Ambon (PHU) -- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku telah mengambil langkah strategis untuk memacu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengelolaan PNBP di Asrama Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Maluku saat ini juga menjadi sorotan audit tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“PNBP ini adalah penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak, kita berharap bahwasanya melalui kontrol audit yang dilakukan oleh BPK ini, PNBP kita bisa terlihat akuntabel, transparan, dan lebih menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia kedepannya, kira-kira seperti itu,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Maluku H. Djumadi Wali, S.Ag, MH kepada media ini di Ambon, Rabu (30/10/2024).

Kabid PHU menerangkan, pihaknya telah mengoptimalkan Asrama Haji EHA Maluku sebagai salah satu sumber PNBP. Maka wajar hal ini menjadi konsen BPK RI untuk memastikan sejauhmana sumber pendapatan ini bisa berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pada prinsipnya kita mendukung penuh langkah BPK ini, dan kita pun akan senantiasa menyajikan data secara jujur sesuai yang dibutuhkan oleh BPK dalam proses audit ini," tandas Djumadi Wali.