Kab. Pekalongan (PHU) —- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief menyatakan bahwa sivitas akademika yang berkecimpung di dunia perguruan tinggi atau Universitas Islam Negeri (UIN) sudah seharusnya berkontribusi dalam dunia perhajian. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Penandatanganan MoU terkait Pelaksanaan Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah dan Kajian Perhajian antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) bersama UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Senin (19/2/2024).

“Kerja sama ini kami harapkan tidak sebatas kaitannya dengan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu bagaimana fakultas yang ada di kampus-kampus UIN ini menunjukkan kontribusi pemikirannya untuk perhajian,” pungkas Hilman.

Dalam paparannya yang bertajuk “Isu-Isu Krusial Penyelenggaraan Ibadah Haji Kontemporer Pasca Pandemi Covid-19 dari Aspek Manajmeen Dakwah dan Ekonomi Nasional”, Hilman menjelaskan beberapa isu kontemporer yang strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama sejak pandemi Covid-19 berakhir.

“Isu yang menjadi pembicaraan setiap tahunnya adalah terkait biaya haji. Kedepannya akan banyak tantangan kedepan karena BPIH tahun ini sudah mencapai 93,4 juta, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun lalu dimana dengan membayar setoran awal saja jemaah sudah sama dengan melunasi 70% dari BPIH, bagaimana kalau 10 tahun ke depan? Nah diharapkan dengan kontribusi dari fakultas di perguruan tinggi ini risetnya jalan,” harap Hilman.

Dikatakan Hilman, komponen BPIH yang terdiri dari Bipih (biaya yang harus dibayar jemaah) dengan subsidi nilai manfaat setiap tahunnya harus memperhatikan aspek proporsionalitas dan keberlanjutan bagi jemaah daftar tunggu.

“Keuangan haji kedepannya harus memperhatikan jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu. Jadi uangnya harus terbagi secara proporsional kepada seluruh jemaah baik yang akan berangkat maupun yang masih dalam antrean,” jelas Hilman.

Selain rasionalisasi biaya haji, Hilman juga menjelaskan kebijakan strategis lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya adalah terkait kebijakan Haji Ramah Lansia.

“Tren keberangkatan jemaah haji kedepan akan diisi oleh jemaah haji lansia, sehingga fikih manasik haji perlu menjadi perhatian kita semua agar dapat tidak memberatkan, tidak memaksakan jemaah dan mengedepankan rukshah (keringanan dalam beribadah),” tandas Hilman.

Forum ini mengundang perwakilan dari KBIHU (Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Umrah) dari seluruh Eks Karesidenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes dan Pemalang, serta Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU). Turut hadir Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Zaenal Mustakim, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Sam'ani, dan sivitas akademika di lingkungan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.