Bandung (PHU)—Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut Forum Mudzakarah menjadi forum yang strategis dalam merumuskan alternatif kebijakan perhajian karena kedepan tantangan haji semakin berat terkait kebijakan Arab Saudi yang seringkali cepat berubah.
“Forum Mudzakarah menjadi forum yang strategis dalam merumuskan alternatif kebijakan perhajian,” kata Marwan saat memberikan sambutan pada pembukaan Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 yang berlangsung di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat. Kamis (07/11/2024).
Dengan daftar tunggu yang panjang, DPR mendorong Pemerintah dlm Hal ini Presiden untuk meminta penambahan kuota haji dan menyiapkan skema-skema kebijakan penyelenggaraan haji yang sesuai dengan syari’at.
“Seperti halnya skema murur dan tanazul yang saat ini dalam mudzakarah mencoba dirumuskan hukumnya apakah sesuai dengan syari’at atau tidak,” terang Marwan.
Ia mengapresisi program pendaftaran haji sejak usia dini/muda, di satu sisi terdapat kemanfaatan berupa waktu ketika keberangkatan masih dalam fisik yang kuat, tetapi di sisi lain terdapat konsekuensi berupa antrian yang makin panjang.
“Hal-hal seperti ini yang juga perlu dirumuskan saat Mudzakarah,” terangnya.
Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024. Mudzakarah Perhajian Indonesia ini untuk membahas berbagai isu-isu krusial yang akan menjadi dasar kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Turut hadir Wakil Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, para pejabat dari Kementerian Agama Pusat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Kepala Bidang PHU Wilayah, Kepala UPT Asrama Haji, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Hji dan Umrah (FK-KBIHU), Unsur Ormas Islam (Nahdlatul Ulama, PERSIS, Muhammadiyah, al- Washliyyah, al-Irsyad), Akademisi serta Konsultan Ibadah.
Forum ini akan digelar selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 7 s.d. 9 November 2024 di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.