Surabaya (PHU)—-Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI, Hilman Latief instruksikan seluruh jajarannya untuk mempercepat pelaporan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.

Pesan ini disampaikan Hilman Latief saat membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1446H/2025M yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Kami mempercepat pelaporan haji yang biasanya selesai di bulan September-Oktober, saya minta semua pelaporan urusan haji sudah selesai paling lambat pada 30 Juli 2025 agar kita bisa melangkah ke tahap berikutnya,” kata Hilman Latief, Kamis (24/7/2025) malam.

Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1446H/2025M yang dihadiri perwakilan organisasi/asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), PHU Kemenag se Indonesia dan pelaku PIHK ini mengusung tema Perubahan Sistem Digitalisasi Layanan dan Pola Agregasi Layanan oleh Mitra Saudi.

Kegiatan evaluasi ini akan berlangsung selama tiga hari, 24-26 Juli 2025 di Surabaya.

Dalam kesempatan tesebut Dirjen PHU juga menyampaikan saat ini Ditjen PHU Kementerian Agama tengah menyusun sebuah buku Haji di Masa Kementerian Agama, 75 Tahun Kawal Haji Indonesia.

“Pada 2026 penyelenggaraan haji akan dikelola oleh badan yang dibentuk Presiden Prabowo. Buku Haji di Masa Kementerian Agama ini akan menjadi histori atau sejarah penyelenggaraan haji Indonesia,” ujar Hilman.

Hilman juga menyingung progres penguatan ekosistem ekonomi haji Indonesia yang terus bertumbuh sejak 2023 khususnya dalam pengadaan bumbu dan makanan siap saji untuk jemaah haji reguler.

Menurut Hilman, penguatan ekosistem ekonomi ini akan terus berjalan dan bergerak melalui peran yang baik, tersistemik, terkendali dan progresif dari berbagai pihak termasuk penyelenggara ibadah haji khusus.

“Tiga tahun ini penguatan ekosistem ekonomi haji reguler terus bertumbuh. Pada 2023 kita baru sanggup membawa 14 ton bumbu, pada 2024 sebanyak 74 ton bumbu dan itu habis semua. Sementara pada 2025 kita bisa membawa 470 ton bumbu dan 2,7 juta paket makanan siap saji. Tidak ada yang mudah semua butuh perjuangan,” tandas Hilman.

“Ini berkat koloborasi dan kerja sama Kemenag, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan,” sambung Hilman.

Sementara itu Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nugraha Stiawan dalam laporannya menyampaikan kegiatan evaluasi ini menjadi penting mengingat dinamika yang terus berubah termasuk kebijakan pemerintah Arab Saudi.

“Perubahan ini menuntut penyelenggara ibadah haji khusus beradaptasi dengan cepat dengan membangun kolaborasi dan komunikasi bersama stakholder terkait,” kata Nugraha Stiawan.

Ia menambahkan kegiatan evaluasi ini diikuti sebanyak 363 peserta yang berasal dari PIHK, pimpinan asosiasi dan Kanwil Kemenag se Indonesia.

“Narasumber yang akan mengisi kegiatan ini diantaranya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenkes, Badan Amil Zakat, Irjen Kemenag dan BPH. Harapannya evaluasi ini akan melahirkan rekomendasi dari inventarisasi kendala terkait haji khusus,” tutup Nugraha.

Penulis : Benny A | Editor : Benny A | Fotografer : Winda GD