Denpasar (PHU) --- Selesainya masa operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445H/2024M sebagai pertanda dimulainya persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025. Seluruh punggawa haji Bali diminta untuk dapat mengawal penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang lebih inlusif, inovatif dan kolaboratif.
Demikian pesan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, saat membuka kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445H/2024M di Quest San Hotel Denpasar, 12 Agustus 2024. Hadir pada kegiatan tersebut perwakilan jemaah, KUA, KBIHU, lembaga perhajian, PIHK, ormas, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.
Menurut Kakanwil, kesuksesan penyelenggaraan haji 2024 dapat dipahami sebagai tantangan untuk penyelenggaraan haji agar lebih baik lagi di masa mendatang. Untuk itu perlu adanya inklusivitas, inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraannya. ”Inklusif berarti eksistensi haji harus dapat untuk semua golongan tanpa terkecuali, Hajj For All, tidak boleh ada deskriminasi untuk jemaah lansi maupun jemaah disabilitas. Wajar kalau tahun 2025 mendatang, selain tagline haji ramah lansia, Kementerian Agama juga bersiap-siap untuk mengusung tagline haji ramah disabilitas,” ujarnya.
Sedangkan inovatif dimaknai bahwa dinamisasi penyelenggaraan haji harus segera direspon oleh seluruh stakeholder perhajian, semangat berinovasi untuk menjawab segala kebutuhan jemaah. ”Alhamdulillah, tahun 2024 ini inovasi murur mendapatkan acungan jempol dari berbagai pihak, tidak terkecuali pemerintah Arab Saudi. Sesuai hasil Rakernas, kedepan, pemerintah akan mematangkan konsep tanazul hotel di Mina menjadi inovasi yang ditunggu semua jemaah untuk menjawab keterbatasan lahan di Mina,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU, Subhan Cholid, yang tampil sebagai keynote speaker, memberikan penjelasan terkait seluk-beluk pelayanan akomodasi, transportasi dan konsumsi selama di Arab Saudi yang memiliki kekhususan dan karakter yang berbeda bila dibandingkan pelayanan akomodasi, transportasi dan konsumsi yang biasa diterima di Indonesia.
Tentunya penjelasan tentang karakteristik pelayanan di Arab Saudi itu diharapkan dapat mendeskripsikan pelbagai dinamika yang sangat mungkin terjadi selama di tanah suci sehingga diharapkan masyarakat dan jemaah tidak mudah untuk menjustifikasi pelbagai layanan yang seharusnya mereka terima selama di Arab Saudi.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut juga dilakukan diskusi mendalam melalui sidang komisi. Dalam komisi A yang membahas pelayanan haji dalam negeri, beberapa rekomendasi telah dihasilkan, diantaranya terkait pelayanan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang dilakukan jemaah berdomisili di luar Provinsi Bali, motivasi untuk pembuatan dokumen paspor bagi jemaah cadangan serta persiapan tanda barang bawaan bagi jemaah haji.
Komisi B mendalami terkait pembinaan yang dilakukan terhadap jemaah dan petugas haji. Dan Komisi C mengkaji penyelenggaraan haji di Arab Saudi yang banyak mengevaluasi dinamika penyelenggaraan haji selama di Arab Saudi. ”Komitmen kami, insya Allah akan kami laksanakan semua rekomendasi yang telah dihasilkan pada rapat evaluasi hari ini,” tegas Kabid PHU Provinsi Bali, H. Syarif Hidayatullah. (nas)
Kanwil Kemenag Prov. Bali