Jakarta (PHU) --- Kementerian Agama menguatkan peran tim monitoring dan evaluasi (monev) sebagai ujung tombak dalam memastikan layanan haji berjalan lancar di Tanah Suci. Dalam rapat audiensi pada Rabu (21/5/2025), sejumlah arahan strategis disampaikan untuk mengawal langsung dinamika di lapangan.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa pelayanan haji bersifat kompleks dan menuntut energi ekstra. Karena itu, tim monev diminta untuk tidak hanya mengamati, tetapi juga hadir langsung di titik-titik pelayanan sebagai bagian dari pengabdian kepada jemaah.

“Masih banyak tantangan di sana. Tim monev ditugaskan untuk mencari tahu persoalan, memberikan solusi, dan menyampaikan masukan kepada Daker maupun stakeholder terkait,” ujarnya.

Sekjen menyampaikan agar tim Monev menjalin komunikasi intensif dengan Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M. Hanafi guna menyatukan langkah. Kontribusi manajerial dan kepemimpinan tim Monev disebut menjadi kunci dalam menyukseskan penyelenggaraan haji. Ia juga mengingatkan bahwa struktur tertinggi dalam penyelenggaraan haji adalah Amirul Hajj (Menteri Agama).

Selain itu Sekjen Kemenag mengungkapkan optimismenya bahwa kehadiran Tim Monev akan memberikan kontribusi positif yang signifikan. "Saya optimis kedatangan Bapak dan Ibu sekalian di sana bisa memberi banyak kontribusi positif dalam pelaksanaan ibadah haji 1446 H," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Haji Musta’in Ahmad menyampaikan bahwa program Monev baru mulai dijalankan pada 2022. Kala itu, tim yang diterjunkan masih terbatas dari unsur internal Kementerian Agama. Barulah pada 2025 ini, tim monev mulai melibatkan unsur eksternal secara lebih luas.

Tim Monev tahun ini total berjumlah 78 orang, terdiri dari 25 anggota internal dan 53 anggota eksternal. Tim Monev internal meliputi pejabat pusat Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan para rektor perguruan tinggi Islam. Sementara itu, anggota Tim Monev eksternal berasal dari unsur Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH), Baznas, DPR, DPD, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Keberagaman unsur ini diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan kepemimpinan mereka dalam memperkuat tata kelola layanan. “Tim monev harus hadir dengan gagasan cemerlang dan bekerja dalam satu komando,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para petugas menjalankan tugas tanpa membawa embel-embel jabatan. “Yang kita bawa bukan nama pribadi, tapi amanah besar untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi para jemaah,” tutupnya. (Hikam/Rd).