Kemenag Kebut Regulasi Layanan Akomodasi Untuk Musim Haji 1446H/ 2025H

11 Okt 2024 oleh Husni Anggoro | dilihat 17832 kali

Bogor (PHU) — Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus mengebut persiapan untuk penyelenggaraan haji tahun 1446H/2025M mendatang, salah satu persiapan yang dilakukan adalan mengebut dalam mempersiapkan regulasi termasuk Standar Layanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pedoman layanan akomodasi penyelenggaraan haji tahun 1446H/2025M.

“Ditjen PHU saat ini sedang melaksanakan penyusunan kebijakan, rencana kerja dan peningkatan pelayanan di Arab Saudi,” kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan, Rencana Kerja dan Peningkatan Pelayanan di Arab Saudi yang berlangsung di Bogor. Kamis (10/10/2024).

Menurut Subhan, pelaksanaan penyediaan akomodasi jemaah haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi harus segera dilakukan mengingat waktu penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat dengan mengacu pada prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

“Sehingga diperlukan standar layanan, SOP dan pedoman penyediaan akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tersebut,” terang Subhan.

WhatsApp Image 2024-10-10 at 22.50.54.jpeg

Sementara itu, Kasubdit Akomodasi Haji Kemenag Ali Machzumi mengatakan disusunnya standar layanan dan pedoman penyediaan ini untuk memberikan panduan dan petunjuk kerja tim dan/atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan ini dalam pelaksanaan tugas penyediaan akomodasi jemaah haji pada tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Sedangkan tujuan dari penyusunan regulasi adalah agar terlaksananya proses penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi yang efektif, efisien, transparan, terbuka, adil dan akuntabel,” ujarnya.

Hadir, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Kasubdit Katering Haji Sutikno, Kasubdit Transportasi Darat Mujib Roni, Chief Operating Officer BPKH Limited Iman Ni'matullah, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, serta Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung.