Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Lampiran II Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rekening Penampungan Biaya perjalanan Umrah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama silahkan [Klik Disini]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji silahkan [Klik Disini]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Untuk melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji silahkan [Klik Disini]

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 951/IV/Tahun 2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Musim Haji Tahun 1436H/2015M

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 382/HK.SB-05.SET/IV/2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 1436H/2015M

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 456/92/4/2015 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436H/2015M Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Barat

Populer

Dibuka Seleksi Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah, Ini Syarat dan Jadwal Tahapannya

Sepakati Pakta Integritas, Dirjen PHU: Petugas Haji Harus Kredibel dan Komitmen

Rakor Kemenko PMK, Kemenag Sampaikan Progres Persiapan Haji 2025

Ramah Lansia dan Disabilitas, Kemenag Beberkan Syarat Terbaru Petugas Haji 2025

Matangkan Persiapan Haji 2025, Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian Indonesia

Hasil Mudzakarah, Hasil Investasi Boleh Biayai Jemaah Lain dan Dam Bisa Disembelih di Tanah Air

Aman dan Nyaman, Dua Kata Kunci Pelaksanaan Ibadah Haji