Jakarta (PHU) — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menerima audiensi dari Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI beserta jajaran di ruang kerjanya di Kantor Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat. BKPN merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan pelindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat. Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari mengatakan bahwa audiensi yang dilakukan bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan Ditjen PHU Kemenag dalam peningkatan layanan kepada jemaah haji Indonesia. “Kami memiliki 11 sektor prioritas yang mencakup berbagai bidang yang penting untuk pelindungan konsumen, walaupun haji belum termasuk didalamnya, tapi kami juga ingin bekerja sama dengan Ditjen PHU sehingga nanti terbentuk konsep haji yang ramah konsumen,” jelas Fitrah saat membuka diskusi di Jakarta, Kamis (8/5/2025). Sebelas sektor prioritas yang dimaksud meliputi barang elektronik, telematika, kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa perhotelan, jasa rekreasi, perdagangan _online_, serta aset keuangan digital.  Fitrah mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menjembatani peningkatan kualitas layanan kepada jemaah dalam seluruh rangkaian ibadah haji, termasuk saat fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), agar masalah yang terjadi dapat ditangani secara cepat. “Kami siap menjembatani, contoh terkait skema pengaduan jemaah, bagaimana dan seperti apa alur penanganannya, jika ada komplain dari jemaah apakah bisa langsung lapor ke Ketua Regu atau harus ke Kepala Daker,” terang Fitrah. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengatakan bahwa sejak pandemi Covid-19 berakhir, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan banyak kebijakan baru yang memiliki perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. “Setiap tahun kami mengalami situasi yang berbeda, apalagi pasca Covid kebijakan Saudi baru semua yang juga berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi kami masih terus belajar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” imbuh Hilman. Menurutnya, transisi layanan haji dari Muassasah ke Syarikah menjadi salah satu perubahan besar dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, uji coba penggunaan Kartu Nusuk sebagai kartu identitas jemaah haji yang diberikan pada operasional haji tahun 2024 juga sudah diberlakukan sebagai identitas wajib bagi jemaah haji. “Saat ini sudah sangat lebih ketat, visa haji diperiksa dan Kartu Nusuk sudah dibagikan sejak awal,” tambah Hilman. Untuk peningkatan layanan kepada jemaah saat fase puncak Armuzna, terutama kepada jemaah haji dengan kategori lansia dan risiko tinggi (risti), Hilman mengatakan Kementerian Agama telah menyiapkan skema tanazul dan murur yang lebih terorganisir. “Insya Allah mitigasi program tanazul telah kita siapkan untuk 37 ribuan jemaah, sementara untuk kebijakan murur tahun lalu sudah berjalan lancar, tinggal kita perkuat lagi. Jadi konsep ramah lansia yang selama ini diusung bukan mengabaikan konsumen tapi untuk melindungi jemaah,” pungkas Hilman. Ia pun berharap kedepannya sinergi antara Kementerian Agama dengan BPKN RI terkait pelindungan jemaah haji dapat lebih diperkuat.  Turut hadir, Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji Ramadhan Harisman, serta anggota tim audiensi dari BPKN RI. Fotografer: Romadanyl

Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama secara resmi meluncurkan pusat kendali haji atau _Hajj Command Center (HCC)_ di Gedung Siskohat Lantai 1 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Jakarta. _Hajj Command Center_ akan menjadi pusat kendali data dan informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji, seperti data jemaah haji, data pelunasan, pengisian kuota dan open seat, pergerakan jemaah dari Indonesia dan Arab Saudi, data kepulangan jemaah, serta data jemaah wafat dan sakit. “Kita perlu kendali yang bisa kita pantau bersama dari berbagai sisi dan berbagai tempat, selain itu HCC juga menjadi bagian dari kita untuk memperbaiki proses operasional haji, dimana di dalamnya sudah termasuk sarana pengaduan (Kawal Haji) dan _call center_,” ungkap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief saat hadir dalam Peresmian _Hajj Command Center_ di Jakarta, Rabu (7/5/2025). Hilman mengatakan, pendirian _Hajj Command Center_ merupakan kelanjutan dari seluruh proses panjang yang pernah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Ditjen PHU. “Dari pertama kali membuat _database_ bernama Siskohat yang sudah sangat luar biasa, yang saat ini sudah berumur lebih kurang 30 tahun,” tambah Hilman.  _Hajj Command Center_, lanjut Hilman, juga dapat dioptimalkan dalam konteks pengambilan keputusan dan suplai data yang _real time_. “Kita coba bawa ke level yang lebih praktis dan lebih nyaman untuk dipresentasikan,” pungkasnya. Sementara itu Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim menjelaskan bahwa gagasan HCC ini muncul saat diskusi bersama terkait skema pergerakan jemaah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). “_Hajj Command Center_ ini menampilkan 9 layar (_dashboard_) yang kami anggap sudah representatif dengan menampilkan data dan informasi yang penting khususnya pada masa operasional haji tahun ini,” terang Arfi dalam laporannya. Selain adanya fitur pengaduan masyarakat, _Hajj Command Center_ juga dapat mempermudah pimpinan dalam memperoleh data yang cepat dan akurat dalam upaya pengambilan kebijakan, melalui integrasi dan analisis data yang dilakukan. Apresiasi turut disampaikan Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Teguh Dwi Nugroho. Pada kesempatan yang sama, ia menuturkan bahwa kehadiran Hajj Command Center merupakan kemajuan luar biasa dari Ditjen PHU Kementerian Agama dan bentuk dari upaya peningkatan layanan haji tahun ini serta keterbukaan informasi publik. “Saya yakin pembangunannya (_Hajj Command Center_ -red) melibatkan kolaborasi yang sangat aktif antara Ditjen PHU dan BP Haji,” kata Teguh. Menurutnya, penyelenggaraan haji memerlukan fungsi kontrol yang ketat, terpadu, konsistensi, dan mendukung untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karenanya, kehadiran _Hajj Command Center_ dianggap penting sebagai salah satu upaya mewujudkan pusat kendali untuk koordinasi, pemantauan dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Harapan kedepannya semoga _Hajj Command Center_ ini hadir di setiap embarkasi, tidak hanya di pusat, yang mencerminkan kearifan lokal embarkasi bersangkutan,” ujar Teguh. **Satu Haji, Integrasi Haji Pintar dan Umrah Cerdas** Selain meresmikan Hajj Command Center, Ditjen PHU juga meluncurkan aplikasi Satu Haji, atau Sistem Aplikasi Terpadu Umrah dan Haji. Aplikasi yang berbasis seluler (mobile apps) ini merupakan integrasi dari dua aplikasi sebelumnya yaitu Haji Pintar dan Umrah dan Cerdas.  Satu Haji menawarkan kemudahan-kemudahan bagi jemaah umrah dan haji serta masyarakat luas dalam mengakses layanan terkait penyelenggaraan haji dan juga umrah. Dengan aplikasi ini, calon jemaah juga dapat mendaftar haji dengan mudah melalui fitur pendaftaran haji secara elektronik. “Satu Haji merupakan rebranding dari aplikasi-aplikasi sebelumnya, dan dapat digunakan sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan secara online dan sarana informasi yang dapat diakses seluas-luasnya,” jelas Arfi. Turut hadir, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain, Direktur Bina Haji Musta'in Ahmad, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan, Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus M. Affan Rangkuti, serta Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Amir Hamzah.

Jakarta (PHU) --- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief kembali mengimbau kepada para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk menjalin kerja sama dengan rumah sakit di Arab Saudi. Hal ini disampaikannya saat membuka secara resmi kegiatan Orientasi Petugas Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M di Jakarta. Hilman menegaskan perlu adanya skenario pelindungan dan asuransi terhadap jemaah haji khusus yang sakit di Arab Saudi serta skema kerja sama dengan pihak rumah sakit yang ada di sana. “Kalau ada orang sakit di haji khusus, mekanismenya seperti apa, dokternya bagaimana, dibawa kemana, kerjasamanya dengan siapa, siapa mitranya sudah ada atau belum, asuransinya kemana dan lain-lain. Inilah yang perlu disiapkan,” ujar Hilman kepada pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta calon petugas haji khusus yang hadir, Selasa (6/5/2025). Pemerintah telah menetapkan kuota haji khusus sebanyak 8% dari total kuota jemaah haji Indonesia, yaitu sebanyak 17.680 jemaah. Sementara petugas haji khusus sendiri berasal dari 156 pemegang bendera yang berasal dari 336 PIHK yang memberangkatkan jemaah haji khusus pada tahun ini. “Saya dapat kabar dari seseorang yang mungkin dilayani oleh travel Bapak Ibu, ketika ada jemaah yang sakit, sudah tidak ada yang menangani, baik oleh pihak travel maupun rumah sakitnya. Ini yang menjadi penting bagaimana PIHK dapat bermitra dengan rumah sakit di sana,” jelas Hilman. Ia memandang bahwa keterjaminan jemaah dengan asuransi yang ada perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama haji khusus. “Saya sudah minta pada Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus untuk menyiapkan standar _insurance coverage_ yang harus dimiliki dan diterapkan oleh semua PIHK yang akan memberangkatkan jemaahnya, kemudian desain model kerja sama dengan rumah sakit di Saudi,” tandas Hilman.

Cipondoh (PHU)--Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar resmi melepas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Nasaruddin berpesan agar para petugas haji bekerja dengan baik dan ikhlas. Pelepasan digelar di Asrama Haji Banten, Cipondoh, Tangerang, Rabu (7/5/2025). Petugas haji yang dilepas hari ini merupakan petugas haji untuk Daerah Kerja Makkah. Nasaruddin awalnya mengingatkan para petugas haji untuk bersyukur. Dia mengatakan ada doa orang lain yang membantu para petugas haji saat ini terpilih. "Bersyukur kehadiran Allah, betapa banyak orang rebutan jadi petugas tapi yang dipanggil Allah adalah kalian," ujar Nasaruddin. Dia meminta para petugas haji melayani jemaah haji dengan ikhlas. Dia berharap petugas haji tidak marah-marah selama bertugas di Saudi. "Jangan hanya semangat di sini, tapi nggak di sana," ucapnya. Nasaruddin mengimbau para petugas haji tak memaksakan diri dalam beribadah di Tanah Suci. Dia mengatakan tugas utama para petugas haji ialah melayani jemaah. Dia mengatakan petugas juga harus menjaga sikap di Saudi. Dia mengatakan para jemaah haji merupakan tamu Allah sehingga harus dilayani dengan baik. "Saya minta standar ini digunakan seluruh petugas haji. Tersenyum lah terhadap orang yang memaki-maki anda. Kita harus ikhlas," ujarnya. Nasaruddin berpesan petugas haji Indonesia untuk ramah kepada semua pihak. Dia mengatakan petugas haji harus selalu kompak dalam bertugas. Dalam acara ini, Menag juga menyerahkan pataka bendera Merah Putih kepada Kolonel Harun Alrasyid yang merupakan Kepala Bidang Pelindungan Jemaah (Linjam). Sebelumnya, Kemenag telah memberangkatkan petugas haji Daerah Kerja Madinah dan Daker Bandara pada 28 April 2025. Mereka telah bertugas di Madinah untuk membantu dan melayani jemaah haji RI gelombang pertama.

Jakarta (PHU) --- Untuk pertama kalinya, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) menyelenggarakan Orientasi Petugas Haji Khusus Tahun 1446 H/2025 M. Kegiatan ini digelar dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus yang akan dimulai pada 13 Mei 2025. Dalam arahannya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief menyampaikan pentingnya kegiatan orientasi dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi dalam rangka memperkuat layanan terhadap jemaah haji, khususnya jemaah haji khusus. “Yang paling penting adalah sikap amanah, sikap yang adil, ada kemaslahatan, dan ada. Baik haji reguler maupun haji khusus, yang kita berikan adalah pembinaan pelayanan perlindungan bagi jemaah,” ujar Hilman di Jakarta, Selasa (6/5/2025). Selain itu, Hilman juga menekankan pentingnya komunikasi yang terjalin antar petugas haji. Walaupun memiliki latar belakang instansi yang berbeda, ia mengharapkan adanya kekompakan di antara sesama petugas. “Kita berharap tim medis yang menjadi bagian integral dari Kemenkes juga dapat membangun interaksi dan koneksi, termasuk komunikasi dan koordinasi terhadap situasi-situasi darurat, apalagi haji tahun ini melibatkan banyak syarikah jadi tambah kompleks,” tambah Hilman. Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus pada Ditjen PHU, Nugraha Stiawan dalam laporannya mengungkapkan kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman petugas dan persamaan persepsi atas kebijakan pelayanan penyelenggaraan haji yang berkaitan dengan peraturan terbaru di Arab Saudi serta kebijakan pelindungan dan pelayanan kesehatan jemaah haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.  “Peserta kegiatan ini adalah para petugas haji khusus yang berasal dari 156 pemegang bendera yang telah diusulkan oleh setiap PIHK yang berasal dari 336 PIHK yang memberangkatkan jemaah haji khusus pada tahun ini,” terang Nugraha. Kegiatan yang diselenggarakan selama 1 (satu) hari ini melibatkan narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait antara lain Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Urusan Haji (KUH) Indonesia. “Insya Allah kloter pertama akan terbang pada tanggal 13 Mei, tinggal satu minggu lagi. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji khusus pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan terbaik pada seluruh jemaah haji Indonesia,” tandas Nugraha.  Turut hadir Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim, Direktur Bina Haji Musta’in Ahmad, serta Kasubdit Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji Khusus di Dalam Negeri pada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Tree Agung Nugroho.

Madinah (PHU)—Jemaah haji Indonesia yang akan bertolak ke Tanah Suci diimbau untuk tidak membawa barang berlebihan terutama rokok. Pasalnya imigrasi Arab Saudi khususnya di bandara Madinah sangat ketat dengan aturan barang bawaan jemaah. Jika kedapatan barang akan disita dan dikenakan denda kepada jemaah. Sebelumnya sebanyak empat koper jemaah haji Indonesia tertahan di bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pada Senin (5/5/2025) malam Waktu Arab Saudi. Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara Abdul Basir menjelaskan, dua dari empat koper yang sudah diperiksa, isinya adalah rokok dalam jumlah banyak. "Rokok ini disita oleh otoritas Arab Saudi, karena memang jumlahnya dibatasi," ujar Basir di Madinah, Arab Saudi, Selasa (6/5/2025). Basir pun mengimbau kepada jemaah haji Indonesia yang belum berangkat untuk mematuhi aturan penerbangan dalam membawa barang bawaan. “Terutama batasan jumlah rokok. Aturan di Bandara Madinah sangat ketat, kalau pun ingin membawa rokok cukup 200 batang saja atau 2 slop. Karena denda yang menanti bisa berkali kali lipat dari rokok yang dibawa,” kata Basir.

Madinah (PHU)—Ketua Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis Muhammad Hanafi menyapa dan memotivasi petugas haji Indonesia Daerah Kerja (Daker) Bandara untuk senantiasa berkomitmen berikan layanan prima kepada jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Hal ini disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Kemenag saat meninjau layanan di 4 titik pintu kedatangan jemaah haji di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, Selasa (6/5/2025). Didampinggi Kadaker Bandara Abdul Basir dan Sekretaris Daker Bandara Ihsan Faisal, Muchlis mengawali dengan meninjau area paviliun "keong" atau ruang tunggu bagi jemaah haji yang keluar melalui terminal haji sebelum menaiki bus. Muchlis juga menyempatkan mengunjungi Sekretariat Indonesia di Terminal Haji Bandara Madinah. Kemudian melanjutkan berjalan kaki ke Terminal Internasional dan berakhir di Terminal Fast Track (Makkah Route) yang berada di lantai dasar bandara AMMA. “Teruslah komitmen memberikan layanan prima kepada jemaah haji Indonesia,” kata Muchlis saat menyapa petugas di Bandara Fast Track. Menurut Muchlis petugas di Bandara melayani jemaah dengan sigap khususnya jemaah disabilitas dan lansia terutama di pintu kedatangan Fast Track. “Saya menyaksikan langsung pelyanan yang diberikan petugas di bandara membuat jemaah nyaman,” sambung Muchlis. Selain memotivasi petugas, Muchlis juga menyapa jemaah Kloter 13 Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG-13) di Terminal Fast Track. "Kalau ada keluhan, sampaikan kepada petugas yang pakai baju warna biru," ujar Muchlis disambut senyum bahagia jemaah.

Madinah (PHU) – Hari kelima kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah. Berdasarkan data Siskohat pukul 07.00 Waktu Arab Saudi, sebanyak 34.272 jemaah haji reguler telah tiba. Dari jumlah itu, 7.376 di antaranya adalah jemaah lansia, atau sekitar 21,5 persen dari total yang sudah datang. Melihat proporsi lansia yang cukup besar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi langsung memperkuat sistem layanan dengan pendekatan ramah lansia dan inklusif. Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis Hanafi, menjelaskan bahwa perhatian terhadap jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi menjadi prioritas sejak hari pertama kedatangan. “Petugas-petugas kita sudah disiapkan khusus untuk menangani lansia. Bahkan orang yang baru pertama kali ke luar negeri pun bisa bingung. Apalagi lansia,” jelas Muchlis saat ditemui di Kantor Daker Madinah, Senin malam (5/5) pukul 23.00 Waktu Arab Saudi. Ia menekankan bahwa pendampingan adalah kunci utama pelayanan bagi lansia. Pendekatan ini diterapkan tidak hanya dalam aktivitas ibadah di Masjid Nabawi, tetapi juga saat mobilisasi dan penginapan. Muchlis juga memberikan imbauan penting: jemaah lansia diminta tidak memforsir diri untuk ibadah berlebihan sejak di Madinah. Sebab, fase ibadah paling berat justru berada di Makkah saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Jangan sampai sekarang mereka terforsir, nanti pada saat puncaknya kesehatannya tidak baik. Ini yang kita jaga betul,” tegasnya. Selain soal mobilitas, aspek konsumsi juga menjadi sorotan penting. PPIH menerima keluhan bahwa beberapa makanan yang disajikan dinilai tidak ramah lansia, terutama karena terlalu pedas atau penggunaan bumbu yang kurang sesuai. Muchlis langsung melakukan evaluasi. “Intinya, makanan ini bukan cuma halal, tapi juga harus baik dikonsumsi oleh lansia. Gizinya terpenuhi, tepat waktu penyajiannya, dan rasanya tidak menyulitkan,” kata Muchlis. Ia menjelaskan bahwa sejak sebelum Ramadan, pihaknya sudah melakukan uji standar bumbu dan menyiapkan tim konsumsi yang terdiri dari tenaga ahli, termasuk dari Poltekpar Bandung. Namun, penyesuaian tetap bisa dilakukan di lapangan. Jemaah yang memiliki kebutuhan konsumsi khusus, termasuk lansia yang dalam pemantauan medis, bisa melapor ke petugas hotel. Tim konsumsi PPIH akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari, termasuk menyesuaikan menu jika diperlukan. Dengan kedatangan yang masih akan terus berlangsung hingga mencapai 203.320 jemaah, pendekatan pelayanan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lansia menjadi bagian penting dalam keberhasilan operasional haji 2025. Terutama, agar para jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berhaji dapat menjalaninya dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Madinah (PHU) – Paspor memang dokumen penting sebagai identitas warga negara Indonesia saat di nergara lain, termasuk selama di Tanah Suci. Namun, dalam konteks pelaksanaan ibadah haji 2025, ada satu kartu yang perannya justru jauh lebih krusial: Kartu Nusuk. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang juga Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Muchlis Hanafi, saat ditemui usai rapat koordinasi bersama tim Daker Madinah di kantor Daker, Senin malam (5/5) pukul 23.00 Waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 03.00 WIB. “Nusuk ini seperti nyawa kedua jemaah. Bahkan, dalam konteks operasional ibadah haji, 'lebih penting' daripada paspor,” ujar Muchlis. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Tanpa membawa Kartu Nusuk, seorang jemaah tidak akan diizinkan masuk ke wilayah Makkah, apalagi mengikuti rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Bahkan, layanan lain selama di Tanah Suci pun terintegrasi dengan kartu ini. Data Siskohat pada Selasa pagi (6/5) pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (pukul 10.00 SIB), tercatat 86 kloter dengan total 33.475 jemaah sudah tiba di Madinah dari target 203.320 calon jemaah. Artinya, akan ada lebih dari 400 kloter lagi yang menyusul, ditambah jemaah dari negara lain. Kepadatan Madinah dan Masjid Nabawi tak terelakkan. Maka, keberadaan dan penggunaan Kartu Nusuk menjadi sangat vital. Untuk informasi, kartu Nusuk adalah identitas digital resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sejak 2024. Bentuknya berbahan PVC berukuran panjang, dengan dominasi warna putih-cokelat, berisi foto jemaah, kode QR, dan nomor visa. Fungsi utamanya adalah verifikasi jemaah resmi untuk mencegah masuknya jemaah ilegal. Setibanya di hotel, Kartu Nusuk akan dibagikan maksimal dalam waktu 1x24 jam oleh syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji. Proses distribusi bahkan disertai pemotretan sebagai bukti serah terima. Lantaran pentingnya dokumen ini, Muchlis menekankan agar Kartu Nusuk selalu dikalungkan oleh jemaah ke manapun mereka pergi. Ini tidak hanya memudahkan identifikasi jika tersesat, tetapi juga menyelamatkan mereka dari potensi penolakan di berbagai titik layanan. Jika hilang, proses penggantian tidak mudah dan membutuhkan pelaporan ke petugas hotel, kloter, hingga koordinasi ulang dengan pihak syarikah. Bahkan, jemaah bisa tertahan dalam perjalanan ke Armuzna jika tidak memiliki kartu ini. “Saya minta petugas terus edukasi jemaah. Ini bukan sekadar kartu, tapi tiket utama untuk seluruh proses ibadah haji. Karena nusuk ini lebih lengkap dari paspor,” tegas Muchlis. Dengan arus kedatangan yang masih panjang, serta sistem keamanan yang ketat di seluruh titik layanan ibadah, pemahaman dan kedisiplinan jemaah dalam menjaga kartu Nusuk menjadi kunci. Karena kali ini, satu lembar kartu bisa menentukan kelancaran seluruh rangkaian haji mereka. (mch2025)