Tangerang (PHU) — Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa seluruh petugas haji yang diberangkatkan adalah untuk satu tujuan utama: melayani jemaah haji Indonesia dengan sepenuh hati.

“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena ke depan Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem multi syarikah akan tetap dipertahankan,” ujar Wamenag saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025).

Menurut Wamenag, pelayanan syarikah di Arab Saudi sebenarnya dapat berjalan aman dan tertib jika pengelolaannya dilakukan berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah. “Misalnya, embarkasi Jakarta bisa dilayani penuh oleh satu syarikah. Jika kuotanya kurang, maka ditambah syarikah lain. Dengan perencanaan yang tepat, bahkan sejak awal sudah bisa diprediksi berapa jemaah yang masuk ke tenda di Arafah. Maka tidak akan ada masalah,” jelasnya.

Ia mendorong Badan Pengelola Haji (BPH) melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menilai kualitas pelayanan syarikah yang sudah cukup baik dalam mengangkut dan melayani jemaah, meskipun penyedianya berbeda.

Wamenag juga menyoroti pentingnya ketegasan komunikasi dari Pemerintah Arab Saudi. “Selama ini, banyak informasi yang kita terima hanya lewat telepon, tanpa surat resmi. Ke depan, hubungan pemerintah dengan pemerintah harus lebih baik untuk melindungi warga negara Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamenag menekankan bahwa penyelenggaraan haji harus mengedepankan dua hal utama: pelayanan yang tulus dan menaikkan martabat bangsa. “Perlu perubahan mendasar dari sistem Government to Government (G to G), dengan saling menghormati dan kesepakatan yang spesifik sejak awal. Presiden ingin pemerintah hadir di tengah jemaah untuk memperjuangkan hak mereka,” ujarnya.

Wamenag menambahkan, mengurus haji tidak bisa hanya mengandalkan hitungan matematika. “Memang masalah akan selalu ada, tapi jika masalah yang sama terus berulang, itu berarti penyelenggaranya yang perlu berbenah. Persoalan istithaah kesehatan juga harus ditinjau kembali. Yang paling kita butuhkan adalah petugas yang benar-benar melayani jemaah supaya mereka bisa menjalankan ibadah haji dengan baik,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Wamenag mengingatkan pentingnya menjaga marwah bangsa. “Kita bangsa besar, bermartabat, dan membayar penuh biaya haji. Mereka (penyedia layanan) harus memberi pelayanan terbaik. Persentase masalah harus terus menurun dari tahun ke tahun. Mari kita perbaiki pelayanan haji agar lebih baik lagi di masa depan,” pungkasnya.

Rakernas Evaluasi Haji 2025 ini berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025, dan melibatkan sejumlah pihak, berjumlah 450 peserta antara lain, terdiri dari Badan Penyelenggara (BP) Haji, Komisi VIII DPR RI, Kedutaan Besar Arab Saudi,

Fotografer : Romadanyl