan bimbingan manasik haji dan umrah. "Pembangunan gedung PLHUT ini tidak lepas dari perhatian Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam transformasi layanan kepada masyarakat. Kehadiran PLHUT ini bertujuan memberikan layanan satu atap terkait haji reguler, haji khusus, dan ibadah umrah. PLHUT memiliki layanan pendaftaran haji, BPS Bipih juga akan termasuk biometrik. Jadi di PLHUT sudah one stop service. Daftar di sini, jemaah sudah dapat nomor porsi, " tegas Dirjen PHU. **Revitalisasi Asrama Haji** Selain membangunan gedung PLHUT, Ditjen PHU juga melakukan revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji selama 10 tahun terakhir. Revitalisasi Asrama Haji yang tersebar diberbagai provinsi itu dimulai sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 dilanjutkan hingga periode 2019-2024. Sekretaris Ditjen PHU Saiful Mujab mengatakan sewindu atau 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo Ditjen PHU sudah melakukan sebanyak 84 kali revitalisasi pengembangan asrama haji dengan skema SBSN. Pada tahun 2024 Kemenag selesai membangun dua Asrama Haji yakni Asrama Haji Indramayu dan Asrama Haji Cipondoh. Layanan dua asrama haji ini sudah difungsikan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M. Ditambahkan Sekretaris Ditjen PHU Saiful Mujab kedua asrama haji ini akan didorong menjadi embarkasi. Sehingga pada tahun 2025, jemaah haji asal Banten sudah bisa pergi dan pulang dari tanah suci melalui Asrama Haji Cipondoh. Sementara Asrama Haji Indramayu, selain jemaah haji Jawa Barat juga akan melayani jemaah haji asal Tegal kabupaten/kotadan Brebes kabupaten/kota. "Dengan menjadi asrama haji embarkasi, praktis tiga asrama haji yakni Asrama Haji Bekasi akan melayani 16 ribu lebih jemaah, Asrama Haji Pondok Gede 15 ribu jemaah dan Indramayu dengan 15 ribu lebih jemaah dan itu sudah kita petakan. Sangat penting perbaikan dan pengembangan di Asrama haji Indramayu seperti masjid, jembatan hingga air bersih harus tuntas tahun ini," kata Saiful Mujab. "Asrama Haji Indramayu sangat strategis yakni berada di tepi jalan raya, memiliki aula besar dan mesjid yang megah," tutupnya.

Jakarta (PHU) - Pembinaan jemaah haji menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dalam konteks ini, bimbingan manasik haji memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap jemaah dapat menjalankan ibadah dengan mematuhi ketentuan syariat. Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menyatakan bahwa bimbingan manasik yang baik dan terstandar hanya dapat dilakukan oleh para pembimbing yang memiliki kompetensi khusus yaitu pembimbing manasik yang bersertifikat. “Kegiatan yang dilaksanakan hari ini dalam rangka menyempurnakan proses sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah," ujar Arsad dalam kegiatan Penyusunan Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahap II di Jakarta (16/10/2024). Didampingi Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji, Khalilurrahman, Arsad mengatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji yang selama ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dengan menyesuaikan pada perkembangan terkini dalam dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. “Rencananya Keputusan Dirjen tersebut akan ditingkatkan menjadi Peraturan atau Keputusan Menteri Agama," ungkap Arsad. Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembimbing manasik haji dan umrah yang telah disertifikasi memiliki kualitas dan kompetensi yang tidak diragukan lagi. Persyaratan peserta yang akan mengikuti sertifikasi pun akan diperbaiki dan ditingkatkan, serta dilakukan harmonisasi dengan beberapa regulasi lain terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. “Kita mencoba melihat beberapa persyaratan dalam sertifikasi yang perlu penyesuaian dan harmonisasi dengan beberapa peraturan lainnya," tegas Arsad. Arsad menilai kurikulum yang dipergunakan saat ini perlu mengakomodir perkembangan terakhir dalam penyelenggaraan haji seperti manasik yang moderat dan perhatian khusus kepada kelompok rentan baik lansia maupun disabilitas. “Kurikulum Sertifikasi perlu mengakomodir perkembangan terkini khususnya manasik haji yang memberikan solusi untuk perjalanan haji jemaah lansia dan disabilitas," pungkas Arsad.  Kegiatan Penyusunan Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahap II yang dilaksanakan mulai 15 s.d. 17 Oktober 2024 diikuti oleh peserta dari Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi, akademisi dari Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN/IAIN Penyelenggara Sertifikasi, BRIN, UI, Biro Hukum Kemenag dan Staf di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kontributor: Romadanyl | Editor: Mustarini Bella Vitiara