Surabaya (PHU) – Pasca operasional ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, pemerintah melalui Kementerian Agama terus berupaya memberikan pelindungan maksimal bagi jemaah haji, terutama bagi jemaah yang wafat atau mengalami cacat tetap. Hal ini ditegaskan Sekretaris Ditjen PHU Kemenag RI, Arfi Hatim, dalam kegiatan Serah Terima Santunan Ekstra Cover Jemaah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang berlangsung di Aula Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur di Surabaya. “Pelindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk asuransi jiwa dan kecelakaan bagi setiap jemaah yang wafat atau mengalami cacat tetap. Bahkan, jemaah yang wafat dalam lingkup tanggung jawab pihak penerbangan juga mendapat tambahan perlindungan berupa ekstra cover asuransi. Ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk memenuhi hak dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi jemaah,” ujar Arfi, Jum’at (12/9/2025). Arfi menambahkan, tahun ini terdapat enam jemaah embarkasi Surabaya yang wafat dalam perjalanan dengan Saudia Airlines. Sesuai kontrak kerja sama, ahli waris berhak menerima santunan ekstra cover yang diserahkan langsung oleh pihak maskapai. “Kami berpesan kepada keluarga, jangan melihat besar kecilnya santunan. Ini adalah bentuk perhatian, rasa empati, dan tanggung jawab negara bersama mitra penerbangan. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Swt, dan keluarga diberi ketabahan,” pungkas Arfi.  Sementara itu, Country Manager Saudia Airlines Indonesia-Singapura-Australia, Faisal Alallah menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga jemaah yang wafat. Ia menegaskan bahwa pemberian ekstra cover ini adalah bagian dari kesepakatan resmi dengan Kemenag RI, sebagai bentuk dukungan dan kebermanfaatan bagi keluarga jemaah. “Saudia Airlines berterima kasih atas kepercayaan pemerintah Indonesia yang selalu menjadikan kami bagian dari penyelenggaraan haji. Ekstra cover ini bukan hanya di Surabaya, sebelumnya juga telah diberikan untuk jemaah dari embarkasi Palembang. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dengan baik di masa mendatang,” kata Faisal. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, turut memberikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah, maskapai, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenag di daerah terus berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik, mulai dari pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan jemaah. “Alhamdulillah, penyelenggaraan haji 1446H/2025M yang telah berakhir pada 11 Juli lalu berjalan sukses dengan segala dinamikanya. Berdasarkan hasil survei, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia juga meningkat dan masuk kategori sangat memuaskan. Ini adalah buah kerja keras bersama, baik Kemenag pusat maupun daerah,” tegasnya. Dalam acara tersebut, dilakukan penyerahan simbolis santunan ekstra cover asuransi oleh pihak Saudia Airlines kepada keluarga dari enam jemaah yang wafat dari embarkasi Surabaya, yaitu: • Hj. Nur Fadilah (Kab. Sidoarjo) • Hj. Sri Umami Kasih (Kab. Probolinggo) • Hj. Mukatin Wakimin Samin (Kab. Bangkalan) • Hj. Salimah Deman Sadih (Kab. Bangkalan) • Hj. Sriani Saniman (Kab. Malang) • Hj. Maryati Kamijo (Kota Probolinggo) Program pelindungan asuransi ini membuktikan bahwa negara selalu hadir untuk jemaah dan pelayanan haji Indonesia terus bertransformasi menuju lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah. (Rd)

Jakarta (PHU) – Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2025 meraih indeks 88,64, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap berbagai tantangan dalam penyelenggaraannya, mulai dari perubahan regulasi Arab Saudi yang berulang kali hingga penerapan aturan teknis baru. Menurut Menag, semua itu menuntut petugas haji Indonesia beradaptasi cepat di lapangan. “Pernah satu hari itu tiga kali perubahan. Nah, kemampuan teman-teman Panitia (Petugas) Haji yang melakukan adaptasi dengan perubahan itu, ini yang kami apresiasi luar biasa,” ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama, dalam konferensi pers publikasi hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Perubahan aturan itu dicontohkan Menag terkait pelaksananan Murur. Diungkapkannya, awalnya panitia sudah siap untuk pelaksanaan murur, namun terjadi perubahan aturan untuk tidak ada pelaksanaan murur. Menghadapi hal tersebut, panitia harus melakukan penyesuaian data dalam waktu yang sangat singkat. Namun, dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan pembuat regulasi, dengan menimbang kondisi jemaah Indonesia, aturan berubah lagi dan murur dapat dilaksanakan. Tantangan lainnya, lanjut Menag, masa transisi tahun ini diwarnai banyak aturan baru. “Dulu syarikah-nya hanya satu, sekarang ini menjadi delapan. Dulu pembatasan-pembatasannya tidak banyak ya, tapi sekarang ini banyak sekali pembatasan terutama menyangkut masalah rumah sakit, kemudian juga Nusuk. Arah lalu lintasnya pun banyak sekali berubah. Kemudian juga banyak sekali ketentuan-ketentuan yang lebih detail yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan ini tiba-tiba ada,” jelasnya. Meski begitu, Menag menilai jajaran Kemenag berhasil melewati tantangan tersebut dengan baik. “Tapi dalam keadaan seperti ini pun alhamdulillah teman-teman dari Kementerian Agama mampu melewatinya dengan baik,” tegasnya. “(Saya) Berterima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang terlibat untuk membantu kelancaran pelaksanaan haji tahun ini. Rekan-rekan kami dari Amirul Hajj sampai kepada lembaga-lembaga yang terkait, TNI Polri yang berjasa di dalam upaya menertibkan jamaah kami, membantu jamaah kami yang membutuhkan pertolongan. Tentu yang paling penting juga adalah Badan Pusat Statistik yang telah melakukan penilaian sedemikian rupa,” pungkas Nasaruddin Umar.

Jakarta (PHU) --- Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan haji. Dari sepuluh indikator yang diukur, tujuh masuk kategori sangat memuaskan, sementara tiga lainnya berada di kategori memuaskan. Capaian tersebut mendorong kenaikan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJHI) 2025 menjadi 88,46 poin dengan predikat sangat memuaskan. Angka ini meningkat 0,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya. "Secara umum jemaah haji Indonesia 2025 telah menerima semua pelayanan yang diberikan pemerintah secara sangat memuaskan," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar saat memaparkan hasil SKJHI 2025 di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Turut hadir dalam pemaparan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kemenag. Berdasarkan hasil survei, tujuh layanan haji berada pada kategori sangat memuaskan. Ketujuhnya adalah transportasi bus Shalawat dengan nilai 92,15, transportasi bus antarkota 91,62, layanan petugas haji 89,72, ibadah 89,45, konsumsi non-Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) 89,41, layanan umum 88,29, dan akomodasi hotel 85,28. Sementara itu, tiga layanan lainnya berada pada kategori memuaskan, yakni konsumsi Armuzna dengan skor 83,56, transportasi bus Armuzna 81,14, dan akomodasi tenda 78,37.  Amalia menjelaskan, meski nilainya belum setinggi indikator lainnya, akomodasi tenda justru mencatat peningkatan paling besar dibanding tahun sebelumnya, disusul dengan layanan ibadah dan petugas haji. Adapun indeks tertinggi tahun ini dicapai oleh layanan transportasi bus Shalawat, diikuti transportasi bus antarkota dan layanan petugas haji. “Transportasi bus Shalawat dinilai paling baik karena busnya aman, nyaman, dan sopir mampu mengemudikan dengan baik. Untuk bus antar kota, jemaah juga merasakan fasilitas yang lengkap, mulai dari AC, keselamatan, hingga sikap sopir yang ramah,” terang Amalia. Dengan capaian ini, Amalia menilai sebagian besar layanan haji telah memenuhi bahkan melampaui harapan jemaah. “Nilai Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi 88,46 dengan kategori sangat memuaskan,” pungkasnya.

Jakarta (PHU) – Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 1446 H/2025 M kembali dievaluasi melalui Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, serta pelindungan jemaah di masa depan. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyampaikan hal tersebut saat acara publikasi hasil SKJHI di Jakarta, Rabu (10/9/2025). “Survei ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia secara terukur sekaligus mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan. Hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi untuk penyelenggaraan tahun berikutnya,” ujar Hilman. **Survei Independen, Tren Kepuasan Meningkat** Hilman menegaskan, survei ini tidak dilakukan langsung oleh Kementerian Agama, melainkan oleh BPS sebagai lembaga independen yang sejak 2010 melaksanakan survei secara profesional dan objektif. Berdasarkan data, indeks kepuasan jemaah haji menunjukkan tren positif. Pada 2023 indeks berada di angka 85,83, lalu naik menjadi 88,20 pada 2024. Untuk hasil tahun 2025, Hilman menyebut akan disampaikan langsung oleh Kepala BPS. “Survei ini adalah potret objektif kualitas penyelenggaraan haji. Kenaikan indeks menunjukkan adanya peningkatan layanan, tetapi kami juga mendapatkan catatan-catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti,” jelasnya. **Cakupan Layanan Semakin Luas** Tahun ini, survei turut memperluas cakupan penilaian terhadap beberapa aspek penting, termasuk: 1. 1. Layanan dalam negeri sebelum keberangkatan 2. 2. Pelayanan lansia dan disabilitas 3. 3. Layanan kesehatan jemaah 4. 4. Layanan transportasi udara Meski penilaian tersebut tidak masuk dalam angka indeks SKJHI, hasilnya tetap menjadi bahan evaluasi penting yang belum pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. **Suara Jemaah Jadi Kompas Kebijakan** Dirjen PHU menegaskan bahwa hasil survei ini akan menjadi dasar penting dalam memperkuat kebijakan pelayanan haji yang adaptif terhadap dinamika global, termasuk kebijakan multi syarikah dan digitalisasi penyelenggaraan haji yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. “Suara jemaah yang tertuang dalam survei ini adalah cermin kebutuhan nyata mereka. Rekomendasi dari survei akan digunakan sebagai kompas untuk memperkuat pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah di masa depan,” tegas Hilman. Acara publikasi hasil SKJHI turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Kepala BPS Amalia Adininggar, serta jajaran pejabat eselon I dan II Kementerian Agama. (Hikam) Editor: Husni Anggoro | Fotografer: Romadanyl

Jawa Barat (PHU) - Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) selama ini bekerja _behind the scene_. Namun, di balik layar itulah perannya justru menjadi ujung tombak dalam memastikan akurasi dan ketepatan data jemaah haji, mulai dari tahap pendaftaran, pelunasan, berbagai pelayanan kepada jemaah di Kab/Kota, keberangkatan, hingga kepulangan kembali ke tanah air. Sadar akan pentingnya fungsi ini, Kementerian Agama secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi para staf SISKOHAT. Penguatan ini tidak hanya untuk mendukung kualitas layanan data haji, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kolaborasi lintas lembaga. Operator SISKOHAT menjadi garda terdepan yang memastikan layanan data berjalan profesional, transparan, cepat, dan akurat. Tugas tersebut menuntut lebih dari sekadar kemampuan teknis, tetapi juga kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Pekerjaan ini bersifat dinamis, kompleks, dan menuntut adaptasi berkelanjutan terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan jemaah. “Banyak di antara operator kita yang sudah berdedikasi lebih dari lima tahun, bahkan ada yang melampaui sepuluh tahun. Pengalaman panjang ini menjadi modal penting dalam memastikan layanan haji yang semakin berkualitas,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim, dalam acara Peningkatan Kapasitas Operator SISKOHAT di Jawa Barat, 9–11 September 2025. Arfi menambahkan, legacy yang telah dibangun selama ini akan menjadi tumpuan yang kuat dalam akselerasi penyelenggaraan haji tahun 2026 dan seterusnya. “Kita sudah punya modal awal dalam sistem penyelenggaraan haji. Jadi walaupun nantinya berpindah kementerian, melalui kegiatan ini diharapkan lahir semangat baru dan meningkatnya kemampuan, sehingga kinerja kita bisa lebih baik di Kementerian Haji nantinya,” jelasnya. Tidak hanya itu, Arfi juga berpesan agar para peserta mampu aktif dan adaptif dalam mengikuti setiap materi pembelajaran. “Selamat belajar, dan semoga dari ilmu baru yang dipelajari, kita semua dapat tercerahkan serta update terkait dengan dinamika sistem yang sedang digunakan saat ini,” tutupnya. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh Kabid PHU Banten, Kasubdit SISKOHAT Ambari Julianto, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Khairun Naim, serta 172 operator SISKOHAT dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran para operator ini sekaligus menegaskan bahwa peran mereka tidak bisa dipandang sebelah mata, karena merekalah yang memastikan setiap data jemaah tersaji dengan akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan peran vital tersebut, SISKOHAT bukan hanya sebuah sistem, melainkan jantung dari manajemen penyelenggaraan haji yang modern, terpercaya, dan terus berkembang seiring tuntutan zaman. Penulis : Winda GD | Fotografer : Winda GD | Editor : Winda GD

Polewali (PHU) --- Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Dr. Muhammad Zain menyerahkan santunan untuk keluarga jemaah haji wafat di kantor Depag Polman, Kamis, (4/9/2025). Zain secara langsung memberi santunan Extracover dari Maskapai sebesar Rp 135 juta dan Rp 67 juta untuk biaya suransi kepada keluarga almarhumah Hj. Kanjama (jemaah haji Polewali Mandar) yang wafat pada musim haji tahun 2025. Dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Barat Adnan Nota,Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar Imran K Kesa beserata jajaran pegawai Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Dalam kesempatannya, ia menyampaikan duka cita mendalam dan kembali mempertegas bahwa pemerintah senantiasa hadir mendampingi jemaah sejak proses keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air. "Ini adalah bentuk kehadiran negara, yaitu pelayanan pemerintah yang sungguh-sungguh untuk jemaah haji Indonesia," ucap Zain.

Jakarta (PHU) — Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa persiapan pemindahan wewenang haji akan segera dituntaskan tahun ini. Hal tersebut ia sampaikan saat wawancara setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama K/L. “Untuk masalah wewenang haji, setelah UU disahkan kemarin, kami akan terus mendorong penyempurnaan tata kelolanya, dan akan diselesaikan tahun ini,” tegas Romo di Kompleks Senayan, Rabu (3/9/2025). Setelah disahkannya perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah, proses perpindahan wewenang dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji kini memasuki tahap selanjutnya. Pemerintah terus berupaya agar proses transisi ini dapat diselesaikan secepatnya. Pengalihan wewenang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pegawai, fasilitas haji, hingga alokasi anggaran. Seluruhnya akan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Haji yang baru. Langkah ini diharapkan dapat membuat Kementerian Haji bekerja lebih maksimal dan fokus dalam melayani jemaah haji. “Mulai dari pegawai, embarkasi, anggaran, semua yang termasuk sumberdaya dan aset terkait Ibadah Haji dan Umrah akan berpindah wewenang ke Kementerian Haji”, jelasnya. Wamenag juga menyoroti terkait pengajuan tambahan Rancangan Anggaran untuk Kementerian Agama TA 2026. Penambahan ini guna anggaran pegawai. Sebab, Kemenag baru saja menerima 88.416 ASN baru, terdiri atas CPNS dan PPPK tahap I. “Untuk penambahan pagu anggaran Kemenag TA 2026, kami mengajukan penambahan karena Kemenag baru saja menerima pegawai baru yang cukup banyak dibandingkan lembaga lainnya, jadi perlu anggaran lebih”, pungkasnya.

Jakarta (PHU) --- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Agama menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang bersama anggota dari berbagai fraksi. Dari Kemenag, hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Hadir juga, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf bersama wakilnya Dahnil Anzhar Simanjuntak, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Menteri Agama bersyukur penyelenggaraan haji 2025 berjalan baik. Jemaah haji secara umum merasa puas. Hal ini diharapkan akan terkonfirmasi oleh hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks kepuasan jemaah haji 2025. “Secara umum, penyelenggaraan Haji tahun ini berjalan baik dan lancar. Tingkat kepuasan jamaah tahun lalu sebesar 88.2 persen, (semoga) tahun ini meningkat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Terkait isu kesehatan, Menag menyampaikan langkah antisipatif dengan memperketat seleksi kesehatan, terutama bagi calon jemaah yang membutuhkan perawatan intensif. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan jemaah. Kemenag juga lebih mempererat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menambah jumlah dokter dan perawat yang bertugas di Tanah Suci. Menag juga menegaskan, berbagai isu yang muncul telah tertangani secara optimal. Hal ini terjadi berkat koordinasi lintas pihak, terutama jajaran Amirul Hajj yang banyak membantu mengatasi masalah selama masa haji berlangsung. “Alhamdulillah, Indonesia mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi karena mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan peraturan terbaru yang mereka terapkan,” ungkapnya. Diakhir rapat, Menag menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR atas kerja sama yang terjalin selama ini dan beragam masukan yang disampaikan. “Kami berterima kasih atas evaluasi, kritik, dan saran dari DPR. Kami juga memohon maaf apabila pelaksanaan haji tahun ini masih terdapat kekurangan. Semua catatan ini akan menjadi perbaikan bagi penyelenggaraan haji di masa mendatang,” pungkasnya.

Bogor (PHU)--Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan para pimpinan satuan kerja (satker) Kementerian Agama di seluruh Indonesia agar tidak abai terhadap fungsi kehumasan. Menag menegaskan, di era media saat ini, citra lembaga ditentukan oleh seberapa aktif dan kreatif humas dalam bekerja. “Kalau tidak ada berita, maka ini akan kita evaluasi. Saya ingin tiap pimpinan bisa membangun citra lembaganya. Jangan diam saja, ini eranya media!” tegas Menag dalam acara Harmonisasi Program Kehumasan Kemenag di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/8/2025). Menag yang hadir secara daring juga kembali menekankan bahwa ke depan, citra lembaga akan menjadi salah satu tolok ukur penilaian pimpinan satker. “Kalau lembaganya tidak punya gaung di publik, berarti humasnya lemah, pimpinannya juga lemah. Ini akan kami nilai. Jadi, jangan diam. Bangun citra lembaga lewat humas!” pungkas Menag. Acara ini dihadiri jajaran pelaksana dan pranata humas Kemenag se-Indonesia, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Staf Ahli Kemenag A.M. Adiyarto Sumarjono, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar. Menag menekankan, di bawah kepemimpinannya, humas bukan sekadar pelengkap, melainkan indikator kinerja pimpinan. Karena itu, ia meminta para Kepala Kanwil dan Rektor PTKIN memberi perhatian khusus terhadap publikasi dan pengelolaan citra lembaga. “Hari ini adalah eranya media. Semua pimpinan di Kemenag harus sadar kehumasan. Jangan sampai ada pimpinan yang lembaganya sepi pemberitaan, ini akan jadi catatan bagi kami,” ujar Menag dengan nada serius saat berdialog dengan para pranata humas Kanwil Kemenag Provinsi. **Publikasikan Prestasi, Jangan Disimpan** Menag juga menyoroti kurangnya publikasi terkait prestasi ASN Kemenag di daerah. Ia menegaskan, kisah inspiratif tidak boleh berhenti di internal, tetapi harus diangkat ke publik. “ASN kita banyak yang berprestasi, tapi tidak muncul di media. Ini salah besar. Mestinya ada yang mempublikasikan. Cerita inspiratif harus diperbanyak, jangan disimpan sendiri,” katanya. Menurut Menag, kekuatan humas bukan hanya pada dokumentasi, tetapi pada narasi. “Humas itu harus punya kekuatan narasi. Narasikan apa yang difoto dan foto apa yang dinarasikan. Kalau narasinya menarik, media pasti ambil. Jadi jangan malas, harus kreatif!” tegasnya. Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, menambahkan bahwa menjadi humas bukan sekadar pekerjaan, tetapi harus dijalani dengan kesenangan. “Pekerjaan humas itu harus senang dan dijadikan hobi. Target kita dalam sebulan harus bisa leading di media, kuncinya ada di kreativitas dan ide,” ujarnya. Ismail juga memperkenalkan rumus SOSTAC sebagai panduan kerja humas yang harus dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas komunikasi publik. Menurutnya, humas yang profesional tidak bisa hanya bekerja spontan atau sekadar menunggu instruksi, tetapi harus memiliki kerangka berpikir yang sistematis. Ia menjelaskan, analisis situasi menjadi langkah awal yang mutlak agar humas benar-benar memahami tugas pokoknya, menguasai seluruh kebijakan, sekaligus membaca arah kebijakan organisasi. Dari analisis yang matang itulah tujuan dapat ditentukan secara jelas, sehingga setiap kerja humas selaras dengan misi besar lembaga. Setelah tujuan ditetapkan, strategi menjadi tahapan berikutnya yang akan menentukan arah dan cara mencapainya. Strategi ini, kata Ismail, harus dilanjutkan dengan penetapan target yang konkret, termasuk kapan rencana tersebut harus dieksekusi. “Action itu wajib. Humas jangan berhenti di tataran wacana, tapi harus berani melaksanakan,” tegasnya. Sementara itu, controlling atau pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa semua langkah yang dilakukan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga dievaluasi secara berkala agar kualitasnya terus meningkat. Ismail menambahkan, rumus tersebut hanya akan efektif jika ditopang oleh tiga kunci utama yang harus dimiliki setiap insan humas. Pertama adalah keterampilan individu, yakni kemampuan personal dalam menulis, memotret, mengolah narasi, sekaligus membangun jejaring yang luas. Kedua adalah permainan tim, sebab kerja humas bukanlah kerja individu semata melainkan kerja kolektif yang harus solid dari pusat hingga daerah. Ketiga adalah stamina, yakni semangat dan daya tahan untuk terus produktif menghadapi derasnya arus informasi yang menuntut kecepatan dan konsistensi. “Kalau enam tahapan SOSTAC dijalankan dan tiga kunci ini dimiliki, humas pasti bisa menghasilkan dampak yang nyata. Target kita jelas, dalam satu bulan harus bisa leading di media. Caranya hanya satu: bekerja dengan kreativitas dan ide yang segar,” pungkasnya.

Bogor (PHU)--Pembukaan Harmonisasi Program Kehumasan Kementerian Agama RI yang digelar di Bogor, 26–28 Agustus 2025, juga menjadi momen pisah sambut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik. Jabatan yang sebelumnya diemban Akhmad Fauzin kini beralih kepada Thobib Al-Asyhar. Thobib Al-Asyhar baru saja dilantik oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jumat (22/8/2025). Ia menggantikan Akhmad Fauzin yang telah memimpin sejak April 2022. Dalam kesempatan itu, Akhmad Fauzin menyampaikan pesan dan harapannya kepada generasi penerus humas Kemenag. “Anak-anak humas jangan ragu untuk memberikan yang terbaik. Tantangan ke depan akan berbeda dari masa saya, karena itu kita harus curahkan apa saja yang kita punya untuk menghadapi zaman yang berubah,” ujar Fauzin, Selasa (26/8/2025). Ia mengingatkan, insan humas harus selalu siap siaga dalam menjaga komunikasi publik, termasuk membangun jejaring dengan mitra kapan pun dibutuhkan. “Kalau anak-anak humas jam 4 sore HP-nya sudah off dan tidak menerima telepon dari mitra, itu namanya bukan anak humas. Anak humas itu HP-nya on terus,” tambahnya. Selain itu, Fauzin juga menitipkan pesan agar humas tetap solid dan menjadikan silaturahmi sebagai modal utama. “Jangan sampai kita memutus silaturahim. Karena jelas orang yang memutus hubungan itu akan mengalami kehidupan yang menderita,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Biro yang baru, Thobib Al-Asyhar, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih humas selama kepemimpinan Akhmad Fauzin. Ia menegaskan akan melanjutkan warisan baik tersebut sekaligus mengembangkan inovasi baru. “Banyak prestasi yang sudah dilakukan oleh Pak Fauzin selama menjabat sebagai kepala biro Humas. Tentu ini warisan yang harus kita pertahankan,” ujar Thobib. Menurutnya, kehumasan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan kedekatan yang membekas. “Bagaimana menjadikan humas ini dan komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi membangun emotional connection kepada publik. Informasi yang kita sampaikan harus sampai pada titik di mana mereka mengingat dan merasakan, bukan hanya lewat begitu saja,” jelasnya. Thobib menambahkan, pendekatan storytelling akan menjadi salah satu strategi utama dalam menyampaikan informasi agar lebih menyentuh dan bermakna. Ia juga meminta dukungan seluruh insan humas untuk bersama-sama memajukan publikasi Kementerian Agama. “Saya mohon dukungan Bapak-Ibu sekalian untuk kita sama-sama membangun ini dengan sikap keguyuban. Semangat kebersamaan menjadi modal utama agar publikasi Kementerian Agama makin kuat dan berdampak,” tandasnya.