Kab. Bogor (PHU) —- Jelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2024 M, jemaah dianjurkan mempersiapkan kondisi fisiknya dengan melakukan rutinitas-rutinitas kecil seperti berjalan kaki. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief saat menghadiri peresmian sarana manasik pertama di Kabupaten Bogor. "Haji itu ibadah yang sifatnya menguras fisik, jadi jemaah kita imbau untuk jaga kesehatan dari sekarang, jaga fisiknya, dan mulailah latihan jalan kaki, karena banyak sekali aktivitas di sana nantinya yang dilakukan dengan berjalan kaki," ujar Hilman, Minggu (8/12/2024). Acara yang digelar oleh Yayasan Ibnu Aqil Bogor ini mengundang perwakilan jemaah haji se-Kabupaten Bogor, baik yang sudah berangkat maupun jemaah estimasi berangkat 2025. Turut hadir, Sekretaris Jenderal FK KBIHU Cepi Supriatna, Ketua Yayasan Ibnu Aqil, Agus Salim, Ketua KBIHU Ibnu Aqil Desi Hasbiah, dan pimpinan ormas Islam di Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang sama, Hilman juga menyampaikan perkembangan terkini mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M usai kunjungan yang dilakukan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar ke Arab Saudi pekan lalu. “Kita sedang persiapkan haji 1446 H, kuotanya sudah dapat yaitu 221.000 orang. Kita belum tahu akan ada kuota tambahan atau tidak nantinya,” jelas Hilman. Hilman mengungkapkan, tema yang akan diangkat oleh Kementerian Agama pada penyelenggaraan haji yang akan datang adalah “Haji Inklusif, Inovatif dan Kolaboratif untuk Kenyamanan dan Keamanan Jemaah.” “Ini bentuk komitmen Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji termasuk didalamnya lansia dan disabilitas,” terangnya. Selain itu, Hilman juga menegaskan pihaknya akan memastikan aspek keamanan dan kenyamanan jemaah terutama pada saat puncak haji. Hal ini dilakukan agar insiden di Muzdalifah yang terjadi pada tahun 2023 tidak terulang kembali. “Tahun itu Saudi melaporkan ada 11ribu warga negara Indonesia yang berangkat haji secara ilegal dan saat di Muzdalifah mereka berkumpul di dekat jemaah haji kita,” jelas Hilman. Oleh karena itu, Kementerian Agama terus mengimbau jemaah haji Indonesia agar tidak tertipu oleh oknum yang menawarkan pemberangkatan haji “jalur cepat” dengan menggunakan visa non haji. “Kita sampaikan ini agar jemaah haji Indonesia tetap dapat mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Niatkan berangkat ke Tanah Suci mendapatkan kemabruran dan niatkan juga kembali ke Tanah Air,” tutup Hilman.

Kulonprogo (PHU) — Kementerian Agama melakukan penyiapan operasional ibadah haji Tahun 1446H/2025 salah satunya dengan melakukan survey rencana embarkasi haji di Yogyakarta. Survey dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024 dengan mengunjungi rencana hotel yang akan dipakai sebagai asrama haji dan Bandara International Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan rapat pembahasan kesiapan fasilitas yang rencananya akan dipakai untuk operasional embarkasi, yang dihadiri oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kanwil Kemenag DIY, Pemerintah Daerah Kab. Kulonprogo, Kantor Imigrasi Yogyakarta, Balai Karantina Kesehatan Yogyakarta, Angkasa Pura Indonesia, dan manajemen Hotel Novotel dan Ibis.

Makassar (PHU) – Sebanyak 2.883 calon petugas haji dari seluruh Indonesia mengikuti _Computer Assisted Test (CAT)_ Tahap II Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter Tingkat Provinsi. Seleksi yang juga mencakup diiringi dengan tes wawancara ini dilaksanakan serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Indonesia. Prosesnya diawasi oleh petugas supervisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), pimpinan Ditjen PHU, serta Badan Penyelenggara Haji (BPH). “Tujuan utama kami adalah memilih calon petugas haji terbaik dan berkualitas, sehingga mampu memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji Indonesia," ujar Arsad saat memantau secara langsung pelaksanaan seleksi di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (5/12/2024). Arsad menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara _fair_ dan tanpa intervensi untuk memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi petugas haji profesional. Di Sulawesi Selatan, tambah Arsad, jumlah awal peserta yang terdata dalam sistem seleksi PPIH untuk PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi mencapai 2.577 orang pendaftar. Dari jumlah tersebut, 526 peserta dinyatakan lolos tahap verifikasi dan berhak mengikuti CAT Tahap I. "Adapun peserta yang berhasil melaju ke CAT Tahap II berjumlah 82 orang, dengan rincian Ketua Kloter 37 orang, Pembimbing Ibadah Kloter 33 orang, Transportasi 3 orang, Konsumsi 3 orang, Bimbingan Ibadah 3 orang, dan Siskohat 3 orang," terang Arsad. Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Agus Salim Said juga menegaskan agar peserta dan pihak penyelenggara tidak main-main dalam seleksi petugas ini.  “Kemenag dan BP Haji berkomitmen menyelenggarakan seleksi petugas ini dengan penuh transparansi dan bebas intervensi. Kita bersama-sama menginginkan dalam seleksi ini lahir calon-calon pelayan Tamu Allah yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan jemaah haji kita. Semoga tidak ada lagi kecurigaan dalam seleksi petugas haji dan seleksi benar-benar berjalan secara transparan," tandas Agus Salim yang juga Putera daerah asal Sulsel ini. Pelaksanaan CAT ini merupakan bagian kedua dari seluruh proses rekrutmen PPIH di tingkat Daerah. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap II akan mengikuti bimbingan teknis sebagai salah satu tahapan lanjutan dalam proses rekrutmen. (Rd).

Surabaya (PHU) --- Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertekad akan memberikan pelayanan haji yang aman, nyaman, dan terbaik kepada jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. Hal ini disampaikan Gus Irfan, panggilan akrabnya, saat membuka gelaran Seleksi Tahap II Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Arab Saudi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. "Penyelenggaraan haji yang aman, nyaman dan terbaik ini salah satunya dapat diwujudkan dengan seleksi PPIH yang transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan petugas-petugas yang kompeten, berintegritas dan profesional dalam melayani jemaah haji," kata Gus Irfan, Kamis (5/12/2024). "Begitu juga dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Haji oleh Presiden Prabowo dan menunjuk saya sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji semata-mata beliau (Presiden) ingin penyelenggaraan haji aman dan nyaman. Presiden menaruh perhatian besar dalam pelayanan haji yang terbaik," sambung Gus Irfan. Seleksi PPIH Kloter dan Arab Saudi tingkat Kanwil Kemenag Jawa Timur diikuti 371 peserta dengan tiga formasi yakni Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Kloter dan PPIH non Kloter. Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi Tahap 2 Tahun 1446H/2025M secara serentak di 34 Provinsi seluruh Indonesia dengan tahapan tes kompetensi/CAT, wawancara pendalaman tugas fungsi serta komitmen pelayanan petugas haji. Dalam pembukaan seleksi tahap II tersebut Gus Irfan memastikan tidak ada intervensi dan petugas titipan dalam gelaran seleksi.  "Saya menegaskan dalam seleksi petugas tahun ini tidak ada intervensi dari pihak-pihak luar dan dilaksanakan secara transparan. Dalam seleksi PPIH ini tak satu pun ada yang saya rekomendasi dari keluarga. Saya ingin tradisi baru tidak ada rekomendasi - rekomendasi lainnya, " kata Gus Irfan. "Kalau mau main-main dalam seleksi ini buat apa dilaksanakan. Semoga tidak ada lagi kecurigaan dalam seleksi petugas haji dan seleksi benar-benar berjalan secara transparan," tandas Gus Irfan yang juga meninjau prosesi wawancara seleksi PPIH. Sebelum membuka gelaran seleksi tahap II CAT PPIH Kloter dan Arab Saudi, Gus Irfan didampinggi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani dan Kakanwil Kemenag Jatim juga menyempatkan meninjau sarana dan prasarana di Asrama Haji Sukolilo. Diantaranya ruangan layanan konsumsi jemaah haji, kamar jemaah, toilet, ruangan pertemuan, manasik **Garda Terdepan Pelayanan Haji** Mewakili Dirjen PHU, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Jaja Jaelani mengatakan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan banyak _stakeholders_ haji baik dari kementerian, lembaga, badan dan seluruh pihak terkait di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sehingga lanjut Jaja diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dan sinergis untuk mendukung kelancaran dan kesuksesannya.  Ia menambahkan sesuai amanah Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah hajinya dengan aman, nyaman dan sesuai dengan tuntunan agama. "Dalam menjalankan misi di atas, petugas haji berada di garda terdepan yang dapat memberikan fungsi pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada Jemaah haji," kata Jaja Jaelani. Jaja pun menegaskan petugas haji harus menjadi pelayan tamu-tamu Allah yang sebenarnya, melayani dengan sepenuh hati dan penuh dedikasi. Pembinaan yang dilakukan kepada jemaah dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan serta berorientasi pada pembentukan jemaah haji yang mandiri. Sementara perlindungan kepada jemaah haji dilakukan secara adil dengan tidak membeda-bedakan serta melewati batas dan sekat-sekat sosial, golongan, pendidikan, dan sebagainya "Jika kelak diantara bapak dan ibu sekalian diberikan kesempatan oleh Allah SWT terpilih dan menjadi petugas haji kami ucapkan selamat dan harapan kami tetaplah menjadi sosok yang tawadlu, bijaksana dan tidak angkuh," tutup Jaja Jaelani. (Humas BP Haji)

Kab. Indramayu (PHU) --- Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Sesditjen PHU) Kementerian Agama Saiful Mujab, mengingatkan para calon petugas haji untuk terus mengutamakan niat dalam melayani jemaah haji. Demikian disampaikannya saat menghadiri Proses Seleksi _Computer Assisted Test (CAT)_ Tahap II Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan PPIH Kloter Tahun 1446H/2025M di Aula Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat. "Tes CAT dilakukan agar hasilnya benar-benar sesuai amanat Undang-undang. Suksesnya penyelenggaraan ibadah haji itu banyak ditentukan oleh Bapak dan Ibu sebagai petugas. Petugas sebagai garda terdepan dalam memberikan layanannya, terutama yang menyertai jemaah. Niatkan untuk mengabdi mewakafkan diri di segala sisi. Mulai dari pembinaan, perlindungan, itu betul-betul tertanam dalam diri kita. Betul-betul niat karena ingin melayani jemaah," ujar Saiful Mujab, Kamis (5/12/2024). Mujab juga menjelaskan bahwa kegiatan Seleksi PPIH Tahap II ini dilaksanakan dengan metode _Computer Assisted Test (CAT)_ dan wawancara secara daring. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah inovasi agar pelaksanaan seleksi lebih adil dan amanah. "Haji ini hajat nasional, dan ibadah yang terikat oleh ruang. Oleh karenanya kali ini seluruh Indonesia mengadakan tes selektif. Jadi bukan Bapak dan Ibu saja di Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia nanti jam 9 tepat akan dimulai CAT ini," pungkasnya lagi. Mujab kemudian menyampaikan apresiasinya kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat yang menghadirkan inovasi wawancara melalui daring. "Langkah ini sangat positif untuk menghindari kecurangan, semoga ini menjadi pilot untuk nasional," ujar Mujab. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Ajam Mustajam mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan seluruh proses seleksi ini secara terbuka dan hasil yang diperoleh sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. "Di era sekarang, dalam rekrutmen petugas terus ada perbaikan. Maka untuk menghindari kedzoliman dan membuktikan bahwa Kementerian Agama tidak terlibat praktik koruptif dan pungli, proses seleksi kita ubah. Semua tidak boleh tatap muka, cukup menggunakan Zoom," ujar Ajam. Ia juga berpesan kepada para calon petugas haji untuk terus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. "Niatkan mewakafkan diri melayani jemaah sebagai petugas, jangan cederai tugas mulia ini karena kepentingan pribadi. Prestasi yang sudah baik dari petugas tahun lalu jangan dikotori dengan perilaku yang menjatuhkan," tegas Ajam. Dalam seleksi tahap kedua ini, Ajam mengungkapkan bahwa peserta dari Provinsi Jawa Barat mencapai 536 orang. "Peserta untuk PPIH kloter terdiri dari ketua kloter 251 orang dan pembimbing ibadah haji kloter 165 orang. Sedangkan untuk PPIH Arab Saudi terdiri dari layanan bimbingan ibadah 31 orang, layanan transportasi 29 orang, layanan akomodasi 28 orang, pelayanan konsumsi 28 orang, layanan Siskohat 4 orang, dan jumlah penguji 40 orang," tutup Ajam. (Humas Kemenag Jabar)

Jakarta (PHU) --- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) akan mengawal seleksi calon petugas haji tahap 2 di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada 5 Desember 2024. Irjen Kemenag Faisal Ali mengatakan, pengawalan untuk memastikan proses seleksi dilaksanakan tertib, transparan, dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Irjen Faisal, pihaknya telah menerbitkan Instruksi Nomor B-6404/PS.00/12/2024 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Indonesia. Irjen Faisal memerintahkan agar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuka saluran pengaduan bagi para peserta seleksi yang ingin melaporkan permasalahan yang dialami selama proses seleksi.  "Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan seleksi calon petugas haji," tutur Faisal di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka memastikan terlaksananya rekrutmen petugas haji sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 343 Tahun 2024 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Tugas Penyelenggara Ibadah Haji. "Kami berharap bahwa dengan pelaksanaan seleksi calon petugas haji secara transparan dan akuntabel dapat menghasilkan calon petugas haji yang berintegritas, kompeten, dan profesional," tutup Faisal. Surat atensi Inspektur Jenderal Kemenag ini merupakan upaya pengawasan dalam pelaksanaan seleksi calon petugas haji, sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam menjamin proses rekrutmen yang bersih dan berkualitas. (Humas Itjen Kemenag)

Jakarta (PHU) --Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama prioritas dalam sektor pendidikan, pemasaran dan brand awareness terhadap bidang yang mendukung ekosistem haji. Ditjen PHU dan BPKH juga bersinergi dalam perluasan penyebaran penggunaan fasilitas Asrama Haji untuk kebermanfaatan umat, khususnya masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan Dirjen PHU Hilman Latief dalam Diskusi Pembahasan Program Prioritas Kemaslahatan Tahun 2025 secara daring di Jakarta. “Kita punya asrama haji yang perlu diberdayakan lebih lanjut. Dampak berbentuk hasil promosi, maupun dampak yang sifatnya awareness atau kesadaran masyarakat mengenai haji harus kita perhatikan dan program dana kemaslahatan ini membutuhkan sinkronisasi lebih lanjut dengan BPKH,” kata Dirjen PHU Hilman Latief, Rabu (4/12/2024). Selama ini, lanjut Hilman dana kemaslahatan digunakan untuk sektor fasilitas dan infrastruktur semata. Tahun depan, sambung Hilman, Ditjen PHU dan BPKH akan memulai program baru. Bukan hanya penyediaan secara fisik, namun juga pemberdayaan sektor yang bersifat edukatif. “Karena saya kira haji perlu ada pendekatan jangka panjang, edukasi menjadi hal selalu luput dalam perbaikan, tetapi ini adalah hal krusial yang cukup penting untuk kita kembangkan,” tambah Hilman. Dalam menjalankan program tersebut, Hilman menyatakan telah membuat program dengan Sekretaris dan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU terkait dengan penguatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Jakarta (PHU) --- Wakil Menteri Agama RI, Romo R Muhammad Syafi’i, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan haji yang lebih baik,” ujar Romo Syafi’i, Selasa (3/12/2024). Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji” yang berlangsung di Jakarta. Turut hadir, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, Kepala BP Danantara, Muliaman Hadad, Pimpinan Baznas, Zainul Bahar Noor, Anggota DPR Komisi VIII, Ina Ammania, Presidium Nasional KAHMI, Abdullah Puteh, dan Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Euis Amalia. Lebih lanjut, Wamenag Romo Syafi'i juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jemaah haji. Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Romo, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jemaah haji asal Indonesia. "Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia," tambah Romo. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 mendatang. “Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan,” tegasnya. Humas

Jakarta (PHU) --- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya komitmen untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik gratifikasi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Menag mengajak semua pihak di Kemenag untuk menegakkan prinsip-prinsip kejujuran, efisiensi, dan azas manfaat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Hal ini disampaikan dalam kegiatan _Integrity Festival (IntegriFest)_ Kemenag yang bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Ia menekankan bahwa Kementerian Agama memiliki peran vital dalam membangun Indonesia. Untuk itu, kejatuhan Kemenag akibat korupsi harus dihindari. "Betul, 5 tahun berfungsi itu jika Kemenag berfungsi, akan mengawetkan bangunan sesuai yang direncanakan. Tapi jika ada korupsi, maka segala rencana akan ambruk," ujar Menag di Auditorium H.M Rasjidi Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta pada Senin (2/12/2024). Ia menambahkan bahwa salah satu langkah utama untuk memerangi korupsi adalah dengan melakukan digitalisasi sistem yang lebih efisien dan menghindari praktik gratifikasi, baik berupa uang, barang, maupun bentuk gratifikasi lainnya yang bisa merusak integritas. Menag juga menekankan pentingnya penghematan dalam perjalanan dinas (perjadin), yang sering kali menjadi sumber pemborosan anggaran negara. Ia menginstruksikan bahwa perjalanan dinas harus dilakukan dengan lebih efisien, memanfaatkan teknologi seperti Zoom, dan memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat nyata. "Semua yang bisa dilakukan dengan Zoom, kita harus efisienkan. Setiap sen yang dikeluarkan negara harus ada efeknya," tegas Menag. Ia juga mengingatkan untuk tidak menjadikan peraturan yang dibuat sebagai legitimasi bagi praktik yang subhat atau merugikan. Dalam konteks ini, Menag berjanji akan tetap teguh dalam menjalankan perintah Presiden untuk melakukan penghematan dan bersih dari segala bentuk gratifikasi. Menag juga tidak takut menghadapi tantangan besar yang mungkin datang dengan melakukan reformasi ini, dan bahkan mengungkapkan kesiapan untuk menanggung segala risiko yang ada. "Saya akan bangga jika bisa menghukum mereka yang melanggar, daripada hanya menerima penghargaan," ujar Menag, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kemenag sebagai contoh institusi yang bersih dan transparan. Melalui agenda ini, Menag juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenag agar tidak menjadikan keluarga sebagai pintu masuk bagi hal-hal yang bisa merusak prinsip-prinsip integritas. "Kita harus bekerja dengan niat baik dan menghindari segala bentuk gratifikasi. Mari jadikan Kemenag lebih kinclong," tambahnya. "Mari kita jadikan hari ini sebagai hari putih hati kita, dengan menjalani hidup yang benar," pungkas Menag. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali Hasyim menegaskan kalau korupsi menjadi problem serius bangsa ini. Berbagai upaya pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya. “Presiden Prabowo mengatakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Karenanya, terselenggaranya kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar dalam rangka upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama,” ujarnya. Sebagai Auditor Internal di Kementerian Agama, Itjen mempunyai tugas dan fungsi untuk menciptakan kondisi agar pemerintahan di Kemenag bersih dari praktik korupsi. Berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk mencegah korupsi di Kementerian. “Digitalisasi terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak tindak korupsi, ini diberlakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa juga promosi. Hingga kini, telah terbentuk 762 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terus tumbuh tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya. Faisal menambahkan, kementerian Agama juga telah menginisiasi program penanaman nilai antikorupsi dimulai dari keluarga melalui program Kusemai Nilai, yang mengajak para istri pejabat untuk memahami nilai-nilai antikorupsi. Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) untuk pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama bekerja sama dengan KPK. “Salah satu hasilnya, kami ingin menyampaikan apresiasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atas terselenggaranya _e-Learning_ Peningkatan Pemahaman Gratifikasi lebih dari 15.000 ASN Kementerian Agama,” ujarnya. Ia menggarisbawahi, berbagai upaya memerangi korupsi yang dilakukan Itjen Kemenag telah memperlihatkan hasil. Misalnya, Kemenag berada di peringkat pertama dalam Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Satranas PK) KPK RI dengan nilai 94,29%. Capaian ini menempatkan Kementerian Agama di posisi tertinggi di antara seluruh Kementerian/Lembaga. “Ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menerapkan budaya integritas, mencegah praktik korupsi, serta melaksanakan pengawasan yang bersih dan transparan. Tak hanya itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) KPK juga naik menjadi 74,62, dan menjadi salah satu dari lima Kementerian/Lembaga yang mengalami kenaikan. Ini berada di atas rata-rata capaian nasional.” Humas

Bekasi (PHU) --- Asrama haji bukan hanya sebagai tempat persiapan keberangkatan jemaah haji, tetapi juga harus menjadi episentrum (pusat) perhajian Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Kepala Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji (Wakaban BP Haji) , Dahnil Anzar Simanjuntak, saat mengunjungi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Bekasi di Jalan Kemakmuran Kota Bekasi, Jumat (29/11/2024). Dahnil berharap Asrama Haji Bekasi dapat menjadi _role model_ (percontohan) pengelolaan asrama haji yang mengintegrasikan tiga aspek utama, diantaranya ritual, ekonomi, dan peradaban. “Tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit jemaah haji, asrama haji juga harus menjadi pusat penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan nyaman, pusat pengembangan ekonomi haji, serta pusat peradaban kebudayaan perhajian,” ujar Dahnil. “Secara sederhananya, asrama haji harus menjadi episentrum perhajian Indonesia,” tegas Dahnil. Turut hadir dalam kunjungan ini, Kakanwil Kemenag Jabar Ajam Mustajam, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Boy Hary Novian, dan Kepala UPT Asrama Haji Bekasi Munib Maksum. Dahnil melakukan peninjauan langsung ke seluruh fasilitas yang ada di Asrama Haji Bekasi guna memastikan kesiapan fasilitas dan pelayanan dalam mendukung kelancaran ibadah haji nanti. Selain melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang tersedia, Dahnil beserta rombongan juga berinteraksi langsung dengan para pengguna jasa untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka.