Serpong (PHU) — Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi akuntabilitas, profesionalitas layanan, serta keberpihakan terhadap kenyamanan dan keamanan jemaah. Hal ini tercermin dalam laporan hasil pengawasan internal yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agama pada 28 Juli 2025 lalu. Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek layanan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. “Kami melakukan pendampingan dan pengawasan yang bersifat preventif dan korektif agar setiap layanan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan maksimal bagi jemaah,” ujarnya saat memberikan paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M di Serpong, Tangerang, Selasa (29/7/2025). **Kinerja Layanan Embarkasi Meningkat** Layanan embarkasi dinilai sangat memuaskan dengan skor kepuasan jemaah mencapai 85,88. Fasilitas yang disiapkan menunjukkan ramah lansia, profesional, dan nyaman bagi jemaah. Meski masih ditemukan catatan seperti perbaikan sarana kamar mandi dan fasilitas fast track, langkah-langkah perbaikan langsung direspons oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) setempat. “Seluruh temuan langsung ditindaklanjuti di lokasi, dan layanan embarkasi umumnya berjalan baik,” ujarnya. **Akuntabilitas Pengadaan dan Layanan di Arab Saudi Terjaga** Pengadaan layanan di Arab Saudi, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan penyediaan fasilitas di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), secara umum telah dilaksanakan sesuai prosedur. Proses pengadaan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, evaluasi risiko, dan pencegahan kecurangan. Irjen Khairunas menyebut ketika terjadi kendala seperti perbedaan data manifest, keterlambatan pendistribusian kartu Nusuk, atau gangguan mobilitas di Mina, Kemenag menunjukkan respons cepat dan adaptif. "Task force dibentuk bekerja sama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, sementara solusi digital juga mulai diimplementasikan untuk kartu Nusuk," ujarnya. Peningkatan kualitas layanan juga terlihat dari pembaruan kontrak layanan konsumsi dan rekomendasi untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan penyedia yang tidak memenuhi standar. Di sisi transportasi, Kemenag mendorong peningkatan profesionalitas sopir dan penambahan driver asal Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah. Dalam paparannya Irjen Khairunas juga arahan Menteri Agama, bahwa penyelenggaraan haji ideal adalah yang mampu membuat jemaah “tersenyum tiga kali”. "Yakni saat membayar karena biaya yang efisien, saat menunaikan ibadah karena layanan yang maksimal, dan saat pulang karena membawa predikat haji mabrur," pungkasnya. Hasil pengawasan ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian Agama dalam menjaga integritas, transparansi, dan pelayanan yang berorientasi penuh pada kepuasan jemaah. Penguatan sistem, perbaikan prosedur, serta sinergi dengan berbagai pihak menjadi fondasi menuju penyelenggaraan haji yang semakin berkualitas di masa mendatang.

Serpong (PHU) — Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Liliek Marhaendro Susilo, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia tahun 1446H/2025M menunjukkan capaian positif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M, dengan penekanan pada penguatan upaya promotif dan preventif yang dinilai berhasil menurunkan risiko kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci. “Terjadi penurunan kebutuhan layanan kesehatan secara signifikan, baik di Pos Kesehatan Arafah, Muzdalifah, dan Mina maupun pada safari wukuf. Ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang kami terapkan berjalan efektif,” ujar Liliek saat memberikan paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M di Serpong, Tangerang. Selasa (29/7/2025) Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan di titik-titik krusial ibadah haji seperti Arafah dan Mina menurun sekitar 30 hingga 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, hanya 34 jemaah lanjut usia non-mandiri yang mengikuti safari wukuf, turun dari 53 pada musim haji 2024. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) juga mencatat penurunan jumlah kasus pneumonia, penyakit paru obstruktif, dan diabetes melitus dibanding dua tahun terakhir. “Ini hasil dari penguatan tata laksana penyakit serta kesiapsiagaan tim medis kita di lapangan,” jelas Liliek. Meskipun tercatat 447 jemaah meninggal dunia, ia menekankan bahwa program Istithaah kesehatan menunjukkan hasil positif. “Angka kematian di kelompok usia di bawah 60 tahun menurun. Ini indikasi bahwa istitaah kesehatan sudah berjalan baik,” paparnya. Penyebab utama kematian masih didominasi oleh penyakit jantung (47,2%), disusul penyakit paru (23,9%) dan syok septik (15,7%). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sekitar 80% jemaah haji tahun ini memiliki komorbid, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, berkat pembinaan dan pemantauan kesehatan yang intensif, jemaah tetap dapat menjalani ibadah dengan aman. Vaksinasi Covid-19 dan influenza yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga turut mendukung ketahanan fisik jemaah. Upaya pembinaan kesehatan sejak awal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. “Pembinaan kesehatan sejak T-1 tahun sebelum keberangkatan rata-rata mencapai 99,9 persen. Namun yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan sejak dua tahun sebelumnya (T+1), yang saat ini baru mencapai 9,7 persen,” ungkap Liliek. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan calon petugas haji, asosiasi haji, serta pemda dalam pembinaan jemaah. Pemeriksaan kesehatan gratis, skrining JKN, integrasi data antara Kemenkes, Kemenag, dan BPJS juga akan diperkuat untuk mempercepat proses penetapan istitaah. “Semakin cepat skrining kesehatan dilakukan, semakin mudah mengendalikan faktor risiko, dan semakin siap jemaah secara fisik dan administratif,” tegas Liliek. Pusat Kesehatan Haji, tambahnya, akan terus meningkatkan kualitas layanan serta merespons tantangan penyelenggaraan haji, termasuk perubahan kebijakan dari Arab Saudi dan kondisi lingkungan ekstrem di tanah suci. Dengan semangat kolaborasi dan pembenahan sistemik, Liliek optimistis bahwa pelayanan kesehatan haji Indonesia akan semakin prima dalam melindungi jemaah dan memastikan ibadah mereka berjalan khusyuk, sehat, dan aman.

Tangerang (PHU) — Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa seluruh petugas haji yang diberangkatkan adalah untuk satu tujuan utama: melayani jemaah haji Indonesia dengan sepenuh hati. “Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena ke depan Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem multi syarikah akan tetap dipertahankan,” ujar Wamenag saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025). Menurut Wamenag, pelayanan syarikah di Arab Saudi sebenarnya dapat berjalan aman dan tertib jika pengelolaannya dilakukan berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah. “Misalnya, embarkasi Jakarta bisa dilayani penuh oleh satu syarikah. Jika kuotanya kurang, maka ditambah syarikah lain. Dengan perencanaan yang tepat, bahkan sejak awal sudah bisa diprediksi berapa jemaah yang masuk ke tenda di Arafah. Maka tidak akan ada masalah,” jelasnya. Ia mendorong Badan Pengelola Haji (BPH) melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menilai kualitas pelayanan syarikah yang sudah cukup baik dalam mengangkut dan melayani jemaah, meskipun penyedianya berbeda. Wamenag juga menyoroti pentingnya ketegasan komunikasi dari Pemerintah Arab Saudi. “Selama ini, banyak informasi yang kita terima hanya lewat telepon, tanpa surat resmi. Ke depan, hubungan pemerintah dengan pemerintah harus lebih baik untuk melindungi warga negara Indonesia,” tegasnya.

Tangerang (Kemenag) — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atas keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Hal ini Menag sampaikan setelah mengunjungi pameran foto haji dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji bertema “_Legacy, Change, and Continuity_: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Selasa (28/7/2025). Pameran foto tersebut menampilkan dokumentasi nyata kehadiran pemerintah Indonesia dalam mendampingi dan melayani jemaah haji selama di Tanah Suci. Di antaranya, foto-foto penyediaan berbagai fasilitas, seperti pesawat, klinik, hotel, bus antarkota, bus shalawat, layanan katering, fasilitas ramah lansia, pemanfaatan sistem informasi digital, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pameran juga menyoroti dedikasi para petugas haji yang bekerja tanpa kenal lelah demi memastikan kelancaran ibadah jemaah Indonesia.  “Malam ini kita syukuri atas tuntasnya pelaksanaan haji tahun 2025, dengan capaian yang Alhamdulillah,” ujar Menag. Menag menilai, di tengah banyaknya perubahan regulasi yang diberlakukan otoritas Saudi, PPIH mampu melakukan berbagai penyesuaian dengan cepat dan efektif. Ia mengungkapkan, bahkan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat sempat mengunjungi Kantor Daker Makkah dan menyatakan kekagumannya atas kinerja Indonesia. “Mereka mengapresiasi bahwa inilah Indonesia, yang paling mudah melakukan penyesuaian dalam kondisi seperti apa pun,” kata Menag. Menag juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan haji. “Kepada semua pihak yang telah membantu, berkeringat, kami hanya bisa berdoa, semoga Allah memberikan pahala yang sesuai dengan perjuangan yang sama-sama kita lakukan,” ucapnya. “Mari, dengan niat yang sangat luhur, kita mengabdikan diri untuk kejayaan umat dan nama baik bangsa Indonesia ke depan,” tandas Menag.

Tangerang (PHU) --- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan lintas negara dalam penyelenggaraan haji. Hal ini disampaikannya dalam paparan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang digelar di Tangerang, Selasa (29/7/2025). “Isu penting yang ingin saya soroti adalah _inter-state regulation_, bahwa penyelenggaraan haji tidak cukup hanya mengacu pada regulasi nasional, tapi juga harus selaras dengan kebijakan yang berlaku di Arab Saudi,” ujar Hilman. Menurutnya, perubahan kebijakan haji dan umrah yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi pasca pandemi Covid-19 sangat signifikan dan berdampak langsung pada tata kelola haji negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia. Transformasi ini terutama terlihat dari sistem layanan yang kini lebih melibatkan sektor swasta dalam kerangka kebijakan pemerintah. Hilman menjelaskan, sejak 2022, Arab Saudi mulai mengimplementasikan sistem layanan berbasis Muassasah. Setahun kemudian, pada 2023, muncul nomenklatur baru yaitu Syarikah, meski saat itu karakteristiknya masih menyerupai Muassasah. Aturan baru tentang Syarikah mulai diterapkan pada 2024, di mana satu perusahaan hanya diperkenankan melayani maksimal 100.000 jemaah. “Tahun ini, Saudi membuka lebih banyak syarikah, termasuk yang non-muassasah, untuk melayani jemaah dari berbagai negara. Dan untuk 2026 mendatang, kemungkinan diberlakukan sistem multisyarikah terbatas, di mana misi haji dengan lebih dari 100.000 jemaah bisa dilayani lebih dari dua syarikah, tentu dengan izin khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi (Kemenhaj),” paparnya.  Hilman menyebut, dinamika kebijakan yang terus berkembang ini menuntut kesiapan dan sinergi yang kuat, tidak hanya antarlembaga dalam negeri, tetapi juga dengan mitra internasional. “Di dalam negeri, perlu kolaborasi erat antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Pemda, TNI/Polri, maskapai penerbangan, otoritas bandara, perguruan tinggi, pondok pesantren, penyedia katering, hingga ormas Islam. Di luar negeri, kita harus memperkuat koordinasi dengan GACA, rumah sakit, rumah pemotongan hewan, SFDA, serta para penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi,” tandasnya. Rakernas Evaluasi Haji 2025 ini berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025, dan melibatkan sejumlah pihak, antara lain Badan Penyelenggara (BP) Haji, Komisi VIII DPR RI, Kedutaan Besar Arab Saudi, Kementerian/Lembaga terkait, BPKH, serta Kanwil Kemenag se-Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih sinergis dan berkelanjutan ke depan. Fotografer: Romadanyl

Tangerang (PHU) —- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji Tahun 1446 H/2025 M. Forum Rakernas kali ini mengusung tema “_Legacy, Change and Continuity:_ Mewariskan Fondasi, Mengawalkan Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”. “Tema tersebut menyoroti pentingnya menjaga warisan nilai-nilai positif, merangkul perubahan zaman, dan memastikan keberlanjutan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief dalam sambutannya di Tangerang, Senin (28/7/2025). Turut hadir, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambari, serta para anggota Amirul Hajj dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait. Dalam laporannya, Hilman mengatakan bahwa kloter terakhir jemaah haji Indonesia telah tiba kembali di Tanah Air pada 11 Juli 2025. “Total 203.149 jemaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi dalam 525 kloter. Mereka diberangkatkan melalui 14 embarkasi dan terbagi dalam dua gelombang keberangkatan, yaitu melalui Bandara Madinah dan Bandara Jeddah,” terang Hilman. Dalam perjalanannya, sambung Hilman, terdapat sejumlah dinamika yang terjadi selama masa operasional haji. “Namun alhamdulillah berkat kerja sama para pihak, seluruh dinamika tersebut dapat terselesaikan dengan baik sebelum fase puncak ibadah haji,” pungkasnya. Hilman mengatakan Rakernas Evaluasi Haji menjadi momentum penting bagi Kementerian Agama dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan di masa depan.  “Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan aspek keberlanjutan yang positif bagi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang,” harapnya. Hilman pun menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah mengabdikan diri, baik sebagai petugas bimbingan ibadah, kesehatan, layanan teknis, hingga rekan-rekan media. “Terima kasih atas peluh, tenaga, dan cinta yang disematkan dalam setiap langkah pelayanan kepada jemaah haji Indonesia,” tutup Hilman. Kegiatan yang digelar selama 4 (empat) hari kedepan ini akan menjadi forum bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembahasan akan dibagi kedalam 5 komisi, yaitu: **Komisi A**: terkait Manajemen Manasik dan Mekanisme Pengelolaan, serta Pola Rekrutmen dan Pembinaan Petugas Haji **Komisi B**: terkait Manajemen Pemvisaan, Penerbangan dan Layanan Kesehatan **Komisi C**: terkait Penyediaan Layanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Jemaah Haji di Arab Saudi **Komisi D**: terkait Pemilihan Syarikah, Layanan Masyair dan Masar Nusuk **Komisi E**: terkait Penetapan BPIH dan Percepatan Pelunasan Bipih Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta UPT Asrama Haji se-Indonesia. Fotografer: Romadanyl

Tangerang (PHU) --- Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya proses evaluasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Gus Irfan, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa setiap kelebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya patut diterima sebagai penyemangat. Hal ini disampaikan Gus Irfan saat memberi sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M yang digelar Kementerian Agama di Atria Hotel, Tangerang, Senin (28/7/2025). "Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki. Dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat," ujar Gus Irfan. Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pethajian tersebut, Gus Irfan menekankan bahwa proses evaluasi harus menjadi ruang untuk muhasabah, bukan ajang mencari-cari kesalahan. Gus Irfan juga menyinggung masukan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi serta hasil evaluasi dari Tim Pengawas Haji DPR RI. Menurutnya, semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan. Terkait legacy yang menjadi tema evaluasi, Gur Irfan memahami itu sebagai warisan tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah. “Seperti tema acara kali ini ada kata legacy, Legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ungkapnya. Rakernas evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan arah kebijakan haji ke depan, termasuk proses pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji pada 2026. "Kalau 2025 adalah tahun transisi, maka 2026 adalah tahun pengalihan. Pengalihan ini mencakup banyak hal, termasuk pengalihan SDM," jelas Gus Irfan. Ia juga menyampaikan bahwa proses panjang hingga disahkannya Rancangan Inisiatif telah dilalui dan kini menjadi landasan penting untuk pembenahan ke depan. "Ini bukan proses instan. Butuh waktu. Tapi kami berkomitmen untuk terus melangkah dengan tanggung jawab dan keterbukaan," pungkasnya. Formula 5BPH dan Sukses Haji 2025 Sebelumnya, dalam momen penutupan operasional haji yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Jl MH Thamrin Jakarta, 14 Juli 2025, Menag menjelaskan, sukses haji tahun ini, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH. Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji. Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yaitu: percepatan penyiapan regulasi haji, percepatan proses transisi, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan, dan mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. “Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag.

Tangerang (PHU) --- Setelah 75 tahun menjadi penyelenggara ibadah haji Indonesia, Kementerian Agama saat ini siap menyerahkan tongkat estafet kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH). Hal ini ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M di Serpong, Tangerang. Dalam Rakernas yang mengusung tema “Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji”, Menag berharap dengan beralihnya tongkat estafet tersebut, kualitas penyelenggaraan haji Indonesia akan semakin baik. “Kita berdoa, semoga ke depan seluruh kualitas layanan haji akan semakin baik dengan adanya badan baru yang fokus mengelola penyelenggaraan haji,” ungkap Menag Nasaruddin Umar, Senin (28/7/2025). Lebih lanjut, Menag Nasaruddin Umar juga berharap berbagai regulasi yang terkait dengan peralihan kewenangan juga dapat segera terselesaikan. Menag juga memastikan tidak ada niat sedikit pun dari pihaknya untuk menghambat proses peralihan. Segala langkah yang diambil, kata Menag, semata-mata mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan lintas kementerian. “Sama sekali tidak ada niat yang sekecil apa pun untuk menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Semata-mata kalau itu terjadi adalah karena kami mengikuti petunjuk dari kolega di kementerian lain, dan juga tentu peraturan-peraturan yang ada,” terangnya.  Menag mengungkapkan, selama 75 tahun Kemenag memegang kewenangan penyelenggaraan haji, banyak pengalaman berharga yang telah dialami. "Kita sangat yakin semua Menteri Agama yang pernah ada sangat bersusah payah untuk menemukan cara yang terbaik, bagaimana melayani jemaah haji seperti yang diharapkan dan dicita-citakan oleh semua pihak," lanjutnya. Ia menegaskan, meski kewenangan utama pelaksanaan haji akan beralih ke BP Haji, Kementerian Agama tetap memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk turut membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. “Diminta atau tidak diminta, Kementerian Agama wajib membantu BP Haji. Ini adalah urusan agama Islam, sebagaimana juga kami mengurus agama-agama lain,” tegas Menag. Seiring dengan transisi kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Menag menilai ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Kementerian Agama di bidang-bidang lainnya.  "Bagi kami, insyaallah, mungkin ini yang terbaik untuk kita semua. Dengan beralihnya urusan haji ke badan khusus, maka insyaallah Kementerian Agama pun juga akan melaksanakan tugas mungkin dengan lebih lincah, lebih tepat, dan cepat," jelasnya. "Karena kita punya banyak direktorat jenderal, ya. Ada Pendidikan Islam, Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi," tambahnya. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi’i, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, anggota Amirul Hajj, serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama dan BP Haji.

Bogor (PHU) — Pelindungan jemaah menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, terutama menyangkut kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Koordinasi dan kesepakatan hukum antara pemerintah dan penyedia layanan asuransi menjadi kebutuhan mendesak demi memastikan hak dan kewajiban jemaah terpenuhi secara utuh. Hal itu disampaikan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nugraha Stiawan, dalam kegiatan bertajuk Prospektif Policy Kebijakan Pengawasan Haji Khusus dengan Perusahaan Asuransi Syariah yang berlangsung di Hotel Permata, Bogor, Senin (28/7/2025).  “Kita perlu memperhatikan secara serius berbagai case yang sudah pernah terjadi maupun yang berpotensi muncul ke depan,” ujar Nugraha. Ia menekankan pentingnya merumuskan konsepsi perlindungan kesehatan yang tidak hanya mencakup wilayah Arab Saudi, namun juga negara-negara transit yang dilalui jemaah. Menurutnya, kerja sama asuransi seharusnya mencakup semua titik perjalanan untuk menjamin perlindungan secara menyeluruh. “Perlindungan kesehatan idealnya mencakup seluruh rangkaian perjalanan jemaah, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di negara-negara transit,” ujar Nugraha. Nugraha menambahkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengatur sistem pengawasan agar persoalan-persoalan yang pernah terjadi tidak terulang kembali, serta mengantisipasi potensi kasus-kasus serupa di masa mendatang. “Kami berharap diskusi hari ini bisa menjadi kontribusi nyata, dan semoga semua yang kita bahas dicatat sebagai amal ibadah,” imbuhnya.  Senada dengan itu, Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, Mahmudi Affan Rangkuti, menegaskan urgensi keberadaan asuransi dalam penyelenggaraan haji khusus. “Keberadaan asuransi itu mutlak. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan hukum yang mengikat antara pemerintah dengan pihak asuransi,” terang Affan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian perjanjian kerja sama secara cepat dan tuntas. “Perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pihak asuransi harus segera diselesaikan agar hak dan kewajiban jemaah dapat terlindungi,” tegasnya. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan perusahaan asuransi dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). (Hikam) Editor: Husni Anggoro

Jakarta (PHU) – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag, Hilman Latief, memberikan apresiasi terhadap performa ketepatan waktu penerbangan haji tahun ini. “OTP (On Time Performance)-nya sangat bagus, Insya Allah,” kata Hilman saat hadir dalam pertemuan Rekonsiliasi Data Angkutan Udara Jemaah Haji 1446 H, Senin (28/7/2025) pagi. OTP penerbangan merupakan indikator kinerja ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat jemaah haji. Data OTP membantu penyelenggara memantau operasional penerbangan secara real-time. Hilman menambahkan bahwa sinergi dan koordinasi antara Ditjen PHU, Kementerian Perhubungan, dan pihak maskapai harus terus ditingkatkan ke depannya. “Insya Allah kita akan terus berkoordinasi dalam pertemuan-pertemuan,” pungkas Hilman.  Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), untuk operasional haji tahun ini Saudia Airlines mengangkut 250 kloter jemaah haji, disusul Garuda Indonesia sebanyak 246 kloter dan Lion Air 28 kloter. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, yang turut hadir, menekankan pentingnya koordinasi intensif antar pihak demi keselamatan dan kelancaran penerbangan. Ia menyoroti perlunya mitigasi cepat atas isu-isu yang berpotensi mengganggu, termasuk ancaman yang ternyata tidak terbukti. Hal ini menyusul adanya dua penerbangan kepulangan jemaah haji yang mengalami ancaman bom pada 17 dan 21 Juni 2025, sehingga diperlukan pendaratan darurat di Bandara Kualanamu, Medan. Setelah dilakukan penyisiran, tidak ditemukan bahan peledak dan pesawat dinyatakan aman. "Maskapai perlu mitigasi lebih awal, bahwa itu (informasi ancaman bom -red) adalah hoaks. Bagaimana cara mitigasinya perlu disiapkan,” ujar Zain. Zain juga menyampaikan apresiasi kepada pihak maskapai atas kecepatan respons mereka dalam mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan. “Terima kasih untuk maskapai yang fast respon ketika muncul permasalahan dalam proses penerbangan kemarin,” tandasnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dditjen PHU M. Arfi Hatim, serta perwakilan dari tiga maskapai pengangkut jemaah haji Indonesia tahun ini, yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines. Kontributor: M.A. Maulana