Evaluasi Nasional Pelayanan Haji Dalam Negeri 2025: Apresiasi Arab Saudi dan Perkuat Digitalisasi Layanan

22 Jul 2025 oleh Winda Galuh Desfianti | dilihat 9694 kali

Surabaya (PHU)— Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dinilai berjalan dengan baik dan penuh inovasi, meskipun diwarnai berbagai tantangan teknis dan administratif. Hal ini disampaikan dalam laporan evaluasi resmi yang dipaparkan oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain di Hotel Oakwood, Surabaya (20/07/2025).

Muhammad Zain menyampaikan bahwa tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Kemenag secara penuh dalam mengelola operasional haji. "Kita bersyukur seluruh jemaah telah berhasil melaksanakan ibadah haji dengan lancar, karena setelah ini akan ada peralihan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) mulai 2026," ungkap Zain.

Beberapa terobosan yang mendapat apresiasi luas antara lain digitalisasi layanan seperti sistem fast track Mecca Route di tiga bandara embarkasi (Soekarno-Hatta, Juanda, dan Solo), peluncuran sistem Munakosah untuk manajemen akomodasi asrama haji berbasis QR code, serta digitalisasi proses pemvisaan dan biometrik jemaah.

Zain menambahkan, “keikut sertaan Jemaah Haji Khusus dalam layanan mecca route tahun ini, merupakan yang pertama kali sejak layanan mecca route diberikan untuk Jemaah Haji Indonesia, kita bahkan mendapatkan apresiasi yang baik dari pemerintah Arab Saudi dan mengharapkan pada tahun yang akan datang akan lebih banyak lagi Jemaah Haji Indonesia, baik reguler maupun PIHK yang mengikuti layanan mecca route.”

Staf Khusus Menteri Agama, Ismail Cawidu, turut menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan haji. “Ke depan, kita harus memperkuat integrasi data antara Kemenag, syarikah, dan seluruh mitra layanan di Arab Saudi untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan jemaah,” jelas Ismail.

Beberapa rekomendasi dibuat untuk penyelenggaraan haji mendatang. Di antaranya, memperkuat simulasi manasik, evaluasi kebijakan istithaah kesehatan secara lebih holistik (termasuk aspek psikologis), serta meninjau ulang efisiensi biaya haji dan skema subsidi melalui nilai manfaat.

“Transisi ke BP Haji nantinya juga harus disertai dengan peningkatan integritas, profesionalisme, dan inovasi. Ini bukan hanya soal alih kewenangan, tetapi momentum untuk membangun ekosistem haji yang lebih modern dan transparan,” tegas Ismail.

Dengan seluruh rangkaian capaian dan evaluasi yang dilakukan, Kementerian Agama berharap pelaksanaan haji di masa depan semakin optimal, aman, dan memenuhi harapan spiritual Jemaah Indonesia.

Evaluasi nasional ini diikuti 114 peserta dari seluruh Kanwil Kemenag se-Indonesia serta perwakilan instansi terkait, termasuk Pusat Kesehatan Haji, Ditjen Imigrasi, PT Angkasa Pura, Direktorat Bandar Udara, Mabes TNI AU, dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Penulis : Winda Galuh Desfianti | Editor : Husni Anggoro dan Khairun Naim