Jakarta (PHU) – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M resmi berakhir usai kloter terakhir jemaah haji Indonesia mendarat di Tanah Air pada Jumat, 11 Juli 2025 lalu. Operasional haji yang berlangsung selama 72 hari, sejak 1 Mei 2025, dinilai sukses meski diwarnai sejumlah dinamika teknis.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko PMK, Kamis (24/7/2025).
“Alhamdulillah, puncak haji yang cukup dramatis bisa dilalui dengan baik. Semua jemaah berhasil dibawa ke Arafah, kecuali yang sakit. Bagi yang uzur, pelaksanaan badal haji dilakukan sesuai prosedur,” ujar Hilman.
Tantangan: Multi Syarikah, Multi Maskapai, dan Sinkronisasi Data
Hilman mengungkapkan, penyelenggaraan haji 2025 membawa dampak kebijakan baru Arab Saudi, termasuk penerapan multi syarikah dalam layanan dan keterlibatan multi flight company untuk transportasi jemaah. Kondisi ini menuntut koordinasi lebih solid, baik dengan otoritas Saudi maupun antar pemangku kepentingan nasional.
Salah satu tantangan menonjol adalah perbedaan data antara manifest penerbangan dengan sistem e-Hajj/Siskohat, akibat pembatalan mendadak jemaah karena sakit atau wafat menjelang keberangkatan maupun kepulangan.
“Saudi memiliki data yang terkunci sejak awal, sementara sistem kita masih menyisakan fleksibilitas. Ini tantangan tersendiri dalam sinkronisasi,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenag melakukan rekonsiliasi data secara intensif bersama otoritas terkait hingga seluruh keberangkatan dan kepulangan jemaah dipastikan sinkron dan valid.
“Ini bagian dari dinamika penyelenggaraan haji tahun ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk perbaikan ke depan,” pungkas Hilman.
Rapat koordinasi ini dihadiri berbagai instansi strategis, antara lain Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji BP Haji, Sekjen Kementerian Kesehatan, Kepala Pusat Kesehatan Haji, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, BPKH, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK. (Hikam)
Editor: Husni Anggoro