Mojokerto (PHU) – Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Husnul Maram menjadi narasumber dalam kegiatan FGD (Focus Group Discussion) di Kantor Kemenag Kab. Mojokerto pada Kamis (17/2). Turut hadir Staf Khusus Menteri Agama RI, Abdul Rochman yang juga menjadi narasumber dalam diskusi yang mengambil tema “Kebijakan dan Problematika Pelaksanaan Haji dan Umroh pada Masa Pandemi”. Sedangkan para peserta terdiri dari Kasi kantor induk, Pengawas, Kepala Satker, Penyuluh Agama Islam, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Husnul Maram dalam sambutannya mengingatkan para peserta untuk menjaga Kesehatan di musim pandemic. “Kita harus disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan,” tuturnya.  Ia juga meminta kepada masyarakat untuk berkhusnudhon pada Allah SWT, pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi agar harapan untuk berhaji dan berumrah dikabulkan oleh Allah SWT.

Pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario tentang berapa kuota dalam pemberangkatan jemaah haji, mulai dari 100%, 50%, atau bahkan 5%. “Skenario ini telah disampaikan ke pemerintah Arab Saudi, semoga tahun ini pemberangkatan ibadah haji bisa terealisasi,” harapnya. Husnul Maram juga berpesan khusus untuk ASN, KUA, KBIHU jika ada yang menanyakan tentang haji dan umroh untuk menjawab sesuai informasi yang benar dan regulasi terbaru haji dan umroh.

Sementara itu, Gus Adung, sapaan akrab Abdul Rochman menjelaskan agar para Jemaah Umroh jujur dengan hasil tes PCR. “Jangan main-main dengan PCR dan hasil PCR, harus benar bukan manipulasi data,” tuturnya. Jamaah umroh ketika pulang ke tanah air juga akan dites PCR lagi dan jika hasilnya positif akan dikarantina. Gus Adung juga menjelaskan pemerintah menerapkan system one gate policy karena ingin membangun kepercayaan dari pemerintah Arab Saudi.

Selain itu untuk mengurangi penumpukan akan ditambah embarkasi umroh yaitu di Juanda yang sebelumnya di Jakarta saja. “Menurut evaluasi kita ini cukup baik. Yang perlu dibenahi pelaksanaan di Arab Saudi dan ketika pulang ke Indonesia.” terangnya. Keberhasilan di Jakarta akan diterapkan ke Bandara Juanda karena tidak ada kasus positif Covid-19 ketika berangkat. Untuk menurunkan masa karantina, pemerintah  mendorong jemaah untuk vaksin booster dan meminta jamaah untuk  menjaga protokol kesehatan.

Sedangkan untuk Ibadah Haji, Gus Adung menjelaskan saat ini masih dibicarakan di DPR tentang biaya haji dan jumlah kuota. “Kita optimis akan dapat melaksanakan haji mengingat praktek umroh tidak ada pembatalan,” terangnya. Hanya saja hingga saat ini belum ada undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia untuk melaksanakan MoU yang didalamnya dibicarakan kuota haji Indonesia dan biayanya. Pembinaan jemaah haji dalam negeri juga dilakukan di tingkat KUA, kecamatan maupun tingkat kota."Semoga dalam waktu dekat ini pemerintah Indonesia diundang pemerintah Arab Saudi untuk penandatanganan MoU sehingga ibadah haji bisa dilaksanakan," harapnya.