Makkah (PHU) -- Menjelang puncak haji tanggal 9 Zulhijjah 1446 H/ 5 Juni 2025, PPIH Arab Saudi mengumumkan penghentian sementara bus shalawat mulai 1 Juni 2026. Selain itu, PPIH Arab Saudi mendistribusikan makanan siap saji untuk dikonsumsi jemaah pada tanggal 7,8 dan 13 Zulhijjah 1446 H. Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Arfi Hatim menginformasikan, layanan bus shalawat akan dihentikan sementara mulai Minggu, 5 Zulhijjah 1446 H atau 1 Juni 2025, pukul 12.00 WAS. Penghentian ini dilakukan karena seluruh armada bus akan ditarik oleh otoritas Arab Saudi untuk dipersiapkan mengangkut jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. "Layanan bus shalawat akan kembali beroperasi pada Selasa, 14 Zulhijjah 1446 H atau 10 Juni 2025, pukul 00.00 dini hari WAS," terang Arfi Hatim. Dengan penghentian sementara operasional bus shalawat ini, pihaknya mengimbau agar jemaah memperbanyak ibadah di hotel dan berfokus pada persiapan puncak ibadah haji. 'Kami sangat memahami keinginan jemaah untuk tetap memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Namun, pada masa jeda layanan ini, kami mohon jemaah tetap beribadah di hotel masing-masing. Fokus pada persiapan puncak ibadah haji yang akan tiba 5 hari mendatang. Isi hari hari dengan ibadah yang minim tenaga, tetapi maksimal pahala, seperti berdzikir, membaca alQuran, atau memperdalam ilmu manasik dan makna ibadah haji yang kita lakukan," ucapnya. **Distribusi Makanan Siap Saji** Menjelang Armuzna, distribusi makanan kotak di hotel juga akan dihentikan dan diganti dengan makanan siap saji yang sedang dan akan secara bertahap dibagikan kepada jemaah. Hatim mengatakan, jelang Armuzna, kota Makkah akan padat dan sulit untuk mendistribusi makanan. "Oleh karena itu, untuk memastikan kebutuhan konsumsi jemaah tetap terpenuhi selama masa terbatas ini, PPIH telah menyiapkan makanan siap saji (ready to eat) yang sudah dipastikan cukup gizi, higienis, praktis dan insyaAllah sesuai dengan selera jemaah haji Indonesia," katanya. Makanan siap saji ini dikonsumsi diberikan untuk enam kali makan, yaitu : - 7 Zulhijjah / Selasa, 3 Juni 2025 sejumlah 3 kali makan dengan menu pagi: Nasi Uduk, siang: Nasi Putih dan Semur Daging dan .alam: Nasi Putih dan Semur Ayam. - 8 Zulhijjah / Rabu, 4 Juni 2025 sekali makan dengan menu Pagi: Nasi Uduk. (siang dan berikutnya jemaah akan dapat konsumsi di Arafah) -13 Zulhijjah / Senin, 9 Juni 2025, dua kali makan dengan menu siang: Nasi Putih dan Opor Ayam dan malam: Nasi Putih dan Rendang Ayam. Hatim menjelaskan, makanan siap saji ini dapat langsung dikonsumsi. Namun, supaya lebih enak, untuk nasi disarankan untuk direndam 5 - 10 menit sebelum dimakan. Sementara lauknya bisa disantap tanpa dipanaskan terlebih dahulu. "Kami ingatkan bahwa begitu kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi. Tidak boleh disisakan untuk dimakan berikutnya. Hal ini demi menjaga kualitas makanan," jelasnya. *Persiapan Menuju Arafah* Jemaah akan mulai bergerak menuju Arafah pada Rabu, 4 Juni 2025. Hatim mengingatkan jemaah untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dia menyebutkan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu : * Jaga stamina. Istirahat yang cukup dan konsumsi makanan yang tersedia; * Siapkan perlengkapan sejak malam sebelumnya, seperti pakaian ihram, identitas diri (misalnya kartu Nusuk), obat-obatan pribadi, masker, dan pelindung panas, buku doa, AlQuran, telepon seluler, charger, power bank dan lain sebagainya; * Ikuti arahan petugas kloter dan sektor. Jangan panik, karena pemberangkatan dilakukan secara bertahap; * Bawa bekal air minum dan makanan ringan jika diperlukan. Arfi Hatim mengajak seluruh jemaah untuk menyambut puncak haji dengan penuh ketenangan dan keikhlasan. Ia juga meminta S seluruh petugas siap mendampingi dan memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk. "Semoga Allah SWT memudahkan setiap tahapan ibadah kita, menerima semua amal, dan menjadikan kita semua haji yang mabrur," pungkasnya.

Jeddah (PHU— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik dan manusiawi bagi seluruh jemaah asal Indonesia. Arahan tersebut disampaikan kepada Amirul Hajj yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Koordinasi bersama anggota Amirul Hajj dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi jelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menag menilai, Presiden menaruh perhatian besar terhadap kualitas layanan kepada jemaah Indonesia, yang tahun ini kembali menjadi kelompok jemaah terbesar dari satu negara. “Pak Presiden menegaskan kepada kami supaya pelayanan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Menag di Jeddah. Jumat (30/5/2025). **Apresiasi dan Kerja Sama Intensif dengan Arab Saudi** Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Indonesia—melalui Kementerian Agama dan jajaran terkait—menjalin komunikasi yang erat dan konstruktif dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Kementerian Kesehatan Saudi. Berbagai persoalan krusial berhasil diselesaikan secara diplomatis dan kekeluargaan. “Alhamdulillah, berkat kerja sama erat dengan Pemerintah Saudi Arabia, terutama Menteri Haji dan Kesehatan, banyak masalah yang sebelumnya krusial bisa diselesaikan. Kita juga berterima kasih karena Indonesia mendapat apresiasi khusus dari Saudi,” ujarnya. **Titik Kritis: Mobilitas Jemaah di Puncak Haji** Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah mobilitas jemaah pada fase puncak haji, yaitu dari Makkah ke Arafah, Muzdalifah hingga ke Mina. Rute ini dikenal sebagai jalur paling padat dan rawan macet selama pelaksanaan puncak ibadah haji. “Kami minta petugas benar-benar mencermati titik-titik krusial ini. Kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi dengan delapan syarikah (penyedia layanan haji) dan Wakil Menteri Haji Arab Saudi, dan alhamdulillah tercapai beberapa kesepakatan penting,” jelasnya. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Saudi Arabia menyatakan komitmennya untuk mengintervensi langsung syarikah jika ditemukan persoalan dalam layanan terhadap jemaah Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya tetap menghormati aturan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. “Ada kesepahaman bahwa ketika terjadi kendala di tingkat syarikah, Pemerintah Saudi akan langsung turun tangan mengarahkan. Tapi tentu kita tetap menghormati kedaulatan hukum dan aturan nasional Saudi,” ujarnya. Dengan sinergi lintas negara ini, diharapkan seluruh jemaah Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman, serta mampu meraih predikat haji yang mabrur.

Jeddah (PHU) — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, yang tahun ini tergabung dalam rombongan Amirul Hajj, menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa layanan ibadah haji lebih ramah terhadap jemaah perempuan. Hal ini disampaikannya sesaat setelah tiba di Tanah Suci bersama delegasi Amirul Hajj yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. “Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Agama, saya akan lebih fokus pada layanan terhadap jemaah haji perempuan. Apalagi tahun ini, data menyebutkan bahwa jumlah jemaah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki,” ujarnya usai rapat perdana Amirul Hajj dengan jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Jeddah. Jumat (30/5/2025) **Soroti Sanitasi dan Pembimbing Ibadah Perempuan** Arifah menekankan bahwa kebutuhan jemaah perempuan memiliki karakteristik tersendiri yang perlu mendapat perhatian khusus dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Salah satu hal yang paling sering dikeluhkan adalah keterbatasan jumlah fasilitas sanitasi yang memadai. “Durasi waktu yang dibutuhkan perempuan untuk menggunakan toilet lebih lama daripada laki-laki. Maka idealnya, jumlah toilet untuk jemaah perempuan diperbanyak. Ini masalah mendasar tapi berdampak besar terhadap kenyamanan mereka,” jelasnya. Selain itu, ia menyoroti minimnya jumlah pembimbing ibadah khusus perempuan “Kami melihat jumlah pembimbing ibadah untuk jemaah perempuan masih belum maksimal. Ke depan, perlu ada penyesuaian agar mereka bisa mendapatkan bimbingan yang lebih intensif dan nyaman, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kondisi spesifik perempuan,” katanya. **Haji yang Ramah Perempuan** Arifah juga menyuarakan pentingnya pendekatan fikih perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ia mencontohkan kebutuhan pendampingan khusus bagi perempuan yang sedang mengalami haid selama masa haji. “Kesehatan reproduksi perempuan, seperti saat haid, perlu mendapat perhatian. Selain pendekatan medis, jemaah perempuan juga butuh pendampingan fikih yang tepat agar tetap tenang dan tidak bingung menjalankan ibadahnya,” tegasnya. Arifah berharap kehadirannya dalam tim Amirul Hajj dapat memberikan masukan yang konkret dalam evaluasi penyelenggaraan haji, khususnya dari perspektif perempuan. “Mungkin tidak ada layanan yang sempurna, tapi dari catatan-catatan yang kami kumpulkan, kami ingin membangun sistem layanan yang terasa lebih baik dan inklusif bagi jemaah perempuan,” pungkasnya. Turut hadir Menteri Agama yang juga Amirul Hajj Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama sekaligus Naib Amirul Hajj Romo Syafii, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (PHU) Hilman Latief serta Sestama Badan Penyelenggara Haji Teguh Dwi Nugroho.

Jeddah (PHU) — Suhu ekstrem di Tanah Suci menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Dr. Taruna Ikrar, yang juga menjadi bagian dari rombongan Amirul Hajj, mengingatkan seluruh jemaah untuk mewaspadai risiko heat stroke, mengingat suhu diperkirakan bisa mencapai 50 derajat Celsius. “Tubuh manusia pada dasarnya hanya mampu mentoleransi suhu hingga 40 derajat. Kelebihan 10 derajat itu sudah masuk kategori ekstrem, dan sangat berisiko menimbulkan heat stroke,” ujarnya usai rapat perdana Amirul Hajj dengan jajaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Jeddah. Jumat (30/5/2025) Heat stroke, menurut Taruna Ikrar, adalah kondisi ketika suhu tubuh melonjak akibat paparan panas ekstrem, yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah secara mendadak. Hal ini berakibat pada penurunan tekanan darah yang signifikan. “Jika tekanan darah tiba-tiba drop, orang bisa pingsan. Bagi yang punya penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, atau hipertensi, ini bisa berujung fatal,” tegasnya. Tiga Cara Efektif Mencegah Heat Stroke Untuk menghindari dampak fatal, Taruna Ikrar menyampaikan tiga langkah sederhana namun efektif antara lain : 1. Perbanyak Minum Air “Minumlah air putih, air mineral, atau air zamzam secara berkala. Cairan ini akan menjaga volume darah dan mencegah pelebaran pembuluh darah yang berlebihan,” katanya. 2. Istirahat Jika Merasa Pusing atau Lemah “Kalau merasa pening atau lelah, istirahatlah di tempat teduh, misalnya di bawah pohon atau dekat gedung. Jangan dipaksakan,” imbaunya. 3. Lakukan Aktivitas pada Malam Hari “Bagi yang punya riwayat heat stroke atau gangguan panas, lebih baik beraktivitas seperti umrah di malam hari saat suhu lebih bersahabat,” jelasnya. **Langkah Pertolongan Pertama** Selain pencegahan, Taruna Ikrar juga memberikan panduan singkat pertolongan pertama bila ada jemaah yang menunjukkan gejala heat stroke: * Baringkan di tempat teduh dan sejuk. * Berikan udara segar, bisa dengan kipas manual atau kipas angin. * Jika masih sadar, segera beri air minum sebanyak mungkin. * Pijat ringan bagian punggung atau kaki untuk merangsang sistem saraf dan sirkulasi darah. * Kompres dingin juga dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara cepat. **Peran Petugas dan Kesadaran Jemaah** Sebagai bagian dari rombongan Amirul Hajj, Taruna Ikrar menegaskan pentingnya edukasi dan kesiapsiagaan petugas haji, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem yang tidak biasa bagi mayoritas jemaah Indonesia. “Kita tidak bisa main-main dengan panas ekstrem. Edukasi harus terus dilakukan, karena kesehatan jemaah adalah syarat mutlak untuk kelancaran ibadah mereka,” tandasnya. Ia juga mengimbau agar setiap jemaah tidak segan melapor jika mulai merasa tidak nyaman secara fisik, serta disiplin menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrem yang mengancam. Turut hadir Menteri Agama yang juga Amirul Hajj Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama sekaligus Naib Amirul Hajj Romo Syafii, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (PHU) Hilman Latief serta Sestama Badan Penyelenggara Haji Teguh Dwi Nugroho.

Jeddah (PHU)—Petugas Penyelenggara Haji (PPIH) Ara Saudi menyediakan layanan 24 dalam merespon berbagai pertanyaan dan aduan dari jemaah haji Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Saluran dari layanan 24 jam untuk jemaah haji Indonesia itu dikendalikan secara sistem berlapis dari Kantor Urusan Haji (KUH) di Kota Jeddah Arab Saudi dalam merespon berbagai aduan. Penanggung jawab pengelolaan Kawal Haji 2025 pada PPIH Arab Saudi, Edayanti mengatakan aplikasi kawal haji ini dibentuk oleh PPIH sebagai media dan saluran untuk menerima keluhan, menyelesaikan masalah serta membantu menyelesaikan masalah yang dialami jrmaah di lapangan. Dijelaskan Edayanti dalam layanan 24 jam itu pihaknya menggunakan tiga kanal. Pertama adalah kawal haji sebuah fitur dan aplikasi bersifat one way yang dapat memverifikasi aduan berasal dari jemaah atau bukan dengan memberikan respon atas aduan. “Kalau bersifat teknis kami akan segera mengalihkan aduan melalui telp dan whatsapp untuk melanjutkan interaksi yang sudah disediakan. Tapi kalau kira-kira itu bisa kami jawab tanpa teknis cukup dengan Kawal Haji saja,” ujar Edyanti, Jumat (30/5/2025). Layanan kedua lanjut Edayanti adalah call center dan WhatsApp center yang menjadi layanan dengan interaksi paling banyak dengan jemaah. Layanan ini sering dimanfaatkan jemaah untuk menanyakan berbagai aduan mulai dari akomodasi, konsumsi, distribusi koper, hotel, transportasi, kartu nusuk hingga aduan jemaah nyasar. “Jadi sebenarnya kawan-kawan di Kawal Haji itu juga harus punya multitasking, tidak hanya mampu rekap data aduan namun juga bisa menyelesaikan masalah dengan melalukan lintas koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti ketua kloter, syarikah dan KJRI,” ujarnya. Layanan ketiga jelas Eda adalah WhatsApp center yang menjadi layanan interaksi langsung dengan jemaah serta merespon cepat berbagai aduan yang tersambung dengan sistem. “Kami menyiapkan dua handphone.aktif 24 jam. Kemudian kami juga punya data-data yang disupport dari teman-teman. Siapa pun yang menghubungi kami, semaksimal mungkin akan selesaikan masalahnya,” sambung Eda. Eda menambahkan jelang puncak haji, aduan dari jemaah terus melandai dan berganti dengan ragam pertanyaan seputar Armuzna. “Hingga saat ini tidak ada keluhan seperti listrik padam, lift rusak atau air mangkrak dan keluhan lain dari jemaah. Artinya layanan sudah berjalan dengan smooth. Kini pertanyaan jemaah lebih mengarah ke Armuzna seperti kapan berangkat begitu juga soal murur dan tanazul, Eda menambahkan pihaknya sudah membagikan flyer, sticker, untuk memudahkan jemaah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan melalui tiga layanan yakni kawal haji, whats app dan call center. “Sesuai UU Penyelenggaraan Haji, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Kami akan selalu ada untuk jemaah haji Indonesia,” tandasnya. Aplikasi Kawal Haji yang bisa diunduh melalui App dan Play Store, serta melalui Whatsapp Center di no +966 50 350 0017.

Jeddah (PHU)— Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam pelayanan ibadah haji tahun ini. Hal itu disampaikan sesaat setelah dirinya tiba di Jeddah, Arab Saudi, bersama rombongan Amirul Hajj dari Jakarta. Dalam pernyataannya kepada media, Nasaruddin menggarisbawahi bahwa kesuksesan haji tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi terutama dari sisi pemahaman jemaah terhadap rukun dan syarat ibadah. “Alhamdulillah kami telah tiba di Jeddah bersama Amirul Hajj. Sebelum berangkat, kami sudah melakukan pertemuan dan memberikan pengarahan. Selain Amirul Hajj, kami juga libatkan Musytasyar Dinni—penasihat keagamaan—yang sangat efektif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan kepada jemaah,” ujar Nasaruddin di Jeddah. Kamis (30/5/2025). Ia menjelaskan, sinergi antara Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), petugas kloter, dan delapan syarikah yang ditugaskan oleh pemerintah sangat membantu dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan terbaik. “Informasi keagamaan kita pastikan terus mengalir dari tingkat bawah sampai atas. Kita ingin menghilangkan persoalan klasik: jemaah yang gagal melaksanakan ibadah secara sah hanya karena tidak tahu cara hajinya,” ujarnya tegas. **Haji Mabrur: Lebih dari Sekadar Fasilitas** Nasaruddin menekankan bahwa kemabruran haji tidak cukup hanya dengan konsumsi, hotel, dan kendaraan. Pemahaman mendalam terhadap syarat dan rukun haji adalah kunci. “Pelayanan makanan, hotel, dan transportasi memang penting. Tapi kalau rukun hajinya tidak terpenuhi, itu jadi percuma. Tidak boleh ada satu pun jemaah Indonesia yang tidak mabrur hanya karena tidak tahu tata cara ibadah,” katanya. Ia juga menyinggung pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan sunah dan wajib. Salah satu contoh yang disorot adalah praktik mengejar Arba’in di Madinah secara berlebihan. “Kita selalu wanti-wanti, jangan sampai mengejar sunah tapi gagal menjalankan wajib. Misalnya, memaksakan diri mengejar Arba’in saat kondisi fisik tidak mendukung, akhirnya kesulitan saat wukuf di Arafah. Ini sangat kita hindari,” jelasnya. **Koordinasi Ketat dan Perhatian Khusus dari Arab Saudi** Menurut Menag, Kementerian Agama telah membangun koordinasi intensif lintas wilayah—antara Indonesia, Madinah, Makkah, dan Jeddah—untuk memastikan operasional haji berjalan efisien. “Kami telah melakukan briefing berulang kepada seluruh petugas. Tugas mereka sangat mulia dan suci. Karena itu, kita minta semua bertugas sesuai penugasan dengan efektif dan penuh tanggung jawab,” katanya. Ia turut menyampaikan bahwa komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi berlangsung sangat baik, bahkan menghasilkan sejumlah regulasi khusus bagi jemaah Indonesia. “Isu-isu sensitif yang selama ini kita hadapi alhamdulillah berhasil dilewati. Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari Saudi, karena seperlima dari total jemaah dunia berasal dari Indonesia. Wajar bila kita diberi perlakuan istimewa,” ujarnya. Menag juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga reputasi sebagai jemaah haji terbaik dunia. “Kami himbau agar jemaah Indonesia terus mempertahankan prestasi dan kedisiplinannya. Insya Allah, kita tetap jadi jemaah haji terbaik,” ucap Nasaruddin. **Pesan dan Doa untuk Bangsa** Mengakhiri pernyataannya, Nasaruddin Umar menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia agar turut mendoakan para jemaah, para petugas, serta bangsa secara keseluruhan. “Mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga jemaah. Doakan kami semua di sini agar diberi kemudahan, kesehatan, dan kemabruran. Kami juga mengingatkan para petugas untuk tidak lupa mendoakan keluarganya dan bangsanya,” ujar Nasaruddin. Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan penyelenggaraan haji secara rutin dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kami melaporkan secara lisan maupun tertulis. Alhamdulillah, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja sama solid antar-lembaga—Kemenag, BPH, dan seluruh petugas. Ini adalah kerja kolektif yang harus terus kita jaga,” pungkasnya.

Jakarta (PHU) --- Amirul Hajj Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 hari ini resmi bertolak ke Arab Saudi. Keberangkatan ini menandai dimulainya misi kenegaraan penting dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji, khususnya dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. “Amirul Hajj membawa amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Ini adalah tugas kenegaraan yang sangat penting,” tegas Menteri Agama Nasaruddin Umar, dalam konferensi pers jelang keberangkatan Amirul Hajj di Jakarta, Kamis (29/5/2025). Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirul Hajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas Arab Saudi. “Selain memastikan pelayanan langsung kepada jemaah, kami juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah otoritas Saudi untuk membahas peningkatan kualitas penyelenggaraan haji ke depan,” ujar Nasaruddin. Hingga hari ke-29 operasional haji, tercatat 189.734 jemaah haji reguler telah tiba di Tanah Suci dalam 482 kloter. Dari jumlah tersebut, 55% merupakan jemaah perempuan (105.085 orang), dan 45% laki-laki (84.649 orang). Selain itu, sebanyak 15.033 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi. Fase kedatangan jemaah gelombang pertama ke Madinah telah berakhir pada 25 Mei 2025. Seluruh jemaah kini telah berada di Makkah dan bersiap menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Seperti Indonesia, Arab Saudi juga telah menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, wukuf di Arafah akan berlangsung pada 5 Juni 2025. PPIH Arab Saudi terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Haji dan para penyedia layanan (syarikah) untuk memastikan kesiapan layanan puncak haji,” jelas Nasaruddin. Menjelang fase puncak ibadah, Pemerintah Indonesia menyambut baik imbauan otoritas Arab Saudi terkait keselamatan dan kesehatan jemaah. Jemaah diimbau untuk tidak keluar dari tenda saat di Arafah dan Mina, mengingat suhu ekstrem yang diperkirakan mencapai 50°C, serta mengikuti pergerakan Armuzna sesuai jadwal resmi. “Sekitar satu perlima dari seluruh jemaah haji dunia berasal dari Indonesia. Karena itu, kita harus menjadi teladan dan menjaga citra positif bangsa di mata dunia,” pesan Nasaruddin.  Ia juga mengingatkan agar jemaah selalu membawa Kartu Nusuk, disiplin menjalani seluruh rangkaian ibadah, serta mematuhi protokol kesehatan—antara lain dengan menggunakan masker dan payung, menjaga kebersihan, serta cukup mengonsumsi cairan dan makanan bergizi. Menutup pernyataannya, Menteri Agama mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan kelancaran operasional haji dan keselamatan seluruh jemaah. “Kami mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan terbaik dan meraih predikat haji yang mabrur,” tutupnya. Tahun ini, Amirul Hajj didampingi oleh 12 anggota, terdiri dari enam unsur pemerintah dan enam unsur organisasi masyarakat Islam. Berikut Struktur Amirul Hajj 1446 H/2025 M: a. Amirul Hajj: Nasaruddin Umar b. Naib Amirul Hajj: 1) Mochamad Irfan Yusuf dan 2) Romo R. Muhammad Syafi’i c. Sekretaris: Dahnil Anzar Simanjuntak d. Anggota: 1) Muhadjir Effendy; 2) Dudy Purwagandhi, 3) Taruna Ikrar; 4) Amirsyah Sanusi Tambunan; 5) Dudung Abdurachman; 6) Syamsul Anwar; 7) Arif Satria; 8) Akhmad Said Asrori; 9) Arifatul Choiri Fauzi d. Sekretariat: 1) Arskal Salim dan 2) Jojon Novandri

Jakarta (PHU)—Kementerian Agama melalui Ditjen PHU sosialisasikan Nota Kesepahaman antara Kemenag dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait entitas perlindungan dalam program kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan haji dan penyelenggaraan umrah. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Ditjen PHU Nugraha Stiawan mengatakan Nota Kesepahaman antara Kemenag dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarkatan Agus Andrianto. “Ruang lingkup dari nota kesepahaman tersebut diantaranya dukungan program penguatan moderasi beragama, perlindungan dan pendampingan jemaah haji dan umrah serta peningkatan penyelenggaraan imigrasi termasuk pemanfaatan data dan informasi dari kedua belah pihak,” kata Nugraha Stiawan di Makkah, Kamis (29/5/2025). “Nota kesepahaman ini akan berlaku selama 5 tahun, “ ujarnya. Kasubdit Panwas PPIU dan PIHK Kemenag, M. Affan Rangkuti menambahkan Nota Kesepahaman tersebut diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen PHU Kemenag RI Hilman Latief dan Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Yuldi Yusman. “Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membangun kerjasama yang siniergis dalam penyelengagaraan haji dan umrah,” ujar Affan Rangkuti. “Jadi kedua pihak sepakat untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan terhdap jemaah haji dan umrah,” sambungnya. Affan menambahkan Kemenag sudah menyosialisasikan nota kesepahaman dan perjanjian kerjsama ini hingga ke tingkat Kantor Wilayah Kemenag dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Ditjen PHU lanjut Affan juga sudah melampirkan Surat Pengantar NK dan PKS Kementerian Agama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk dipedomani dan ditindaklanjuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Imigrasi di wilayahnya masing-masing. “Sosialiasi ini terkait entitas perlindungan dalam program kegiatan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan haji dan penyelenggaraan umrah,“ tandas M Affan Rangkuti.

Taif (PHU)—Sebanyak 44 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Taif, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam rombongan dari tiga biro perjalanan haji khusus: PT Rabiha Karya Bersama (Rabihatur), PT Labbaikatur, dan PT Kamila Wisata Muslim. Kasi Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Daerah Kerja Bandara, Misbachul Munir mengatakan kedatangan jemaah haji khusus Indonesia via Bandara Taif merupakan kefatangan perdana di musim haji 1446H/2025M. “Pengawsan yang kami lakukan di Bandara Taif untuk memastikan proses penyelengaraan haji khusus di Bandara Taif berjalan dengan baik sesuai hak-hak yang diperoleh jemaah,“ kata Misbachul di Taif, Rabu (28/5/2025). Ikut mendampinggi Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Daker Bandara PPIH Arab Saudi, Husni Anggoro. Ditambahkan Misbachul hingga tanggal 28 Mei 2025, total jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Mereka terbagi melalui dua pintu masuk utama, yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah sebanyak 6.205 jemaah atau 60% dari total kedatangan. Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah sebanyan 4.449 jemaah. “Selain dua bandara besar tersebut, hari ini kami menerima kedatangan di Bandara Internasional Taif, yang berjarak sekitar 70 kilometer dari Kota Makkah. Ini merupakan kedatangan perdana jemaah haji khusus melalui Bandara Taif untuk musim haji tahun ini,” ujar Misbachul. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah dan pihak penyelenggara haji khusus untuk mendistribusikan arus kedatangan dan memberikan alternatif jalur yang lebih efisien menuju Makkah. Direktur Utama PT Rabiha, M Tagor Bajora Lubis, mengatakan pendaratan di Bandara Taif telah menjadi pilihan rutin selama tiga tahun terakhir karena memberikan kenyamanan lebih kepada para jemaah. Salah satu alasannya adalah kemudahan melaksanakan niat ihram di Miqat Qarnul Manazil. “Alhamdulillah, jemaah merasa lebih nyaman karena dapat mengenakan ihram di Qarnul Manazil, bukan saat masih berada di pesawat seperti jika mendarat di Jeddah,” kata Tagor. Ia juga menjelaskan bahwa maskapai yang digunakan adalah Qatar Airways dengan layanan yang dinilai sangat memuaskan oleh para jemaah. Setelah tiba di Taif, mereka langsung menuju rumah transit di Qarnul Manazil untuk bersuci, berganti pakaian ihram, dan melaksanakan shalat sunnah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekkah. “Umrah akan dilaksanakan malam hari setelah Magrib agar jemaah bisa beristirahat terlebih dahulu,” jelas Tagor. Kepulangan jemaah dijadwalkan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah. Lebih lanjut, Tagor mengatakan bahwa jemaah akan mendapatkan fasilitas akomodasi bintang lima selama menjalankan ibadah haji. Di Mina, seluruh jemaah akan ditempatkan di Maktab 111, salah satu lokasi terdekat dengan area utama pelaksanaan ibadah. Sementara untuk masa transit di Mekkah sebelum puncak haji, jemaah menginap di Hotel Haasim, dan setelah rangkaian ibadah haji selesai, mereka akan menginap di Hotel Swiss Hotel Maqam. Di Madinah, jemaah akan menempati Hotel Frontel Al Harithia. Jemaah direncanakan tinggal selama sekitar 25 hari di Arab Saudi. Jemaah haji khusus asal Indonesia, Maulina Vidyanti, mengungkapkan rasa syukurnya setelah tiba di Bandara Taif, Arab Saudi, pada Rabu (28/5/2025). Dalam wawancara singkat sesaat setelah kedatangan, Maulina mengapresiasi kelancaran perjalanan serta pelayanan dari pihak travel. “Alhamdulillah, dari keberangkatan di Doha semuanya berjalan lancar dan on time. Pihak travel sangat profesional, tidak ada kendala berarti. Semua aturan bisa diikuti dengan mudah, mulai dari keberangkatan hingga proses imigrasi,” ujar Maulina. Ia menjelaskan bahwa rombongan jamaahnya sempat transit di Doha, Qatar dan tidak mengalami hambatan berarti. “Dari awal sudah dikondisikan agar tenang, jadi kami sebagai jamaah merasa nyaman dan tidak khawatir. Semua proses berjalan dengan lancar," ujarnya. Ketika ditanya soal layanan yang diberikan pihak travel, Maulina menekankan pentingnya pembekalan ibadah. “Saya lebih menyoroti kualitas ibadah. Kami dibekali tata cara ibadah secara mendalam sejak manasik. Jadi, kami tidak perlu khawatir berlebihan tentang hal-hal teknis seperti antrean toilet atau rutinitas lain. Kami diarahkan untuk lebih fokus dan tenang menjalani ibadah," ujarnya. Terkait dengan pendaftaran haji, Maulina menyebut dirinya telah mendaftar sejak tahun 2018. Namun karena pandemi COVID-19, keberangkatan sempat tertunda. “Awalnya kami sempat cek nomor porsi di Kemenag, sempat masuk 2024, lalu mundur lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba pihak travel menghubungi dan menyampaikan bahwa nama kami masuk dan siap berangkat. Proses pelunasan juga fleksibel. Alhamdulillah, semuanya dipermudah dan kami akhirnya bisa berangkat tahun ini,” katanya. Maulina berharap pengalaman ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, serta mengapresiasi upaya semua pihak yang telah membantu kelancaran keberangkatan jamaah.

Jeddah (PHU)—Tim Pengawas (Timwas) DPR RI menyatakan keyakinannya bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M akan berjalan lancar dan lebih baik, berkat kolaborasi antara pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi, serta komitmen kuat dari para penyedia layanan (syarikah). Hal ini disampaikan Tim Pengawas Haji DPR RI Marwan Dasopang saat ditemui di Bandara King Abdulaziz Jeddah. Ia juga menyebut layanan syarikah tahun ini cukup menjanjikan, dengan peningkatan kualitas fasilitas yang signifikan di Arafah dan Mina. “Semoga sukses dengan layanan syarikah ini. Dengan layanan syarikah ini ada perlombaan layanan lah, sejumlah fasilitas,” ungkap Marwan, Selasa (27/5/2025). Dalam kunjungan pengawasan ke Arab Saudi, Timwas mencermati langsung berbagai aspek pelayanan jemaah, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kesiapan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). “Kalau dari komitmennya para syarikah, komitmennya Kementerian Haji, saya punya keyakinan ini bisa kita urai, kita tangani dengan baik. Kalau tidak 100 persen, ya biasa lah, tapi kita ingin ini tidak kolaps dengan situasi ini,” ujar Marwan Dasopang yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI. Timwas juga menyoroti penerapan skema murur dan tanazul sebagai strategi untuk mengurangi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan sebagian jemaah menginap di hotel selama fase puncak haji. “Kalau sudah berhasil membawa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221 ribu itu dengan 203 ribu jemaah itu di Mina berdempet. Kita urai dengan tanazul, kita punya keberanian untuk minta 20 ribu atau 30 ribu kuota tambahan,” katanya. **Layanan Armuzna** Meski optimistis, Timwas tetap meminta pemetaan risiko menjelang Armuzna agar penanganan teknis di lapangan tidak bersifat reaktif. “Kami khawatir menghadapi Armuzna akan seperti apa. Kami minta ini dipetakan. Bila dibutuhkan harus mengubah kebijakan, itu harus dibicarakan dengan Kementerian Haji,” tegasnya. Selain jemaah reguler, DPR juga memberi perhatian terhadap penyelenggaraan haji khusus yang dinilai rentan terhadap praktik di luar kesepakatan oleh sejumlah travel. 
“Kadang ada janji yang di luar kesepakatan. Ini penting untuk diawasi,” tambahnya. DPR juga memandang ekonomi haji sebagai peluang besar. Rencana pembangunan Kampung Haji oleh Presiden, menurutnya, bisa berdampak positif bagi efisiensi biaya dan kemandirian haji Indonesia di masa depan. “Kalau itu terjadi, kami di Komisi VIII meyakini ongkos haji bisa lebih turun. Tapi kita perlu lobi serius karena sistem di Saudi sekarang berbasis syarikah, sementara kita masih pendekatannya pemerintahan,” jelasnya. Lebih dari 50 anggota Timwas dari berbagai komisi ikut terlibat dalam pengawasan, termasuk Komisi VIII, IX, V, dan XIII. DPR juga aktif meninjau langsung layanan pemondokan, akses transportasi ke bus shalawat, serta kinerja petugas haji di lapangan. “Jemaah kita ini perlu pendampingan. Jangan sampai petugas lebih banyak beribadah. Kehadiran mereka harus benar-benar untuk melayani,” tutupnya.