Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Lampiran II Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rekening Penampungan Biaya perjalanan Umrah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama silahkan [Klik Disini]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji silahkan [Klik Disini]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji silahkan [Klik Disini]

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 951/IV/Tahun 2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Musim Haji Tahun 1436H/2015M

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 382/HK.SB-05.SET/IV/2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 1436H/2015M

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 456/92/4/2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436H/2015M Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat

Populer

Tim Kemenag Bertemu Pusat Edukasi Jemaah Kemenhaj, Bahas Evaluasi Layanan Informasi Haji 2025

Gelar Workshop Digitalisasi, Ditjen PHU Selamatkan Dokumen Haji Masa Lampau

Evaluasi Embarkasi Haji, Dirjen PHU Sebut Koordinasi Kunci Sukses Penyelenggaraan Haji 2025

DPR Setujui Usulan Penggunaan Uang Muka untuk Penyelenggaraan Haji 2026

Kemenag dan BP Haji Tinjau Kesiapan Embarkasi Haji DIY

Jemaah Haji Kulon Progo Estimasi 2026 Siap Jalani Pembuatan Paspor Kolektif

Siapkan Embarkasi Haji, Kemenag DIY Gelar Diseminasi dan Mitigasi Layanan Jemaah