Bandung (PHU)—Kementerian Agama RI (Kemenag) mengapresiasi kiprah jamiyyah PERSIS dalam membina umat, khususnya dalam menjalankan ibadah Haji. Hal ini disampaikan Direktur Bina Haji Kemenag, Mustain Ahmad ketika memimpin rombongan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI bersilaturahmi ke kantor PP PERSIS di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Kamis (20/2/2024). "Kami mengapresiasi kiprah Jam'iyyah PERSIS dalam membangun umat dan bangsa khususnya dalam pelaksanaan haji. Dan PERSIS, telah memilik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Umroh (KBIHU) sejak 1978," ujar Musta'in. Ia juga menyampaikan beberapa poin persoalan ibadah haji yang sangat dinamis dan perlu disikapi, di antaranya adalah terbentuknya Badan Penyelenggara Haji, dan Kemenag sedang mempersiapkan perubahan UU Haji. Diharapkan masukan dan saran dari PERSIS terhadap UU Haji tersebut. Kedua, digitalisasi layanan haji dan umroh yang berubah cepat. Ketiga, pemain maskapai penerbangan baru selain Garuda, Saudi, dan Lion. Keempat, dominasi jamaah lansia. Selain itu, terkait aspek fiqh taisir, seperti murur, hadyu, dam, dan lain-lain; dan terakhir terkait efisiensi petugas haji dari 4.700 menjadi 2.200 petugas haji.  Ketua Umum PP PERSIS Dr. Jeje Zainudin menyampaikan terima kasihnya atas silaturahim dari jajaran Ditjen PHU Kemenag RI tersebut. Menurutnya, pada satu sisi harapan dan tuntutan kaum muslimin berdasarkan ilmu fikih haji untuk semaksimal mungkin menunaikan haji dengan napak tilas perjalanan hajinya Rasulullah saw. Sedang di sisi lain, pemerintah berkepentingan menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para jamaah dengan menghindarkan potensi-potensi kecelakaan dan situasi-situasi yang rawan. "Maka, cara yang harus ditempuh adalah dengan mengatur rute dan jadwal waktu prosesi perjalanan haji dengan konsekuensi tidak semua jamaah dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji secara benar-benar menapak tilas perjalanan haji Nabi dalam hal waktu dan tempatnya," ungkap Jeje. Selain itu, ia pun menyebutkan, fakta-fakta dan kondisi-kondisi yang kontradiktif seperti itu lazim terjadi dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin ketika melaksanakan ajaran agamanya. Dan Islam telah memberi rumusan solusi dalam mengatasinya. Di antaranya dengan memberi metode fikih kompromistis dalam menghadapi kasus kontradiksi (thariqatul jam'i), dan memberi kaidah moderat dalam menghadapi dua tuntutan atau pemikiran yang ekstrim (manhaj wasathiyah). "Dari aspek inilah apa yang ditempuh pemerintah Saudi dan juga pemerintah negeri-negeri pengirim jamaah haji, terutama Indonesia sebagai pengirim jamaah haji, bisa dipahami dan patut diapresiasi. Manhaj wasathiyah, atau metode moderat, jalan tengah Islam yang belakangan ini sedang gencar dipromosikan kembali di negeri-negeri muslim telah ada contoh praktisnya dalam tataran fikih haji," imbuh Jeje. (PP. PERSIS)

Kota Bima (PHU)—Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima, NTB meluncurkan sebuah inovasi yang sangat membantu Jemaaah Haji. Inovasi ini diberi nama _‘Karongga Sura Ro’o Haji’_ yang dibahasakan dalam bahasa bima yang memiliki maksud Sampaikan Dokumen Haji. Kepala Kantor Kemenag Kota Bima, Mansyur mengatakan latar belakang memberi nama _‘Karongga Sura Ro’o Haji’_ ini adalah memberikan kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya Jemaah Haji yang berasal Kota Bima. Alasan kedua, kata Mansyur adalah persoalan demografi jemaah haji di Kota bima yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. “Inovasi ini diberi judul dengan bahasa lokal, karena memang yang kita ketahui bersama keadaan Jemaah Haji kita yang lansia dan banyak berpendidikan rendah, sehingga bahasa daerah diharapkan memberikan jaminan pesan yang lebih komunikatif, melalui inovasi ini Jemaah Haji yang dahulunya hanya mendapat Surat Pendaftaran Haji (SPH) berupa dokumen fisik, sekarang Jemaah Haji juga mendapat _soft copy_ melalui nomor _whatsapp_ masing-masing jemaah”, jelasnya. Sementara itu Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kota Bima Eka Iskandar Zulkarnain menjelaskan karena banyaknya Jemaah Haji Kota Bima yang datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Bima, yang mengadukan Surat Pendaftaran Haji (SPH) mereka hilang atau rusak, untuk pengurusannya bila SBPIH yang diterbitkan oleh Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH). “Maka Jemaah Haji harus mengurus terlebih dahulu surat keterangan kehilangan di kepolisian untuk selanjutnya mengajukan permohonan percetakan ulang, tentu ini akan memakan waktu dan tenaga” ujar Eka. Eka juga menjelaskan dengan meluncurkan program ini, diharapkan data menjawab persoalan-persoalan klasik yang dialami jemaah haji. “Menjawab persoalan itu Kemenag Kota Bima pada awal tahun 2025 ini menginisiasi Langkah inovatif, sehingga bisa menjawab masalah klasik yang selama ini dialami oleh Jemaah Haji, tidak perlu ke BPS-BPIH, tidak perlu ke Kantor Kepolisian untuk mengurus surat kehilangan atau tidak perlu ke Kantor Kemenag, karena Jemaah Haji telah memiliki _soft copy _SPH-nya masing-masing maka mereka secara mandiri bisa mencetak ulang kapan dan dimana saja”, pungkasnya.

Kulon Progo (PHU) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kulon Progo kembali berhasil meraih Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wates. Penghargaan diperoleh sebagai Peringkat 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kepala Kankemenag Kulon Progo, H.M. Wahib Jamil menyampaikan hal itu usai menerima penghargaan tersebut di Aula KPPN Wates. “Alhamdulillah hari ini kita kembali memperoleh penghargaan dari KPPN Wates. Penghargaan kita peroleh sebagai Peringkat Pertama IKPA kategori Pagu Kecil (kurang dari 1 miliar) dengan nilai 99,99. Penghargaan ini diperoleh oleh Satker PHU (417742). Selain itu kita juga mendapatkan prestasi sebagai Terbaik 1 Pengguna Cash Management System (CMS) dengan prosentase 100%, jumlah transaksi .1.871, dan nilai sebesar Rp. 1.689.645.748,00,” ujarnya. Kamis (23/1/2025) siang. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja cerdas dari seluruh ASN Kankemenag Kulon Progo. Oleh karena itu ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenag Kulon Progo atas kerjasamanya dalam meraih prestasi ini. “Semoga penghargaan ini menambah semangat untuk dapat meningkatkan kinerja kita. Selain itu juga diharapkan mampu memotivasi kepada kita untuk terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Jamil.  Selain Satker PHU Kankemenag Kulon Progo, penghargaan serupa juga berhasil diraih oleh satker madrasah. Penghargaan diperoleh satker madrasah pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Kecil (kurang dari 1 miliar). Peringkat 2 diraih MTsN 4 Kulon Progo (553370) dengan nilai 99,96. MTsN 4 Kulon Progo juga meraih penghargaan Terbaik 3 penyampaian LPJ Bendahara. Selain itu, MAN 2 Kulon Progo (417740) juga meraih Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Sedang (1-10 miliar) dengan nilai 100. (abi).

Bali (PHU) -- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Ida Bagus Ketut Rimbawan bersama Penyelenggara Haji, Suraji bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya di Gedung RSUD Wangaya Jl. Kartini No.133, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam rangka Koordinasi dan Visitasi Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. Pertemuan diawali dengan ucapan selamat datang Direktur RSUD Wangaya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Beliau mengucapkan terima kasih bahwa Kemenag Kota Denpasar telah memilih RSUD Wangaya sebagai lokus pemeriksaan Haji tahun ini. RSUD Wangaya yang merupakan rumah sakit Tipe Bdianggap menjadi lokus pemeriksaan Selanjutnya terjadi diskusi antara Kepala Kantor dan Bapak Direktur mengenai alur, biaya dan sistem pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji. Bapak Kepala Kantor meminta bantuan agar pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) dapat membantu meringankan mekanisme, alur, maupun biaya pemeriksaan Kesehatan Jemaah haji tahun ini. Direktur mengatakan bahwa semua pelayanan telah dilakukan dengan prosedur dan SOP yang berlaku. Peserta jemaah haji dilayani secara khusus di Gedung B Gedung RSUD Wangaya dengan pelayanan poliklinik eksekutif dan diperiksa langsung oleh dokter spesialis. Walaupun masih ada beberapa hal yang akan dibenahi bersama termasuk durasi pemeriksaan, karena banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh peserta, Direktur berjanji akan memperbaiki sistem pelayanan pemeriksaan haji di tahun depan. Penulis : Kontributor | Editor : Winda GD

Bandung (PHU) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bersama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD), serta Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK-KBIHU) menyelenggarakan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional Angkatan XX Mandiri Tahun 2024 di Shakti Hotel. Minggu (15/12/2024). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Ajam Mustajam, menekankan bahwa Kanwil Kementerian Agama berkomitmen dalam memberikan keadilan bagi setiap masyarakat, sehingga pihaknya akan menindak tegas segala penyimpangan. “Bapak Menteri Agama selalu berpesan bahwa Jangan kotori niat suci sebagai pembimbing demi kepentingan keompok atau pribadi yang menyebabkan penyelenggaraan haji rusak. Kami tidak pernah lelah menghimbau masyarakat untuk mengikuti prosedur yang sudah seharusnya. Tahun 2006/2007 Kami pernah membatalkan 625 jemaah haji yang non-prosedural, dimana Jemaah dari berbagai provinsi dibawa oleh oknum untuk didaftarkan di Jawa Barat. Kami meminta kepada Bupati dan Gubernur untuk dibatalkan. Kami tidak akan ragu lagi untuk membatalkan apabila terbukti ada jamaah dari luar, dan akan kami kembalikan,” ujar H. Ajam. H. Ajam, Kanwil Kemenag Jawa Barat sudah berupaya membangun sistem dalam penyelenggaraan haji untuk memberikan pelayanan yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. H. Ajam juga menekankan bahwa pihaknya akan selalu mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. “Bapak ibu, jangan pernah menawarkan atau mempromosikan bahwa kami bisa mempercepat keberangkatan. Keberangkatan sudah melalui sistem. Kami tidak akan lelah melakukan perbaikan. Jika ada kekurangan dari tahun sebelumnya akan kami perbaiki, kami tidak akan jatuh ke lubang yang sama, kami akan ganti sistem dengan yang lebih baik lagi,” ujar Kakanwil. Kegiatan yang diikuti oleh 115 peserta perwakilan dari FK-KBIHU, Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Muslimat Al-Ittidaiyah, dan Mandiri UIN ini, Kakanwil berpesan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. “Selamat mengikuti kegiatan sertifikasi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik sehingga menjadi pembimbing yang profesional. Bapak ibu, jangan hanya mengejar sertifikat pemimbing saja tapi ketika pulang tidak tahu substansinya,” pesan Kakanwil. Kesempatan yang sama, Rektor UIN SGD Bandung H. Rosihon Anwar, menjelaskan bahwa pembimbing manasik haji dan umroh merupakan salah satu upaya perpanjangan tangan pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Undang-Undang. “Karena masa tunggu haji sangat lama, sangat disayangkan jika hajinya tidak sah. Pemerintah tidak mungkin mengurus semuanya, maka pemerintah membutuhkan pembimbing yang sesuai dan profesional. Karena pemerintah ingin memastikan jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar dan menghasilkan haji mabrur, salah satumya dengan memberikan fasilitasi sertifikasi ini,” ujar H. Rosihon Anwar.

Mataram (PHU) --- Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa jangan pernah main-main dengan pengelolaan Haji. “Jangan main-main dengan pengelolaan haji yang itu terkait dengan cita-cita besar umat Islam. Jangan main-main. Langkah awalnya adalah Transparansi, Akuntabilitas itu harus menjadi watak penting perhajian Indonesia, " ucap Dahnil menirukan pesan Presiden Prabowo Subianto. Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kunci kesuksesan haji ke depan yaitu Tri Sukses Perhajian. "Tri Sukses perhajian ke depan adalah pertama sukses ritualnya, kedua sukses ekonominya ketiga sukses peradaban dan keadabannya," ujar Dahnil pada saat bersilaturahmi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) dan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Pulau Lombok, Senin (16/12/202). Turut hadir pada acara tersebut anggota DPD RI Asal NTB Mirah Midadan Fahmid, dengan didampingi Kepala Bidang PHU Kanwil kemenag Prov. NTB Lalu Muhammad Amin, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Wardatul Jannah, Kasi PHU Kemenag Kab/Kota Se Pulau Lombok, Ketua Forium KBIHU NTB, Ketua Asosiasi PPIU NTB, tokoh agama dan masyarakat. Penulis : Humas Kanwil NTB

Mataram (PHU) --- Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan roadmap Presiden Prabowo Subianto dan Badan Penyelenggara Haji RI adalah Badan setingkat Kementerian dan terpisah dari Kementerian Agama hingga tingkat paling bawah. Diantaranya Kakanwil Urusan Haji untuk tingkat provinsi dan Kantor Urusan Haji. Tahun 2025 Dahnil menambahkan  penyelenggaraan Haji masih menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan secara teknis maupun regulasi  oleh Kementerian Agama hingga selesainya revisi UU. "BP Haji akan melakukan reformasi Data Perhajian untuk mempercepat masa antrian sekaligus tetap menunggu kebijakan dalam negeri Arab Saudi dan berharap antrian jamaah haji di NTB bisa dipercepat," ujar Dahnil saat berkunjung ke Kantor MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (14/12/2024) . Dahlil juga menyampaikan Fungsi BP Haji saat ini yaitu pertama Badan Penyelenggara Haji untuk melakukan dukungan penyelenggaraan haji. Kedua, BP Haji mempunyai 2 Deputi yang tidak ada di Kementerian Agama yaitu Deputi Pengawasan, Evaluasi Dan Monitoring dan dibawah Deputi ada Direktur Ekosistem Ekonomi Haji dan BPH mulai beroperasi tahun 2024 dan berkantor di jalan MH.Thamrin. “Saya hampir setiap minggu berkeliling seluruh Indonesia untuk memperkenalkan keberadaan Badan Penyelenggara Haji RI dan mencari informasi terkait dengan perhajian Indonesia, " paparnya. "Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi atau penyelenggaraan Haji masih dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan tahun 2026 sepenuhnya dilaksanakan oleh BP Haji atau apapun namanya sambil menunggu hasil revisi UU," ucap Dahnil. Tampak hadir Kepala Bagian Tata Usaha Fathurrahman didampingi Kabid Bimas Islam, Anggota DPD asal NTB, Ketua Umum MUI NTB, Ketua FKUB NTB, Tokoh - Tokoh Ormas Islam dan Pengurus MUI. Dahlil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa ke depan BP Haji harus kerja dalam 3 hal, pertama Haji ke depan bisa sukses secara ritual. "Penyelenggara ritual haji dengan ukuran suksesnya adalah Efisien, Aman Dan Nyaman," ucapnya. "Kedua, dari sisi Ekosistem, Ekonomi Haji dan ketiga Peradaban dan Keadaban Perhajian atau Makna Kemabruran Haji," tutup Dahnil.

Balikpapan (PHU) --- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag RI Hilman Latief meresmikan fasilitas manasik haji di Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan fasilitas manasik haji tersebut merupakan hasil hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Hilman menyampaikan rasa terima kasih atas berdirinya fasilitas manasik haji di Asrama Haji Balikpapan. "Terima kasih Pak Pj Gubernur atas perhatian dan kontribusi kepada Asrama Haji Balikpapan, khususnya pembangunan fasilitas manasik dan _green house_ di Asrama Haji Balikpapan," ujar Hilman, Minggu (15/12/2024).  Turut hadir dalam peresmian tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Akmal berharap Asrama Haji Balikpapan dapat menjadi tempat UMKM untuk memasarkan produk olahannya terutama pada saat operasional haji. "Di Embarkasi Balikpapan ini melayani empat provinsi dengan jumlah jemaah mencapai 6.000 jemaah, betapa besar potensi perputaran uang yang ada pada Asrama Haji Balikpapan," ucap orang nomor satu di lingkungan Pemprov Kaltim ini. Sementara itu, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan Mukhtar juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. "Kami mewakili keluarga besar UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas perhatian Bapak Pj Gubernur Kaltim kepada Asrama Haji Balikpapan," ujar Mukhtar saat ditemui di lokasi acara. Mukhtar berharap fasilitas manasik yang dibiayai dari Hibah Pemprov Kaltim ini memberi manfaat bagi calon jemaah haji dan masyarakat luas khususnya masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur. "Semoga dengan adanya fasilitas manasik yang repesentatif ini dapat meningkatkan pelayanan kami kepada calon jemaah haji dan masyarakat luas," tutupnya.

Bandung Barat (PHU) -- Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Enjah Sugiarto, menghadiri Rapat Awal Persiapan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Bandung Barat Tahun 1446 H/2025 M, Selasa (17/12/24). Dalam paparannya Enjah mengatakan bahwa rapat ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji karena pemerintah sebagai penanggungjawab pelaksanaan ibadah haji senantiasa berupaya dengan sungguh-sungguh meningkatkan manajemen sistem penyelenggaraan haji. “Rapat ini digelar untuk menyamakan persepsi dan mengetahui secara detail terkait kesiapan antara Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan FK-KBIHU saat pemberangkatan dan pemulangan nanti. Maka dari itu, pelayanan harus dimaksimalkan dan dipastikan berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Enjah. Dalam kesempatan ini juga, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Hasanudin, meminta agar di Bulan Desember ini dilaksanakan survei gabungan ke Asrama Haji Indramayu antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Kesra KBB, Dinas Kesehatan KBB dan FK KBIHU. “Terlepas apakah nanti Kabupaten Bandung Barat jadi pemberangkatan dan pemulangan tahun 2025 di Indramayu, namun pada akhirnya nanti pelaksanaan akan di Asrama Haji Indramayu, sehingga kita juga bisa menentukan rest area untuk jemaah haji sebelum tiba di Asrama Haji Indramayu,” ujar Hasanudin di Ruang Rapat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Penulis : Kontributor | Editor : Winda GD

Bandung (PHU) -- Dalam rangka meningkatkan kompetensi pembimbing Haji dan Umrah yang profesional dan mengikuti perkembangan jaman, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD), serta Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK-KBIHU) menyelenggarakan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional Angkatan XX Mandiri Tahun 2024 di Shakti Hotel pada Minggu (15/12/2024). Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Ajam Mustajam, menekankan bahwa Kanwil Kementerian Agama berkomitmen dalam memberikan keadilan bagi setiap masyarakat, sehingga pihaknya akan menindak tegas segala penyimpangan. “Bapak Menteri Agama selalu berpesan bahwa Jangan kotori niat suci sebagai pembimbing demi kepentingan keompok atau pribadi yang menyebabkan penyelenggaraan haji rusak. Kami tidak pernah lelah menghimbau masyarakat untuk mengikuti prosedur yang sudah seharusnya. Tahun 2006/2007 Kami pernah membatalkan 625 jemaah haji yang non-prosedural, dimana Jemaah dari berbagai provinsi dibawa oleh oknum untuk didaftarkan di Jawa Barat. Kami meminta kepada Bupati dan Gubernur untuk dibatalkan. Kami tidak akan ragu lagi untuk membatalkan apabila terbukti ada jamaah dari luar, dan akan kami kembalikan,” ujar Ajam. Menurut Ajam, Kanwil Kemenag Jawa Barat sudah berupaya membangun sistem dalam penyelenggaraan haji untuk memberikan pelayanan yang adil dan aman bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Ajam juga menekankan bahwa pihaknya akan selalu mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. “Bapak ibu, jangan pernah menawarkan atau mempromosikan bahwa kami bisa mempercepat keberangkatan. Keberangkatan sudah melalui sistem. Kami tidak akan lelah melakukan perbaikan. Jika ada kekurangan dari tahun sebelumnya akan kami perbaiki, kami tidak akan jatuh ke lubang yang sama, kami akan ganti sistem dengan yang lebih baik lagi,” ujar Kakanwil. Pada kegiatan yang diikuti oleh 115 peserta perwakilan dari FK-KBIHU, Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Muslimat Al-Ittidaiyah, dan Mandiri UIN ini, Kakanwil berpesan kepada para peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. “Selamat mengikuti kegiatan sertifikasi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik sehingga menjadi pembimbing yang profesional. Bapak ibu, jangan hanya mengejar sertifikat pemimbing saja tapi ketika pulang tidak tahu substansinya,” pesan Kakanwil. Pada kesempatan yang sama, Rektor UIN SGD Bandung Rosihon Anwar, menjelaskan bahwa pembimbing manasik haji dan umrah merupakan salah satu upaya perpanjangan tangan pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Undang-Undang. “Karena masa tunggu haji sangat lama, sangat disayangkan jika hajinya tidak sah. Pemerintah tidak mungkin mengurus semuanya, maka pemerintah membutuhkan pembimbing yang sesuai dan profesional. Karena pemerintah ingin memastikan jemaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan benar dan menghasilkan haji mabrur, salah satumya dengan memberikan fasilitasi sertifikasi ini,” ujar Rosihon Anwar. Penulis : Kontributor | Editor : Winda GD