Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Lampiran II Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rekening Penampungan Biaya perjalanan Umrah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama silahkan [Klik Disini]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji silahkan [Klik Disini]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji silahkan [Klik Disini]

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 951/IV/Tahun 2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Musim Haji Tahun 1436H/2015M

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 382/HK.SB-05.SET/IV/2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 1436H/2015M

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 456/92/4/2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436H/2015M Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat

Populer

Hadapi Ageing Society, Dirjen PHU Minta Haji Ramah Lansia Terus Dikembangkan

Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Menag Doakan Nusantara Baru Indonesia Maju Terwujud

PIHK Diimbau Tepat Waktu Lapor Keberangkatan Jemaah Haji Khusus

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Kuota Haji

Dirjen PHU : BPKH Limited Wajib Strategis dan Bermanfaat untuk Jemaah

Tidak Ada Jemaah Haji Reguler Nol Tahun Berangkat, Ini Penjelasan Kemenag soal Haji Khusus

Dirjen PHU Harap Peningkatan Efisiensi Bisnis BPKH Limited Terus Dikembangkan