Cirebon (PHU) — Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kota Cirebon terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan fasilitas yang lengkap dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, PLHUT ini menjadi contoh nyata penerapan layanan publik yang profesional dan humanis. Berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, PLHUT ini menjadi pusat layanan haji yang representatif. Keberadaannya memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi haji secara terpadu, mulai dari pendaftaran, pembatalan, hingga layanan biometrik. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Cirebon, Tb. Agus Hidayat, menjelaskan bahwa sejak berdirinya PLHUT, layanan kepada calon jemaah haji meningkat signifikan. “Sebelum ada PLHUT, calon jemaah haji belum memiliki ruang tunggu yang memadai, ruang biometrik, atau aula pembinaan. Kini fasilitas-fasilitas itu sudah tersedia dan lebih representatif,” ujarnya saat ditemui di Gedung PLHUT Kota Cirebon, Senin (27/10/2025).  Menurut Tb. Agus, PLHUT Kota Cirebon kini dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, ruang khusus biometrik, ruang arsip yang tertata, aula pembinaan, serta toilet ramah disabilitas. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi calon jemaah haji. “Kami ingin calon jemaah merasa nyaman sejak pertama kali datang ke PLHUT. Layanan yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan memudahkan,” tambahnya. Berdasarkan data, jumlah pendaftar haji di PLHUT Kota Cirebon menunjukkan tren yang meningkat. Sepanjang tahun 2024, tercatat 587 orang mendaftar haji, sementara hingga Oktober 2025 jumlahnya sudah mencapai 490 orang, dengan rata-rata 123 pendaftar per bulan. Dari segi profesi, pendaftar didominasi oleh kalangan swasta (164 orang), ibu rumah tangga (129 orang), PNS (98 orang), dan pelajar/mahasiswa (89 orang). Sedangkan dari sisi usia, pendaftar termuda berusia 10 tahun, dan tertua mencapai 80 tahun, dengan mayoritas berada di kelompok usia 30–50 tahun. Tb. Agus menegaskan bahwa PLHUT tidak hanya menjadi tempat administrasi, tetapi juga simbol peningkatan kualitas layanan publik di bidang penyelenggaraan haji. “Kami berkomitmen menjadikan PLHUT sebagai etalase pelayanan haji di Kota Cirebon — cepat, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tutupnya.

Bandung Barat (PHU) — Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji dan umrah. Pada tahun 2026 mendatang, daerah ini akan segera membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang berlokasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, dengan total anggaran sebesar Rp3,6 miliar yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Bandung Barat, Enjah Sugiarto, menjelaskan bahwa pembangunan PLHUT merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan satu pintu (one stop service) yang efisien, transparan, dan nyaman bagi masyarakat. “Pembangunan PLHUT ini bukan sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi juga menghadirkan semangat baru dalam memberikan pelayanan yang cepat, terintegrasi, dan akuntabel bagi jemaah haji dan umrah,” ujar Enjah di Bandung Barat, Senin (27/10/2025). Menurut Enjah, PLHUT dirancang agar masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai keperluan haji dan umrah. Mulai dari pendaftaran, pelunasan, bimbingan manasik, hingga konsultasi dan informasi keberangkatan akan tersedia di satu lokasi yang representatif. Selain itu, fasilitas PLHUT juga akan memperhatikan kenyamanan dan aksesibilitas, termasuk ruang tunggu yang nyaman, ruang layanan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta ruang konsultasi yang memadai. “Kami ingin memastikan setiap calon jemaah mendapatkan pelayanan yang penuh empati dan profesional. PLHUT nantinya juga akan menjadi simbol transformasi pelayanan publik Kementerian Agama yang semakin modern dan digital,” tambah Enjah. Pada tahun 2025, lanjut Enjah, jumlah jemaah haji yang mendaftar di Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.352 orang, sementara untuk penyelenggara umrah terdapat 12 PPIU dan 11 KBIHU, dengan 3 izin baru yang telah diterbitkan. Selain itu, 6 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) juga telah bekerja sama, yakni BSI, Bank Muamalat, Nano Syariah, CIMB Niaga Syariah, BJB Syariah, dan Panin Dubai Syariah. Enjah menambahkan, kehadiran PLHUT juga akan memperkuat koordinasi antarunit layanan haji dan umrah di internal Kemenag, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti SISKOHAT dan aplikasi Haji Pintar untuk mempercepat proses layanan. “Kami berharap kehadiran PLHUT Bandung Barat menjadi bagian dari upaya Kemenag dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan umrah Indonesia, sehingga lebih cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya.

Kebumen (PHU) — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, meninjau langsung progres pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Kebumen, beberapa waktu lalu. Proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu kini telah mencapai sekitar 94 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025. “Kami melihat progres pembangunan PLHUT Kebumen sudah sesuai target. Sebisa mungkin semua pekerjaan, termasuk pengadaan meubelair dan perlengkapan lainnya, dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Hilman usai peninjauan. Menurutnya, pembangunan gedung PLHUT tidak hanya soal penyediaan infrastruktur, tetapi juga bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang haji dan umrah. “Gedung PLHUT bukan sekadar infrastruktur, tetapi representasi dari komitmen Kemenag menghadirkan layanan haji dan umrah yang mudah, cepat, dan terpadu,” tegas Hilman. Ia menambahkan, proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kemanfaatan publik. Melalui PLHUT, masyarakat dapat memperoleh seluruh layanan haji dan umrah dalam satu tempat, mulai dari pendaftaran, bimbingan, hingga konsultasi.  Gedung PLHUT Kebumen dibangun di Kompleks Islamic Center dan menjadi bagian dari jaringan PLHUT yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Ketua Tim Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Mujib Fahmi Basyuni, menyebutkan bahwa Kebumen merupakan lokasi ke-32 dari total 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut yang memiliki fasilitas PLHUT. “Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sudah ada 31 gedung PLHUT yang terbangun. Tahun ini menyusul dua gedung baru di Kabupaten Pemalang dan Kebumen, sehingga total akan ada 33 PLHUT yang siap melayani masyarakat,” jelas Mujib. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, Sukarno, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Dirjen PHU terhadap percepatan pembangunan PLHUT di daerahnya. Ia menilai kehadiran PLHUT akan menjadi tonggak penting transformasi layanan publik di bidang haji. “Insya Allah setelah gedung PLHUT ini selesai, masyarakat Kebumen akan merasakan pelayanan haji yang lebih cepat, tertib, dan nyaman,” ujarnya. Pembangunan PLHUT Kebumen diharapkan dapat segera rampung dan beroperasi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran fasilitas layanan haji dan umrah terpadu yang modern dan representatif.

Sabang (PHU) --- Masyarakat Kota Sabang akan segera memiliki gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Gedung PLHUT ini dibangun dengan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Tahun 2025. Pembangunannya menggunakan desain prototip tipe A1 yang berukuran 10m x 15m. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Sabang, Eriadi menjelaskan, gedung PLHUT Kota Sabang ini berlokasi di lingkungan perumahan pegawai Kankemenag Kota Sabang dan berjarak tidak jauh dari Kankemenag Kota Sabang. “Alhamdulillah pembangunan gedung PLHUT Kota Sabang telah dimulai sejak Agustus 2025, insya Allah target kita akan selesai pada Desember tahun ini,” ujar Eriadi saat meninjau langsung proses pembangunan di Kelurahan Ie Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Jum’at (24/10/2025).  Eriadi mengatakan, PLHUT ini akan menjadi harapan masyarakat Kota Sabang yang saat ini berpenduduk sekitar 45ribu jiwa dan bermayoritaskan muslim. “Dengan hadirnya PLHUT ini kita harapkan nantinya layanan terhadap haji dan umrah bisa maksimal. Selama ini mungkin untuk pengurusan paspor dan lainnya terpisah, sehingga dengan adanya pembangunan PLHUT ini semuanya menjadi satu pintu dan masyarakat Sabang dapat terlayani dengan baik,” pungkas Eriadi. Berdasarkan data dari Siskohat, rata-rata pendaftar haji yang datang setiap bulannya ke Kankemenag Kota Sabang berjumlah 25-30 orang. Eriadi pun menambahkan hingga saat ini, jemaah haji Kota Sabang yang masuk dalam daftar tunggu _(waiting list)_ sudah mencapai 1.500 orang dengan masa tunggu 32-35 tahun. **Progres Pembangunan Capai 37 Persen**  Sementara itu, Konsultan Pengawas Pembangunan PLHUT Kota Sabang, Sayuthi mengatakan, progres pembangunan gedung PLHUT Kota Sabang sudah mencapai 37%. Ia berharap pekerjaan ini dapat selesai pada bulan Desember 2025. “Adapun tenaga kerja pendukung yang saat ini bekerja di lokasi berjumlah 15 orang yang dipersiapkan sampai pekerjaan selesai. Mereka bekerja di masing-masing posisi, ada di bagian struktur, mekanikal, dan elektrikal. Secara proses, setidaknya bulan Desember nanti kita tidak lagi berbicara pekerjaan utama tapi sudah _finishing_,” ujar Sayuthi. Terkait kendala cuaca saat musim hujan, ia optimis bahwa kondisi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap jalannya proses pembangunan PLHUT Kota Sabang. “Sejauh ini pekerjaan kita tidak begitu terkendala karena kita sudah mengkondisikan item-item pekerjaan yang sudah harus dikerjakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Sayuthi.

Banyumas (PHU)Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah serta memastikan seluruh PPIU di wilayah Banyumas memberikan pelayanan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kegiatan pembinaan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan perlindungan kepada jemaah umrah. Dalam kegiatan ini, Kemenag Banyumas memberikan arahan terkait perizinan, mekanisme pelaporan, sistem perlindungan jemaah, serta pemanfaatan Siskopatuh sebagai instrumen utama pengawasan dan transparansi penyelenggaraan umrah. Kepala Seksi PHU, Afifuddin Idrus, dalam arahannya menegaskan bahwa pembinaan rutin ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Agama untuk menjaga profesionalisme penyelenggara umrah dan memastikan seluruh PPIU memahami regulasi terbaru. “PPIU memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh penyelenggara bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Afifuddin di Banyumas, Jumat (24/10/2025). Afifuddin juga menyinggung tentang disahkannya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang kini memberikan ruang bagi pelaksanaan umrah mandiri. Menanggapi hal ini, ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel atau penyelenggara umrah. “Dengan adanya aturan baru yang melegalkan umrah mandiri, masyarakat harus semakin cermat. Pastikan memilih penyelenggara yang resmi terdaftar di Kementerian Agama agar terhindar dari penipuan atau penyelenggaraan yang tidak sesuai prosedur,” pesannya. Lebih lanjut, Afifuddin juga mengingatkan agar seluruh PPIU di Banyumas senantiasa mengikuti regulasi pemerintah dan mengutamakan pelayanan terbaik kepada jemaah umrah. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah umrah tidak hanya diukur dari aspek administrasi dan legalitas, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan pembinaan terhadap jemaah. Selain penyampaian materi dari Seksi PHU, kegiatan pembinaan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait kendala di lapangan, seperti pengelolaan administrasi jemaah, pelaporan melalui sistem digital, hingga penyesuaian terhadap ketentuan terbaru dalam regulasi umrah. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PPIU di Kabupaten Banyumas semakin tertib administrasi, meningkatkan profesionalisme, serta mampu memberikan layanan umrah yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Basir)

Banyumas (PHU)--Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menggelar kegiatan perekaman Biovisa bagi calon jemaah haji tahun 2026 yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar Raudhah. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Karangjati, Kecamatan Kemranjen, pada Senin (13/10), dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Perekaman Biovisa merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengajuan visa haji ke Pemerintah Arab Saudi. Melalui sistem ini, dilakukan perekaman data biometrik calon jemaah, meliputi sidik jari, foto wajah, dan data identitas lainnya yang menjadi syarat utama dalam permohonan visa haji. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi PHU, Afifuddin Idrus, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan perekaman Biovisa menjadi bagian dari transformasi digital dalam layanan haji. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. “Perekaman Biovisa ini merupakan langkah awal menuju penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan modern. Kami berharap seluruh calon jemaah dapat mengikuti proses ini dengan baik agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan lancar dan sukses,” ujar Afifuddin, Jumat (24/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Afifuddin juga menyampaikan adanya beberapa kendala teknis selama proses perekaman Biovisa, terutama terkait perangkat yang kurang sensitif sehingga sidik jari jemaah tidak terbaca dengan sempurna. Namun demikian, pihaknya telah menyiapkan solusi di lapangan. “Jika sidik jari sulit terbaca, petugas dapat mencoba merekam bagian bawah ujung jari atau ruas tengah jari. Selain itu, kami juga melakukan penggantian perangkat dengan spesifikasi yang lebih baik,” jelasnya. Ia menambahkan, sebagian KBIHU di Banyumas telah memiliki perangkat telepon genggam dengan spesifikasi teknis yang tinggi, sehingga sangat membantu kelancaran proses perekaman Biovisa bagi jemaah haji. Selain kegiatan tersebut, pada 23–25 Oktober 2025 dijadwalkan pelaksanaan perekaman Biovisa bagi calon jemaah haji dari KBIHU Arofah, dengan jumlah peserta sebanyak 368 orang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan administrasi jemaah haji Kabupaten Banyumas menjelang musim haji tahun 2026. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh calon jemaah haji di Kabupaten Banyumas dapat segera melengkapi dokumen dan persyaratan lainnya, sehingga proses keberangkatan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan. (Basir)

Banyumas (PHU)--Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas siap melaksanakan proses pelimpahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah (KHU) sebagaimana diamanatkan dalam edaran Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2025 tentang dukungan Kementerian Agama dalam peralihan aset Kemenag kepada Kementerian Haji dan Umrah. Pelimpahan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan dan optimalisasi layanan penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terintegrasi dan profesional di bawah koordinasi KHU. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas Ibnu Asadudin menyampaikan bahwa pelimpahan aset akan dilakukan secara bertahap dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai SE Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2025 tentang dukungan Kementerian Agama dalam peralihan aset Kemenag kepada Kementerian Haji dan Umrah. “Kami melaksanakan proses pelimpahan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai arahan dan edaran dari Menteri Agama dan Kakanwil Jawa Tengah. Semua prosedur administrasi dan teknis akan dipenuhi sesuai agar transisi berjalan lancar,” ujarnya di Banyumas, Jumat (24/10/2025). Meski demikian, ia mengakui masih terdapat satu kendala yang perlu segera mendapat perhatian, yakni ketersediaan lahan dan area parkir. “Satu kelemahan yang kami hadapi adalah belum tersedianya lahan yang memadai, baik untuk area perkantoran, parkir pegawai, maupun calon jemaah haji yang datang untuk mendaftar dan berkonsultasi. Harapan kami, ke depan dapat diupayakan solusi bersama antara pemerintah daerah dan KHU agar pelayanan tetap berjalan optimal,” tambahnya. Proses pelimpahan aset ini diharapkan lanjutnya menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji di Kabupaten Banyumas. Dengan dukungan seluruh pihak, transisi kelembagaan ini diyakini dapat memperkuat tata kelola dan memberikan kemudahan bagi masyarakat calon jemaah haji. (Basir)

Bantul (PHU) – Pelayanan haji di Kabupaten Bantul terus menunjukkan perkembangan positif. Sejak berdiri pada tahun 2021, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bantul kini menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan layanan haji bagi masyarakat. “Kami melayani jemaah dari tahap awal hingga akhir. Semua proses yang berkaitan dengan dokumen dan administrasi haji kami dampingi langsung,” ujar Tujilah, Pengadministrasi Umum PLHUT Kabupaten Bantul. Menurutnya, sejak berdiri hingga kini, PLHUT Bantul terus berkembang dan semakin baik. “Alhamdulillah, keberadaan PLHUT semakin baik dari waktu ke waktu. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan ramah,” tambahnya. Saat ini, PLHUT Bantul tengah mempersiapkan dokumen keberangkatan jemaah haji tahun 2026. Pendampingan dilakukan secara intensif, termasuk proses unggah dokumen yang menjadi persyaratan pemberangkatan. Berdasarkan data, jumlah jemaah haji Kabupaten Bantul tahun 2026 tercatat sebanyak 833 jemaah urut porsi, 233 jemaah cadangan, dan 48 jemaah prioritas lansia. Untuk mempermudah pelayanan bagi jemaah lanjut usia, PLHUT Bantul menghadirkan inovasi "jemput bola", sebuah program pendampingan langsung ke rumah jemaah prioritas lansia. “Kami tidak menunggu mereka datang ke kantor, tetapi justru mendatangi jemaah lansia agar semua proses administrasi bisa berjalan lancar,” jelas Tujilah. Meski demikian, Tujilah mengakui masih ada tantangan dalam memberikan pelayanan, terutama karena keberagaman latar belakang pendidikan dan ekonomi jemaah. “Perbedaan latar belakang ini membuat penyampaian informasi kadang tidak bisa dilakukan dengan satu cara. Jadi kami harus lebih sabar dan menyesuaikan pendekatan,” ungkapnya. Dengan berbagai upaya dan inovasi yang terus dikembangkan, PLHUT Bantul optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap calon jemaah haji mendapatkan pendampingan yang maksimal. Kontributor: Nia Azzuni/Hikam

Aceh Besar (PHU) --- Berbagai kemudahan ditawarkan Kementerian Agama di Kabupaten/Kota untuk mempermudah pelayanan kepada jemaah haji di daerah, seperti yang dilakukan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Aceh Besar melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Pelaksana Tugas di Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Muhammad, mengungkapkan bahwa Kabupaten Aceh Besar sendiri merupakan kabupaten yang besar dan luas. Dengan kondisi tersebut, pihaknya tidak hanya melakukan pelayanan di kantor atau Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), namun juga di Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar. “Kita di Seksi PHU Kemenag Aceh Besar juga membuka layanan di MPP Aceh Besar di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Jadi, jemaah dapat memilih untuk daftar langsung ke PLHUT Aceh Besar atau ke MPP, tergantung domisili jemaah. Setiap hari ada 4 orang pegawai Kemenag yang _standby_ di sana dengan sistem kerja _shift_,” terang Muhammad saat ditemui di PLHUT Aceh Besar, Kota Jantho, pada Kamis (23/10/2025). Dalam keterangannya, Muhammad mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar haji di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 per hari ini sudah mencapai 1.194 jemaah. Pendaftar haji di Kabupaten Aceh Besar, sambungnya, didominasi oleh petani/pekebun, nelayan, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara berdasarkan jenis kelamin, pendaftar haji di Aceh Besar masih didominasi oleh kalangan perempuan atau Ibu Rumah Tangga (IRT). “Rata-rata pendaftar setiap harinya mencapai 10, bahkan pernah mencapai 30 pendaftar dalam satu hari, sehingga per bulannya bisa sampai 300-an orang yang daftar haji. Alhamdulillah sampai saat ini pelayanan berjalan lancar dan insya Allah tidak ada kendala,” ungkap Muhammad. Dalam melakukan pelayanan terhadap jemaah haji, Seksi PHU Kemenag Aceh Besar juga mengoptimalkan penggunaan layanan pendaftaran haji berbasis elektronik. “Kita juga manfaatkan dan maksimalkan pendaftaran secara elektronik atau _online_ sehingga memudahkan jemaah karena kita tahu jarak yang ditempuh jemaah untuk sampai ke kantor ini (PLHUT _-red_) lumayan jauh,” jelas Muhammad. Ia mengungkapkan, sistem _online_ tersebut telah mempermudah masyarakat di Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan pendaftaran haji. “Sekitar 30% jemaah haji diketahui mendaftar secara _online_, jadi sepertiga dari jumlah jemaah di Kabupaten Aceh Besar telah merasakan manfaat dari layanan ini,” ujar Muhammad lagi. **Penambahan Manasik Haji** Dalam rangka membekali jemaah haji tahun 1447 H/2026 M dari aspek pemahaman teori dan praktik ibadah haji, Seksi PHU Kankemenag Aceh Besar menginisiasi pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun yang berbeda dengan kegiatan manasik rutin di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. “Kami juga menginisiasi pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun bagi jemaah di Aceh Besar, yang sampai saat ini sudah berjalan 4 kali pertemuan,” tutur Muhammad. Pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun ini dilakukan di 2 (dua) titik di Kabupaten Aceh Besar, yaitu di Masjid Al-Faizin Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah dan Masjid Baitul Jannah Tungkop Kecamatan Darussalam. “Jadi pelaksanaannya kita bagi di 2 titik tersebut, dan insya Allah pelaksanaannya sampai 12 kali pertemuan dan rencananya akan selesai sebelum bulan Ramadhan tahun depan, tepatnya pada 7 Januari 2026,” jelasnya. Muhammad berharap, adanya rutinitas manasik haji tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman jemaah tentang fikih dan nilai-nilai spiritual dalam berhaji, sehingga jemaah dapat lebih mandiri sepenuhnya saat tiba di Tanah Suci dan tidak bergantung kepada orang lain saat pelaksanaan ibadah hajinya.

Lombok (PHU) — Kasubdit Asrama Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Dasrul El Hakim, memberikan pembinaan kepada para pegawai Asrama Haji Embarkasi Lombok, Kamis (23/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Namira Asrama Haji Embarkasi Lombok ini diikuti oleh seluruh jajaran pengelola dan pegawai asrama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Wardatul Jannah, serta Pj. Monitoring dan Evaluasi Asrama Haji, Cecep Nursyamsi. Dalam arahannya, Dasrul menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Asrama Haji. Menurutnya, asrama memiliki peran strategis sebagai garda depan pelayanan jemaah haji dan umrah. “Asrama Haji bukan sekadar tempat transit bagi jemaah, melainkan wajah pertama pelayanan haji Indonesia. Profesionalisme, disiplin, dan komitmen pelayanan harus menjadi budaya kerja kita semua,” ujar Dasrul di hadapan para peserta pembinaan. Ia menambahkan bahwa seluruh pegawai perlu memperkuat koordinasi antarunit dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap aspek pengelolaan, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga layanan konsumsi dan akomodasi. Menurutnya, sinergi yang baik antara pimpinan dan pegawai akan berdampak langsung pada kenyamanan jemaah. Kasubdit Asrama Haji juga mendorong adanya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi layanan serta memperkuat transparansi administrasi. “Kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Transformasi digital di lingkungan asrama akan mempermudah kerja dan memperkuat akuntabilitas pelayanan,” tambahnya. Sementara itu, Plt. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Wardatul Jannah, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan pembinaan yang diberikan oleh Kasubdit Asrama Haji. “Pembinaan ini sangat berarti bagi kami di daerah. Arahan dan motivasi dari pusat menjadi penguat bagi seluruh pegawai untuk memastikan bahwa pelayanan di Asrama Haji Embarkasi Lombok semakin profesional dan sesuai standar nasional,” ujarnya. Kegiatan pembinaan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara Kasubdit, pejabat terkait, dan seluruh pegawai mengenai pengelolaan asrama, tantangan operasional, serta strategi peningkatan mutu pelayanan di masa mendatang.