Jakarta (PHU) —- Meski tidak melarang, Kementerian Agama dan para ulama serta praktisi haji tetap mengimbau Jemaah Haji untuk tidak ikut-ikutan dalam pelaksanaan ibadah Tarwiyah. Kesepakatan bahwa ibadah tarwiyah adalah sunah dalam berhaji menjadikan pelaksanaannya adalah hak individu masing-masing. Pemerintah dalam hal ini tidak memfasilitasi pelaksanaannya mengingat kemaslahatan kolektif Jemaah Haji secara keseluruhan.

Hal ini dibahas dalam forum Bahtsul Masal Perhajian Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama di Jakarta pada Kamis (5/10/2023).

Praktisi haji sekaligus Ketua FK KBIHU Qasim Saleh mengatakan bahwa sering ditemukannya Jemaah Haji yang hanya ikut-ikutan menjalani ibadah tarwiyah sehingga pada akhirnya tidak memahami konsekuensi dari ibadah yang mereka jalani.

“Dari sekian banyak jemaah yang mengikuti tarwiyah ini, kita juga perlu melihat latar belakang mengapa mereka menjalaninya. Apakah memang betul-betul komitmen sendiri untuk mengikuti ideologi yang dianut atau malah terpaksa mengikuti karena Ketua Rombongannya ikut tarwiyah yang artinya bukan berdasarkan kesadaran ideologis jemaah itu sendiri,” terang Qasim.

Berdasarkan laporan dari PPIH Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2022M, Jemaah Haji Indonesia yang melakukan tarwiyah mencapai 15.186 orang atau 7% dari keseluruhan Jemaah Haji Indonesia yang berangkat.

Jumlah yang banyak ini, sambung Qasim, cukup sulit untuk difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengingat pergerakan massa yang demikian besar dilakukan ke Mina dan Arafah dalam satu hari sekaligus.

“Butuh perhatian yang lebih dari Pemerintah, namun sampai saat ini sulit dibayangkan memobilisasi jemaah sebegitu banyaknya ke 2 tempat dalam satu hari,” pungkas Qasim.

Ia juga menyinggung kemungkinan dibukanya “kran” pelaksanaan ibadah tarwiyah dalam penyelenggaraan haji kepada seluruh Jemaah Haji. Dikatakan Qasim, jika hal ini terjadi maka perlu grand design yang matang terkait mobilisasi Jemaah Haji.

“Kalau tarwiyah ini kita buka krannya lebar-lebar, maka kita harus well-planned, harus matang persiapan dan pergerakannya, dan ini bukan hanya menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia tapi juga Arab Saudi, bagaimana memobilisasi sekian ratus ribu jemaah tersebut. Ini yang perlu diperhatikan,” tandasnya.

Diskusi dengan tema “Tarwiyah bagi Jemaah Haji Indonesia” ini turut menghadirkan perwakilan ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) dan juga peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hasil dari forum akan menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2023 yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Penulis: Mustarini Bella Vitiara

Editor: Tawwabudin