Jakarta (PHU) --- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mencatat sampai penutupan hari ini, ada 8.332 jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya haji. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan mengajak jemaah haji yang berhak melunasi untuk segera melakukan pelunasan di sisa waktu yang tersedia. Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus akan ditutup pada 7 Februari 2025. Artinya masih tersisa tiga hari jelang penutupan pelunasan. “Sampai hari ini, 8.332 jemaah haji khusus sudah melunasi biaya haji atau sekitar 51%,” terang Nugraha Stiawan di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan). Mereka yang melunasi sampai dengan hari ini terdiri atas 2.565 jemaah lunas tunda yang melakukan konfirmasi keberangkatan, 5.711 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 56 jemaah prioritas lansia. "Ada juga 2.134 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 10.466 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus," sambung Nugraha, panggilan akrabnya. Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama. Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025. “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya. “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.

Jakarta (PHU) --- Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sekaligus juga pengisian kuota bagi jemaah haji khusus memasuki hari kedua. Total 3.570 jemaah haji khusus sudah melunasi biaya haji. Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan). "Sampai hari kedua, ada 3.570 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus, terdiri atas: 1.185 jemaah lunas tunda, 2.368 jemaah berdasarkan nomor urut porsi berikutnya, dan 17 jemaah prioritas lansia," sebut Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan di Jakarta, Kamis (30/1/2025). "Ada juga 363 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga total 3.933 jemaah lakukan pelunasan Bipih haji khusus," sambung Nugraha, panggilan akrabnya. Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama. Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025. “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya. “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.

Jeddah (PHU) --- Tim Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) bertemu dengan pihak Saudia Airline di Jeddah. Pertemuan membahas upaya peningkatan layanan penanganan jemaah umrah yang sakit dan memerlukan perlakuan khusus selama penerbangan. Dari KUH, hadir Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam beserta jajarannya. Sementara dari pihak Saudia Airline, hadir Manager Medical Services On Board Loui H Basffar beserta tim. Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini dengan pihak Saudia Airline. Dia mengharapkan peningkatan pelayanan dari Saudi Airlines terutama untuk jemaah umrah yang memerlukan kebutuhan khusus terkait kondisi kesehatan mereka saat terbang ke Indonesia.  “Pertemuan ini bertujuan untuk menyempurnakan prosedur dan layanan yang diberikan kepada jemaah umrah agar setiap individu dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk,” ujar Nasrullah di Jeddah, Selasa (28/1/2025). “Kami mendiskusikan berbagai isu penting seputar kesehatan jemaah umrah, termasuk penanganan medis selama penerbangan, fasilitas yang tersedia di pesawat, serta kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh jemaah tertentu,” sambungnya. Manager Medical Services On Board Loui H Basffar menegaskan komitmennya untuk menyediakan layanan yang sesuai dan memadai guna memastikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua jemaah umrah, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. “Kami memahami bahwa perjalanan umrah adalah momen yang sangat penting bagi jemaah, dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami,” ujar Loui H Basffar, Manager Medical Services On Board dari pihak Saudia.  “Melalui kolaborasi yang baik dengan kantor haji, kami berupaya untuk meningkatkan layanan dan memastikan bahwa semua jemaah umrah, terutama yang memerlukan perhatian khusus, mendapatkan perlakuan yang sesuai,” sambungnya. Loui H Basffar menambahkan bahwa pasien umrah yang sakit harus menyerahkan formulir informasi medis (MEDIF). Menurutnya, penumpang pasien umrah yang sakit dan menggunakan tabung oksigen kesehatan seberat 6L, yang diperbolehkan di dalam pesawat Saudia Airlines. Selain itu, pihak Saudia akan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara jemaah umrah, petugas kesehatan, dan awak penerbangan selama perjalanan. Melalui kerja sama yang solid antara Saudia dan KUH, Nasrullah Jasam berharap pengalaman ibadah jemaah umrah dapat terlaksana dengan baik. “Komunikasi yang menyeluruh antara biro perjalanan (PPIU, Syarikat), pihak maskapai, dan KUH menjadi kunci dari pelayanan optimal bagi jemaah umrah yang sakit dan harus pulang ke Tanah Air,” tutup Nasrullah.

Jeddah (PHU) --- Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tahap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Makkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025) Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.  "Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata," terang Nasrullah Jasam. Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengan para calon penyedia layanan. "Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah," jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2025. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan," jelas Nasrullah Jasam. Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam _(blacklist)_ di masa yang akan datang. Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun. Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia. "Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra-mitra dari Indonesia," jelas Yusron. Humas

Jakarta (PHU) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengadakan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perteman membahas pengawasan dan pendampingan pelaksanaan ibadah haji 2025. Rapat dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief. "Ini yang kedua kalinya (berkunjung ke KPK) semenjak saya dilantik jadi Menteri. Pertama, seminggu setelah dilantik, kami ke sini mohon pendampingan dalam semua program kerja di Kementerian Agama. Dan kali ini kami datang lagi khusus untuk minta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji," jelas Menag, Kamis (23/1/2025). "Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, kami sampaikan semuanya apa yang berpotensi masalah, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami," lanjutnya. Lebih lanjut, Menag menegaskan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan haji untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan. Beberapa isu yang menjadi fokus pembahasan diantaranya transparansi nomor urut jamaah haji, prosedur pergantian peserta akibat meninggal, hingga pengadaan layanan seperti bus shalawat dan catering di Arab Saudi. Menteri Agama berharap pendampingan dari KPK dapat meminimalisasi potensi penyimpangan dan menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien. Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono menyampaikan komitmen KPK untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. KPK juga menyambut baik langkah Kemenag yang melibatkan mereka sejak awal. "KPK mendukung prudensialiti yang dilakukan oleh Menteri Agama dan jajarannya, serta seluruh jajaran pemerintahan yang hadir pada saat ini. Dan kita akan bersama-sama memonitor proses penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025," kata Agus.

Jakarta (PHU)--Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama membuat terobosan dalam operasional haji 1446 H/2025 M. Ditjen PHU mengumumkan daftar nama Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen PHU Hilman Latief dalam rapat daring bersama Staf Khusus Menteri Agama, Sekretaris Ditjen PHU Arfi Hatim, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Akhmad Fauzin, para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Pimpinan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, serta para pimpinan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH). “Daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka melalui website resmi Kementerian Agama dan media. Ini bagian dari transparansi,” tegas Hilman Latief di Jakarta, Kamis (23/1/2025). “Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler. Mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka,” sambungnya. Selama ini, kata Hilman, daftar nama jemaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai tahun ini, daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka. “Sehingga, semua jemaah bisa mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini. Ini komitmen kami terhadap keterbukaan informasi,” jelas Hilman. Kepada para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi, Hilman Latief berpesan agar dapat ikut menyosialisasikan daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji. Tujuannya, agar jemaah bisa tahu lebih awal dan bisa segera melakukan proses pelunasan. “Sosialisasi juga diperlukan dalam rangka mengoptimalkan serapan kuota haji khusus. Tahun lalu, kuota haji khusus masih tersisa 250, lebih besar dari sisa kuota haji regular. Tahun ini pengisian kuota harus lebih maksimal,” sebut Hilman. Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 16.128 jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji berdasarkan nomor urut porsi, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan menjelaskan bahwa pengisian kuota jemaah haji khusus dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025. “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya. “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.

Jakarta (PHU) — Peningkatan pelayanan haji terus dilakukan oleh Kementerian Agama, salah satunya layanan kesehatan kepada jemaah haji reguler. Peningkatan layanan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 yakni memberikan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji tahun 2025 lewat perjanjian MoU antara Kementerian Agama dengan BPJS Kesehatan. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain mengatakan Kementerian Agama pada 12 Desember 2024 telah melakukan penandatangan MoU dengan BPJS Kesehatan tentang perlindungan bagi jemaah haji reguler di bidang kesehatan. “Perjanjian dengan BPJS Kesehatan ini bukan hanya bagi jemaah haji reguler saja tetapi juga bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) baik itu PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Kloter maupun PPIH Arab Saudi,” ucap Muhammad Zain. “Pada tanggal 21 Januari ini kita menindaklanjuti apa yang telah disepakati antara Kementerian Agama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan semua jemaah haji tahun 2025 mendapatkan jaminan pelindungan kesehatan,” ujar Zain.

Jakarta (PHU) - - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kepada jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama untuk memperbarui buku manasik haji dengan melakukan perubahan konten. Pernyataan ini disampaikan Menag Nasaruddin Umar saat memberi arahan dalam Breakfast Meeting di Ruang Operation Room Lantai 2 Gedung Kemenag Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat. Kegiatan yang dipandu Sekjen Kemenag Ali Ramdhani ini membahas kebijakan dan persiapan penyelengaraan haji 1446H /2025M. Tampak hadir para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenag pusat serta diikuti secara daring oleh Kakanwil Kemenag dan Rektor PTKN se Indonesia. "Sudah saatnya kita memperbarui buku manasik haji yang selama ini tidak pernah melakukan perubahan konten. Buku manasik haji harus ada pendalaman. Konten buku manasik yang kita suguhkan kepada jemaah banyak bersifat teknikal. Jadi kita ingin ada tiga hal yang akan diperoleh jemaah dari buku manasik ini yakni jemaah tersenyum di awal, di tengah dan jemaah tersenyum di akhir, " kata Menag, Selasa (21/01/2025). "Mohon juga ada masukan dari para pakar di perguruan tinggi dan Kakanwil dalam perubahan buku manasik haji ini," sambung Menag. Ditambahkan Menag, aspek yang perlu ada dalam buku manasik haji adalah aspek filosofi perhajian itu sendiri. Begitu juga dengan makna spiritual haji atau tasawuf. "Mari kita buat sendiri tasawuf haji versi ahlulsunnah dan Imam Al Ghazali. Insya Allah buku manasik haji Ini bisa menjadikan jemaah mabrur dan merawat kemabruran haji," harap Menag. "Buku manasik haji juga bisa membangkitkan spirit nasionalisme dalam perhajian," tandas Menag. Dalam Breakfast Meeting tersebut, Menag mengapresiasi progres persiapan dan kebijakan dalam penyelengaraan haji 1446H /2025M yang dipaparkan oleh Dirjen PHU Hilman Latief. Untuk itu Menag pun meminta kepada jajaran Kanwil Kemenag se Indonesia untuk mencicil pekerjaan dalam persiapan penyelengaraan ibadah haji tahun 2025. "Para Kakanwil sudah bisa mencicil pekerjaan tentang persiapan haji dari sekarang. Saya mohon kurangi kesalahan, misalnya dari 100 item pekerjaan hanya 5 margin erornya. Jampai sampai kita dianggap tidak profesional apalagi dilakukan pada last minute, " tutup Menag. Penulis BA | Fotografer RD

Jakarta (PHU) --- Dalam dua tahun terakhir, marak informasi palsu atau hoaks seputar lowongan kerja (loker) atau seleksi petugas haji di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat untuk waspada, tidak mudah percaya, dan mengeceknya di web atau media sosial Kementerian Agama. Ada beragam bentuk hoaks info lowongan atau seleksi petugas haji. Salah satunya pada facebook Info Terkini 2025. Akun tersebut memposting meme berlogo Kemenag, BUMN, dan Garuda dengan tulisan sebagai berikut: _Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga._ "Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag," tegas Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025). Menurutnya, proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November - Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat. "Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya," sebut Fauzin, panggilan akrabnya. "Sebagaimana info sebelumnya, hasil seleksi ini rencananya akan diumumkan pada Januari 2025," sambungnya. Fauzin mengimbau masyarakat untuk waspada pada hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Apalagi jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan _(link)_ di dalamnya. Hal itu bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data. "Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data," tandasnya. Humas

Tangerang (PHU) --- Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi Pemerintah Indonesia karena mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan profesional dan humanis. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini berkontributif terhadap peningkatan penyelenggaraan ibadah haji secara global. Menurut Menag, apresiasi ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah saat bertemu dengannya di Jeddah akhir pekan lalu. “Kami mendapatkan apresiasi dari Kerajaan Arab Saudi. Menurut mereka, Indonesia kalau memikirkan sesuatu bukan hanya untuk jemaahnya sendiri tetapi juga untuk kemaslahatan umum untuk haji seluruh dunia dan bagaimana mempromosikan haji yang humanis,” ungkap Menag Nasaruddin setibanya di Bandara Soekarno Hatta usai melakukan lawatan ke Arab Saudi, Kamis (16/1/2025). Haji yang humanis menurut Menag adalah haji yang mencerminkan kepuasan batin. “Jadi kita bukan memamerkan kekecewaan tetapi justru pameran kedamaian, pameran kesejukan. Nah itu sangat diapresiasi, Indonesia dianggap sangat memperhatikan kemaslahatan,” kata Menag. Pemerintah Arab Saudi juga mengapresiasi Indonesia karena pengelolaan haji yang dimiliki amat profesional. “Alhamdulillah kita dibaca (oleh Pemerintah Arab Saudi) bahwa Indonesia sangat profesional. Karena saat ini, langsung kita lihat _on the spot_, apa yang perlu kita perbaiki, kita bicarakan dan itu berbuah poin semuanya,” ungkap Menag yang juga telah meninjau persiapan penyelenggaraan haji di Jeddah, Makkah, dan Madinah.  **Tiga Senyum Jemaah Haji** Menag menambahkan memberikan pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. “Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo. Dan saya minta komitmen ini juga dimiliki oleh kita semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Saya optimis, penyelenggaraan haji ini akan berhasil,” ujar Menag. Ia juga meminta jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan sepenuh hati bagi jemaah haji Indonesia. “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kita ingin husnul khotimah. Kita ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” tuturnya. Saat ini, kata Menag, jemaah haji Indonesia sudah tersenyum karena ada penurunan biaya haji. “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di tanah suci yang betul-betul mereka rindukan mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” ujar Menag. “Senyum ketiga para jemaah haji akan tercipta Ketika mereka pulang dan menjadi haji mabrur. Artinya, manasik haji juga perlu kita perhatikan betul. Kita ciptakan senyuman-senyuman ini,” sambungnya. Humas