Lampiran II Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan

2 Jun 2021 oleh Admin | dilihat 12265 kali

Artikel Terkait

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 241 Tahun 2024 tentang Pergerakan Jemaah Haji Indonesia dari Arafah Langsung ke Mina;

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan lbadah Haji dan Nilai Manfaat

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Tahun 2024 Bagi Lansia

Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Tahun 2024

Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 2024 Bandar Udara Pemberi Layanan Mecca Road dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445H/2024 M

Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pemberangkatan

Populer

Dibuka Seleksi Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah, Ini Syarat dan Jadwal Tahapannya

Sepakati Pakta Integritas, Dirjen PHU: Petugas Haji Harus Kredibel dan Komitmen

Rakor Kemenko PMK, Kemenag Sampaikan Progres Persiapan Haji 2025

Ramah Lansia dan Disabilitas, Kemenag Beberkan Syarat Terbaru Petugas Haji 2025

Matangkan Persiapan Haji 2025, Kemenag Gelar Mudzakarah Perhajian Indonesia

Hasil Mudzakarah, Hasil Investasi Boleh Biayai Jemaah Lain dan Dam Bisa Disembelih di Tanah Air

Aman dan Nyaman, Dua Kata Kunci Pelaksanaan Ibadah Haji