Medan (PHU) --- Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan transparansi dalam pengelolaan keuangan haji, Anggota DPR RI Komisi VIII M. Husni dan Anggota Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Mulyadi berperan sebagai narasumber dalam acara Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang berlangsung di Medan, Selasa (3/9/2024).
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Anggota DPR RI Komisi VIII dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah, serta masyarakat dan jemaah haji . Tujuan utama dari acara ini adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai strategi, pengelolaan, dan pengawasan keuangan haji, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hal tersebut.
Sebelum materi dimulai, Kepala Seksi PHU Kemenag Kota Medan Bambang Irawan Hutasuhut memimpin do'a agar kegiatan ini berjalan dengan lancar.
M. Husni, anggota Komisi VIII DPR RI, menyampaikan paparan mengenai peran DPR dalam mengawasi pengelolaan dana haji. Dalam paparannya, Husni menekankan pentingnya peran legislatif dalam memastikan bahwa dana haji dikelola dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Sebagai pengawas dan pembuat kebijakan, kami berkomitmen untuk terus mengawasi pengelolaan dana haji dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan jamaah," ujarnya.
Ia juga membahas beberapa inisiatif legislatif terbaru yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan dan transparansi.
Sementara itu, anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Mulyadi, memberikan presentasi tentang strategi pengelolaan dan pengawasan keuangan haji yang diterapkan oleh BPKH. Mulyadi menjelaskan bahwa BPKH telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mengoptimalkan investasi dana haji sambil menjaga prinsip kehati-hatian.
"Kami terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana haji melalui strategi investasi yang cermat dan sistem pelaporan yang transparan," kata Mulyadi. Ia juga menjelaskan berbagai mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang diterapkan untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan regulasi yang ada.
Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai pengelolaan yang optimal. "Penting bagi kita untuk terus berkolaborasi dan berdialog guna menemukan solusi terbaik dalam pengelolaan dana haji," ujarnya.
Acara diseminasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Respon positif dari peserta menunjukkan bahwa upaya ini telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan haji.
Dengan adanya diseminasi ini, diharapkan akan tercipta pengelolaan dana haji yang lebih transparan dan efisien, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh jemaah haji.